Organized: the best way to fight against the violence and harassment at the workplace

“One of our strength to fight against violence and harassment at the workplace is by organizing ourselves in the union. By joining the union, we can sit equally with and have more strength to push the company to agree on the regulation related to women protection in the CBA,” Izzah Inzamliyah in her opening remark. She was the trainer of Training for Trainers for women leaders and activists under the theme of “ILO Convention 190 on Elimination of Violence and Harassment at the Workplace” organized by The Public Services  International (PSI) held in 5G Resort Cijeruk, Bogor, 29-31 August 2022.

Izzah continued by saying that when the CBA contains women’s protection, it will minimize gender-based violence. In turn, it will change the mindset of workers and employers, that every person has the right of a world free of violence and harassment.

Talking about violence and harassment, women are the most vulnerable object of violence in under employement relation. Women are considered to be weak creature, abide to, and dependent upon superiors or men.

“Women’s fear and weakness are the cause of violence in the employment relation. Therefore it is just right for women workers to be active in the unions. By joining the union, workers have the strength to fight against the violence and harassment at the workplace,” Izzah asserted the importance of organized workers in front of 20 women workers , the participants of the ToT. The participants came from SP PLN, SP PPIP, SP PJB, SP EE, dan SPICON+.

Indah Budiarti, the PSI Communications and Project Coordinator, added that this training is also about introduction to use the ILO Convention 190 toolkit. The toolkit is translated into Bahasa Indonesia by IndustriAll Indonesi project office so that it would be easier for participants and unions to design their own activities.

“PSI together with trade unions globally promote the ratification of this convention,” asserted Indah.

She hoped that with this training will be beneficial and encourage the campaign on local and national level. She also hped that the action plan produced in the training wold stimulate the participants and their unions to take a step to push the campaign for Convention 190 ratification in Indonesia.

There are many people who do not understand the real definition of gender-based violence. Therefore, many tolerate the gender-basd violence. Gender-based violence is violence that is aimed at specific gender. It is happen due the social/cultural/religious belief that is embedded to certain gender that result in violence or disproportionate treatment.

There are at least four important features to understand gender-based violence. They are (a) threat; (b) physical, verbal, social, and economic acts that are harmful and detrimental or there is a possibility of harm; (c) beyond one’s will; and (d) based on the social construction on “women” and “men”.

“Silence is not consent. We have to see whether there is a power relation invloved between the perpetrator and the victim. If the perpetrator holds a power over the victim, the victim tends to be silent,” she added.

The problem of power relation is also the root of gender-based violence. The socio-cultural  patriarchal belief that presume that women are in the position of non-importance, where the power rests on men (power relation), women are not decision makers, only complementing. Women’s role are in the domestic realm and reproduction only. Whe women enter the public sphere/employment, their income is secondary, as a compliment for their husbands’.

The adoption of the ILO Convention No. 190 and Recommendation No. 206 on Violence and Harassment in the world of work brings a new hope for us. We can say that the adoption of both instruments is a victory for the trade union and labour movement. The adoption of these instruments is the culmination of years of campaigning and lobbying by trade unions, and in particular women trade unionists, built on the narratives and experiences of discrimination and violence from women workers global. The convention is an instrument to recognizes the right of everyone to have the a working life free from  violence and harassment. For the first time ever internationally agreed the definition of violence and harassment in the world of wok, including the gender-based violence that is understood as “unwanted behavior and practices that is directed to, or result in, or possible to result in physical, psychological, sexual, or economic harm.” The definition covers everyone in this world, including person in training (interns and apprentices), and individuals exercising the authority, duties, or responsibilities of an employer, and includes public and private sector, informal and formal economies, and urban and rural areas.

As trade unions, we have an important role to play in ensuring this Convention and Recommendation do not just remain on paper but are transformed into action on local. Trade unions are leading local and global campaigns, calling for the ratification and effective implementation of C190 and R206, so that these standards are integrated into national legislation.

Berserikat. Cara Jitu Melawan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja

“Salah satu kekuatan kita dalam melawan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja adalah dengan bergabung dalam serikat pekerja. Dengan berserikat, kita bisa duduk dalam status yang sama dan memiliki kekuatan untuk mendorong Perusahaan agar menuangkan aturan terkait perlindungan perempuan di dalam PKB,” demikian disampaikan Izzah Inzamliyah dalam Pelatihan untuk Pelatih bagi Pemimpin dan Aktivis Perempuan dengan tema “Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja” yang diselenggarakan Public Service International (PSI) di 5G Resort Cijeruk, Bogor, 29-31 Agustus 2022.

Ketika perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, lanjut Izzah, diharapkan akan meminimalisir kekerasan berbasis gender. Pada gilirannya, hal ini akan mengubah cara berfikir para pekerja dan pengusaha, bahwa semua orang memiliki hak atas dunia yang bebas dari kekerasan dan pelecehan.

Bicara tentang kekerasan dan pelecehan, perempuan adalah objek yang paling rentan terhadap kekerasan dalam hubungan kerja. Perempuan dianggap makhluk yang lemah, tidak bisa melawan, dan merasa tergantung terhadap atasan atau laki laki.

“Ketakutan dan kelemahan perempuan itulah yang menjadi penyebab seringnya terjadi kekerasan dalam hubungan kerja. Karenanya, tepat sekali jika buruh perempuan harus terlibat aktif di dalam serikat pekerja. Dengan berserikat, pekerja memiliki kekuatan untuk melawan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja,” tegas Izzah di hadapan 21 orang pekerja perempuan yang merupakan peserta pelatihan yang berasal dari SP PLN, SP PPIP, SP PJB, SP EE, dan SP ICON.

Indah Budiarti selaku PSI Communications and Project Coordinator menambahkan, pelatihan ini juga mengenalkan bagaimana mengunakan ILO Toolkit Konvensi ILO 190. Toolkit ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh kantor IndustriAll proyek Indonesia sehingga memudahkan peserta dan nantinya serikat pekerja dalam merancang aktifitasnya sendiri.

“PSI secara global bersama serikat pekerja global unions lainnya mendorong pada ratifikasi konvensi ini,” tegas Indah.

Pihaknya berharap, melalui training yang diselenggarakan akan mendorong pada kampanye lokal dan nasional, melalui rencana aksi yang diskusikan bersama diharapkan para peserta bersama serikat pekerjanya mengambil langkah untuk mendukung kampanye ratifikasi Konvensi 190 di Indonesia.

Masih banyak yang belum memahami arti sesungguhnya dari kekerasan berbasis gender. Sehingga peristiwa ini seringkali ditolerir. Disampaikan, kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan terhadap jenis kelamin tertentu. Terjadi karena adanya keyakinan sosial/budaya/agama yang dilekatkan terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan kekerasan atau berakibat pada perlakuan yang tidak proporsional.

Setidaknya ada empat hal kunci terkait kekerasan berbasis gender. Meliputi: (a) adanya ancaman; (b) tindakan dalam bentuk fisik verbal, sosial, serta ekonomi membahayakan dan merugikan atau ada kemungkinan merugikan; (c) di luar kehendak seseorang; dan (d) berdasarkan konstruksi sosial tentang “perempuan” dan “laki- laki”.

“Diam tidak sama dengan setuju. Harus dilihat apakah ada relasi kuasa antara pelaku dan korban. Ketika yang melakukan memiliki kuasa, korban cenderung takut untuk bersuara,” ujarnya.

Persoalan relasi inilah yang juga menjadi akar masalah kekerasan berbasis gender. Keyakinan sosial/budaya patriartki yang menganggap perempuan berada di posisi tidak dianggap penting, kuasa ada pada laki-laki (relasi kuasa), bukan pengambil keputusan, pelengkap, khusus pada peran domestik dan seputar reproduksi saja, ketika masuk ke ruang publik/dunia kerja dianggap pencari nafkah tambahan, dsb.

Adopsi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 190 dan Rekomendasi No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja membawa harapan baru bagi kita. Bisa dikatakan, lahirnya konvensi dan rekomendasi ini merupakan kemenangan bagi serikat pekerja dan gerakan buruh. Adopsi dari kedua instrumen ini merupakan titik kulminasi dari kampanye dan lobi selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh serikat pekerja, dan khususnya para pemimpin serikat pekerja perempuan, yang dibangun di atas narasi dan pengalaman tentang diskriminasi dari perempuan di seluruh dunia.

Konvensi ini merupakan instrumen untuk mengafirmasi bahwa semua orang memiliki hak atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Konvensi ini juga memberikan definisi yang pertama kali disetujui secara internasional tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan berbasis gender, yang dipahami sebagai “berbagai perilaku dan prakti yang tidak bisa diterima” yang “bertujuan untuk, berakibat pada, atau kemungkinan besar akan berakibat pada luka atau kerugian fisik, psikologis, seksual atau ekonomi”. Definisi ini melindungi semua orang di dunia kerja, termasuk pekerja magang, dan orang-orang yang menjalankan tugas atau wewenang sebagai pemberi kerja, dan mencakup sektor publik maupun swasta, ekonomi informal maupun formal, dan wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Sebagai serikat pekerja, kita memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Konvensi dan Rekomendasi ini tidak hanya berada di atas kertas tetapi mengubahnya menjadi tindakan. Di tingkat lokal maupun global, serikat pekerja mendorong ratifikasi dan implementasi efektif Konvensi dan Rekomendasi tersebut sehingga standar yang berada di dalamnya terintegrasi ke dalam perundang-undangan nasional.

#RatifikasiKonvensiILO190

Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan dan Air Memulai Proyek untuk Memajukan Hak-Hak Pekerja

PSI/SASK menyelenggarakan pertemuan perencanaan dan workshop start-up dengan Serikat peserta proyek di Indonesia, pada tanggal 3 – 4 Agustus 2022 yang dihadiri serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan dan air Jakarta. Serikat pekerja sektor ketenagalistrikan yang hadir adalah Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SP EE), Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) dan Serikat Pekerja PDAM Jakarta (SP PDAM Jakarta).

Dalam pertemuan tersebut, SASK Regional Coordinator, Farizan Fajari menjelaskan proyek kerjasama antara PSI dan SASK ini bertujuan untuk memajukan hak-hak serikat pekerja. SASK merupakan singkatan dari Trade Union Solidarity Centre of Finland (SASK). Ini adalah serikat pekerja pekerja solidaritas yang ada di Finlandia.

“SASK berdiri tahun 1986. Salah satu isu yang kemudian melahirkan SASK adalah perjuangan apartheid di Afrika. Adapun partners SASK adalah serikat pekerja di negara berkembang: Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Asia Tenggara,” kata Farizan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, strategi SASK adalah meningkatkan decent work dan living wage. SASK juga menambahkan fokus perjuangan, seperti gender equality, just transition, dan digitalisasi. Dalam hal ini, PSI dan serikat pekerja sektor publik di Indonesia merupakan salah satu contoh, bagaimana serikat pekerja ikut berperan dalam memajukan isu just transition.

Farizan juga mengungkapkan keinginannya untuk menyambungkan kawan-kawan di Indonesia dengan serikat pekerja di Finlandia. Di sana serikat pekerja sudah maju. Dengan adanya pertemuan antara serikat pekerja di Finlandia dan Indonesia, diharapkan pekerja di Indonesia bisa belajar dari gerakan serikat pekerja di Finlandia.

Pohon Masalah

Dalam pertemuan ini, Indah Budiarti, PSI SEA Communications & Project Coordinator menjelaskan beberapa persoalan perburuhan yang terjadi, baik di Indonesia maupun di Filipina.

“Ada 4 pohon masalah yang ditemukan. Pertama, kapasitas internal serikat pekerja yang lemah. Kedua, lingkungan kerja yang buruk. Ketiga, keanggotaan serikat pekerja yang rendah. Dan keempat, kesadaran tentang kesetaraan dan perbedaan gender,” kata Indah.

Menurutnya, ada beberapa sebab mengapa kapasitas internal serikat pekerja lemah. Di antaranya adalah kapasitias pengurus serikat pekerja yang tidak kuat. Pemimpinnya kurang pengalaman atau kurang mendapatkan pelatihan. Sehingga serikat pekerja terfokus di pimpinan pusat. Sementara itu, di tingkat cabang dan tempat kerja tidak kuat. Akibatnya, proses kaderisasi tidak berjalan dengan baik.

“Berikutnya adalah tentang keterampilan membuat PKB yang masih rendah. Di beberapa perusahaan, PKB memang sudah ada. Tetapi kualitasnya tidak baik. Hal ini terjadi karena kemampuan untuk menegosiasikan PKB masih kurang memadai,” kata Indah Budiarti.

Terkait dengan lingkungan kerja yang buruk, ini bisa kita lihat dengan lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan lahirnya regulasi yang baru ini, penggunaan buruh outsourcing dan kontrak semakin merajalela.

Di Filipina, ada kebijakan anti terror. Di mana kebijakan ini menggangu aktivitas individu serikat pekerja. Karena aktivis buruh yang dianggap menganggu keamanan, bisa ditahan tanpa ada surat penahanan.

Berikutnya adalah muncul precarious work. Seperti buruh kontrak, outsourcing, harian. Ada banyak buruh yang tidak memiliki jaminan sosial. Mudah di PHK, kontrak kerja yang bebas. Hal ini membuat keamanan pekerjaan terganggu.

Permasalahan ketiga adalah keanggotaan serikat pekerja yang rendah. Banyak serikat pekerja tidak mampu meningkatkan jumlah anggota. Faktor internal, bisa jadi karena kurangnya organizer serikat. Sedangkan faktor eksternal, adanya union busting yang mempersulit serikat pekerja dalam mengorganizing. Pemberangusan serikat pekerja mempersulit langkah dan gerakan serikat. Kondisi ini juga disumbang dari rendahnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja.

Ian Mariano, Sub-regional Secretary PSI Asia Tenggara juga hadir dalam pertemuan hari ke dua, dia menjelaskan persoalan kritis yang terjadi di Filipina, dengan maraknya tindakan pemerintah melakukan red tagging.

“Di masyarakat, khususnya di Filipina, masih ada yang menganggap mereka yang aktif di serikat ditandai (red tagging). Baik sebagai komunis atau teroris. Itu yang membuat banyak pekerja tidak tertarik dengan serikat,” katanya.

Masih banyak serikat belum mencapai keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan. Persoalan ini muncul karena ada banyak hambatan. Mulai dari persoalan kesempatan yang diberikan kepada perempuan. Termasuk peran ganda pekerja perempuan juga mempersulit mereka dalam berinteraksi atau aktif di dalam kegiatan serikat.

Setelah mencermati pohon masalah yang dijabarkan di atas, berikutnya Indah Budiarti selaku PSI Communications and Project Coordinator menjelaskan, bahwa projek ini akan berlangsung dari tahun 2022 sampai 2025.

Adapun hasil yang diharapkan, sampai dengan tahun 2025, serikat layanan publik menjadi serikat yang kuat dan mampu berhasil melindungi dan memajukan hak-hak serikat pekerja di Indonesia dan Filipina.

“Kemudian, dampak yang diharapkan, pada tahun 2030, serikat pekerja layanan publik di Indonesia dan Filipina bisa menjalankan hak politik, ekonomi, dan sosial sepenuhnya,” ujarnya.

Setidaknya ada 4 hal yang diharapkan:

Pertama, pengetahuan dan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas serikat pekerja untuk bertindak, terlibat, dan mengambil tindakan atas persoalan hak-hak serikat pekerja.

Kedua, sampai dengan 2025, legislatif, eksekutif, dan influencer kunci mendukung dan menyetujui tindakan yang diajukan yang mendorong dan memajukan hak-hak serikat pekerja.

Ketiga, pada tahun 2025, keanggotaan serikat sektor layanan publik akan meningkat dan terkonsolidasi secara signifikan.

Sedangkan hasil keempat, pada tahun 2025, pemimpin perempuan yang berdaya mampu mengampil peran utama dalam memajukan hak-hak serikat pekerja dan mendorong tempat kerja yang bebas dari kekerasan.

Samsol, bersama kita kuat!

Apakah Energy Transition Mechanism dan Green Climate Fund Pintu Masuk Privatisasi Sektor Kelistrikan?

Selasa, 26 April 2022, Public Services International (PSI) bersama dengan serikat pekerja di sektor kelistrikan mengadakan diskusi secara online dengan dua tema sekaligus, yaitu Energy Transition Mechanism (ETM) dan Green Climate Fund: Indonesian Geothermal. Dua narasumber utama dalam diskusi ini adalah Tom Reddington, Sekretaris Sub-regional PSI wilayah Oseania , dan Andy Wijaya, Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP). Kegiatan melalu Zoom meeting ini dimoderatori oleh Budi Setianto, dari Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP. PLN Persero.)

Seperti yang kita ketahui bersama, 3 November 2021, bertepatan dengan diselenggarakannya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) di Glasgow, Inggris, pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, menandatangi kerja sama antara Indonesia dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), terkait dengan studi kelayakan dan rancangan penerapan Energy Transition Mechanism (ETM). Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang dijadikan pilot project untuk proyek ini.

PSI yang merupakan Federasi Serikat Pekerja Global di sektor publik, memiliki komitmen yang tinggi agar sektor-sektor publik tetap dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, bersama dengan afiliasinya di Indonesia penting untuk mengetahui secara detail bagaimana sebenarnya konsep ETM dan Green Climate Fund: Indonesian Geotermal. Seperti yang dipaparkan Tom yang juga menjabat sebagai koordinator Asia Pasific PSI untuk Just Transition itu, seringkali proyek-proyek yang didanai oleh lembaga keuangan internasional, disertai oleh agenda Noeliberalisme. Dan transisi menuju energi baru terbarukan hanya menjadi kedok belaka. “Jangan sampai kita, Serikat Pekerja, kecolongan dengan agenda privatisasi di dalam ETM ini.” Tom mengingatkan.

Dalam pemaparan pemaparan Andy Wijaya, sepertinya kekhawatiran Tom menemukan konteksnya. Bahwa ETM adalah semacam tukar guling antara pembangkit-pembangkit PLN yang berbahan bakar fosil dengan investasi pembangunan pembangkit berbahan bakar EBT. Bung Andy juga menegaskan, Apakah kemudian pembangkit-pembangkit setelah diambil alih oleh ADB akan dimatikan? Sayangnya sekali tidak, pembangkit-pembangkit tersebut ternyata akan tetap beroperasi dengan dalih sebagai cadangan. “Di situ lah problematikanya. Pembangkit-pembangkit berbahan bakar fosil itu akan tetap memproduksi listrik, jika sebelumnya PLTU-PLTU tersebut dimiliki oleh negara, setelah ETM berjalan, pembangkit-pembangkit tersebut dikuasi oleh swasta. Dampaknya adalah kenaikan tarif dasar listrik, yang akan membebani masyarakat.” tegas Andy.

Terkait dengan Green Climate Fund: Indonesian Geotermal, Andy juga mengingatkan, berdasarkan kajian para ahli eksplorasi geotermal bukan tanpa dampak negatif. Setidaknya ada tiga dampak negatif dari eksplorasi panas bumi ini, yaitu fracking, gempabumi minor, dan pencemaran air. Artinya, masih perlu kajian yang komprehensif untuk memanfaatkan sumber energi ini.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih dua jam ini juga menegaskan, bahwa PSI dan serikat pekerja sektor kelistrikan tidak anti EBT, justru sebaliknya, mereka mendorong transisi menuju green energy. Dan senantiasa mendukung komitmen pemerintah Indonesia demi mencapai target penurunan emisi maupun Net Zero Emission (netralitas karbon) yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2060 atau lebih awal. PSI dan serikat pekerja di sektor kelistrikan hanya tidak menginginkan transisi menuju energi hijau ini hanya menjadi kedok belaka, yang tujuan sebenarnya adalah melakukan privatisasi energi listrik di Indonesia. Jika itu yang terjadi, PSI dan serikat pekerja di sektor kelistrikan akan berada di barisan terdepan untuk melakukan perlawanan demi melindungi kepentingan publik.

The Statement of the SP PLN Group toward the Constitutional Court Ruling on Job Creation Law

On today (06/12/2021) join press conference via zoom, PLN Group Trade Union (SP PLN Group) that consist of The Trade Union of State Electricity Enterprises (SP PLN), the Indonesia Power Employee Association (PPIP), and The Trade Union of Java-Bali Power Plant (SP PJB) express the disappointment on the government behavior to keep implementing the Law number 11 year 2020 on Job Creation along with its implementing regulations.

As we all know that on November 25, 2021, the Constitutional Court has ruled the judicial review appeal for the Law Number 11 year 2020 on Job Creation filed by trade unions, including SP PLN Group.

Responding to the ruling, SP PLN Group stated its position as follow:

  1. Appreciating and respecting the Constitutional Court ruling stating that the making of Job Creation Law is un-constitutional although conditionally.
  2. Disappointed by the Government as they keep stating that the Job Creation Law and its implementing regulation still into effect for two years.
  3. Requesting all parties to understand and implement all point of the Constitutional Court Ruling for the decision number 91/PUU-XVIII/2020 related to Law Number 11 Year 2020 on Job Creation.
  4. Referring to the ruling point Number 7 of the decision Number 91/PUU-XVIII/2020 urge the Government and Judicial Institutions to not implement the government decree as the implementing regulation for the Job Creation Law which are strategic and invasive or having a broad impact.
  5. Especially for the manpower cluster and sub-cluster electricity, where the appeal of SP PLN Group considered as lost its object, so by this affirmed that the Job Creation Law, especially manpower cluster and sub-cluster electricity is not into effect and postpone its implementation for two years.
  6. SP PLN Group will keep trying to do follow up action to revoke the Job Creation law permanently and will take any necessary legal action, should there any parties keep implementing the Job Creation Law and its implementing regulation before being amended.

Prepared by:

  1. Muhammad Abrar Ali, the General Chairperson of DPP SP PLN Persero (HP: 0811-6562-973)
  2. Dwi Hantoro, the General Chairperson of PP IP (HP: 0812-8643-9018)
  3. Agus Wibawa, the General Chairperson of SP PJB (HP: 0896 8750 0690)

Energy Unions Rally that Job Creations Law need to be called off

The action from thousands of workers this time was a historical action. Not only it coincide with the verdict reading of the judicial review of the Job Creation Law, but also the attendance of workers as members of   SP PLN Group that consist of  Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), and Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB).

Allied in the National Prosperity Movement (Gerakan Kesejahteraan Nasional -GEKANAS), SP PLN Group is in the forefront in voicing the rejection for electricity privatization that will give a bad impact to workers and the people. This is also emphasizing that not only the manpower cluster is problematic but also other cluster, sub-cluster electricity is one among many that is also problematic. 

Electricity is public needs. Basic needs for the people should be controlled by the state and being used for the greater goods. That is why when the job creation law  opened up a chance for privatization, the union should fight to reject it.

These are the statement of SP PLN Chairperson M Abrar Ali when he did the oration in the action on Thursday (25/11).

“Today we take off our white and blue collar. We are the same. Because trade union task is not only protecting workers and members interest. But more than that, protecting the interest of the state and nation,” stated Abrar.

It is a state task to protect Indonesian people and its land. Making the people intelligent and advancing general public prosperity. That is why we gather today. From Aceh to Papua praying for us who are attending today’s rally. Praying for the Constitutional judges so Law Number 11 year 2020 being revoked,” he stated firmly.

During the rally, workers spreading banners with the following messages: “Because of Job Creation Law, Electricity being Privatized”. “Reject State Electricity Privatization Regardless of the Reasons. Don’t Make People’s Life Miserable”. “Stop Privatization of State Electricity. Privatization of State Electricity is Against State Constitution UUD 1945. Harming the Country and Make People Poorer”.

Meanwhile, there are some important issues within in the verdict of the Constitutional Court number 91/PUU-XVIII/2020. Firstly, stated that the creation of Job Creation Law is in against the state constitution UUD 1945 and doesn’t have a legal binding conditionally as long not interpreted as “not being repaired within the two years period since the verdict were read”.

Secondly, stated that the Job Creation Law still be in force up till an amendment on the making process within the time frame provided by the verdict.

Thirdly, ordered to the law maker to amend it for no longer than two years since the verdict being read and should there no amendment during that period, the law will be permanently un-constitutional.

Fourthly, stated that should the law maker not completed the amendment process of the law, the law or the provisions or the content regulated by the revoked law  or amended by the Job Creation Law considered to be reinforced.

Fifthly, stated for put off all strategic actions/policy with a greater impact, also it is not allowed to issue new implementing regulation related to Job Creation Law.

Reacting to the ruling, the General Secretary of PPIP Andy Wijaya having an analogy, the Constitutional Court stated “the Job Creation Law is like a dangerous car, that is why it should be destroyed if within two years not being repaired”.

These are the things used by the government to legitimizing (their action) by saying, we agree that should the car hasn’t been repaired within two years then it will be destroyed. But while under repairing, the car still run and can be functioned.

The logic is that if something is dangerous, before it’s repaired, it shouldn’t be utilized. That is why the next step is to file a citizen lawsuit to the government if within two years the Job Creation Law and its implementing regulation still being enacted.

“We will sue the Minister who implement or enforce the implementing regulation and the job creation law within two years with the accusation of the act against the law. If necessary we will also drag the President as he let the minister to execute the Job Creation Law and its implementing regulation,” he stated firmly.

Gekanas Presidium Indra Munaswar stated that to avoid bigger impact on the enforcement of the law Number 11/2020 within the two years period, the Court is also stated that the enforcement of the law with a strategic nature and have a greater impact to be call off first, including the ban of issuing new implementing regulation and also it’s not allowed for the state apparatus to take a strategic policy that has a greater impact by using Law Number 11/2020 as the legal standing that formally has been ruled as conditionally un-constitutional.

Quoted from Indra, the phrase “it’s not allowed to make new implementing regulation” having two meanings.

Firstly: the phrase can be interpreted, since the law proofed to be un-constitutional (conditionally), so there shouldn’t be any new implementing regulation created based on the mandate from the Job Creation Law. By that then the implementing regulation that just issued based on the mandate from the Job Creation Law automatically nullified.

Secondly: the phrase can be interpreted that since the time when the Constitutional Court ruling being announced or stated (by the judges) then it is not allowed to issue or create new implementing regulation. While the one that already exist are still valid.  

To understand the Constitutional Court ruling stating to postpone all strategic measures/policy and has a wide impact also it’s not allowed to issue new implementing regulation related to Job Creation Law, we should see the considerations taken by the court as stated in point 3.20.5 page 414 stated as follows: To avoid bigger impact for the enforcement of Law number 11/2020, for the period of two years the court stated that the enforcement of Law Number 11/2020 related to the strategic things and having a wider impact to be called off first, including that it’s not allowed to create new implementing regulation also it’s not allowed for the state administrator to take a strategic policy that will impacted greatly by using the norm or provision under the law number 11/2020 that formally has been ruled as conditionally un-constitutional

With this, it’s clear that the court doesn’t want the enforcement of Law Number 11/2020 for the next two years that will cause a greater impact. So, to avoid the problem, the court firmly stated that the enforcement of the law related to the strategic and causing a wider impact things should be call off first.

The question is: What does the court meaning when they ruled on the strategic and wider impact things? For workers, the meaning behind the strategic and wider impact things is all regulations related to wages, contract workers, outsourcing, severance, termination, foreign workers, and all regulations related to workday and leave. Including the provisions in the sub-cluster electricity that enabled electricity to be privatized.

That is why, based on the constitutional court legal considerations as stated in point number 3.20.5 and the verdict point 7th, workers demand that all employment regulations such as Government Regulation (PP) Number 34 year 2021 on The use of Foreign Workers, PP No. 35 Year 2021 on the Definite Period of Employment Relation (contract workers), Outsourcing, Work Hour and Break Time, and Employment Termination, PP No 36 Year 2021 on Wages, PP No 37 Year 2021 on The Enforcement of Job Lost Security, and PP No 25 Year 2021 on the Enforcement of Energy, and Mineral Resources should be called off on their implementation.

Not only the employment cluster and the sub-cluster electricity as mentioned above, other clusters are also need to be called off.

Solidarity and Solidity Without Boundaries: SP PLN Group Uniting its Power to Ensure the Electricity is not Being Privatized

Twenty years is not a long time in the human civilization. However, the time span of twenty-two years is a long way in the fight for PLN Group Trade Union (SP PLN Group): SP PLN, PP IP, and SP PJB.

For the first time, after 22 years of its establishment, SP PLN Group having a celebration for their joint anniversary conducted on September 15, 2021. As we all know, SP PLN was formed on August 18, 1999, PP IP was formed on August 27, 1999, and SP PJB was formed on September 20, 1999.

The chairperson of joint anniversary committee, Parsahatan Siregar stated that the initial idea of this activity was came up when the general chairperson and the general secretary of SP PLN were invited by the Deputy Director of PLN on August 4, 2021, after SP PLN handed out the joint statement from SP PLN, PP IP, and SP PJB.

“After the meeting, I am as the 2nd deputy general secretary of SP PLN, the general treasurer of SP PLN, and the general secretary of PP IP Any Wijaya met” explained by Parsahatan. In the meeting, he asked about the celebration of SP PLN anniversary.

The conversation then initiated a discourse to commemorate the joint anniversary of SP PLN Group. “Since Bro. Andy is the General Secretary of PPIP, he was requested to liaise the communication with the general chairpersons and general secretaries, that finally receive a good respond so the event can be conducted” he stated.

The commemoration of the joint anniversary aimed as an effort to build perception, view, and a close communication. Besides, this activity is also aimed to strengthen the solidarity and solidity among the unions within PLN Group.

“In the future, the hope is that there will be a communication forum, so in the event of collective bargaining agreement and other issues, we can do it together,” he firmly stated.

Solidarity and solidity without limit need an intensive communication inter trade unions and the management. With good communication, a set up program can be implemented well. Related to that, needs an equal relation to materialize a harmonious industrial relation.

In this occasion, PLN Persero Commissioner Persero Eko Sulistyo conveyed that the backbone of PLN is the workers.

“Although the joint anniversary celebration is being conducted the first time, but the trade unions is related to the establishment of PLN and Indonesia nation. In the beginning, before nationalizing the company, the union has tried to take over the electricity to be handed to the Mother Land” stated Eko.

According to him, currently PLN has a financial pressure and there’s an effort to do a transformation. However, we must have confidence of a good growth post the pandemic. Where the electricity sector becoming main pillar to keep the growth.

“We are not only working in the electricity sector. But there is a social mandate to revive post the pandemic,” he firmly stated.

Additionally, in relation to the transformation challenges, all business in the electricity sector in the global level is also experienced a shift. This required us to clean up, one of them is to the renewable energy. For that, we will always keep the process so it will suit with what has become the government commitment in the Paris Agreement. 

The HR Management Director of PT PLN Syofvi Felienty Roekman hoped that by the additional age of SP PLN Group will become a mature organization. After all, she continued, the union is the partner to the company to build a harmonious and conducive industrial relation for the advancement of PLN for materializing PLN transformation agenda.

“PLN has conducted transformation programs, becoming a prominent electricity company in Sout East Asia and first choice for the customer,” stated Syafvi.

Syafvi stated that PLN has four aspirations that become the direction of change for PLN, namely Green, Lean, Innovative, and Customer Focused.

“Through the aspiration of Green, PLN continues to increase the use of new renewable energy to produce the electricity. With Aspiration Lean, PLN ensures the electricity procurement is reliable and efficient. Meanwhile with the Innovative, PLN will expand the new source of income. Lastly, Customer Focused will lead PLN to be the first choice for the customers in the energy solution and reaching 100% electrification,” she emphasized.

Meanwhile the General Chairperson of Umum SP PLN M Abrar Ali firmly stated that the trade union is not only defend, protect, and fight for the members. More than that, the trade union is also defend the State interest.

“We are mandated to manage the strategic asset for the nation. We are the servant fo the state” stated him.

“We are the extension hand of the President in managing the electricity in the capital city to the outermost area of Indonesia, so the electricity can be enjoyed by all people of Indonesia.”

Conveyed by Abrar, there’s one philosophy, that human is adaptif with changes. The question is then, when changes, is the changes safe? Safe for the people, safe for the assets, and safe for the village. Do not let the changes put a harm.

“Since we have a national interest to keep the nation’s strategic assets, it’s natural to open a communication room to the existing changes,” him continued.

Toward the HR management, as this is stipulated by the law enacted to all SOE, this should be negotiated in the CBA. For that, Abrar hopes that in the promotion, termination, to the rights and position of the employee should be consulted first with the trade union.

Continuing the remark conveyed by the General Chairperson of SP PLN, the General Secretary of SP PJB Dewanto Wicaksono stated that 22 years is not young for a union. This is a quite mature age. For that, the joint anniversary celebration is a very good moment for all employees and the union to tighten the line, as the challenges in the future will be getting harder.

“Union has function to defend and improve members welfare. But there’s more important issue, namely keeping company sustainability,” stated Dewanto.

In relation to this, the union as the management partner receive a trust, not only protected by the law but also regulated in the CBA and union constitution. “We have obligation to improve company’s performance,” he further stated.

Those who are in the union are the chosen one. Super Person. Since besides working for the interest of the company, they are also still volunteering themselves to think about the union.

Dewanto conveyed that besides keeping the welfare of the members, the union also think about the role and function of the union in the SOE. However, the union in the PLN environment is gained a trust from the predecessor and the people. That PLN as a company is not only chasing for profit. But also has obligation as Public Service Obligation (PSO).

“Our PSO is the ratio of electrification, that currently is almost reaching 100%. As a state company, we must balance between chasing for profit and good service company,” ended him.

In his remark, the General Chairperson of PP IP Dwi Hantoro urged that the togetherness can be a momentum to come back to the nature of union establishment. Where SP PLN Trade Union was formed from a reform and renewal movement in Indonesia.

That is why the trade union should guard so the company can keep growing and developing. With current condition full of dynamic dashing the company, so the workers must be more solid.

“Let’s equalize the frequency and spirit. That when the company flourishing, the workers will be prosperous” stated Dwi. Just like what’s mandated in the law, we have assignment to keep the consistency and energy sovereignty, especially in the electricity sector.

“The trade union is consisted of great people, who are able to balance the assignment in the company and also in the union side,” he emphasized. 

The remark is not only from the domestic country but also from the global trade union leaders. The Secretary General of Public Service International (PSI) Rosal Pavaneli was also gave a remark in the celebration of SP PLN Group Anniversary.

Rosa conveyed that PSI as the global union federation has members of 30 million workers represented by 700 trade union affiliates in 154 countries.

“Your job is very important for the people’s welfare, that fully dependent to the access of continuous and reliable electricity service” stated Rosa. It’s conveyed, that pandemic Covid-19 pushed a continuous technology development that has highlighted the need to ensure the energy service for all. This is becoming clearer; the union is an important part of the fight to reduce inequality and injustice around the world.  

However, stated Rosa, for more of this 30 year more energy generator has been privatized. Changing from the service to the people and community to become the source of profit for companies and financial institution. In her opinion, this is part of global attack to the public service in water, education, transportation and many more.

In this regard, Rosa appreciates the fight carried out by PLN Group trade union for the success in fighting the privatization trend in Indonesia with a solid leadership and strong members mobilization.

“I am proud that the experience of PSI in the energy privatization across the countries for years has helped your union to build argument and bring the evidences about the danger of privatization in the energy sector,” she stated.

In Indonesia, PLN Group unions has won two important cases in the court that will protect public energy system. However, there are some parties using dirty trick to weaken your union. “But you able to fight that and I am glad to see that you rebuild (your union) after these attacks; that you organize and strengthen the solidarity and unity of the workers,” she emphasized. 

Rosa also conveyed that she just signed the letter to Indonesian President Joko Widodo and urge the Indonesian government to fight new pressure to privatize geothermal and coal-steam power plant. In the letter, Rosa offers PSI service for the government to give understanding about the danger of energy privatization from other countries.

“You know that you can rely on PSI; that we will be on your side for months and years ahead to build your union power. And to defend the quality of public energy service for all is becoming an important matter for PSI globally. To spread your experience, your determination, your constant fight to defend workers in the public sector, the rights in energy sector, and to defend public energy system,” Rosa firmly stated.

Not only Rosa Pavanelli, The Asia Pacific Regional Secretary of the Public Services International (PSI) Kate Lappin was also congratulated SP PLN. Kate conveyed the gratitude for inviting PSI to celebrate the joint anniversary of SP PLN Group.

“The pandemic has separated us, but it hasn’t broken our solidarity,” Kate Lappin stated.

Kate reminded that in in the past year we have continue to find ways to draw our strength, from our global union movement and from the local struggle like what has been done by SP PLN Group.

“PSI PSI is proud to has been part of your struggle of the many years to defend workers and the right to public energy in Indonesia And we are proud of the work to bring the energy union together to fight the new threat that occurred in the last year when the government of Indonesia has again threaten workers and public electricity,” she stated.

Kate also acknowledged the works done by Indah, who has been and will continue to become “champion” for you all and for all Indonesian affiliates within PSI. “I know she has been proud to work with you and support your struggle over the past years,” she firmly stated.

“Brothers and sisters,” continued Kate Lappin, “you have a proud history. A history that is legendary within the PSI family. You are the defenders of workers in the energy sector to make sure they gain the wages and the condition they deserved.”

“You are the defenders of the right to energy for all people in Indonesia. A human right that allows country and community to prosper and nobody should be denied. And you are the defenders of Indonesian constitutions, and the right it contains to make sure the public services, particularly the public services of energy remain a right for the people, not the corporations.”

Kate further affirmed “there can’t be no prouder history than this history of dedication the workers to people, to democracy, and to the rule of law.”

She also mentioned about omnibus law issue. According to her, in the past year the government of Indonesia have used the pandemic as an opportunity to push through the dangerous Omnibus law as the gift to the rich and powerful. The law robs workers of their labor rights and promotes privatization

And now, she continued, politicians and their corporate cronies are using new tactics creating a holding company and an IPO to sell of part of your public energy. It’s the same aim to privatize energy so that the rich can profit and the workers and public pay the price

PSI’s experience around the world proves again and again there’s only one reason to privatize energy and that’s to make the rich richer. All the other claims, government and the development bank make are lies.

“It would not provide more energy because we know that companies don’t invest in any new energy, they just buy up what the public has already developed,” she stated. She further affirmed that it won’t reduce price. Instead, people will pay more, and the government will lose control in setting prices, particularly for those who needed the most, the poorest in the community

Besides that, there won’t be any job increase, it’s the opposite. The companies try to get rid of workers and dropdown wages, making worksite more dangerous.

“And now they are using climate change as another reason to privatize energy. But we know that the only way to manage the climate crisis and to develop enough renewable clean energy.”

According to Kate, to make the transition away from fossil fuel is for public energy, like PLN to develop the energy we need for the future. “But all of you know this too well. You’ve been fight in this fight for many years, and you’ve been winning.”

“So, in this anniversary, on your anniversary, let us celebrate your wins, your proud history. Let’s recommit ourself to the fight for decent work for public energy for all and for strong powerful union movement in Indonesia, in the Asia Pacific Region, and in the world,” she concluded.

Privatization in the Electricity Sector Impacted in the Increase of Tariff, Global Union Federation Sent a Letter to President Jokowi

The support toward the fight of SP PLN to reject the privatization is not only coming from domestic country, but also from the global union, Public Service International (PSI). For the information, PSI is a prominent trade union in the public sector. With the membership of 30 million workers represented by 700 trade union affiliates in 154 countries.

Speaking in the press conference conducted by SP PLN Group on September 15, 2021, Ian Marino as the Southeast Sub-regional Secretary PSI conveyed that PSI General Secretary Rosa Pavanelli has sent a letter to Indonesian President, Joko Widodo.

In the letter, PSI mentioned the importance to reject and challenge privatization in the steam power plant (PLTU) and geothermal power plant (PLTG) in Indonesia. He stated that privatization around the world mostly has failed. Not able to achieve its objectives in fulfilling public service. Even the people should pay more expensive electricity price. 

That is why, the establishment of holding company and IPO to PLN subsidiaries is not appropriate. According to him, privatization will diminish the possibility to have a clean energy transition from carbon. Whereas Indonesia has committed to decrease carbon emission for 29% in 2030 by using renewal energy up to 23%.  

“Private company won’t be able providing low carbon energy, since their energy flow depend on fossil energy,” Ian stated. This is because the priority of private companies is to generate profit as much as possible for the shortest period.

Ian then gave example Philipinnes, where he lives.

“I am in Philippines witnessing the failure of privatization. I experience what’s happening when electricity being privatized for the last 20 years,” he said.

There’s similarity on how privatization being conducted in Nigeria and Philippines. Basically, this is a result of a financial pressure from the world to the government, then the privatization of electricity energy happened. Usually this happens through the change of the law on energy. The exact same thing was also happened in Philippines. So, in the end, all electricity energy, started from power plant and the network/line being privatized.

The result of privatization, Ian said, the electricity price becoming the most expensive in Asia, second after Japan. This is one of bad impact of the privatization.

“There’s term of fix payment or another term is abonemen or subscription. Where we must pay some amount of money each month, whether it’s being used or not. So, whether willing or not, the consumer should bear the burden. In the end, the private company is the one will control the energy, shown from how they increase the profit,” he said.

Other impact, continue Ian, taken the example of Philippines, till 2020, 10,000 workers in the electricity sector lost their job. So, instead of absorbing new workforce, what happened is some employment termination.

“Both in Nigeria and Philippines where electricity being privatized, the private companies have failed in fulfilling their promise in conducting the privatization,” he firmly stated.

Moreover, the electricity blackout still happened. Even currently, there’s a take-turn black out during the summer. The result is the availability service for the people can be fulfilled. The private company doesn’t really try to provide electricity for the people.

“We hope that Indonesian Government will see the lesson learned from many countries and use the study conducted by PSI as the considerations,” he said. PSI has worked in some countries where electricity has been privatized. And a failed privatization has impacted need to be bear not only by the government. The people will also bear the consequences, since after the private company gains the profit, the problem should be solved by the state.

Indonesia, as being mandated by the 1945 Constitution must defend the ownership of the energy in the public hand. In relation to that, PLN already has experience and ability to manage. Moreover, so far PLN has proofed that it able to provide a reliable and affordable electricity.

“So, the General Sectretary of PSI demands the government to stop the privatization in PLN. This is because PLN already has reliable workers for tenth of years,” Ian said.

The union in the energy sector in Indonesia and globally support government commitment toward the Paris Agreement and encourage the government to learn from what happened in Philippines and other countries where the privatization proofed to be failed. We don’t the same thing happened to the Indonesian Government,” Ian said.

Continuing what conveyed by Ian Marino, the General Chairperson of SP PLN M Abrar Ali said that privatization will impact in the increase of basic tariff of the electricity. Especially when the constitution mandated that electricity energy which serving basic life needs for many people should be controlled by the state and are not allowed to be privatized.

“That is why the state must guard the price is affordable and meet the just principles,” he stated firmly.

PLN Group that consists of three trade unions, continue Abrar, are very focus to enact the constitution mandate so then the electricity sector won’t be privatized. In this matter, SP PLN Group fight gained a support from the global union federation, PSI. Where PSI sent a letter to Jokowi demanded the electricity sector for not being privatized.

“Since this is the mandate of the constitution. The intention to privatize comes from the government, by creating the regulation so then the private sector can enter. Whenever a law passed to open a chance for privatization the trade union file a judicial review. The result is the Constitutional Court asserted that for the sector serving public interest are not allow to be privatized,” Abrar said.

Supposing, PLN being expanded as a holding company in the electricity sector. So then it can be in line with the constitution, where the electricity sector still under state management. Should there any crack of a possibility for privatization, it’s just right that the trade union reminding the government on this issue.

In relation to the management of PLN position, Abrar confess that the union has sit with the the Directors of PLN. The trade union has explained union role and function to also keeping the company sustainability. In the other side, the PLN Directors that perceive themselves as a part of SOE, so they only follow whatever the government policy is.

“In the momentum of the joint anniversary attended by the Directors and the Commissioner of PLN, we hope that this will be followed up by a meeting. So, then we can collectively maintain the sustainability of our beloved company,” said Abrar.

When being asked whether PLTS Atap (Rooftop Solar Power Plant) has inflicted a financial loss for PLN, Abrar gave an analogy. “Should you willing to become a hunter, be a reliable hunter. Don’t hunt in the zoo.”

Should it willing to do some business, don’t burden PLN. Because there’s requirement in the law that PLN should buy produced by private power plant, including PLTS Atap.

This is confirmed by the General Secretary of SP PJB, Dewanto Wicaksono. “As stipulated in the new law, the tariff scheme should be paid by PLN is 1:1. The tariff is 100% where PLN should purchase according to the selling price. In another word, must be sold in accordance with the purchasing price. While there’s other cost bear by PLN.”

“By the scheme of 0,65: 1 that so far being implemented, PLN face the difficulties, moreover with 1:1,” said Dewanto.

“It will be better if there’s no regulation obligated PLN to purchase. And don’t even implement that in the area where there’s electricity surplus. But if this implement in the area where electricity still inadequate, or in the area where the fuel still being used, this is more reasonable,” he added.

Does privatization will hinder the sustainability of PT PLN? Responding to this question, Abrar answered that this surely will disturb company sustainability. Currently, PLN already has a lot of burden. Don’t add them with the entrance of private sector, merely oriented in getting profit.

In this regard, Dewanto added, the privatization in PLN or the one in the holding surely will disturb. When privatization happened, it means there will be private role enters within the SOE.

Of course, in the beginning it will be limited. For example, 10%. But there’s no guarantee that the 10% will have less authority than the 90%. In many cases, the one with more power is the 10% and the 90% will be gnawed. So, then the company sustainability will be hindered

“Based on PSI survey from various countries, it’s proven that the privatization is started small but overtime it’ll getting bigger and the big one in the end will have no control. PSI has provided a real-life example, and this should become our lesson learned. Do not let the bad impact of privatization happened in Philippines also happened in Indonesia,” he asserted. (*)

Privatisasi di Sektor Ketenagalistrikan Berdampak Pada Kenaikan Tarif, Serikat Pekerja Global Surati Presiden Jokowi

Dukungan terhadap perjuangan SP PLN dalam menolak privatisasi bukan hanya datang dari dalam negeri. Tetapi juga diberikan oleh serikat pekerja global, Public Services International (PSI). Perlu diketahui, PSI adalah serikat pekerja terkemuka di sektor layanan publik. Beranggotakan 30 juta pekerja yang diwakili oleh 700 afiliasi serikat pekerja di 154 negara.

Berbicara di dalam konferensi pers yang diselenggarakan SP PLN Group pada tanggal 15 Sepember 2021, Ian Marino selaku Southeast Sub-regional Secretary PSI menyampaikan, bahwa Sekretaris Jenderal PSI Rosa Pavanelli sudah mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Dalam suratnya, PSI menyebut pentingnya menolak dan menentang privatisasi di PLTU dan PLTG di Indonesia. Dia menyebut, privatisasi di seluruh dunia sebagain besar gagal. Tidak mampu memenuhi tujuannya dalam memenuhi layanan publik. Bahkan rakyat harus membayar harga listrik yang lebih besar.

Itulah sebabnya, pembentukan perusahaan holding dan IPO terhadap anak perusahaan PLN tidak tepat. Menurutnya, privatisasi akan mengecilkan kemungkinan untuk bisa melakukan transisi energi yang bersih dari karbon. Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon 29% pada tahun 2030 dengan menggunakan energi terbarukan sampai dengan 23%.

“Perusahaan privat tidak akan mampu menyediakan energi yang rendah karbon, karena aliran energi mereka bergantung pada energi fosil,” ujar Ian. Hal ini disebabkan, prioritas perusahaan privat adalah menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Ian kemudian mencontohkan Filipina, tempat tinggalnya.

“Saya di Filipina menyaksikan sendiri kegagalan privaitisasi. Saya merasakan apa yang terjadi ketika listrik yang terprivatisasi selama 20 tahun terakhir,” ujarnya.

Ada beberapa kesamaan tentang bagaimana privatisasi yang dilakukan di Nigeria dan Filipina. Pada dasarnya, ini adalah hasil dari tekanan finansial dunia terhadap pemerintah, kemudian privatisasi energi listrik terjadi. Biasanya hal ini terjadi melalui perubahan undang-undang energi. Hal yang sama persis juga terjadi di Filipina. Hingga akhirnya, seluruh energi listrik mulai dari pembangkitan dan jaringannya mengalami privatisasi.

Akibat privatisasi itu, kata Ian, harga listrik menjadi yang termahal di Asia, kedua setelah Jepang. Inilah salah satu dampak buruk dari privatisasi.

“Ada yang disebut fix payment atau istilah lain abonemen. Di mana kita harus membayar sejumlah uang setiap bulan, baik dipakai atau tidak. Mau tidak mau, konsumen menanggung beban itu. Akhirnya, perusahaan swasta yang mengontrontrol energi, terlihat dari bagaimana mereka meningkatkan keuntungan,” ujarnya.

Dampak yang lain, lanjut Ian, mengambil contoh kasus di Filipina, hingga tahun 2020 sudah ada 10.000 pekerja di sektor kelistrikan yang kehilanagan pekerjaan. Jadi alih-alih menyerah tenaga kerja baru, yang terjadi justru PHK.

“Baik di Nigeria dan Filipina yang memprivatisasi listrik, perusahaan swasta gagal dalam memenuhi janji mereka dalam melakukan privatisasi,” tegasnya.

Sudah begitu, pemadaman listrik masih saja terjadi. Bahkan saat ini masih ada pemadaman bergilir selama musim panas. Akibatnya, layanan ketersediaan anergi listrik untuk rakyat tidak terpenuhi. Perusahaan swasta ini tidak benar-benaru berusaha untuk menyediakan energi listrik untuk rakyat.

“Kita ingin pemerintah Indonesia melihat pelajaran dari berbagai negara dan mengunakan study yang dilakukan PSI sebagai pertimbangan,” ujarnya. PSI sudah bekerja di beberapa negara di mana listrik sudah diprivatisasi. Dan privatisasi yang gagal itu, dampaknya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah. Rakyat juga akan menanggung, karena setelah perusahaan swasta ini mendapat keuntungan, persoalannya akan harus diselesaikan oleh negara.

Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 harus mempertahankan kepemilikan energi di tangan publik. Dalam kaitan dengan itu, PLN mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk mengelola. Terlebih lagi, selama ini PLN membuktikan mampu menyediakan listrik yang handal dan terjangkau.

“Maka Sekjend PSI meminta pemerintah untuk menghentikan privatisasi di PLN. Sebab PLN mempunya pekerja yang sangat bisa diandalkan selama berpuluh tahun,” kata Ian.

Serikat di sektor energi di Indonesia dan global mendukung komitmen pemerintah terhadap Paris Agreement dan mendorong pemerintah untuk belajar dari apa yang terjadi di Filipina dan berbagai negara lain yang privatisasi-nya terbukti gagal. Kita tidak ingin pemerintah di Indonesia mengalami hal yang serupa,” kata Ian.

Menyambung apa yang disampaikan Ia Marino, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali mengatakan, bahwa privatisasi berdampak pada naiknya tarif dasar listrik. Apalagi konstitusi mengamanahkan, energi listrik yang notabene melayani hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak boleh diprivatisasi. 

“Karena itu, negara harus menjaga agar harga listrik bisa terjangkau dan memenuhi prinsip keadilan,” tegasnya.

PLN Group yang terdiri dari tiga serikat pekerja, lanjut Abrar, sangat konsen menjalankan amanah konstitusi agar sektor ketenagalistrikan tidak diprivatisasi. Dalam hal ini, perjuangan SP PLN Group mendapat dukungan dari serikat pekerja global, PSI. Di mana PSI sudah mengirimkan surat ke Jokowi agar sektor ketenagalistrikan tidak diprivatisasi.

“Karena ini adalah amanah konstitusi. Keinginan memprivatisasi datangnya dari pemerintah, dalam hal ini diciptakan regulasinya sehingga pihak swasta bisa masuk. Setiap ada undang-undang yang mebuka celah privatisasi, serikat pekerja mengajukan judicial review. Hasilnya, MK menegaskan bahwa sektor yang melayani kepentingan publik tidak bisa diprivatiasi,” kata Abrar.

Seharusnya PLN dibesarkan sebagai holding company sektor ketenagalistrikan. Sehingga bisa sejalan dengan konstitusi, di mana sektor ketenagalistrikan tetap dalam pengelolaan negara. Jika ada celah terjadinya privatisasi, maka sudah sewajarnya jika serikat pekerja mengingatkan hal itu.

Terkait dengan sikap manajemen PLN, Abrar mengaku serikat pekerja sudah duduk bersama dengan Direksi PLN. Serikat pekerja menjelaskan peran dan fungsi serikat pekerja, dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Di sisin lain, Direksi PLN yang notabene perusahaan BUMN lebih pada menjalakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

“Dalam momentun perayaan ulang tahun bersama yang juga dihadiri Direksi dan Komisaris PLN, kami berharap bisa ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan. Sehingga kita bisa bersama-sama mengawal kesinambungan perusahaan yang kita cintai,” ujar Abrar.

Ketika ditanyakan, apakah PLTS Atap merugikan PLN, Abrar memberikan perumpamaan. “Kalau mau menjadi pemburu jadilah pemburu yang handal. Jangan berburu di kebun binatang.”

Kalau mau berbisnis, jangan membenani PLN. Karena ada ketentuan di dalam undang-undang, PLN berkewajiban membeli listrik yang dihasilkan pembangkit swasta, termasuk PLTS Atap.

Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal SP PJB, Dewanto Wicaksono. “Dengan adanya undang-undang yang baru, skema tarif yang harus dibayar PLN adalah 1 : 1. Tarifnya 100%, di mana PLN membeli sesuai dengan harga jual. Dengan kata lain, harus menjual sesuai dengan harga beli. Padahal ada biaya lain yang harus ditanggung PLN.”

“Dengan skema  0,65: 1 yang selama ini berjalan saja sulit, apalagi dengan 1 : 1,” ujar Dewanto.

“Sebaiknya tidak ada aturan bahwa PLN berkewajiban untuk membeli. Dan jangan sampai itu dijalankan di daerah yang surplus listrik. Tetapi jika dijalankan yang masih kekurangan listrik, atau di daerah yang menggunakan BBM, hal itu akan lebih masuk akal,” tambahnya.

Apakah privatisasi akan mengganggu sustaiblitas dari PT PLN? Menjawab pertanyaan ini, Abrar menjawab pasti akan menganggu keberlangsungan perusahaan. Saat ini PLN sudah banyak beban. Jangan lagi dibebani dengan masuknya pihak swasta, yang orientasinya adalah mencari keuntungan semata.

Dalam hal ini, Dewanto menambahkan, privatisasi yang dilakukan di PLN atau yang ada di holding pasti akan mengganggu. Ketika privatisasi terjadi, itu artinya akan ada peran swasta yang kemudian masuk ke dalam BUMN.

Memang, pada awalnya dibatasi. Misalnya 10%. Tetapi apakah ada jaminan yang 10% tidak lebih berwenang dari yang 19. Dalam banyak kasus, yang lebih berkuasa justru yang 10, dan yang 90 akan tergerogoti. Maka keberlangsungan perusahaan akan terganggu.

“Berdasarkan survey PSI dari berbagai negara, terbukti semakin lama privatisasi yang awalnya kecil itu akan membesar dan yang besar akhirnya tidak lagi memiliki kendali. PSI sudah memberikan contoh nyata, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai dampak buruk privatisasi yang terjadi di Filipina juga terjadi di Indonesia,” tegasnya. (*)

Sebaran Berita:

https://www.gatra.com/detail/news/522842/ekonomi/privatisasi-pltppltu-bisa-bikin-target-paris-agreement-jadi-keok

https://voi.id/en/economy/85445/psi-sends-letter-to-president-jokowi-supports-pln-group-workers-union-rejects-bumn-privatization

https://ragamindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1612605442/psi-surati-jokowi-privatisasi-pln-lumpuhkan-akses-universal

https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/serikat-pekerja-surati-jokowi-ingatkan-bahaya-ipo-and-privatisasi-pln-1wXBKDiF7Y1

https://banten.antaranews.com/amp/berita/185345/penolakan-holding-pltp-mendapat-dukungan-psi

https://amp.wartaekonomi.co.id/berita361038/sp-pln-didukung-serikat-global-presiden-jokowi-langsung-dikirimi-surat-tolak-ipo

https://ekbis.sindonews.com/newsread/541548/34/tegas-serikat-pekerja-pln-tolak-holdingisasi-dan-privatisasi-usaha-pln-1631704145

https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6141d6e86b808/serikat-pekerja-global-dukung-penolakan-holdingisasi-bumn-listrik

https://koran-jakarta.com/federasi-serikat-global-dukung-sp-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi

https://m.medcom.id/ekonomi/bisnis/3NO9J2zk-serikat-pekerja-pln-group-dapat-dukungan-federasi-global

https://www.msn.com/id-id/berita/other/serikat-pekerja-pln-group-dapat-dukungan-federasi-global/ar-AAOuP2v?li=AAuZNMP

https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/432963/tolak-holding-panas-bumi-sp-pln-group-dapat-dukungan-serikat-pekerja-global

https://voi.id/ekonomi/85445/psi-kirim-surat-ke-presiden-jokowi-dukung-serikat-pekerja-pln-group-tolak-privatisasi-bumn

https://elshinta.com/news/245681/2021/09/15/federasi-serikat-global-dukung-sp-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi

https://m.tribunnews.com/bisnis/2021/09/15/surati-jokowi-serikat-pekerja-global-tolak-pembentukan-holding-dan-privatisasi-bumn-kelistrikan

https://www.beritasatu.com/ekonomi/828439/upaya-sp-pln-tolak-privatisasi-dapat-dukungan-federasi-serikat-global

https://indoposco.id/psi-ikut-tolak-penggabungan-bumn-jadi-satu-perusahaan-holding/

PSI – SP PLN Tolak Privatisasi PLN untuk Holding Company PLTP

https://www.okezone.com/tren/read/2021/09/15/620/2471911/serikat-pekerja-tolak-holdingisasi-dan-privatisasi-usaha-pln-ini-alasannya

https://www.sonora.id/read/422892095/federasi-serikat-global-mendukung-serikat-pekerja-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi

https://www.petroenergy.id/article/federasi-serikat-pekerja-global-dukung-sp-pln-batalkan-rencana-privatisasi

https://banten.hallo.id/nasional/pr-561171175/serikat-pekerja-pln-group-kirim-surat-ke-jokowi-menolak-privatisasi

https://www.neraca.co.id/article/152033/serikat-pekerja-pln-group-tolak-privatisasi-pln-dan-anak-usahanya

Training untuk organisers: Hukum perburuhan dan penyelesaian perselisihan

PSI/SASK Energy Project for Indonesia bekerjasama dengan Pusat Kajian Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (PAKKAR) mengadakan training selama 3 hari, 7-9 Juni 2021 di Hotel Maxone Kramat, Jakarta. Sebagai fasilitator dan pemateri adalah bung Ari Lazuardi, S.H., dan bung Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H dari PAKKAR.

Hari pertama telah dipaparkan materi mengenai Pemahaman Hukum dan Hukum Perburuhan di Indonesia. Materi ini membahas dan mendiskusikan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya yang mengubah sebagian besar norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta kaitannya dengan aturan di dalam PKB maupun PP di perusahaan tempat para peserta bekerja. Hal ini akan sangat berguna bagi peserta guna merumuskan hal-hal apa saja yang harus dipertahankan, ditingkatkan, diadakan, dan ditiadakan dalam PKB/ PP yang akan datang guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.


Hari kedua, fasilitator dan pemateri memaparkan materi mengenai Peran SP/SB Dalam Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Materi ini membahas dan mendiskusikan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimulai dari tahapan penyampaian keluh kesah sampai dengan Pengadilan dan memetakan peran strategis SP/SB dalam melakukan upaya-upaya pembelaan. Pada hari kedua penyampaian materi dikombinasikan dengan kerja kelompok serta presentasi kelompok kerja yang mendiskusikan dan membuat surat kuasa serta menyusun langkan-langkah pembelaan.


Hari ketiga, yang merupakan hari terakhir pelatihan, pemateri menyampaikan tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimulai dari gugatan sampai dengan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan. Dalam sesi akhir dan penutup, fasilitator bersama para peserta pelatihan melakukan praktek peradilan semu dengan merujuk pada praktek persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Agenda kegiatan: