Training untuk organisers: Hukum perburuhan dan penyelesaian perselisihan

PSI/SASK Energy Project for Indonesia bekerjasama dengan Pusat Kajian Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (PAKKAR) mengadakan training selama 3 hari, 7-9 Juni 2021 di Hotel Maxone Kramat, Jakarta. Sebagai fasilitator dan pemateri adalah bung Ari Lazuardi, S.H., dan bung Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H dari PAKKAR.

Hari pertama telah dipaparkan materi mengenai Pemahaman Hukum dan Hukum Perburuhan di Indonesia. Materi ini membahas dan mendiskusikan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya yang mengubah sebagian besar norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta kaitannya dengan aturan di dalam PKB maupun PP di perusahaan tempat para peserta bekerja. Hal ini akan sangat berguna bagi peserta guna merumuskan hal-hal apa saja yang harus dipertahankan, ditingkatkan, diadakan, dan ditiadakan dalam PKB/ PP yang akan datang guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.


Hari kedua, fasilitator dan pemateri memaparkan materi mengenai Peran SP/SB Dalam Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Materi ini membahas dan mendiskusikan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimulai dari tahapan penyampaian keluh kesah sampai dengan Pengadilan dan memetakan peran strategis SP/SB dalam melakukan upaya-upaya pembelaan. Pada hari kedua penyampaian materi dikombinasikan dengan kerja kelompok serta presentasi kelompok kerja yang mendiskusikan dan membuat surat kuasa serta menyusun langkan-langkah pembelaan.


Hari ketiga, yang merupakan hari terakhir pelatihan, pemateri menyampaikan tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimulai dari gugatan sampai dengan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan. Dalam sesi akhir dan penutup, fasilitator bersama para peserta pelatihan melakukan praktek peradilan semu dengan merujuk pada praktek persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Agenda kegiatan:

Koordinasi untuk kekuatan anggota

Bertempat di Kota Bumi, Lampung Utara, hari Sabtu lalu 9 Januari 2021, saudara Erick Meidiartha melakukan pertemuan koordinasi dengan teman-teman SPEE-FSPMI sektor elektrikal. Kegiatan ini adalah untuk menguatkan posisi mereka dalam serikat dalam menghadapi persoalan-persoalan di tempat kerja dan menemukan solusi advokasinya.

PP Indonesia bersiap di tahun 2021

Tanggal 4 Januari kemarin PP Indonesia Power mengadakan pertemuan awal tahun yabg diikuti oleh 35 orang yang mewakili 17 unit kerja dari 20 unit kerja yang ada. Pertemun ini diadakan untuk memetakan dan mengambil lesson learn kembali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2020, diantaranya kegiatan pelatihan2 serikat pekerja, JR UU SDA, dan juga terakhir submit UU Cipta Kerja bersama Gekanas. Selain itu, kegiatan ini juga mengundang Direksi Perusahaan untuk berdiskusi dengan PPIP terkait dengan proyeksi Perusahaan kedepan, tantangan dan hambatan apa yang kemungkinan di hadapi oleh Perusahaan. Karena salah satu tugas Serikat Pekerja sebagai mitra perusahaan adalah memastikan perusahaan tetap tumbuh dan berkembang.Setelah berdiskusi dengan Direksi selama kurang lebih 2 jam, kegiatan dilanjut dengan pemaparan dari Ketum dan Sekjen terkait dengan proyeksi kegiatan PPIP kedepan dan juga membahas tantangan baik internal dan eksternal.

Energy unions towards 2021 strategic actions

Today, 8 December 2020, the energy unions are completing a strategic meeting and a follow-up to the campaign and action program against Law No. 11/2020 concerning Job Creation, particularly the Electricity Sub-cluster. There are many things we will work on. Both litigation and non-litigation. Submitting a judicial review to the Constitutional Court, campaigns, and further actions. We have worked on a Judicial Review to the Constitutional Court with Gekanas. We registered the files for Judicial Review to the Constitutional Court yesterday, December 7, 2020.However, there are still some other important actions that need to be taken. Mainly conducting socialization related to the impact of the Job Creation Law to workers and to the wider community. We also agree to expand alliances not only with trade unions, but also other organizations and communities to get their support in winning over workers’ interests and maintaining electricity as a public good and because, privatization of this sector must be resisted. If electricity is privatized to the community, when the state does not interfere anymore with the sectors that control the lives of many people; in the end the people will be disadvantaged, and unions must take actions!

#Power #Actions