The termination of cooperation between PAM Jaya and a Private Operators, SP PDAM demands the process to be fair for workers

SP PDAM Jakarta supports the transition due to termination of cooperation between PAM Jaya with a partner of private operators, PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) and PT Aetra Air Jakarta (AETRA). However, in the transition must guarantee that workers will retain their rightful rights, said the chairperson of SP PDAM Jakarta, Abdul Somad.

The termination of cooperation also marks the end of assignment of PAM Jaya workers in the the partner companies for twenty five years. Per February 1, 2023, all active workers will return to PAM Jaya.

During their early cooperation, 4,250 workers of PAM Jaya were assigned to work in the partner company. Up to August 2022, there are 480 active workers. Based on the available data, by February 2023, there are 260 active workers.

“SP PDAM Jakarta must focus on the rights and interest of the workers. We don’t want this process to harm the workers who have been working in the companies and serving the people for more than two decades,” said Abdul Somad.

In order to guarantee the process to not interrupt the service, SP PDAM Jakarta proposed an extension of retirement age. PAM Jaya refers to Regulation of Interior Minister (Permendagri) No. 2 of 2007, that is 56 years old. While the workers proposed to refer the President Regulation No. 45/2021, that is 58 years old.

“The extension of retirement age will benefit both sides. Workers will get benefit as they will have longer service term. While the company will be benefited from the workers’ skill. The senior workers can function as training during transition period so that the transition will not interrupt the service to the costumers,” explain Abdul Somad.

Other than retirement age, workers also demand the company to pay appreciation money to the returning PAM Jaya workers. This demand is reasonable as for decades the workers have contributed to the the growth of the companies, both private operators. Therefore, at the end of the cooperation, it is proper for workers to get appreciation money as a gratitude token.

Moreover, said Abdul Somad, there has been discrimination against the workers assigned in private operators. Workers who work in PAM Jaya headquarter received many benefits such as regional government benefit, however, workers who seconded at the two private operators did not receive any benefits.

“The fact is there is discrimination against workers who work in partner company. They are treated different from the ones who work at PAM,” asserted Abdul Somad. Whereas, the workers who were assigned to private operators must have had received the same benefit and have same rights as the ones who work at the headquarter. On the basis that discrimination occurred, the demand of appreciation money is due. It is just like the company giving  the supposed to be received by the workers.

In relation to the transition process, SP PDAM Jakarta demand that union must be involved in the transition team. After all, the process will have direct impact on workers. Therefore, the union must be involved.

As mandated by the law, the function of unions are to defend, protect, and fight for the workers’ rights. By being a part of the transition team, the union can ensure that the workers will get their rights.

“The union wants that the transition will not change workers’ employment status and rank. We even want that our rights to be equal to what PAM Jaya receive, including benefits. Whatever we didn’t receive for 25 years working in partner’s company must be returned to us,” asserted Abdul Somad.

The basis for the demand is that the workers worked at the partner company as an assignment from PAM Jaya. It is clear that there is time limitation, i.e. 25 years, the term of the concession. After the concession ends, the active workers will return to PAM Jaya. They will be under PAM Jaya regulation. Therefore, the rights of the workers must be retain as they were assigned.

Soon, SP PDAM Jakarta will organize a National Consolidation that will involve all union leaders and members representatives. The consolidation is done to consolidate perception and to show the solidity of members in monitoring the transition process.


Pengakhiran Kerjasama PAM Jaya dan Swasta, SP PDAM Minta Proses Ini Tak Rugikan Pekerja

SP PDAM mendukung transisi pengakhiran kerja sama antara PAM Jaya dengan mitra perusahaan swasta yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA). Namun demikian, dalam proses transisi tersebut harus menjamin bahwa pekerja akan tetap mendapatkan haknya dan terlindungi, demikian yang disampaikan Ketua Umum SP PDAM Jakarta, Abdul Somad.

Pengakhiran kerja sama ini sekaligus menandai berakhirnya penugasan para pekerja PAM Jaya di perusahaan mitra swasta tersebut selama 25 tahun. Per 1 Februari 2023, seluruh pekerja yang belum pensiun akan kembali bekerja ke PAM Jaya.

Sebagai catatan, di awal Kerjasama, sebayak 4.250 orang karyawan PAM Jaya yang dialih tugaskan ke mitra swasta itu. Di bulan Agustus ini, tersisa sekitar 480-orang pekerja. Dan berdasarkan data yang ada, hingga 1 Februari 2023, karyawan yang belum pensiun berjumlah 260 orang.

“Serikat pekerja konsens terhadap hak dan kepentingan para pekerja. Jangan sampai proses ini merugikan para pekerja yang telah puluhan tahun mengabdi perusahaan dan masyarakat,” kata Abdul Somad.

Untuk memastikan agar proses transisi ini tidak mengganggu pelayanan masyarakat, SP PDAM mengajukan perpanjangan usia pensiun. Di mana, saat ini usia pensiun di PAM Jaya mengacu pada Permendagri No 2/2007, yaitu usia 56 tahun. Sedangkan pekerja, meminta usia pensiun disesuaikan dengan PP 45/2021, yaitu 58 tahun.

“Perpanjangan usia pensiun ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Pekerja akan diuntungkan karena memiliki masa kerja yang lebih lama. Sedangkan pengusaha akan diuntungkan karena keterampilan pekerja yang sudah senior tersebut bisa difungsikan sebagai pekerja pendamping untuk memastikan masa transisi bisa berjalan lancar sehingga tidak mengganggu pelayanan terhadap pelanggan,” jelas Abdul Somad.

Selain perpanjangan usia pensiun, pihak pekerja juga meminta kepada perusahaan mitra untuk memberikan uang tali kasih atau apresiasi kepada pekerja PAM Jaya. Permintaan ini sangat beralasan, mengingat selama puluhan tahun para pekerja telah membantu membesarkan perusahaan. Karenanya, di akhir kerja sama ini, sangat wajar jika pekerja mendapatkan uang apresiasi sebagai tanda terima kasih.

Terlebih lagi, kata Abdul Somad, selama ini telah terjadi diskriminasi terhadap pekerja PAM Jaya yang bekerja di kantor pusat dengan yang ditugaskan di perusahaan mitra swasta tersebut. Di mana pekerja PAM Jaya yang bekerja di kantor pusat mendapatkan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan daerah. Sementara pekerja yang dipekerjakan di perusahaan mitra swasta tidak mendapatkan tunjangan tersebut.

“Faktanya memang ada pembedaan antara pekerja yang berkerja di PAM pusat dengan yang bekerja di mitra,” tegas Abdul Somad. Padahal, seharusnya hak pekerja yang diperbantukan di perusahaan mitra haknya sama dengan bekerja di PAM pusat. Atas dasar adanya diskriminasi itu, pemberian uang apresiasi yang dimaksud sebagai semacam pengembalian dari selisih hak para pekerja yang selama ini tidak diberikan.

Terkait dengan proses transisi, SP PDAM Jakarta meminta agar serikat pekerja dilibatkan di dalam tim transisi. Karena bagaimana pun, proses ini akan berdampak terhadap pekerja. Oleh karena itu, serikat pekerja juga harus diajak bicara.

Sesuai mandat yang diberikan undang-undang kepada serikat pekerja, fungsi serikat pekerja adalah membela, melindungi, dan memperjuangkan hak serta kepentingan para pekerja. Dengan masuk ke dalam tim transisi, serikat bisa memastikan para pekerja tidak dirugikan.

“Serikat ketika terjadi transisi adalah tidak ada perubahan status kepegawaian dan kepangkatan. Bahkan hak-hak kita harus disesuaikan dengan PAM Jaya, termasuk tunjangan. Apa pun yang hilang selama 25 tahun itu dikembalikan,” tegas Abdul Somad.

Hal ini, karena, para pekerja yang bekerja di perusahaan mitra sifatnya adalah penugasan. Jelas di situ ada limitasi waktu, yaitu 25 tahun, sesuai dengan masa konsesi. Setelah kerjasama berakhir, pekerja yang tidak pensiun akan kembali ke PAM Jaya. Otomatis akan kembali ke aturan yang berlaku di PAM Jaya. Oleh karena itu, harusnya hak-hak pekerja tetap. Karena sifatnya hanya penugasan.

Dalam waktu dekat, SP PDAM Jakarta akan menyelenggarakan Konsolodasi Nasional yang melibatkan seluruh pengurus dan perwakilan anggota. Konsolidasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperlihatkan kekompakan anggota serikat pekerja yang solid dalam mengawal proses transisi.

Union Questions the Regional Representative Council of Indonesia’s (DPD RI) motive on initiating the amendment to Law no. 21 of 2000 on Trade Union/Workers Union

The General Secretary of Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), Andy Wijaya, questions the Regional Representative Council of Indonesia’s (hereafter, DPD RI) motive on initiating the amendment to Law no. 21 of 2000 on Trade Union/Workers Union. The DPD RI’s tasks as stated by the 1945 Constitution is to propose to the People’s Representative Council of Indonesia (hereafter, DPR RI) a bill related to regional autonomy, relation between national and regional government, formation, expansion, and unification of areas, natural resources management and other economic sources, and in relation to fiscal balance between central and regional governments. Andy Wijaya told this when he spoke in a Public Hearing with Commission III of DPD RI in relation to inventory on initiative bill drafting on amendment of Law No.21 of 2000, on Monday (20/6).

Further, Andy said, unions currently tend to focus on the Employment Creation Law that already amended some of the clauses in the Labor Law. The Constitutional Court found at least three constitutional violation and stated that the Employment Creation Law must be cancelled. In other words, the revision of Law No. 21 of 2000 is not an urgency.

Meanwhile, if the Law No. 21 of 2000 is to be revised, the unions thinks that it must be based on:

First, the number of trade union/workers union membership that tend to stagnate since the Reformation 1998 but on the other hand, the number of union, federation, and confederation increased.

“An information from satudata.kemnaker said that up to 2020 there are 3,256,025 unionized workers in 10,746 unions/16 Federations/6 Confederation. This number is not much different from the Reformation era and relatively very small compared to the number of formal workers in 2021 that is more than 50 million workers as showed by BPS’ data,” said Andy.

“Even in some cases, there are overlapped unions in terms of membership and sectors. Even there are some unions who have similar or exactly same logos and emblems or even same registration number,” he proceeded.

Andy also thought that in order to strengthen the function of unions, there needs to be acknowledgment that unions are legal entitites who can act on the name of the organizations legally as other legal entities.

Second, there are efforts to stop or prevent the formation or establishment of unions in a company. Unions are considered to be obstruction to the harmony between workers and the company.

Third, lack of support from the government to the development of unions function.

Another important point is that the rights to union must be initiated since the very first day of a worker works. Besides, the right to union must be aligned with the permit regime of company establishment. A company permit mus also include informing workers to union and facilitate union formation in addition to BPJS subscription for the workers. A company must also include human rights enforcement, such as freedom of association.

“There also needs to be a regulation on quality and exclusive CBA that will benefit the members of the union,” added Andy Wijaya.

Currently, CBA in a particular company is also applicable to non-union members. This can be seen as one of the reasons why union membership is decreasing as being members of unions are not a “privilege”. We should hold on to a contract principle, i.e. the agreement only applies on the parties who agrees. There have been several regulations on this matter i.e. Law No. 13 of 2003 on Labor and Minister of Labor Regulation No. 28 of 2014. However, the amendment of Law No. 21 of 2000 could assert that a function of union is to form a CBA that is only applicable to its members.

Unions also have interests in supporting company’s productivity and growth to create common welfare.

“Another thing is that we found many employers who refuse to help unions with union dues by using COS mechanism. Therefore, unions must collect dues mannually to each and every member. This should not have happened if companies/employers are obliged to facilitate the collection,” he added.

Meanwhile, in responding the proposal of amendment of some clauses of Law No. 21 of 2000, Andy highlighted article 4 that seems to be using conlict paradigm in the relation between unions and employers. Therefore, there needs to be the employers’ perspective added, not just the legal norms related to the function and objectives of union.

“The existing norms on implementation of union function should also be supported by sanction so that the law is enforced and more meaningful,” Andy asserted.

In relation to regulaiton on federation and confederation, Andy thought that there must be clear sector differentiation between one federation with the other. There are even unions whose membership is multi and cross business sectors.

“Therefore, we think that union federation needs to be returned to the sector where they function and their membership are. This will also impact the representation in the tripartite institution and other similar institutions. In terms of confederation, we think that there should only be a few, maybe 2 or 3. Confederation is the the top of hierarchy of unions,” he added.

We propose for a protection. The chapter is now on protection, development, and monitoring. There should be protection on implementation union function that are not carried out by their partners, i.e. the company.

There should be a regulation on labor offices so that those office would be more competent and capable in taking action needed to protect unions. For example, regulation on how labor office must respond to a complaint on alleged union function violation so that it would not be a conflict. And then labor office would take a decisive action and impose a sanction.

“In short, what we want to say is that the law must also regulate labor office so that they would be more competent and capable,” added Andy.

Another problem to be discussed further is related to intimidation and obstruction to union activities and how they can be measured. For example, the company is not willing to negotiated the CBA, refuse to cut workers’ wage for union dues using Check off system, and not willing to give dispensation for workers to participate in union activities.

According Andy, those real cases should be regulated in the article 28 that is added in the law and that has correlation to article 43 of Law No. 21 of 2000. In addition, the mechanism of implementation of article 43 must be clarified and emphasized. As well as the relation between labor office and the police.

“Even the Law could just order local police offices to create a special for labor issue so that any complaint or reports from workers on any criminal violation can be responded better,” Andy added.

Herewith position paper that presented by bro Andy Wijaya during the workshop, please click here (bahasa Indonesia)