Energi Hijau dan Terbarukan: Antara Kepentingan Pekerja, Keberlangsungan Perusahaan, dan Harga Listrik yang Terjangkau untuk Rakyat

Ketika berbicara mengenai energi hijau pasti akan persinggungan dengan privatisasi. Ketika privatisasi terjadi, kepemilikan perusahaan akan bergeser. Harga energi pun menjadi semakin mahal. Itulah sebabnya, banyak kebijakan yang harus dikritisi dan dilihat lagi oleh serikat pekerja, di mana isu perburuhan harus menjadi prioritas. Demikian disampaikan Sub-Regional Secretary Asia Tenggara Ian Mariano dalam pengantar forum energi hijau dan terbarukan yang diselenggarakan di Bali, 13 Oktober 2021.

Lebih lanjut Ian menegaskan, forum ini akan mempertimbangkan perkembangan baru ini di Indonesia dan negara berkembang, serta berusaha mempengaruhi arah energi terbarukan di masing-masing negara.

“Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat penting dalam transisi berkeadilan dalam hal energi terbarukan,” ujarnya.

“Masa depan energi di Indonesia harus dilihat dan diletakkan dalam perubahan konstitusi di Indonesia. Intinya, layanan publik harus dikendalikan dan dimiliki oleh publik,” dia menegaskan.

Hal senada juga disampaikan SASK Coordinator Representative untuk wilayah Asia Tenggara, Farizan Fajar. “Dari persepsi SASK, kami menganggap isu ini sangat sentral yang perlu diangkat. Sejalan dengan strategi SASK, transisi berkeadilan merupakan satu dari tiga isu prioritas selain gender equality dan feature of work,” ujar Farizan melalui Zoom.

Lebih lanjut Farizan menyampaikan, input dan hasil diskusi tidak hanya bermanfaat sebagai pemetaan awal yang terkait dengan negara tempat SASK melakukan kerjasama, namun juga bagian dari serikat pekerja untuk mengangkat isu penting ini ke permukaan.

Perjuangan SP PLN Group: Historis, Yuridis, dan Solidaritas

Saat memberikan pesan utama terkait  kebijakan dan posisi serikat pekerja terhadap masa depan energi untuk publik, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali menyampaikan tiga pendekatan, yakni hostoris, yuridis, dan solidaritas.

Menurut Abrar, SP PLN mewarisi sebuah sektor yang sangat strategis bagi bangsa dan negara, yaitu sektor ketenagalistrikan.

“Dulu kita merebut perusahaan listrik dari Belanda untuk kemudian diserahkan ke Indonesia, agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Mengapa hal ini kita lakukan? Sebab, dulu listrik hanya dinimati orang-orang kaya,” ujarnya.

Secara yuridis atau hukum, serikat pekerja diamanahi oleh konstitusi, yakni Pasal 33 UUD 1945. Disebutkan di sana, bahwa cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Disampaikan Abrar, di sini, peran dari serikat pekerja tidak hanya bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepenitngan anggota; tetapi juga menjaga kepentingan bangsa dan negara.

“Bagi SP PLN Group, menjaga kepentingan bangsa dan negara bukan sekedar slogan. Ini pernah kita lakukan, dengan memenangkan upaya privatiasi melalui judicial review UU UU 20/2002 yang kemudian dibatalkan pada tahun 2004. Kemudian lahir UU 30/2009, yang juga kita uji di Mahkamah Konstitusi. Memang tidak dibatalkan, tetapi kemudian ditetapkan bersyarat,” tegasnya.

Sedangkan dari sisi solidaritas, lanjutnya, saat ini kita mulai membangun solidaritas dan komunikasi yang intens, baik sesama perusahaan di PLN Group maupun dengan elemen yang lain.

Ke depan, di samping menkonsolidasikan internal, kita juga menyusun arah perjuangan kita. Saat ini adalah generasi yang beda dengan mereka yang dulu melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kita harus memberikan pemahaman yang lebih ekstra terhadap generasi yang sekarang tentang pentingnya melawan privatisasi. Salah satu yang diwacanakan tetapi belum terjadi adalah membuat buku putih perjuangan SP PLN.

Temuan Kunci Hasil Riset

Masih dalam forum energi hijau dan terbarukan, Diana Gultom dan Suriadi Darmoko dari DebtWatch Indonesia memaparkan hasil riset tentang Negara dan Masa Depan Energi bagi Publik, Energi Terbarukan, dan Transisi yang Adil.

Dalam riset yang dilakukan pada bulan Oktober dan berakhir November 2020 ini berfokus dalam tiga hal. Energi energi baru terbarukan, dekarbonisasi, dan potensi kerjasama antara serikat pekerja dengan LSM lingkungan.

Ada beberapa temuan kunci yang dihasilkan dalam riset ini. Untuk energi terbarukan, ternyata kita menemukan ada ketergantungan terhadap energi fosil. Selain itu, mengenai peran negara terkait eneri terbarukan, lalu bagaimana ada distribusi yang adil, dan peran swasta dalam energi baru terbarukan.

Terkait dengan dekarbonisasi, temuan kuncinya adalah adanya dekarbonisasi yang semu (misleading decarbonization), lalu bagaimana implementasi agenda energi terbarukan, dan bagaimana skenario agenda dekarbonisasi.

Sementara temuan kunci terkait dengan serikat pekerja sektor ketenagalistrikan dan jejaringnya adalah terkait dengan bagaimana kekuatan pengalaman serikat pekerja dan peran LSM yang bergerak di sektor ketenagalistrikan.

Disampaikan, potensi energi terbarukan di Indonesia, yang terbesar adalah energi surya, yakni 207.898 MW atau 46,9%. Kemudian ada air sebesar 75.091 MW atau 16.9%, angin sebesar 60.647 MW atau 13.7%, bioenergi sebesar 32.654 MW atau 7,4%, panas bumi sebesar 29,544 MW  atau 6,7%, laut sebesar 17.989 MW atau 4,1%, Mini dan Mikro Hidro sebesar 4,4%

“Kalau kita melihat realisasi dari energi terbarukan di Indonesia, potensinya adalah 443.208 MW. Sampai pertengahan tahun 2020 kemarin, realisasi penggunaannya adalah 10.426 MW. Target di tahun 2025 adalah 45.153,2 MW dan tahun 2050 adalah 167.646 MW,” kata Suriadi yang memparkan hasil penelitiannya bergantian dengan Diana.

Penelitian ini juga menguak tentang dekarbonisasi yang semu. “Kalau kita lihat, target tahun 2025 ketersediaan listrik adalah 115 GW. Di tahun 2050 menjadi 430 GW. Ini kebijakan energi nasional yang tidak berubah sampai sekarang. Tetapi kalau kita melihat agenda dekarbonisasi, kalau tidak beralih sumber energinya, maka harusnya baurannya dinaikkan. Tetapi ketika kita lihat data pemerintah, trend penggunaan batubaranya justru terus meningkat. Bahkan energi bari terbarukan prosentasenya terus menurun, sebaliknya trend penggunaan baturabara jauh melampui penggunaan energi terbarukan,” jelas Diana.

Untuk mendorong semua itu, Diana menyampaikan, ada beberapa LSM lingkungan yang bisa kita ajak berkolaborasi. Mereka cukup aktif, baik dalam level kampannye atau membuat analisanya. Beberapa di antaranya adalah Institute for Essential Services Reform (IESR), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Greenpeace, Koaksi Indonesia, Koalisi Bersihkan Indonesia.

Dalam hal Energi Baru Terbarukan, rekomendasinya adalah; roadmap PLN untuk Energi Terbarukan dibangun bersama antara Pemerintah dan SP (termasuk skema perburuhan yang terkait langsung dengan keahlian dan teknologinya). Hal ini juga seharusnya mendorong fungsi PLN sebagai tangan Negara dalam memenuhi kebutuhan listrik warga negaranya. Political will pemerintah untuk mengembalikan fungsi PKUK PLN sebagaimana mandat Pasal 33 UUD 1945.

Sedangkan rekomendasi untuk dekarbonisasi, perlu ada political will yang kuat dari pemerintah untuk menurunkan penggunaan batu bara baik untuk keperluan ekspor maupun konsumsi dalam negeri. Mendorong PLN untuk memprioritaskan sumber listrik berbasis non fosil, mendorong swasta- terutama skala kecil dan berbasis lokal- untuk berpartisipasi membangun energi terbarukan, serta tidak mengeluarkan izin baru untuk pertambangan batu bara. Menghitung tren kelebihan pasokan (trend over supply) dan tren konsumsi yang menurun karena efisiensi alat listrik, sehingga perencanaan bisa lebih fokus kepada pemenuhan energi pada Energi Terbarukan dan tidak lagi membangun PLTU baru.

Sedangkan rekomendasi untuk Serikat Pekerja Ketenagalistrikan, perlu membuat RUEN tandingan yang sungguh-sungguh memperhatikan roadmap meningkatnya penggunaan energi terbarukan.

Namun demikian, yang terpenting dari itu semua adalah, bagaimana kita mendorong agar negara memberikan perlindungan kita sendiri terhadap keamanan kerja kita. Termasuk keamanan usaha, karena dari awal kita menyatakan sebagai pengawal konstitusi. Jangan sampai mengubah kepemilikan usaha. Apakah kepemilikan itu masih menjadi usaha publik, milik PLN atau kemudian berubah menjadi milik swasta. Termasuk di dalamnya adalah berbicara soal tarif yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Srategi dan Aksi

Dalam kesempatan ini, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyampaikan, ada empat fraktor yang mendorong transisi energi. Pertama, urgensi mengatasi krisis akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Di mana krisis iklim ini akan berdampak pada ekomomi, sosial, dll. Kedua, kebijakan negara-negara untuk memangkas emisi gas rumah kaca dan mencapai dekarbonisasi. Ini menjadi penting, karena 70% emisi gas rumah kaca dihasilkan dari pembakaran energi fosil. Ketiga, perkembangan teknologi energi non-fossil dan energy storage yang semakin kompetitif. Keempat, saat ini juga terjadi preferensi konsumen dan investor/pelaku usaha terhadap energi bersih (ESG). Saat ini, Cina mengatakan tidak akan lagi mendani priyek batubara di luar China. Kita tahu, dalam 20 tahun terakhir, China adalah sumber pembiayaan PLTU di Indonesia.

“Itu juga yang merubah pengguna listrik untuk memilih energi baru terbarukan dan tidak lagi menggunakan energi fosil. Beberapa faktor ini membuat transisi energi menjadi sangat penting. Untuk menghindari krisis akibat perubahan iklim, harus menurunkan emisi gas rumah kaca,” katanya.

Dalam rangka untuk mengatasi perubahan iklim tersebut. Negara-negara membuat kebijakan. Salah satunya yang saya ambil contoh adalah Uni Eropa, yang bulan Juni lalu mengumumkan seiring dari upaya mereka untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca 55% di tahun 2030 dari tahun 2025. Uni Eropa akan menerapan yang namanya carbon boder tax. Artinya, barang-barang yang masuk ke Uni Eropa yang diimpor dari negara lain, itu akan dihitung konten dari karbonnya. Berdasarkan itulah, Uni Eropa akan mengenakan pajak.

Dengan demikian, kalau produk yang kita ekspor ke luar negeri memiliki kandungan karbon yang tinggi, maka tidak lagi kompetitif karena harganya akan lebih mahal. Menjadi sangat penting, karena sumber emisi yang dihitung untuk setiap barang dan jasa yang di ekspor, itu adalah berasal dari pembangkitan tenaga listrik. Jadi listrik punya peran dalam konteks untuk mengatasi perubahan iklim.

Peta jalan yang dijalan oleh international energi agency, kalau kita ingin mencapai zero emission di 2050 itu seperti apa. Rekomendasinya, setelah 2021 tidak boleh ada satu pun tambahan listrik tenaga uap baru. Kemudian jangan ada lagi pembukaan tambang batubara dan minyak dan gas. Lalu pada tahun 2025 tidak boleh ada penjualan fosil full boilers. Ini adalah contoh yang direkomendasikan oleh IEA, dalam rangka mencapai net zero emission di 2050.

Konsekwensi dari rekomendasi ini, produksi dari tambang batubara tidak boleh lagi diperluas. Demikian juga produksi dari minyak dan gas. Jadi di era transisi ini, diperkirakan dari energi fosil itu akan semakin turun. Dan ini adalah konsekwensi dari kita ingin menyelamatkan bumi dari ancaman krisis iklim.

Bagaimana dengan Indonesia? Dengan kondisi hari ini, 92% dari 300 GW PLTU Batubara yang sedang dan akan dibangun di China, India, Jepang, Vietnam dan Indonesia akan menjadi tidak ekonomis, dan $150 miliar investasi akan sia-sia.  Bisa kita lihat, 27% kapasitas PLTU yang beroperasi saat ini di 5 negara tersebut tidak menguntungkan dan 30% dalam kondisi breakeven, dengan margin $5/MWh. Pada 2026 seluruh kapasitas PLTU Global akan lebih mahal dioperasikan ketimbang membangun pembangkit energi terbarukan yang baru. Sedangkan 52% kapasitas PLTU di seluruh dunia tidak menguntungkandi 2030 , dan akan naik jadi 77% di 2040. Di sisi lain, potensi stranded asset dari 22,8 GW PLTU milik PLN diperkirakan mencapai $15,4 miliar. Kalau kita menjalankan PLTU lebih lama, itu akan lebih mahal.

Sementara itu, PLN sudah punya rencana mulai melakukan retirement PLTU batubara menuju carbon neutral 2060. Ada dua scenario. Yang pertama, replacement untuk PLT dimulai pada 2025 rencananya adalah mengganti PLTU dengan PLTMG dengan PLT EBT Baseload 1,1 GW dan ini masuk dalam RUPTL, kemudian 2030 retirement subcritical tahan pertama (1GW) menyusul 9 GW di 2035 dan terus sampai terakhir di 2055.

Tetapi ada juga sckenario kedua, bahwa pembangkit yang subcritical dan critical itu akan dilengkapi denan CCUS. Jadi PLN tidak harus mempensiunkan PLTU nya tetapi ditambah dengan CCUS. Konsekwensi apa kalau ditambah dengan CCUS, menurut saya, CCUS ini belum bisa menurunkan 100% emisi gas rumah kaca. Kemudian akan ada tambahan biaya investasi. Ini menjadi penting, siapa yang akan berinvestasi.

Kesimpulannya, kata Fabby, sejak 2015 dengan disepakatinya Persetujuan Paris (Paris Agreement), seluruh dunia sedang berupaya mengatasi ancaman krisis iklim dengan melakukan penurunan intensitas emisi GRK dan transisi energi.

Opsi transisi energi yang low hanging fruit ada di sektor kelistrikan, dengan phase out/phase down PLTU. Kondisi ini didukung dengan perkembangan yang cepat teknologi energi terbarukan, energy storage system, tekanan dari investor global dan lembaga finansial, shareholder, serta preferensi konsumen energi, serta aturan -aturan ESG yang semakin ketat.

Keterdesakan untuk melakukan transisi energi di sektor kelistrikan akan berdampak pada permintaan batubara global (yang menjadi tujuan ekspor BB Indonesia) dan batubara untuk pembangkit listrik, yang menghadapi pilihan opportunity lost dan potensi stranded asset jika tidak mengoptimalkan bauran pembangkit energi terbarukan yang harganya semakin kompetitif.

PLN memerlukan rencana transisi menuju “modern public utility” dan menghindari effect utility death spiral, dengan fokus: 1) mengganti asset pembangkit thermal dengan aset renewable & storage; 2) investasi pada teknologi maju: smartgrid, V2G, VPP, DERs; Power Wheeling; 3) perubahan business model; 4) mengoptimalkan revenue dari asset non listrik, dsb.

Catatan dan Kesimpulan

Di akhir acara, Sekretaris Jenderal PP Indonesia Power Andy Wijaya ketika menyampaikan catatan dan kesimpulan menyampaikan, dalam roadmap transisi energi Indonesia menuju net zero emission pada 2060 dari Kementerian ESDM, negara sudah menbuat blue print untuk penurunan emisi, salah satunya pengurangan energi fosil

“Roadmap menuju net zero emission sudah diperlihatkan oleh bung Fabby, tapi ini versi dari kementerian ESDM,” kata Andy. Di dalam RUPTL 2021-2030 Indonesia itu menyaratkan EBT, porsinya sekitar 51% dari ketenagalistrikan di Indonesia. 51% itu berapa MW? Data yang sekarang, per April 2021 memiliki 72.889 MW di mana 13,55% adalah EBT dan sisanya dari fosil. Porsinya masig 86,45%.

Di RUPTL dari 2021-2030, yang sekarang 13,55 dengan 86,45 akan dibalik menjadi 51% dan bawahnya akan menjadi 49%. Memang kalau kita lihat bauran energi yang sekarang, kalau kita bilang kerja keras sudah lebih baik. Kalau saya mengatakan, itu mustahil. Kenapa? Karena ini belum termasuk program 35.000 MW yang total dari fosil.

“72.889 ini sudah mencakup 10.000 MW dari 35.000. Artinya dari data 2021, masih ada sebesar 25.751 MW fosil yang belum masuk. Dan itu akan masuk dalam 2-3 tahun ke depan. Kalau kita anggap tanpa penambahan apa-apa selain dari 35.000 MW, yang tadi Mas Fabby sudah mengatakan stop pembangunan, tapi ini kan sudah ada kontrak, artinya akan jalan terus.”

PLTU yang ditandatangani dan diizinkan terakhir di Indonesia, adalah PLTU 9-10. Itu terakhir, dalam rangkaian 35 GW. Dengan masuknya 25.751, dari data yang saya buat, itu nanti kalau 3 tahun 2024 itu EBT hanya tersebua 10,5%. Fosil 89,3%. Tadi saja yang cuma 86,35% itu saya bilang mustahil. Apalagi ini, yang 89 sama 10. Apakah bisa, bisa? Caranya seluruh PLTU dan pembangkit fosil punya PLN dimatikan. Tanpa itu, tidak akan berhasilan bauran energi hingga 2030.

Kami mendukung energi hijau, yang berkeadilan. Bukan hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga harga. Sekarang kalau kami dipaksa menghasilkan harga listrik yang mahal, bagaimana kami harus bersikap?

Bahkan ada sebuah data yang menyebutkan, emisi di Indonesia paling kecil, karena kita punya paru-paru dunia. Hutan kita masih lebat. Tetapi sayangnya, kita digambarkan sebagai masyarakat luar, kita pro energi kotor.

Menjawab apakah energi yang baru sebanding dengan pekerjaan yang hilang. Sebagai perbandingan, PLTS di Cirata yang 145 MW diperkirakan pegawainya hanya 10 orang. Sedangkan untuk PLTU, dibutuh 500 orang.

“Bayangkan, berapa ratus orang yang akan kehilangan pekerjaan jika ini diterapkan?” Tegas  Andy. Karenanya, hal ini harus menjadi perhatian bersama bagi serikat pekerja.

Solidaritas dan Soliditas Tanpa Batas: SP PLN Group Satukan Kekuatan untuk Memastikan Ketenagalistrikan Tidak Diprivatisasi

Dua puluh dua tahun bukan waktu yang lama di dalam peradaban kemanusiaan. Namun demikian, rentang waktu dua puluh dua tahun adalah jalan yang panjang dalam perjuangan Serikat Pekerja PLN Group: SP PLN, PP IP, dan SP PJB.

Untuk pertamakalinya, setelah 22 tahun bediri, Serikat Pekerja PLN Group merayakan HUT bersama yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2021. Sebagaimana diketahui, SP PLN berdiri pada tanggal 18 Agustus 1999, PP IP berdiri tanggal 27 Agustus 1999, dan SP PIB berdiri tanggal 20 September 1999.

Ketua Panitia HUT Bersama SP PLN Group Parsahatan Siregar menyampaikan, ide awal tercetusnya kegiatan ini bermula ketika Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SPN PLN diundang Wakil Dirut PLN tanggal 4 Agustus 2021, pasca SP PLN menyerahkan surat pernyataan bersama dari SP PLN, PP IP, dan SP PJB.

“Setelah adanya pertemuan itu, saya sebagai Wasekjend II SP PLN, Bendahara Umum SP PLN, dan Sekjend PP IP Andy Wijaya bertemu,” ujar Parsahatan. Dalam pertemuan itu, dia menanyakan rencana pelaksanaan HUT SP PLN.

Dari obrolan itulah kemudian muncul wacana untuk mengadakan peringatan HUT bersama SP PLN Group. “Karena bung Andy selaku Sekjend PP IP, ia diminta untuk menjembatani komunikasi dengan para Ketua Umum dan Sekjend, yang akhirnya direspon dan mendapatkan sambutan baik sehingga acara ini bisa terselenggara,” katanya.

Peringatan HUT bersama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun persepsi, pandangan, dan komunikasi yang lebih erat. Di samping, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat rasa solidaritas dan soliditas di antara serikat pekerja yang ada di PLN Group.

“Ke depan, harapannya ada wadah forum komunikasi. Sehingga dalam hal perundingan perjanjian kerja bersama dan hal-hal lain, bisa dilakukan secara bersama-sama,” tegasnya.

Solidaritas dan soliditas tanpa batas diperlukan sebuah komunikasi yang intensif antar serikat pekerja dan manajemen. Dengan komunikasi yang baik, program yang ditetapkan bisa dijalankan dengan baik. Dalam kaitan dengan itu, diperlukan hubungan yang equal dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. 

Dalam kesempatan ini, Komisaris PLN Persero Eko Sulistyo menyampaikan, bahwa tulang punggung institusi PLN adalah pekerja.

“Meskipun perayaan HUT bersama ini baru pertama diselenggarakan, tetapi serikat pekerja sangat terkait dengan pendirian PLN dan pendirian bangsa Indonesia. Di awal, sebelum nasionalisasi, serikat pekerja sudah berupaya untuk mengambil alihan ketenagalistrikan untuk diserahkan ke pangkuan ibu pertiwi,” ujar Eko.

Menurutunya, saat ini PLN ada tekanan dalam hal finansial dan upaya untuk melakukan transformasi. Namun demikian, kita wajib percaya diri dengan adanya pertumbuhan yang makin baik pasca pandemi. Di mana sektor ketenagalistrikan menjadi pilar utama untuk menjaga pertumbuhan itu.

“Kita tidak hanya bekerja di sektor ketenagalistrikan. Tetapi ada mandat sosial untuk kebangkitan pasca pandemi,” tegasnya.

Ditambahkan, terkait dengan tantangan transformasi, semua bisnis sektor kelistrikan di tingkat global juga mengalami pergeseran. Ini mengharuskan kita berbenah, salah satunya adalah ke energi terbarukan. Untuk itu, kita akan selalu menjaga proses itu agar sesuai dengan apa yang sudah menjadi komitmen pemerintah dalam Paris Agreement.

Direktur Manajemen SDM PLN Syofvi Felienty Roekman berharap, dengan bertambahnya usia SP PLN Group akan menjadi organisasi yang semakin matang. Bagaimana pun, lanjutnya, serikat pekerja adalah mitra perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan kondusif demi kemajuan PLN untuk mewujudkan agenda transformasi PLN.

“PLN sudah menjalankan program transformasi, menjadi perusahaan listrik yang terkemuka se Asia Tenggara dan pilihan nomor satu bagi pelanggan,” ujar Syafvi.

Syafvi menyampaikan bahwa PLN memiliki empat aspirasi yang menjadi arah perubahan PLN, yaitu Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused.

“Melalui Aspirasi Green, PLN terus meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan untuk menghasilkan listrik. Dengan Aspirasi Lean, PLN memastikan pengadaan listrik yang handal dan efisien. Sedangkan, dengan Innovative, PLN akan memperluas sumber pendapatan baru. Terakhir, Customer Focused akan menjadikan PLN sebagai pilihan nomor satu pelanggan dalam solusi energi dan mencapai 100 persen elektrifikasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali menegaskan bahwa serikat pekerja bukan hanya membela, melindungi, dan memperjuangkan anggota. Lebih dari itu, serikat pekerja membela kepentingan negara.

“Kita diamanatkan untuk mengelola asset strategis bangsa. Kita adalah abdi negara,” ujarnya.

“Kita merupakan kepanjangan tangan dari presiden dalam mengelola ketenagalistrikan yang ada di ibukota negara sampai di daerah terluar Indonesia, sehingga listrik bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia.”

Disampaikan Abrar, ada satu filosofi, bahwa manusia itu hidup adaptif dengan perubahan. Pertanyaannya kemudian, ketika berubah, apakah perubahan itu aman? Aman bagi orangnya, aman bagi hartanya, dan aman bagi kampungnya. Jangan sampai perubahan yang ada justru membahayakan.

“Karena kita mempunyai kepentingan nasional untuk menjaga asset strategis bangsa, sudah sewajarnya dibuka ruang untuk membangun komunikasi terhadap perubahan yang ada,” lanjutnya.

Terhadap pengelolaan SDM, karena ini merupakan perintah UU yang berlaku seluruh BUMN, harus diatur di dalam PKB. Karenanya, Abrar berharap, dalam hal pengangkatan, pemberhentian, hingga hak dan kedudukan karyawan dibicarakan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

Menyambung sambutan yang disampaikan Ketua Umum SP PLN, Sekretaris Jenderal SP PJB Dewanto Wicaksono mengatakan, bahwa 22 tahun bukan usia yang muda bagi sebuah serikat. Ini usia yang cukup matang. Karenanya, perayaan HUT bersama ini adalah momen yang sangat baik bagi karyawan dan serikat untuk merapatkan barisan, karena tantangan ke depan cukup berat.

“Serikat memiliki fungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tetapi ada isu yang lebih penting, yaitu menjaga keberlangsungan perusahaan,” kata Dewanto.

Dalam kaitan dengan itu, serikat pekerja sebagai partner manajemen mendapat amanah, tidak hanya dilindungi undang-undang, tetapi juga diatur di dalam PKB dan AD/ART. “Kami memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerja perusahaan,” lanjutnya.

Mereka yang ada di dalam serikat adalah orang-orang pilihan. Orang super. Karena selain bekerja untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga masih menyempatkan diri untuk memikirkan serikat.

Dewanto menyampaikan, selain menjaga kesejahteraan anggota, serikat juga berfikir tentang peran dan fungsi pekerja di dalam BUMN. Bagaimana pun, serikat pekerja di lingkungan PLN diberi amanah oleh para pendahulu dan rakyat. Bahwa PLN sebagai perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan. Tetapi di jugamemiliki kewajiban sebagai Public Service Obligation (PSO).

“PSO kita adalah rasio elektrifikasi, yang saat ini sudah hampir mendekati 100. Sebagai perusahaan negara, kita harus bisa menyeimbangkan antara mengejar keuntungan dan perusahaan good sevices,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PP IP Dwi Hantoro meminta agar kebersamaan ini menjadi momentum untuk kembali ke fitrah pembentukan serikat pekerja. Di mana serikat pekerja PLN Group dibentuk dari gerakan reformasi dan pembaharuan di Indonesia.

Karena itu, serikat pekerja harus mengawal agar perusahaan tetap tumbuh dan berkembang. Dengan kondisi saat ini yang penuh dengan dimanika menerpa perusahaan, maka pejerja harus lebih solid.

“Kita samakan frekwensi dan semangat. Bahwa ketika perusahaan maju, maka pekerjanya sejahtera,” kata Dwi. Sebagaimana yang disampaikan undang-undang, lanjut Dwi, kita mempunyai tugas untuk menjaga konsistensi dan kedaulatan energi, terutama di bidang ketenagalistrikan.

“Serikat pekerja terdiri dari orang-orang hebat, yang bisa menyeimbangkan tugas di perusahaan dan amana dari sisi serikat,” tegasnya.

Sambutan tidak hanya disampaikan dari dalam negeri, tetapi juga disampaikan oleh pimpinan serikat pekerja global. Sekretaris Jenderal Public Services International (PSI) Rosa Pavanelli juga memberikan sambutan dalam perayaan HUT SP PLN Group ini.

Rosa menyampaikan, PSI sebagai Federasi Serikat Pekerja Global beranggotakan 30 juta pekerja yang diwakili oleh 700 afiliasi serikat pekerja di 154 negara.

“Pekerjaan Anda sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, yang sepenuhnya tergantung pada akses terhadap pelayanan listrik yang terus-menerus dan bisa diandalkan,” kata Rosa. Disampaikan, bahwa pandemi  Covid-19 mendorong pembangunan teknologi yang berkesinambungan telah menyoroti kebutuhan untuk memastikan pelayanan energi bagi semua. Ini menjadi semakin jelas, bahwa serikat menjadi bagian penting dari perjuangan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan di seluruh dunia.

Namun, ujar Rosa, lebih dari 30 tahun ini lebih banyak pembangkit listrik telah diprivatisasi. Berubah dari pelayanan pada rakyat dan masyarakat menjadi sumber laba/keuntungan  bagi perusahaan dan lembaga keuangan.  Menurutnya, ini adalah bagian dari serangan global terhadap pelayanan publik di air, kesehatan,  pendidikan, transportasi, dan lain-lain.

Dalam hal ini, Rosa mengapresiasi perjuangan yang dilakukan serikat pekerja di PLN Group. Karena telah berhasil berjuang melawan tren privatisasi di Indonesia dengan kepemimpinan yang solid dan mobilisasi anggota yang kuat.

“Saya bangga bahwa pengalaman PSI dalam privatisasi energi di lintas negara selama bertahun-tahun telah membantu serikat Anda utuk membangun argumentasi dan membawa bukti-bukti mengenai bahaya privatisasi di sektor energi,” ujarnya.

Di Indonesia SP PLN Group memenangkan dua kasus penting di pengadilan yang akan melindungi system energi public. Namun demikian, ada saja pihak yang menggunakan trik kotor untuk melemahkan serikat pekerja Anda. “Namun Anda mampu untuk melawan dan saya sangat senang melihat Anda membangun kembali setelah serangan-serangan ini; bahwa Anda mengorganisir dan memperkuat solidaritas pekerja dan persatuan,” tegasnya.

Rosa juga menyampaikan, bahwa ia baru saja menandatangani surat untuk Presiden Indonesia Joko Widodo dan mendesak pemerintah Indonesia untuk melawan tekanan baru untuk mem-privatisasi pembangkit energi panas bumi dan uap berbahan bakar batubara. Dalam surat tersebut, Rosa menawarkan layanan PSI untuk pemerintah guna memberikan pemahaman tentang bahaya dari privatisasi energi dari negara-negara lain.

“Anda tahu bahwa Anda dapat mengandalkan PSI; bahwa kami tetap  berada di sisi Anda selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun yang akan datang untuk membangun kekuatan serikat pekerja Anda. Dan untuk membela kualitas layanan energi public untuk semua akan menjadi penting bagi PSI secara global. Untuk membagikan pengalaman anda, tekad anda, dan perlawanan ajeg anda untuk membela pekerja sektor public  hak-hak di sektor energi dan untuk membela sistem energi publik,” tegas Rosa.

Tidak hanya Rosa Pavanelli. Sekretaris Regional Public Services International (PSI) Asia Pasifik Kate Lappin juga memberikan ucapan selamat. Kate menyampaikan terima kasih karena sudah mengundang PSI untuk merayakan ulang tahun bersama SP PLN Group.

“Pandemi sudah memisahkan kita. Tetapi hal itu tidak meruntuhkan solidaritas kita,” kata Kate Lappin.

Kate mengingatkan, di tahun sebelumnya kita terus melanjutkan upaya untuk menemukan cara untuk membangun kekuatan, dari gerakan buruh tingkat global dan dari perjuangan tingkat lokal, seperti yang telah dilakukan SP PLN Group.

“PSI bangga telah menjadi bagian dari perjuangan Anda selama bertahun-tahun untuk membela pekerja dan hak rakyat untuk mendapatkan energi di Indonesia. Kami juga bangga atas semua kerja yang dilakukan untuk membawa seriakat pekerja di sektor energi untuk bersama-sama melawan tantangan baru yang terjadi di tahun lalu, ketika pemerintah Indonesia sekali lagi mengancam pekerja dan listrik milik rakyat,” ujarnya.

Kate juga memberikan pengakuan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Indah, yang telah dan akan terus “menjadi juara” bagi Anda semua dan untuk seluruh afiliasi PSI di Indonesia. “Saya tahu dia juga merasa bangga telah bekerja bersama Anda dan mendukung perjuangan Anda selama tahun-tahun lalu,” tegasnya.

“Kawan-kawan semua,” lanjut Kate Lappin, “anda memiliki sejarah yang membanggakan. Sebuah sejarah yang legendaris di kalangan keluarga PSI. Anda adalah pembela pekerja di sektor energi, untuk memastikan para pekerja mendapatkan upah dan kondisi kerja yang layak mereka terima.”

“Anda adalah pembela hak atas energi untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebuah hak asasi manusia yang membolehkan negara dan masyarakat untuk sejahtera dan tidak ada satupun yang dikecualikan. Anda adalah pembela konstitusi Indonesia dan semua hak yang ada di dalamnya untuk memastikan pelayanan public, terutama pelayanan public di bidang energi tetap merupakan sebuah hak bagi rakyat dan bukan untuk perusahaan .”

Ditegaskan Kate, tidak ada sejarah yang lebih membanggakan dibandingkan dengan sejarah atas dedikasi pekerja bagi rakyat, bagi demokrasi dan bagi aturan hukum.”

Dia juga menyinggung persoalam omnibus law. Menurutnya, pada tahun lalu, pemerintah Indonesia telah menggunakan pandemi sebagai sebuah kesempatan untuk mendorong Omnibus Law yang berbahaya sebagai hadiah bagi yang kaya dan memiliki kuasa. Undang-undang ini merampok pekerja dari hak-hak mereka dan mempromosikan privatisasi.

Dan sekarang, lanjutnya, para politisi dan perusahaan kroni-kroni mereka sedang menggunakan taktik dengan menciptakan perusahaan holding dan melakukan IPO untuk menjual Sebagian dari energi public Anda. Itu memiliki tujuan yang sama dengan privatisasi energi, dimana si kaya akan mendapatkan keuntungan dan para pekerja dan rakyat yang membayar harganya.

Pengalaman PSI di seluruh dunia membuktikan, hanya ada satu alasan untuk melakukan privatisasi energi dan hal tersebut untuk membuat si kaya makin kaya. Semua klaim lain yang dibuat oleh pemerintah dan Bank Pembangunan adalah kebohongan.

“Tidak akan ada lebih banyak energi karena kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan tidak berinvestasi pada energi baru, mereka hanya membeli apa yang telah dibangun oleh public,” ujarnya. Kemudian ditegaskan, bahwa tidak akan ada pengurangan harga. Alih-alih rakyat akan membayar lebih mahal dan pemerintah akan kehilangan kendali untuk menentukan harga, terutama untuk mereka yang membutuhkan, rakyat paling miskin dalam masyarakat.

Selain itu tidak akan ada penambahan kesempatan kerja, yang akan terjadi adalah sebaliknya. Perusahaan akan mencoba untuk memecat pekerja dan menurunkan upah, membuat tempat kerja menjadi makin berbahaya

“Sekarang mereka menggunakan perubahan iklim sebagai alasan lain untuk memprivatisasi energi. Tapi kita tahu bahwa satu-satunya cara untuk menangani krisis iklim dan membangun energi terbarukan dan bersih.”

Menurut Kate, untuk membuat transisi dari bahan bakar fossil adalah dengan adanya energi rakyat, seperti PLN untuk membangun energi yang kita butuhkan untuk masa depan. “Namun, Anda sudah tahu semua mengenai hal ini dengan sangat baik. Anda semua telah berjuang dalam perjuangan ini bertahun-tahun, dan Anda telah menang.”

“Jadi, dalam acara ulang tahun ini, ulang tahun Anda, mari kita rayakan kemenangan Anda, sejarah membanggakan Anda. Mari membangun komitmen komitmen kita untuk memperjuangkan kerja layak bagi energi public untuk semua dan untuk gerakan pekerja yang lebih kuat dan penuh kekuatan di Indonesia, di wilayah Asia Pasifik dan di dunia,” pungkasnya.