SP PDAM Jakarta: Berakhirnya Kerjasama Mitra Swasta Jangan Merugikan Karyawan dan Pelanggan

“Berbuat untuk sebuah harapan, yang tidak lagi dikeluhkan, tetapi diperjuangkan.” Tulisan ini bisa dibaca dalam salah satu spanduk di dalam ruangan yang digunakan SP PDAM Jakarta untuk melakukan konsolidasi, Jum`at (9/9). Sebuah tulisan yang mengingatkan kepada semua yang hadir, bahwa perubahan tidak akan pernah bisa diwujudkan dengan hanya berpangku tangan. Perubahan harus diperjuangkan.

Konsolidasi itu sendiri terbilang istimewa. Diselenggarakan untuk merapatkan barisan guna menghadapi berakhirnya kerjasama mitra swasta pada tanggal 31 Januari 2023 nanti. Dihadiri hampir 50 orang perwakilan anggota, koordinator wilayah dan pengurus SP DPAM Jakarta.

“Saat kerjasama dengan mitra swasta dimulai, saat itu sekitar 4.000 orang karyawan masing-masing diberi surat tugas oleh PAM Jaya untuk diperbantukan di perusahaan mitra. Sekarang yang tersisa sekitar 260 orang. Oleh karena itu, di akhir kerjasama ini, kita meminta perusahaan tidak melihat keberadaan kita dengan sebelah mata,” ujar Ketua Umum SP PDAM Jakarta Abdul Somad memulai sambutannya.

Ketika kerjasama dengan mitra swasta dimulai pada tahun 1998, belum satu tahun, demo besar-besaran terjadi. para buruh menolak dan menentang kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta. Dasarnya adalah konstitusi. UUD 1945. Tidak boleh pengelolaan air, yang notabene adalah kebutuhan publik, diserahkan kepada swasta.

Perjuangan itu berhasil, ketika pada tahun 2017 Mahkamah Agung menyetop swastanisasi air dan mengembalikan pengelolaan air minum ke Provinsi DKI Jakarta. Tetapi sayang, di tahun 2018, putusan PK menyatakan berbeda. Namun demikian, hak ini setidaknya membuktikan, bahwa serikat pekerja perjuang bukan semata untuk kepentingan pekerja. Tetapi juga mengawal konstitusi dengan menolak privatisasi.

Abdul Somad menyampaikan, selama ini SP PDAM Jakarta terus berjuang untuk memastikan para pekerja bisa mendapatkan hak-haknya. Ketika serikat pekerja melihat penilaian pangkat dan golongan yang tidak adil, serikat meminta penilaian ditinjau ulang. Berhasil. Karyawan yang tidak naik pangkat menjadi akhirnya bisa naik pangkat.

Ketika di tahun 2018 ada karyawan yang dipecat tidak hormat, SP PDAM Jakarta pun melakukan pembelaan. Akhirnya ketiga karyawan tersebut diberhentikan dengan hormat dan dipenuhi haknya, sampai dengan pensiun.

“Kami juga menyoroti perlakuan diskriminasi. Ketika karyawan PAM Jaya mendapatkan tunjangan kesejahteraan, sementara kami yang diperbantukan di mitra tidak mendapatkannya. Harusnya hak kita sama,” tegas Abdul Somad.

Perwakilan anggota dan pengurus yang hadir dalam konsolidasi ini menyepakati satu hal: bahwa di akhir kerjasama dengan mitra swasta ini perusahaan  tidak lagi melakukan diskriminasi. Ibaratnya, para karyawan yang dulu diperbantukan pada awal tahun 2023 nanti akan kembali pulang ke rumah sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh ada lagi perlakuan yang berbeda. Bahkan harus diberikan semacam penghargaan, karena berhasil menjalankan tugas yang baik selama diperbantukan ke mitra swasta.

Sebagaimana yang disampaikan di awal, pada tahun 1998 ketika perjanjian kerjasama dimulai, jumlah yang diserahkan kepada mitra kurang lebih sebanyak 4.000 orang. Sementara itu, sekarang di akhir kerjasama tinggal 260 orang. Mereka adalah karyawan yang sudah menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggai kepada perusahaan. Kalau pun ada penghargaan yang diberikan, jumlahnya tidak banyak.

Konsolidasi juga menyepakati untuk terus meningkatkan kekompakan dan kebersamaan di antara sesama anggota. Semangat juang yang militan harus diperlihatkan. Sebab itulah modal serikat pekerja dalam berjuang.

“Perjuangan kita ke depan semakin berat. Dirut bisa berganti 13 kali, tetapi kita tetaplah karyawan,” tegasnya. Untuk itu, dalam proses pengakhiran kerjasama ini, karyawan tidak boleh ditinggal. Dalam prosesnya, harus dilibatkan.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Penasehat Hukum Anton Sihotang, SH menegaskan, bahwa serikat pekerja akan kuat kalau anggotanya mendukung. Tetapi kalau anggota hanya menunggu di tikungan, serikat tidak akan kuat.

“Hanya kita yang bisa mengubah nasib kita. Tidak mungkin orang luar,” tegasnya.

Anton berharap, ketika kerjasama dengan mitra swasta berakhir, kondisinya akan lebih baik. Dan untuk itu, adalah tugas kita bersama untuk berjuang guna memastikan agar perusahaan memuliakan karyawannya, juga memastikan bahwa layanan air untuk masyarakat semakin membaik dengan dikelola publik lagi.

The termination of cooperation between PAM Jaya and a Private Operators, SP PDAM demands the process to be fair for workers

SP PDAM Jakarta supports the transition due to termination of cooperation between PAM Jaya with a partner of private operators, PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) and PT Aetra Air Jakarta (AETRA). However, in the transition must guarantee that workers will retain their rightful rights, said the chairperson of SP PDAM Jakarta, Abdul Somad.

The termination of cooperation also marks the end of assignment of PAM Jaya workers in the the partner companies for twenty five years. Per February 1, 2023, all active workers will return to PAM Jaya.

During their early cooperation, 4,250 workers of PAM Jaya were assigned to work in the partner company. Up to August 2022, there are 480 active workers. Based on the available data, by February 2023, there are 260 active workers.

“SP PDAM Jakarta must focus on the rights and interest of the workers. We don’t want this process to harm the workers who have been working in the companies and serving the people for more than two decades,” said Abdul Somad.

In order to guarantee the process to not interrupt the service, SP PDAM Jakarta proposed an extension of retirement age. PAM Jaya refers to Regulation of Interior Minister (Permendagri) No. 2 of 2007, that is 56 years old. While the workers proposed to refer the President Regulation No. 45/2021, that is 58 years old.

“The extension of retirement age will benefit both sides. Workers will get benefit as they will have longer service term. While the company will be benefited from the workers’ skill. The senior workers can function as training during transition period so that the transition will not interrupt the service to the costumers,” explain Abdul Somad.

Other than retirement age, workers also demand the company to pay appreciation money to the returning PAM Jaya workers. This demand is reasonable as for decades the workers have contributed to the the growth of the companies, both private operators. Therefore, at the end of the cooperation, it is proper for workers to get appreciation money as a gratitude token.

Moreover, said Abdul Somad, there has been discrimination against the workers assigned in private operators. Workers who work in PAM Jaya headquarter received many benefits such as regional government benefit, however, workers who seconded at the two private operators did not receive any benefits.

“The fact is there is discrimination against workers who work in partner company. They are treated different from the ones who work at PAM,” asserted Abdul Somad. Whereas, the workers who were assigned to private operators must have had received the same benefit and have same rights as the ones who work at the headquarter. On the basis that discrimination occurred, the demand of appreciation money is due. It is just like the company giving  the supposed to be received by the workers.

In relation to the transition process, SP PDAM Jakarta demand that union must be involved in the transition team. After all, the process will have direct impact on workers. Therefore, the union must be involved.

As mandated by the law, the function of unions are to defend, protect, and fight for the workers’ rights. By being a part of the transition team, the union can ensure that the workers will get their rights.

“The union wants that the transition will not change workers’ employment status and rank. We even want that our rights to be equal to what PAM Jaya receive, including benefits. Whatever we didn’t receive for 25 years working in partner’s company must be returned to us,” asserted Abdul Somad.

The basis for the demand is that the workers worked at the partner company as an assignment from PAM Jaya. It is clear that there is time limitation, i.e. 25 years, the term of the concession. After the concession ends, the active workers will return to PAM Jaya. They will be under PAM Jaya regulation. Therefore, the rights of the workers must be retain as they were assigned.

Soon, SP PDAM Jakarta will organize a National Consolidation that will involve all union leaders and members representatives. The consolidation is done to consolidate perception and to show the solidity of members in monitoring the transition process.


Pengakhiran Kerjasama PAM Jaya dan Swasta, SP PDAM Minta Proses Ini Tak Rugikan Pekerja

SP PDAM mendukung transisi pengakhiran kerja sama antara PAM Jaya dengan mitra perusahaan swasta yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA). Namun demikian, dalam proses transisi tersebut harus menjamin bahwa pekerja akan tetap mendapatkan haknya dan terlindungi, demikian yang disampaikan Ketua Umum SP PDAM Jakarta, Abdul Somad.

Pengakhiran kerja sama ini sekaligus menandai berakhirnya penugasan para pekerja PAM Jaya di perusahaan mitra swasta tersebut selama 25 tahun. Per 1 Februari 2023, seluruh pekerja yang belum pensiun akan kembali bekerja ke PAM Jaya.

Sebagai catatan, di awal Kerjasama, sebayak 4.250 orang karyawan PAM Jaya yang dialih tugaskan ke mitra swasta itu. Di bulan Agustus ini, tersisa sekitar 480-orang pekerja. Dan berdasarkan data yang ada, hingga 1 Februari 2023, karyawan yang belum pensiun berjumlah 260 orang.

“Serikat pekerja konsens terhadap hak dan kepentingan para pekerja. Jangan sampai proses ini merugikan para pekerja yang telah puluhan tahun mengabdi perusahaan dan masyarakat,” kata Abdul Somad.

Untuk memastikan agar proses transisi ini tidak mengganggu pelayanan masyarakat, SP PDAM mengajukan perpanjangan usia pensiun. Di mana, saat ini usia pensiun di PAM Jaya mengacu pada Permendagri No 2/2007, yaitu usia 56 tahun. Sedangkan pekerja, meminta usia pensiun disesuaikan dengan PP 45/2021, yaitu 58 tahun.

“Perpanjangan usia pensiun ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Pekerja akan diuntungkan karena memiliki masa kerja yang lebih lama. Sedangkan pengusaha akan diuntungkan karena keterampilan pekerja yang sudah senior tersebut bisa difungsikan sebagai pekerja pendamping untuk memastikan masa transisi bisa berjalan lancar sehingga tidak mengganggu pelayanan terhadap pelanggan,” jelas Abdul Somad.

Selain perpanjangan usia pensiun, pihak pekerja juga meminta kepada perusahaan mitra untuk memberikan uang tali kasih atau apresiasi kepada pekerja PAM Jaya. Permintaan ini sangat beralasan, mengingat selama puluhan tahun para pekerja telah membantu membesarkan perusahaan. Karenanya, di akhir kerja sama ini, sangat wajar jika pekerja mendapatkan uang apresiasi sebagai tanda terima kasih.

Terlebih lagi, kata Abdul Somad, selama ini telah terjadi diskriminasi terhadap pekerja PAM Jaya yang bekerja di kantor pusat dengan yang ditugaskan di perusahaan mitra swasta tersebut. Di mana pekerja PAM Jaya yang bekerja di kantor pusat mendapatkan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan daerah. Sementara pekerja yang dipekerjakan di perusahaan mitra swasta tidak mendapatkan tunjangan tersebut.

“Faktanya memang ada pembedaan antara pekerja yang berkerja di PAM pusat dengan yang bekerja di mitra,” tegas Abdul Somad. Padahal, seharusnya hak pekerja yang diperbantukan di perusahaan mitra haknya sama dengan bekerja di PAM pusat. Atas dasar adanya diskriminasi itu, pemberian uang apresiasi yang dimaksud sebagai semacam pengembalian dari selisih hak para pekerja yang selama ini tidak diberikan.

Terkait dengan proses transisi, SP PDAM Jakarta meminta agar serikat pekerja dilibatkan di dalam tim transisi. Karena bagaimana pun, proses ini akan berdampak terhadap pekerja. Oleh karena itu, serikat pekerja juga harus diajak bicara.

Sesuai mandat yang diberikan undang-undang kepada serikat pekerja, fungsi serikat pekerja adalah membela, melindungi, dan memperjuangkan hak serta kepentingan para pekerja. Dengan masuk ke dalam tim transisi, serikat bisa memastikan para pekerja tidak dirugikan.

“Serikat ketika terjadi transisi adalah tidak ada perubahan status kepegawaian dan kepangkatan. Bahkan hak-hak kita harus disesuaikan dengan PAM Jaya, termasuk tunjangan. Apa pun yang hilang selama 25 tahun itu dikembalikan,” tegas Abdul Somad.

Hal ini, karena, para pekerja yang bekerja di perusahaan mitra sifatnya adalah penugasan. Jelas di situ ada limitasi waktu, yaitu 25 tahun, sesuai dengan masa konsesi. Setelah kerjasama berakhir, pekerja yang tidak pensiun akan kembali ke PAM Jaya. Otomatis akan kembali ke aturan yang berlaku di PAM Jaya. Oleh karena itu, harusnya hak-hak pekerja tetap. Karena sifatnya hanya penugasan.

Dalam waktu dekat, SP PDAM Jakarta akan menyelenggarakan Konsolodasi Nasional yang melibatkan seluruh pengurus dan perwakilan anggota. Konsolidasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperlihatkan kekompakan anggota serikat pekerja yang solid dalam mengawal proses transisi.