Energi Hijau dan Terbarukan: Antara Kepentingan Pekerja, Keberlangsungan Perusahaan, dan Harga Listrik yang Terjangkau untuk Rakyat

Ketika berbicara mengenai energi hijau pasti akan persinggungan dengan privatisasi. Ketika privatisasi terjadi, kepemilikan perusahaan akan bergeser. Harga energi pun menjadi semakin mahal. Itulah sebabnya, banyak kebijakan yang harus dikritisi dan dilihat lagi oleh serikat pekerja, di mana isu perburuhan harus menjadi prioritas. Demikian disampaikan Sub-Regional Secretary Asia Tenggara Ian Mariano dalam pengantar forum energi hijau dan terbarukan yang diselenggarakan di Bali, 13 Oktober 2021.

Lebih lanjut Ian menegaskan, forum ini akan mempertimbangkan perkembangan baru ini di Indonesia dan negara berkembang, serta berusaha mempengaruhi arah energi terbarukan di masing-masing negara.

“Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat penting dalam transisi berkeadilan dalam hal energi terbarukan,” ujarnya.

“Masa depan energi di Indonesia harus dilihat dan diletakkan dalam perubahan konstitusi di Indonesia. Intinya, layanan publik harus dikendalikan dan dimiliki oleh publik,” dia menegaskan.

Hal senada juga disampaikan SASK Coordinator Representative untuk wilayah Asia Tenggara, Farizan Fajar. “Dari persepsi SASK, kami menganggap isu ini sangat sentral yang perlu diangkat. Sejalan dengan strategi SASK, transisi berkeadilan merupakan satu dari tiga isu prioritas selain gender equality dan feature of work,” ujar Farizan melalui Zoom.

Lebih lanjut Farizan menyampaikan, input dan hasil diskusi tidak hanya bermanfaat sebagai pemetaan awal yang terkait dengan negara tempat SASK melakukan kerjasama, namun juga bagian dari serikat pekerja untuk mengangkat isu penting ini ke permukaan.

Perjuangan SP PLN Group: Historis, Yuridis, dan Solidaritas

Saat memberikan pesan utama terkait  kebijakan dan posisi serikat pekerja terhadap masa depan energi untuk publik, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali menyampaikan tiga pendekatan, yakni hostoris, yuridis, dan solidaritas.

Menurut Abrar, SP PLN mewarisi sebuah sektor yang sangat strategis bagi bangsa dan negara, yaitu sektor ketenagalistrikan.

“Dulu kita merebut perusahaan listrik dari Belanda untuk kemudian diserahkan ke Indonesia, agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Mengapa hal ini kita lakukan? Sebab, dulu listrik hanya dinimati orang-orang kaya,” ujarnya.

Secara yuridis atau hukum, serikat pekerja diamanahi oleh konstitusi, yakni Pasal 33 UUD 1945. Disebutkan di sana, bahwa cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Disampaikan Abrar, di sini, peran dari serikat pekerja tidak hanya bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepenitngan anggota; tetapi juga menjaga kepentingan bangsa dan negara.

“Bagi SP PLN Group, menjaga kepentingan bangsa dan negara bukan sekedar slogan. Ini pernah kita lakukan, dengan memenangkan upaya privatiasi melalui judicial review UU UU 20/2002 yang kemudian dibatalkan pada tahun 2004. Kemudian lahir UU 30/2009, yang juga kita uji di Mahkamah Konstitusi. Memang tidak dibatalkan, tetapi kemudian ditetapkan bersyarat,” tegasnya.

Sedangkan dari sisi solidaritas, lanjutnya, saat ini kita mulai membangun solidaritas dan komunikasi yang intens, baik sesama perusahaan di PLN Group maupun dengan elemen yang lain.

Ke depan, di samping menkonsolidasikan internal, kita juga menyusun arah perjuangan kita. Saat ini adalah generasi yang beda dengan mereka yang dulu melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kita harus memberikan pemahaman yang lebih ekstra terhadap generasi yang sekarang tentang pentingnya melawan privatisasi. Salah satu yang diwacanakan tetapi belum terjadi adalah membuat buku putih perjuangan SP PLN.

Temuan Kunci Hasil Riset

Masih dalam forum energi hijau dan terbarukan, Diana Gultom dan Suriadi Darmoko dari DebtWatch Indonesia memaparkan hasil riset tentang Negara dan Masa Depan Energi bagi Publik, Energi Terbarukan, dan Transisi yang Adil.

Dalam riset yang dilakukan pada bulan Oktober dan berakhir November 2020 ini berfokus dalam tiga hal. Energi energi baru terbarukan, dekarbonisasi, dan potensi kerjasama antara serikat pekerja dengan LSM lingkungan.

Ada beberapa temuan kunci yang dihasilkan dalam riset ini. Untuk energi terbarukan, ternyata kita menemukan ada ketergantungan terhadap energi fosil. Selain itu, mengenai peran negara terkait eneri terbarukan, lalu bagaimana ada distribusi yang adil, dan peran swasta dalam energi baru terbarukan.

Terkait dengan dekarbonisasi, temuan kuncinya adalah adanya dekarbonisasi yang semu (misleading decarbonization), lalu bagaimana implementasi agenda energi terbarukan, dan bagaimana skenario agenda dekarbonisasi.

Sementara temuan kunci terkait dengan serikat pekerja sektor ketenagalistrikan dan jejaringnya adalah terkait dengan bagaimana kekuatan pengalaman serikat pekerja dan peran LSM yang bergerak di sektor ketenagalistrikan.

Disampaikan, potensi energi terbarukan di Indonesia, yang terbesar adalah energi surya, yakni 207.898 MW atau 46,9%. Kemudian ada air sebesar 75.091 MW atau 16.9%, angin sebesar 60.647 MW atau 13.7%, bioenergi sebesar 32.654 MW atau 7,4%, panas bumi sebesar 29,544 MW  atau 6,7%, laut sebesar 17.989 MW atau 4,1%, Mini dan Mikro Hidro sebesar 4,4%

“Kalau kita melihat realisasi dari energi terbarukan di Indonesia, potensinya adalah 443.208 MW. Sampai pertengahan tahun 2020 kemarin, realisasi penggunaannya adalah 10.426 MW. Target di tahun 2025 adalah 45.153,2 MW dan tahun 2050 adalah 167.646 MW,” kata Suriadi yang memparkan hasil penelitiannya bergantian dengan Diana.

Penelitian ini juga menguak tentang dekarbonisasi yang semu. “Kalau kita lihat, target tahun 2025 ketersediaan listrik adalah 115 GW. Di tahun 2050 menjadi 430 GW. Ini kebijakan energi nasional yang tidak berubah sampai sekarang. Tetapi kalau kita melihat agenda dekarbonisasi, kalau tidak beralih sumber energinya, maka harusnya baurannya dinaikkan. Tetapi ketika kita lihat data pemerintah, trend penggunaan batubaranya justru terus meningkat. Bahkan energi bari terbarukan prosentasenya terus menurun, sebaliknya trend penggunaan baturabara jauh melampui penggunaan energi terbarukan,” jelas Diana.

Untuk mendorong semua itu, Diana menyampaikan, ada beberapa LSM lingkungan yang bisa kita ajak berkolaborasi. Mereka cukup aktif, baik dalam level kampannye atau membuat analisanya. Beberapa di antaranya adalah Institute for Essential Services Reform (IESR), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Greenpeace, Koaksi Indonesia, Koalisi Bersihkan Indonesia.

Dalam hal Energi Baru Terbarukan, rekomendasinya adalah; roadmap PLN untuk Energi Terbarukan dibangun bersama antara Pemerintah dan SP (termasuk skema perburuhan yang terkait langsung dengan keahlian dan teknologinya). Hal ini juga seharusnya mendorong fungsi PLN sebagai tangan Negara dalam memenuhi kebutuhan listrik warga negaranya. Political will pemerintah untuk mengembalikan fungsi PKUK PLN sebagaimana mandat Pasal 33 UUD 1945.

Sedangkan rekomendasi untuk dekarbonisasi, perlu ada political will yang kuat dari pemerintah untuk menurunkan penggunaan batu bara baik untuk keperluan ekspor maupun konsumsi dalam negeri. Mendorong PLN untuk memprioritaskan sumber listrik berbasis non fosil, mendorong swasta- terutama skala kecil dan berbasis lokal- untuk berpartisipasi membangun energi terbarukan, serta tidak mengeluarkan izin baru untuk pertambangan batu bara. Menghitung tren kelebihan pasokan (trend over supply) dan tren konsumsi yang menurun karena efisiensi alat listrik, sehingga perencanaan bisa lebih fokus kepada pemenuhan energi pada Energi Terbarukan dan tidak lagi membangun PLTU baru.

Sedangkan rekomendasi untuk Serikat Pekerja Ketenagalistrikan, perlu membuat RUEN tandingan yang sungguh-sungguh memperhatikan roadmap meningkatnya penggunaan energi terbarukan.

Namun demikian, yang terpenting dari itu semua adalah, bagaimana kita mendorong agar negara memberikan perlindungan kita sendiri terhadap keamanan kerja kita. Termasuk keamanan usaha, karena dari awal kita menyatakan sebagai pengawal konstitusi. Jangan sampai mengubah kepemilikan usaha. Apakah kepemilikan itu masih menjadi usaha publik, milik PLN atau kemudian berubah menjadi milik swasta. Termasuk di dalamnya adalah berbicara soal tarif yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Srategi dan Aksi

Dalam kesempatan ini, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyampaikan, ada empat fraktor yang mendorong transisi energi. Pertama, urgensi mengatasi krisis akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Di mana krisis iklim ini akan berdampak pada ekomomi, sosial, dll. Kedua, kebijakan negara-negara untuk memangkas emisi gas rumah kaca dan mencapai dekarbonisasi. Ini menjadi penting, karena 70% emisi gas rumah kaca dihasilkan dari pembakaran energi fosil. Ketiga, perkembangan teknologi energi non-fossil dan energy storage yang semakin kompetitif. Keempat, saat ini juga terjadi preferensi konsumen dan investor/pelaku usaha terhadap energi bersih (ESG). Saat ini, Cina mengatakan tidak akan lagi mendani priyek batubara di luar China. Kita tahu, dalam 20 tahun terakhir, China adalah sumber pembiayaan PLTU di Indonesia.

“Itu juga yang merubah pengguna listrik untuk memilih energi baru terbarukan dan tidak lagi menggunakan energi fosil. Beberapa faktor ini membuat transisi energi menjadi sangat penting. Untuk menghindari krisis akibat perubahan iklim, harus menurunkan emisi gas rumah kaca,” katanya.

Dalam rangka untuk mengatasi perubahan iklim tersebut. Negara-negara membuat kebijakan. Salah satunya yang saya ambil contoh adalah Uni Eropa, yang bulan Juni lalu mengumumkan seiring dari upaya mereka untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca 55% di tahun 2030 dari tahun 2025. Uni Eropa akan menerapan yang namanya carbon boder tax. Artinya, barang-barang yang masuk ke Uni Eropa yang diimpor dari negara lain, itu akan dihitung konten dari karbonnya. Berdasarkan itulah, Uni Eropa akan mengenakan pajak.

Dengan demikian, kalau produk yang kita ekspor ke luar negeri memiliki kandungan karbon yang tinggi, maka tidak lagi kompetitif karena harganya akan lebih mahal. Menjadi sangat penting, karena sumber emisi yang dihitung untuk setiap barang dan jasa yang di ekspor, itu adalah berasal dari pembangkitan tenaga listrik. Jadi listrik punya peran dalam konteks untuk mengatasi perubahan iklim.

Peta jalan yang dijalan oleh international energi agency, kalau kita ingin mencapai zero emission di 2050 itu seperti apa. Rekomendasinya, setelah 2021 tidak boleh ada satu pun tambahan listrik tenaga uap baru. Kemudian jangan ada lagi pembukaan tambang batubara dan minyak dan gas. Lalu pada tahun 2025 tidak boleh ada penjualan fosil full boilers. Ini adalah contoh yang direkomendasikan oleh IEA, dalam rangka mencapai net zero emission di 2050.

Konsekwensi dari rekomendasi ini, produksi dari tambang batubara tidak boleh lagi diperluas. Demikian juga produksi dari minyak dan gas. Jadi di era transisi ini, diperkirakan dari energi fosil itu akan semakin turun. Dan ini adalah konsekwensi dari kita ingin menyelamatkan bumi dari ancaman krisis iklim.

Bagaimana dengan Indonesia? Dengan kondisi hari ini, 92% dari 300 GW PLTU Batubara yang sedang dan akan dibangun di China, India, Jepang, Vietnam dan Indonesia akan menjadi tidak ekonomis, dan $150 miliar investasi akan sia-sia.  Bisa kita lihat, 27% kapasitas PLTU yang beroperasi saat ini di 5 negara tersebut tidak menguntungkan dan 30% dalam kondisi breakeven, dengan margin $5/MWh. Pada 2026 seluruh kapasitas PLTU Global akan lebih mahal dioperasikan ketimbang membangun pembangkit energi terbarukan yang baru. Sedangkan 52% kapasitas PLTU di seluruh dunia tidak menguntungkandi 2030 , dan akan naik jadi 77% di 2040. Di sisi lain, potensi stranded asset dari 22,8 GW PLTU milik PLN diperkirakan mencapai $15,4 miliar. Kalau kita menjalankan PLTU lebih lama, itu akan lebih mahal.

Sementara itu, PLN sudah punya rencana mulai melakukan retirement PLTU batubara menuju carbon neutral 2060. Ada dua scenario. Yang pertama, replacement untuk PLT dimulai pada 2025 rencananya adalah mengganti PLTU dengan PLTMG dengan PLT EBT Baseload 1,1 GW dan ini masuk dalam RUPTL, kemudian 2030 retirement subcritical tahan pertama (1GW) menyusul 9 GW di 2035 dan terus sampai terakhir di 2055.

Tetapi ada juga sckenario kedua, bahwa pembangkit yang subcritical dan critical itu akan dilengkapi denan CCUS. Jadi PLN tidak harus mempensiunkan PLTU nya tetapi ditambah dengan CCUS. Konsekwensi apa kalau ditambah dengan CCUS, menurut saya, CCUS ini belum bisa menurunkan 100% emisi gas rumah kaca. Kemudian akan ada tambahan biaya investasi. Ini menjadi penting, siapa yang akan berinvestasi.

Kesimpulannya, kata Fabby, sejak 2015 dengan disepakatinya Persetujuan Paris (Paris Agreement), seluruh dunia sedang berupaya mengatasi ancaman krisis iklim dengan melakukan penurunan intensitas emisi GRK dan transisi energi.

Opsi transisi energi yang low hanging fruit ada di sektor kelistrikan, dengan phase out/phase down PLTU. Kondisi ini didukung dengan perkembangan yang cepat teknologi energi terbarukan, energy storage system, tekanan dari investor global dan lembaga finansial, shareholder, serta preferensi konsumen energi, serta aturan -aturan ESG yang semakin ketat.

Keterdesakan untuk melakukan transisi energi di sektor kelistrikan akan berdampak pada permintaan batubara global (yang menjadi tujuan ekspor BB Indonesia) dan batubara untuk pembangkit listrik, yang menghadapi pilihan opportunity lost dan potensi stranded asset jika tidak mengoptimalkan bauran pembangkit energi terbarukan yang harganya semakin kompetitif.

PLN memerlukan rencana transisi menuju “modern public utility” dan menghindari effect utility death spiral, dengan fokus: 1) mengganti asset pembangkit thermal dengan aset renewable & storage; 2) investasi pada teknologi maju: smartgrid, V2G, VPP, DERs; Power Wheeling; 3) perubahan business model; 4) mengoptimalkan revenue dari asset non listrik, dsb.

Catatan dan Kesimpulan

Di akhir acara, Sekretaris Jenderal PP Indonesia Power Andy Wijaya ketika menyampaikan catatan dan kesimpulan menyampaikan, dalam roadmap transisi energi Indonesia menuju net zero emission pada 2060 dari Kementerian ESDM, negara sudah menbuat blue print untuk penurunan emisi, salah satunya pengurangan energi fosil

“Roadmap menuju net zero emission sudah diperlihatkan oleh bung Fabby, tapi ini versi dari kementerian ESDM,” kata Andy. Di dalam RUPTL 2021-2030 Indonesia itu menyaratkan EBT, porsinya sekitar 51% dari ketenagalistrikan di Indonesia. 51% itu berapa MW? Data yang sekarang, per April 2021 memiliki 72.889 MW di mana 13,55% adalah EBT dan sisanya dari fosil. Porsinya masig 86,45%.

Di RUPTL dari 2021-2030, yang sekarang 13,55 dengan 86,45 akan dibalik menjadi 51% dan bawahnya akan menjadi 49%. Memang kalau kita lihat bauran energi yang sekarang, kalau kita bilang kerja keras sudah lebih baik. Kalau saya mengatakan, itu mustahil. Kenapa? Karena ini belum termasuk program 35.000 MW yang total dari fosil.

“72.889 ini sudah mencakup 10.000 MW dari 35.000. Artinya dari data 2021, masih ada sebesar 25.751 MW fosil yang belum masuk. Dan itu akan masuk dalam 2-3 tahun ke depan. Kalau kita anggap tanpa penambahan apa-apa selain dari 35.000 MW, yang tadi Mas Fabby sudah mengatakan stop pembangunan, tapi ini kan sudah ada kontrak, artinya akan jalan terus.”

PLTU yang ditandatangani dan diizinkan terakhir di Indonesia, adalah PLTU 9-10. Itu terakhir, dalam rangkaian 35 GW. Dengan masuknya 25.751, dari data yang saya buat, itu nanti kalau 3 tahun 2024 itu EBT hanya tersebua 10,5%. Fosil 89,3%. Tadi saja yang cuma 86,35% itu saya bilang mustahil. Apalagi ini, yang 89 sama 10. Apakah bisa, bisa? Caranya seluruh PLTU dan pembangkit fosil punya PLN dimatikan. Tanpa itu, tidak akan berhasilan bauran energi hingga 2030.

Kami mendukung energi hijau, yang berkeadilan. Bukan hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga harga. Sekarang kalau kami dipaksa menghasilkan harga listrik yang mahal, bagaimana kami harus bersikap?

Bahkan ada sebuah data yang menyebutkan, emisi di Indonesia paling kecil, karena kita punya paru-paru dunia. Hutan kita masih lebat. Tetapi sayangnya, kita digambarkan sebagai masyarakat luar, kita pro energi kotor.

Menjawab apakah energi yang baru sebanding dengan pekerjaan yang hilang. Sebagai perbandingan, PLTS di Cirata yang 145 MW diperkirakan pegawainya hanya 10 orang. Sedangkan untuk PLTU, dibutuh 500 orang.

“Bayangkan, berapa ratus orang yang akan kehilangan pekerjaan jika ini diterapkan?” Tegas  Andy. Karenanya, hal ini harus menjadi perhatian bersama bagi serikat pekerja.

Solidarity and Solidity Without Boundaries: SP PLN Group Uniting its Power to Ensure the Electricity is not Being Privatized

Twenty years is not a long time in the human civilization. However, the time span of twenty-two years is a long way in the fight for PLN Group Trade Union (SP PLN Group): SP PLN, PP IP, and SP PJB.

For the first time, after 22 years of its establishment, SP PLN Group having a celebration for their joint anniversary conducted on September 15, 2021. As we all know, SP PLN was formed on August 18, 1999, PP IP was formed on August 27, 1999, and SP PJB was formed on September 20, 1999.

The chairperson of joint anniversary committee, Parsahatan Siregar stated that the initial idea of this activity was came up when the general chairperson and the general secretary of SP PLN were invited by the Deputy Director of PLN on August 4, 2021, after SP PLN handed out the joint statement from SP PLN, PP IP, and SP PJB.

“After the meeting, I am as the 2nd deputy general secretary of SP PLN, the general treasurer of SP PLN, and the general secretary of PP IP Any Wijaya met” explained by Parsahatan. In the meeting, he asked about the celebration of SP PLN anniversary.

The conversation then initiated a discourse to commemorate the joint anniversary of SP PLN Group. “Since Bro. Andy is the General Secretary of PPIP, he was requested to liaise the communication with the general chairpersons and general secretaries, that finally receive a good respond so the event can be conducted” he stated.

The commemoration of the joint anniversary aimed as an effort to build perception, view, and a close communication. Besides, this activity is also aimed to strengthen the solidarity and solidity among the unions within PLN Group.

“In the future, the hope is that there will be a communication forum, so in the event of collective bargaining agreement and other issues, we can do it together,” he firmly stated.

Solidarity and solidity without limit need an intensive communication inter trade unions and the management. With good communication, a set up program can be implemented well. Related to that, needs an equal relation to materialize a harmonious industrial relation.

In this occasion, PLN Persero Commissioner Persero Eko Sulistyo conveyed that the backbone of PLN is the workers.

“Although the joint anniversary celebration is being conducted the first time, but the trade unions is related to the establishment of PLN and Indonesia nation. In the beginning, before nationalizing the company, the union has tried to take over the electricity to be handed to the Mother Land” stated Eko.

According to him, currently PLN has a financial pressure and there’s an effort to do a transformation. However, we must have confidence of a good growth post the pandemic. Where the electricity sector becoming main pillar to keep the growth.

“We are not only working in the electricity sector. But there is a social mandate to revive post the pandemic,” he firmly stated.

Additionally, in relation to the transformation challenges, all business in the electricity sector in the global level is also experienced a shift. This required us to clean up, one of them is to the renewable energy. For that, we will always keep the process so it will suit with what has become the government commitment in the Paris Agreement. 

The HR Management Director of PT PLN Syofvi Felienty Roekman hoped that by the additional age of SP PLN Group will become a mature organization. After all, she continued, the union is the partner to the company to build a harmonious and conducive industrial relation for the advancement of PLN for materializing PLN transformation agenda.

“PLN has conducted transformation programs, becoming a prominent electricity company in Sout East Asia and first choice for the customer,” stated Syafvi.

Syafvi stated that PLN has four aspirations that become the direction of change for PLN, namely Green, Lean, Innovative, and Customer Focused.

“Through the aspiration of Green, PLN continues to increase the use of new renewable energy to produce the electricity. With Aspiration Lean, PLN ensures the electricity procurement is reliable and efficient. Meanwhile with the Innovative, PLN will expand the new source of income. Lastly, Customer Focused will lead PLN to be the first choice for the customers in the energy solution and reaching 100% electrification,” she emphasized.

Meanwhile the General Chairperson of Umum SP PLN M Abrar Ali firmly stated that the trade union is not only defend, protect, and fight for the members. More than that, the trade union is also defend the State interest.

“We are mandated to manage the strategic asset for the nation. We are the servant fo the state” stated him.

“We are the extension hand of the President in managing the electricity in the capital city to the outermost area of Indonesia, so the electricity can be enjoyed by all people of Indonesia.”

Conveyed by Abrar, there’s one philosophy, that human is adaptif with changes. The question is then, when changes, is the changes safe? Safe for the people, safe for the assets, and safe for the village. Do not let the changes put a harm.

“Since we have a national interest to keep the nation’s strategic assets, it’s natural to open a communication room to the existing changes,” him continued.

Toward the HR management, as this is stipulated by the law enacted to all SOE, this should be negotiated in the CBA. For that, Abrar hopes that in the promotion, termination, to the rights and position of the employee should be consulted first with the trade union.

Continuing the remark conveyed by the General Chairperson of SP PLN, the General Secretary of SP PJB Dewanto Wicaksono stated that 22 years is not young for a union. This is a quite mature age. For that, the joint anniversary celebration is a very good moment for all employees and the union to tighten the line, as the challenges in the future will be getting harder.

“Union has function to defend and improve members welfare. But there’s more important issue, namely keeping company sustainability,” stated Dewanto.

In relation to this, the union as the management partner receive a trust, not only protected by the law but also regulated in the CBA and union constitution. “We have obligation to improve company’s performance,” he further stated.

Those who are in the union are the chosen one. Super Person. Since besides working for the interest of the company, they are also still volunteering themselves to think about the union.

Dewanto conveyed that besides keeping the welfare of the members, the union also think about the role and function of the union in the SOE. However, the union in the PLN environment is gained a trust from the predecessor and the people. That PLN as a company is not only chasing for profit. But also has obligation as Public Service Obligation (PSO).

“Our PSO is the ratio of electrification, that currently is almost reaching 100%. As a state company, we must balance between chasing for profit and good service company,” ended him.

In his remark, the General Chairperson of PP IP Dwi Hantoro urged that the togetherness can be a momentum to come back to the nature of union establishment. Where SP PLN Trade Union was formed from a reform and renewal movement in Indonesia.

That is why the trade union should guard so the company can keep growing and developing. With current condition full of dynamic dashing the company, so the workers must be more solid.

“Let’s equalize the frequency and spirit. That when the company flourishing, the workers will be prosperous” stated Dwi. Just like what’s mandated in the law, we have assignment to keep the consistency and energy sovereignty, especially in the electricity sector.

“The trade union is consisted of great people, who are able to balance the assignment in the company and also in the union side,” he emphasized. 

The remark is not only from the domestic country but also from the global trade union leaders. The Secretary General of Public Service International (PSI) Rosal Pavaneli was also gave a remark in the celebration of SP PLN Group Anniversary.

Rosa conveyed that PSI as the global union federation has members of 30 million workers represented by 700 trade union affiliates in 154 countries.

“Your job is very important for the people’s welfare, that fully dependent to the access of continuous and reliable electricity service” stated Rosa. It’s conveyed, that pandemic Covid-19 pushed a continuous technology development that has highlighted the need to ensure the energy service for all. This is becoming clearer; the union is an important part of the fight to reduce inequality and injustice around the world.  

However, stated Rosa, for more of this 30 year more energy generator has been privatized. Changing from the service to the people and community to become the source of profit for companies and financial institution. In her opinion, this is part of global attack to the public service in water, education, transportation and many more.

In this regard, Rosa appreciates the fight carried out by PLN Group trade union for the success in fighting the privatization trend in Indonesia with a solid leadership and strong members mobilization.

“I am proud that the experience of PSI in the energy privatization across the countries for years has helped your union to build argument and bring the evidences about the danger of privatization in the energy sector,” she stated.

In Indonesia, PLN Group unions has won two important cases in the court that will protect public energy system. However, there are some parties using dirty trick to weaken your union. “But you able to fight that and I am glad to see that you rebuild (your union) after these attacks; that you organize and strengthen the solidarity and unity of the workers,” she emphasized. 

Rosa also conveyed that she just signed the letter to Indonesian President Joko Widodo and urge the Indonesian government to fight new pressure to privatize geothermal and coal-steam power plant. In the letter, Rosa offers PSI service for the government to give understanding about the danger of energy privatization from other countries.

“You know that you can rely on PSI; that we will be on your side for months and years ahead to build your union power. And to defend the quality of public energy service for all is becoming an important matter for PSI globally. To spread your experience, your determination, your constant fight to defend workers in the public sector, the rights in energy sector, and to defend public energy system,” Rosa firmly stated.

Not only Rosa Pavanelli, The General Secretary of the Public Services International (PSI) Kate Lappin was also congratulated SP PLN. Kate conveyed the gratitude for inviting PSI to celebrate the joint anniversary of SP PLN Group.

“The pandemic has separated us, but it hasn’t broken our solidarity,” Kate Lappin stated.

Kate reminded that in in the past year we have continue to find ways to draw our strength, from our global union movement and from the local struggle like what has been done by SP PLN Group.

“PSI PSI is proud to has been part of your struggle of the many years to defend workers and the right to public energy in Indonesia And we are proud of the work to bring the energy union together to fight the new threat that occurred in the last year when the government of Indonesia has again threaten workers and public electricity,” she stated.

Kate also acknowledged the works done by Indah, who has been and will continue to become “champion” for you all and for all Indonesian affiliates within PSI. “I know she has been proud to work with you and support your struggle over the past years,” she firmly stated.

“Brothers and sisters,” continued Kate Lappin, “you have a proud history. A history that is legendary within the PSI family. You are the defenders of workers in the energy sector to make sure they gain the wages and the condition they deserved.”

“You are the defenders of the right to energy for all people in Indonesia. A human right that allows country and community to prosper and nobody should be denied. And you are the defenders of Indonesian constitutions, and the right it contains to make sure the public services, particularly the public services of energy remain a right for the people, not the corporations.”

Kate further affirmed “there can’t be no prouder history than this history of dedication the workers to people, to democracy, and to the rule of law.”

She also mentioned about omnibus law issue. According to her, in the past year the government of Indonesia have used the pandemic as an opportunity to push through the dangerous Omnibus law as the gift to the rich and powerful. The law robs workers of their labor rights and promotes privatization

And now, she continued, politicians and their corporate cronies are using new tactics creating a holding company and an IPO to sell of part of your public energy. It’s the same aim to privatize energy so that the rich can profit and the workers and public pay the price

PSI’s experience around the world proves again and again there’s only one reason to privatize energy and that’s to make the rich richer. All the other claims, government and the development bank make are lies.

“It would not provide more energy because we know that companies don’t invest in any new energy, they just buy up what the public has already developed,” she stated. She further affirmed that it won’t reduce price. Instead, people will pay more, and the government will lose control in setting prices, particularly for those who needed the most, the poorest in the community

Besides that, there won’t be any job increase, it’s the opposite. The companies try to get rid of workers and dropdown wages, making worksite more dangerous.

“And now they are using climate change as another reason to privatize energy. But we know that the only way to manage the climate crisis and to develop enough renewable clean energy.”

According to Kate, to make the transition away from fossil fuel is for public energy, like PLN to develop the energy we need for the future. “But all of you know this too well. You’ve been fight in this fight for many years, and you’ve been winning.”

“So, in this anniversary, on your anniversary, let us celebrate your wins, your proud history. Let’s recommit ourself to the fight for decent work for public energy for all and for strong powerful union movement in Indonesia, in the Asia Pacific Region, and in the world,” she concluded.

Privatization in the Electricity Sector Impacted in the Increase of Tariff, Global Union Federation Sent a Letter to President Jokowi

The support toward the fight of SP PLN to reject the privatization is not only coming from domestic country, but also from the global union, Public Service International (PSI). For the information, PSI is a prominent trade union in the public sector. With the membership of 30 million workers represented by 700 trade union affiliates in 154 countries.

Speaking in the press conference conducted by SP PLN Group on September 15, 2021, Ian Marino as the Southeast Sub-regional Secretary PSI conveyed that PSI General Secretary Rosa Pavanelli has sent a letter to Indonesian President, Joko Widodo.

In the letter, PSI mentioned the importance to reject and challenge privatization in the steam power plant (PLTU) and geothermal power plant (PLTG) in Indonesia. He stated that privatization around the world mostly has failed. Not able to achieve its objectives in fulfilling public service. Even the people should pay more expensive electricity price. 

That is why, the establishment of holding company and IPO to PLN subsidiaries is not appropriate. According to him, privatization will diminish the possibility to have a clean energy transition from carbon. Whereas Indonesia has committed to decrease carbon emission for 29% in 2030 by using renewal energy up to 23%.  

“Private company won’t be able providing low carbon energy, since their energy flow depend on fossil energy,” Ian stated. This is because the priority of private companies is to generate profit as much as possible for the shortest period.

Ian then gave example Philipinnes, where he lives.

“I am in Philippines witnessing the failure of privatization. I experience what’s happening when electricity being privatized for the last 20 years,” he said.

There’s similarity on how privatization being conducted in Nigeria and Philippines. Basically, this is a result of a financial pressure from the world to the government, then the privatization of electricity energy happened. Usually this happens through the change of the law on energy. The exact same thing was also happened in Philippines. So, in the end, all electricity energy, started from power plant and the network/line being privatized.

The result of privatization, Ian said, the electricity price becoming the most expensive in Asia, second after Japan. This is one of bad impact of the privatization.

“There’s term of fix payment or another term is abonemen or subscription. Where we must pay some amount of money each month, whether it’s being used or not. So, whether willing or not, the consumer should bear the burden. In the end, the private company is the one will control the energy, shown from how they increase the profit,” he said.

Other impact, continue Ian, taken the example of Philippines, till 2020, 10,000 workers in the electricity sector lost their job. So, instead of absorbing new workforce, what happened is some employment termination.

“Both in Nigeria and Philippines where electricity being privatized, the private companies have failed in fulfilling their promise in conducting the privatization,” he firmly stated.

Moreover, the electricity blackout still happened. Even currently, there’s a take-turn black out during the summer. The result is the availability service for the people can be fulfilled. The private company doesn’t really try to provide electricity for the people.

“We hope that Indonesian Government will see the lesson learned from many countries and use the study conducted by PSI as the considerations,” he said. PSI has worked in some countries where electricity has been privatized. And a failed privatization has impacted need to be bear not only by the government. The people will also bear the consequences, since after the private company gains the profit, the problem should be solved by the state.

Indonesia, as being mandated by the 1945 Constitution must defend the ownership of the energy in the public hand. In relation to that, PLN already has experience and ability to manage. Moreover, so far PLN has proofed that it able to provide a reliable and affordable electricity.

“So, the General Sectretary of PSI demands the government to stop the privatization in PLN. This is because PLN already has reliable workers for tenth of years,” Ian said.

The union in the energy sector in Indonesia and globally support government commitment toward the Paris Agreement and encourage the government to learn from what happened in Philippines and other countries where the privatization proofed to be failed. We don’t the same thing happened to the Indonesian Government,” Ian said.

Continuing what conveyed by Ian Marino, the General Chairperson of SP PLN M Abrar Ali said that privatization will impact in the increase of basic tariff of the electricity. Especially when the constitution mandated that electricity energy which serving basic life needs for many people should be controlled by the state and are not allowed to be privatized.

“That is why the state must guard the price is affordable and meet the just principles,” he stated firmly.

PLN Group that consists of three trade unions, continue Abrar, are very focus to enact the constitution mandate so then the electricity sector won’t be privatized. In this matter, SP PLN Group fight gained a support from the global union federation, PSI. Where PSI sent a letter to Jokowi demanded the electricity sector for not being privatized.

“Since this is the mandate of the constitution. The intention to privatize comes from the government, by creating the regulation so then the private sector can enter. Whenever a law passed to open a chance for privatization the trade union file a judicial review. The result is the Constitutional Court asserted that for the sector serving public interest are not allow to be privatized,” Abrar said.

Supposing, PLN being expanded as a holding company in the electricity sector. So then it can be in line with the constitution, where the electricity sector still under state management. Should there any crack of a possibility for privatization, it’s just right that the trade union reminding the government on this issue.

In relation to the management of PLN position, Abrar confess that the union has sit with the the Directors of PLN. The trade union has explained union role and function to also keeping the company sustainability. In the other side, the PLN Directors that perceive themselves as a part of SOE, so they only follow whatever the government policy is.

“In the momentum of the joint anniversary attended by the Directors and the Commissioner of PLN, we hope that this will be followed up by a meeting. So, then we can collectively maintain the sustainability of our beloved company,” said Abrar.

When being asked whether PLTS Atap (Rooftop Solar Power Plant) has inflicted a financial loss for PLN, Abrar gave an analogy. “Should you willing to become a hunter, be a reliable hunter. Don’t hunt in the zoo.”

Should it willing to do some business, don’t burden PLN. Because there’s requirement in the law that PLN should buy produced by private power plant, including PLTS Atap.

This is confirmed by the General Secretary of SP PJB, Dewanto Wicaksono. “As stipulated in the new law, the tariff scheme should be paid by PLN is 1:1. The tariff is 100% where PLN should purchase according to the selling price. In another word, must be sold in accordance with the purchasing price. While there’s other cost bear by PLN.”

“By the scheme of 0,65: 1 that so far being implemented, PLN face the difficulties, moreover with 1:1,” said Dewanto.

“It will be better if there’s no regulation obligated PLN to purchase. And don’t even implement that in the area where there’s electricity surplus. But if this implement in the area where electricity still inadequate, or in the area where the fuel still being used, this is more reasonable,” he added.

Does privatization will hinder the sustainability of PT PLN? Responding to this question, Abrar answered that this surely will disturb company sustainability. Currently, PLN already has a lot of burden. Don’t add them with the entrance of private sector, merely oriented in getting profit.

In this regard, Dewanto added, the privatization in PLN or the one in the holding surely will disturb. When privatization happened, it means there will be private role enters within the SOE.

Of course, in the beginning it will be limited. For example, 10%. But there’s no guarantee that the 10% will have less authority than the 90%. In many cases, the one with more power is the 10% and the 90% will be gnawed. So, then the company sustainability will be hindered

“Based on PSI survey from various countries, it’s proven that the privatization is started small but overtime it’ll getting bigger and the big one in the end will have no control. PSI has provided a real-life example, and this should become our lesson learned. Do not let the bad impact of privatization happened in Philippines also happened in Indonesia,” he asserted. (*)

Privatisasi di Sektor Ketenagalistrikan Berdampak Pada Kenaikan Tarif, Serikat Pekerja Global Surati Presiden Jokowi

Dukungan terhadap perjuangan SP PLN dalam menolak privatisasi bukan hanya datang dari dalam negeri. Tetapi juga diberikan oleh serikat pekerja global, Public Services International (PSI). Perlu diketahui, PSI adalah serikat pekerja terkemuka di sektor layanan publik. Beranggotakan 30 juta pekerja yang diwakili oleh 700 afiliasi serikat pekerja di 154 negara.

Berbicara di dalam konferensi pers yang diselenggarakan SP PLN Group pada tanggal 15 Sepember 2021, Ian Marino selaku Southeast Sub-regional Secretary PSI menyampaikan, bahwa Sekretaris Jenderal PSI Rosa Pavanelli sudah mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Dalam suratnya, PSI menyebut pentingnya menolak dan menentang privatisasi di PLTU dan PLTG di Indonesia. Dia menyebut, privatisasi di seluruh dunia sebagain besar gagal. Tidak mampu memenuhi tujuannya dalam memenuhi layanan publik. Bahkan rakyat harus membayar harga listrik yang lebih besar.

Itulah sebabnya, pembentukan perusahaan holding dan IPO terhadap anak perusahaan PLN tidak tepat. Menurutnya, privatisasi akan mengecilkan kemungkinan untuk bisa melakukan transisi energi yang bersih dari karbon. Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon 29% pada tahun 2030 dengan menggunakan energi terbarukan sampai dengan 23%.

“Perusahaan privat tidak akan mampu menyediakan energi yang rendah karbon, karena aliran energi mereka bergantung pada energi fosil,” ujar Ian. Hal ini disebabkan, prioritas perusahaan privat adalah menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Ian kemudian mencontohkan Filipina, tempat tinggalnya.

“Saya di Filipina menyaksikan sendiri kegagalan privaitisasi. Saya merasakan apa yang terjadi ketika listrik yang terprivatisasi selama 20 tahun terakhir,” ujarnya.

Ada beberapa kesamaan tentang bagaimana privatisasi yang dilakukan di Nigeria dan Filipina. Pada dasarnya, ini adalah hasil dari tekanan finansial dunia terhadap pemerintah, kemudian privatisasi energi listrik terjadi. Biasanya hal ini terjadi melalui perubahan undang-undang energi. Hal yang sama persis juga terjadi di Filipina. Hingga akhirnya, seluruh energi listrik mulai dari pembangkitan dan jaringannya mengalami privatisasi.

Akibat privatisasi itu, kata Ian, harga listrik menjadi yang termahal di Asia, kedua setelah Jepang. Inilah salah satu dampak buruk dari privatisasi.

“Ada yang disebut fix payment atau istilah lain abonemen. Di mana kita harus membayar sejumlah uang setiap bulan, baik dipakai atau tidak. Mau tidak mau, konsumen menanggung beban itu. Akhirnya, perusahaan swasta yang mengontrontrol energi, terlihat dari bagaimana mereka meningkatkan keuntungan,” ujarnya.

Dampak yang lain, lanjut Ian, mengambil contoh kasus di Filipina, hingga tahun 2020 sudah ada 10.000 pekerja di sektor kelistrikan yang kehilanagan pekerjaan. Jadi alih-alih menyerah tenaga kerja baru, yang terjadi justru PHK.

“Baik di Nigeria dan Filipina yang memprivatisasi listrik, perusahaan swasta gagal dalam memenuhi janji mereka dalam melakukan privatisasi,” tegasnya.

Sudah begitu, pemadaman listrik masih saja terjadi. Bahkan saat ini masih ada pemadaman bergilir selama musim panas. Akibatnya, layanan ketersediaan anergi listrik untuk rakyat tidak terpenuhi. Perusahaan swasta ini tidak benar-benaru berusaha untuk menyediakan energi listrik untuk rakyat.

“Kita ingin pemerintah Indonesia melihat pelajaran dari berbagai negara dan mengunakan study yang dilakukan PSI sebagai pertimbangan,” ujarnya. PSI sudah bekerja di beberapa negara di mana listrik sudah diprivatisasi. Dan privatisasi yang gagal itu, dampaknya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah. Rakyat juga akan menanggung, karena setelah perusahaan swasta ini mendapat keuntungan, persoalannya akan harus diselesaikan oleh negara.

Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 harus mempertahankan kepemilikan energi di tangan publik. Dalam kaitan dengan itu, PLN mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk mengelola. Terlebih lagi, selama ini PLN membuktikan mampu menyediakan listrik yang handal dan terjangkau.

“Maka Sekjend PSI meminta pemerintah untuk menghentikan privatisasi di PLN. Sebab PLN mempunya pekerja yang sangat bisa diandalkan selama berpuluh tahun,” kata Ian.

Serikat di sektor energi di Indonesia dan global mendukung komitmen pemerintah terhadap Paris Agreement dan mendorong pemerintah untuk belajar dari apa yang terjadi di Filipina dan berbagai negara lain yang privatisasi-nya terbukti gagal. Kita tidak ingin pemerintah di Indonesia mengalami hal yang serupa,” kata Ian.

Menyambung apa yang disampaikan Ia Marino, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali mengatakan, bahwa privatisasi berdampak pada naiknya tarif dasar listrik. Apalagi konstitusi mengamanahkan, energi listrik yang notabene melayani hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak boleh diprivatisasi. 

“Karena itu, negara harus menjaga agar harga listrik bisa terjangkau dan memenuhi prinsip keadilan,” tegasnya.

PLN Group yang terdiri dari tiga serikat pekerja, lanjut Abrar, sangat konsen menjalankan amanah konstitusi agar sektor ketenagalistrikan tidak diprivatisasi. Dalam hal ini, perjuangan SP PLN Group mendapat dukungan dari serikat pekerja global, PSI. Di mana PSI sudah mengirimkan surat ke Jokowi agar sektor ketenagalistrikan tidak diprivatisasi.

“Karena ini adalah amanah konstitusi. Keinginan memprivatisasi datangnya dari pemerintah, dalam hal ini diciptakan regulasinya sehingga pihak swasta bisa masuk. Setiap ada undang-undang yang mebuka celah privatisasi, serikat pekerja mengajukan judicial review. Hasilnya, MK menegaskan bahwa sektor yang melayani kepentingan publik tidak bisa diprivatiasi,” kata Abrar.

Seharusnya PLN dibesarkan sebagai holding company sektor ketenagalistrikan. Sehingga bisa sejalan dengan konstitusi, di mana sektor ketenagalistrikan tetap dalam pengelolaan negara. Jika ada celah terjadinya privatisasi, maka sudah sewajarnya jika serikat pekerja mengingatkan hal itu.

Terkait dengan sikap manajemen PLN, Abrar mengaku serikat pekerja sudah duduk bersama dengan Direksi PLN. Serikat pekerja menjelaskan peran dan fungsi serikat pekerja, dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Di sisin lain, Direksi PLN yang notabene perusahaan BUMN lebih pada menjalakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

“Dalam momentun perayaan ulang tahun bersama yang juga dihadiri Direksi dan Komisaris PLN, kami berharap bisa ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan. Sehingga kita bisa bersama-sama mengawal kesinambungan perusahaan yang kita cintai,” ujar Abrar.

Ketika ditanyakan, apakah PLTS Atap merugikan PLN, Abrar memberikan perumpamaan. “Kalau mau menjadi pemburu jadilah pemburu yang handal. Jangan berburu di kebun binatang.”

Kalau mau berbisnis, jangan membenani PLN. Karena ada ketentuan di dalam undang-undang, PLN berkewajiban membeli listrik yang dihasilkan pembangkit swasta, termasuk PLTS Atap.

Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal SP PJB, Dewanto Wicaksono. “Dengan adanya undang-undang yang baru, skema tarif yang harus dibayar PLN adalah 1 : 1. Tarifnya 100%, di mana PLN membeli sesuai dengan harga jual. Dengan kata lain, harus menjual sesuai dengan harga beli. Padahal ada biaya lain yang harus ditanggung PLN.”

“Dengan skema  0,65: 1 yang selama ini berjalan saja sulit, apalagi dengan 1 : 1,” ujar Dewanto.

“Sebaiknya tidak ada aturan bahwa PLN berkewajiban untuk membeli. Dan jangan sampai itu dijalankan di daerah yang surplus listrik. Tetapi jika dijalankan yang masih kekurangan listrik, atau di daerah yang menggunakan BBM, hal itu akan lebih masuk akal,” tambahnya.

Apakah privatisasi akan mengganggu sustaiblitas dari PT PLN? Menjawab pertanyaan ini, Abrar menjawab pasti akan menganggu keberlangsungan perusahaan. Saat ini PLN sudah banyak beban. Jangan lagi dibebani dengan masuknya pihak swasta, yang orientasinya adalah mencari keuntungan semata.

Dalam hal ini, Dewanto menambahkan, privatisasi yang dilakukan di PLN atau yang ada di holding pasti akan mengganggu. Ketika privatisasi terjadi, itu artinya akan ada peran swasta yang kemudian masuk ke dalam BUMN.

Memang, pada awalnya dibatasi. Misalnya 10%. Tetapi apakah ada jaminan yang 10% tidak lebih berwenang dari yang 19. Dalam banyak kasus, yang lebih berkuasa justru yang 10, dan yang 90 akan tergerogoti. Maka keberlangsungan perusahaan akan terganggu.

“Berdasarkan survey PSI dari berbagai negara, terbukti semakin lama privatisasi yang awalnya kecil itu akan membesar dan yang besar akhirnya tidak lagi memiliki kendali. PSI sudah memberikan contoh nyata, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai dampak buruk privatisasi yang terjadi di Filipina juga terjadi di Indonesia,” tegasnya. (*)

Sebaran Berita:

https://www.gatra.com/detail/news/522842/ekonomi/privatisasi-pltppltu-bisa-bikin-target-paris-agreement-jadi-keok

https://voi.id/en/economy/85445/psi-sends-letter-to-president-jokowi-supports-pln-group-workers-union-rejects-bumn-privatization

https://ragamindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1612605442/psi-surati-jokowi-privatisasi-pln-lumpuhkan-akses-universal

https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/serikat-pekerja-surati-jokowi-ingatkan-bahaya-ipo-and-privatisasi-pln-1wXBKDiF7Y1

https://banten.antaranews.com/amp/berita/185345/penolakan-holding-pltp-mendapat-dukungan-psi

https://amp.wartaekonomi.co.id/berita361038/sp-pln-didukung-serikat-global-presiden-jokowi-langsung-dikirimi-surat-tolak-ipo

https://ekbis.sindonews.com/newsread/541548/34/tegas-serikat-pekerja-pln-tolak-holdingisasi-dan-privatisasi-usaha-pln-1631704145

https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6141d6e86b808/serikat-pekerja-global-dukung-penolakan-holdingisasi-bumn-listrik

https://koran-jakarta.com/federasi-serikat-global-dukung-sp-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi

https://m.medcom.id/ekonomi/bisnis/3NO9J2zk-serikat-pekerja-pln-group-dapat-dukungan-federasi-global

https://www.msn.com/id-id/berita/other/serikat-pekerja-pln-group-dapat-dukungan-federasi-global/ar-AAOuP2v?li=AAuZNMP

https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/432963/tolak-holding-panas-bumi-sp-pln-group-dapat-dukungan-serikat-pekerja-global

https://voi.id/ekonomi/85445/psi-kirim-surat-ke-presiden-jokowi-dukung-serikat-pekerja-pln-group-tolak-privatisasi-bumn

https://elshinta.com/news/245681/2021/09/15/federasi-serikat-global-dukung-sp-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi

https://m.tribunnews.com/bisnis/2021/09/15/surati-jokowi-serikat-pekerja-global-tolak-pembentukan-holding-dan-privatisasi-bumn-kelistrikan

https://www.beritasatu.com/ekonomi/828439/upaya-sp-pln-tolak-privatisasi-dapat-dukungan-federasi-serikat-global

https://indoposco.id/psi-ikut-tolak-penggabungan-bumn-jadi-satu-perusahaan-holding/

PSI – SP PLN Tolak Privatisasi PLN untuk Holding Company PLTP

https://www.okezone.com/tren/read/2021/09/15/620/2471911/serikat-pekerja-tolak-holdingisasi-dan-privatisasi-usaha-pln-ini-alasannya

https://www.sonora.id/read/422892095/federasi-serikat-global-mendukung-serikat-pekerja-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi

https://www.petroenergy.id/article/federasi-serikat-pekerja-global-dukung-sp-pln-batalkan-rencana-privatisasi

https://banten.hallo.id/nasional/pr-561171175/serikat-pekerja-pln-group-kirim-surat-ke-jokowi-menolak-privatisasi

https://www.neraca.co.id/article/152033/serikat-pekerja-pln-group-tolak-privatisasi-pln-dan-anak-usahanya

Serikat Kuat Untuk PKB yang Berkualitas

Yogyakarta (17/6), Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) bekerja sama dengan PSI dan SASK, selama dua hari ini, 16 dan 17 Juni 2021, menyelenggarakan Workshop dan Pelatihan Perjanjian Kerja Bersama untuk Pemimpin Serikat Pekerja. Kegiatan ini dihadiri oleh 29 orang, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat SP PJB dan perwakilan-perwakilan Dewan Perwakilan Unit.

Acara yang dilakukan di Hotel Grand Inna Garuda Malioboro Yogyakarta ini, menghadirkan bung Chandra Mahlan dari Asosiasi Jurudidik Pekerja (AJP) yang juga Ketua Departemen Pendidikan FSPKEP-SPSI sebagai nara sumber tunggal workshop.

Pada hari pertama kegiatan ini diisi dengan membongkar kedudukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam hubungan industrial antara Pengusaha dengan Pekerja, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam sesi ini adalah tantangan perundingan PKB di bawah rejim UU Cipta Kerja.

Masih di hari pertama Workhsop dan Pelatihan, peserta juga membedah PKB PT PJB saat ini (2019-2021), terkait apa-apa saja yang belum ideal bagi pekerja, dan tentu saja keunggulannya sehingga perlu dipertahankan. Dalam bedah ‘Undang-undang’ di tempat kerja ini, pasal-pasal tentang jaminan kesehatan dan tugas karya menjadi perhatian peserta training.

Di pasal jaminan kesehatan umpamanya, masih ada diskriminasi pemberian jaminan kesehatan setelah pensiun antara pekerja lama dengan pekerja yang baru. Pekerja lama mendapatkan jaminan kesehatan setelah pensiun, sedangkan pekerja yang direkrut setelah tahun 2011 tidak dicover kesehatannya jika kelak pensiun.

Bagaimana memenangkan kepentingan pekerja untuk bisa diakomodir menjadi pasal-pasal di dalam PKB, menjadi fokus pembahasan di hari kedua. Karena setelah UU Cipta Kerja yang durjana diberlakukan, dengan mengabaikan protes yang sangat keras dari Serikat Pekerja dan kelompok masyarakat lainnya, PKB menjadi peluang bagi buruh atau pekerja mendapat perlindungan dan jaminan sosial yang lebih baik di tempat kerja.

Menaikkan nilai tawar Serikat Pekerja, memperbaiki skill bernegosiasi, dan memperkuat basis argumentasi, menjadi tajuk serius. Densitas keanggotaan yang tinggi dan terorganisir secara baik, menjadikan nilai tawar pekerja semakin tinggi, yang berarti Pengusaha tidak akan bertindak sewenang-wenang. Memperbaiki skill bernegosiasi dan berkomunikasi akan memperlancar proses memenangkan kepentingan pekerja di dalam PKB.

Di hari terakhir dari kegiatan selama dua hari ini diisi dengan simulasi perundingan PKB. Simulasi ini menjadi hal yang penting, sebab berhadap-hadapan dengan pengusaha di dalam perundingan bukan perkara mudah, terutama urusan mental, di banyak kejadian juru runding perwakilan dari Serikat Pekerja sering kali rendah diri di hadapan Pengusaha. Hal ini tentu saja akan merugikan kepentingan pekerja. Di sinilah pentingnya simulasi itu.

Waktu pelatihan yang hanya dua hari tentu saja masih kurang, untuk memberikan bekal yang cukup bagi para peserta pelatihan yang mayoritas pekerja muda di SP PJB. Seperti permintaan beberapa peserta di akhir sesi kegiatan Workhsop ini, mereka menghendaki dilakukan Workshop atau pelatihan-pelatihan lanjutan, agar mereka mempunyai kapasitas yang baik ketika perundingan PKB tahun 2022 nanti.

Perdir PLN 0219 Merugikan Tenaga Alih Daya PLN

SPLAS SERBUK hari ini Sabtu (5/6) di Wonogiri, melakukan Workshop terkait pemberlakuan Peraturan Direksi PLN No. 0219 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT PLN No. 500, Tentang Perubahan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahan Lain di Lingkungan PT PLN. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 perwakilan Unit Kerja SPLAS.

Dalam sesi pertama kegiatan, pembahasan membedah terkait dampak Perdir yang sudah menimpa Tenaga Alih Daya PLN dan potensi persoalan ke depannya. Dalam pembahasan ini muncul persoalan THR TAD yang jumlahnya tidak sesuai dengan aturan. Selain persoalan THR, selain masalah yang sudah terjadi dalam pembahasan yang difasilitasi Prokarios Mahi dari Kanal Muda Institute muncul potensi-masalah masalah akibat daripada Perdir, seperti, Berkurangnya upah akibat berubahnya skema pengupahan, ancaman PHK, dan beban kerja yang semakin berat.

Utang PLN yang mencapai 600 T lebih juga tidak luput menjadi sorotan peserta. Mega Proyek 35.000 MW menjadi sorotan khusus, karena proyek mercusuar ini lah yang menjadi lubang besar utang-utang PLN kepada kreditur. Yang pada akhirnya menjadi sebab munculnya Perdir 0219.

Pada sesi kedua setelah Break Ishoma, dilakukan pendalaman terkait rangkuman problem-problem yang sudah terjadi maupun potensi yang akan terjadi, untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi ke depan. Langkah-langkah mana yang akan dilakukan dahulu, dan tindakan-tindakan seperti apa yang akan dikerjakan kemudian.

Rencana aksi menjadi pembahasan terakhir dalam kegiatan workhsop hari ini. SPLAS SERBUK sudah mengambil kesimpulan konsisten, bahwa Peraturan Direksi PLN yang ditandatangani oleh seorang PLT ini akan berdampak buruk bagi TAD alih daya. Padahal problem utang dan kemerosotan di PLN bukan disebabkan oleh kinerja TAD, mengapa mereka yang harus menanggung akibatnya?

Oleh karena itu, sebagai langkah pertama, SPLAS sebagai Serikat Pekerja yang beranggotakan Tenaga Alih Daya PLN, meminta direksi PLN untuk mencabut Perdir 0219. Semoga permintaan ini menjadi perhatian serius Direksi PLN saat ini. Jika tidak, SPLAS SERBUK juga sudah menyusun langkah-langkah untuk menggalang persatuan baik dengan pekerja maupun Serikat Pekerja di lingkungan PLN untuk bersama-sama meminta Perdir 0219 dicabut.

Training Perjanjian Kerja Bersama bagi pemimpin serikat pekerja

Bertempat di Hotel Santika Bogor dari tanggal 29-31 Maret 2021, 29 orang peserta mewakili SP PLN Persero, SP PJB, PP Indonesia Power, Federasi Serbuk dan SPEE-FSPMI mengikuti kegiatan ini.

Trainining ini diselenggarakan untuk mempersiapkan serikat pekerja dan membantu mereka dalam mempromosikan pemahaman komprehensif tentang PKB. Dua narasumber dari Asosiasi Jurudidik Pekerja (AJP), bung Chandra Mahlan dan bung Sulistiyono membantu kantor proyek memfasilitasi kegiatan training ini.

Ada 5 tujuan yang ingin kita capai dalam training ini yaitu:

  • Meningkatkan pemahaman peserta tentang proses perundingan bersama dan dinamika meja perundingan dan mengidentifikasi strategi dan keterampilan untuk meningkatkan peluang mereka tidak hanya untuk sukses di meja perundingan, tetapi juga untuk hubungan manajemen tenaga kerja yang produktif jangka panjang.
  • Memahami hukum dan peraturan yang terkait dengan peningkatan kondisi kerja dan bagaimana mempertahankan kepentingan pekerja
  • Memahami sistematika PKB dan cara menulis serta menyiapkan isinya
  • Mendapatkan pengalaman negosiasi dan dinamika meja perundingan melalui permainan peran
  • Memahami sengketa PKB yang mungkin akan muncul

Bagi serikat pekerja, perjanjian kerja bersama (PKB) adalah bentuk kekuatan kolektif pekerja untuk melindungi kepentingan mereka dengan menyimbangkan kekuatan pekerja dengan pengusahanya. PKB menyediakan peluang dan cara bagi pekerja untuk membela, melindungi dan meningkatkan standar kehidupan mereka di tempat kerjanya. Dalam proses perundingan, secara implisit PKB membutuhkan pengakuan dari kedua belah pihak, tetapi seringkali, pengusaha mencegah serikat pekerja untuk menggunakan hak kolektif ini atau undang-undang dan peraturan memiliki kriteria untuk serikat pekerja dalam mewakili pekerja dalam melaksanakan hak berunding ini, terutama ketika terdapat banyak serikat pekerja dalam satu perusahaan.

PKB bisa menjadi indikator utama kesuksesan serikat pekerja di tempat kerjanya. Oleh karena, melalui pelatihan ini dan nantinya akan dilanjutkan di masing-masing serikat pekerja peserta, akan tumbuh PKB-PKB baru atau perbaikan nilai kualitas isi PKB mereka saat ini.

———————————–

Presentasi (Bisa digunakan dengan bebas untuk kepentingan pendidikan, tetapi kalau mau memperbanyak/menggunakan bahan presentasi ini, mohon ijin disampaikan kepada pembuat presentasi ini)

Membangun kekuatan pekerja dalam serikat

Di tengah rasa lelah yang mendera setelah seharian bekerja, para pengurus SERBUK PLTU Sumsel 8  mengadakan diskusi dan penguatan pada tanggal 22 Januari 2021 yang melibatkan perwakilan berbagai vendor. Mereka belajar mengenai hak-hak dasar pekerja terkait jam kerja, upah minimum, dan status hubungan kerja menurut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Agenda tersebut dilangsungkan di Mess Pekerja di lokasi PLTU Sumsel 8, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sefriyansah, Wakil Ketua SERBUK PLTU Sumsel 8 menjelaskan bahwa beban kerja yang berat merupakan hambatan bagi pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja.”Mereka lebih memilih untuk istirahat daripada belajar mengani hak-hak mereka di tempat kerja,” ujar Sefri.

Sementara, Tajudin yang memfasilitasi diskusi tersebut menjelaskan bahwa serikat pekerja menjadi alat utama untuk memperjuangkan hak-hak di tempat kerja, apalagi berbagai PLTU yang ada di Sumsel sebenarnya merupakan satu mata rantai yang saling terhubung. “Ada irisan keterkaitan antara PLTU Sumsel 1 dan Sumsel 8, sehingga kami harus saling bekerja sama,” tegas Tajudin.

Tips fotografi bagi serikat buruh

Wakil SP PJB melakukan protest UU Cipta Kerja (Foto Indah Budiarti 2020)

Dokumentasi foto menjadi hal penting dalam setiap kegiatan serikat buruh, baik itu kegiatan yang bersifat konstitutional seperti kongres, konferensi dan pertemuan-pertemuan organisasi ataupun kegiatan pendidikan ataupun aksi organisasi seperti demo, rally, protes dan mogok. Foto menjadi “wakil dari kegiatan atau reportase” dari aktifitas organisasi kita. Atau dalam kontek foto jurnalisme, meletakkan foto sebagai sebuah berita itu sendiri, dimana foto memberikan gambaran yang akurat dari peristiwa aktual yang terjadi.

Foto juga membantu kita dalam melengkapi teks berita (dalam hal ini laporan) melalui ilustrasi gambar yang terekam dari kegiatan yang kita laksanakan. Bagi serikat buruh, ketika kita menyebarkan surat kabar, leaflet atapun brosur kampanye, foto yang baik yang digunakan dapat membantu kita dalam mengirimkan pesan yang kuat kepada para pekerja anggota kita.

Rally Hari Buruh 2015 (Foto Indah Budiarti)

Untuk mengambil foto tentunya kita harus punya kamera, dan sungguh beruntung, kamera sekarang bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau, disamping itu juga smartphone juga menyediakan fasilitas kamera dengan kekuatan resolusi yang bagus. Tetapi apakah hasil foto yang bagus ditentukan oleh kualitas kamera dan resolusinya? Jawabannya bisa ya dan tidak. Karena bagaimanapun juga, ketika kita berada pada peristiwa yang unik dan mengabadikan dalam foto, biarpun hanya memggunakan kualitas kamera dari handphone, akan bisa menjadi gambar yang baik ketika foto itu memberikan daya tarik berita. Tetapi bisa saja kita menggunakan kamera profesional DLSR (Digital Single-Lens Reflex) dan tidak tahu cara menggunakan serta tidak memiliki kemampuan untuk mengambil foto yang baik, maka akan juga percuma. Bagaimana juga kamera yang baik tentunya akan membantu kita dalam menghasilkan kualitas foto yang baik juga.

PP Indonesia Power membawa atribut serikatnya dalam acara pengajuan gugatan UU Cipta Kerja ke MK pada tanggal 7 Desember 2020 (Foto Indah Budiarti)

Lalu, tips atau saran seperti apa yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi fotografer kegiatan serikat buruh kita:

  1. ambil foto sebanyak mungkin – kamera digital atau kamera smartphone memungkinkan kita untuk mengambil foto sebanyak mungkin tanpa takut kehabisan rol film (film roll), tetapi tentunya kita harus siap dengan memori kamera yang memungkinkan untuk menyimpan foto sebanyak mungkin. Mengambil foto sebanyak mungkin, memberikan ruang bagi kita untuk memilih (melakukan editing) mana foto baik dan tidak
  2. simbol atau atribut – tunjukan dengan bangga simbol atau atribut dari organisasi anda, misal bendera, spanduk, motret orang yang menggenakan T-shirt organisasi kita dan pesan yang disampaikan. Simbol ini juga termasuk lokasi dimana para anggota kita bekerja (tempat kerja) atau rumah serikat buruh, atau juga tempat dimana peristiwa kegiatan dilakukan
  3. hilangkan gangguan – sering kita mengambil foto tetapi tidak pas dengan berita yang ingin kita sampaikan, jadi pastikan bahwa subyek foto kita pas untuk peristiwa yang ingin kita laporkan
  4. Close-up – ambil foto dengan jarak dekat, sehingga foto yang dihasilkan benar – benar kuat dan juga menegaskan bahwa kita berada dalam kegiatan tersebut
  5. foto candid – dalam istilah fotografi, foto candid atau candid shot berarti bahwa subjek yang kita potret tidak dalam kondisi berpose atau ‘sadar’ kamera. Sehingga hasil foto terlihat lebih natural, spontan, dan tidak dibuat-buat.
  6. Ekpresi yang baik – subyek foto hendaknya (harus) sesuai dengan peristiwa dan menjelaskan dengan gamblang emosi dari peristiwa tersebut.
  7. Cahaya – lebih baik tidak menggunakan flash ketika melakukan pengambilan foto kegiatan outdoor, gunakan cahaya alami. Kalaupun didalam ruangan, ikuti saran No. 4, untuk mengambil foto sedekat mungkin
  8. Pemegang kontrol – andalah pemegang kontrol untuk mendapatkan hasil foto yang anda  rancangkan, oleh karenanya atur setiap posisi dari subyek foto kita biarpun dia adalah, misal, seorang menteri, ketika kita ingin mengambil foto dia bersama dengan para pengurus serikat buruh kita
  9. Keaneka-ragaman – sebagaimana saran No 1 untuk mengambil foto sebanyak mungkin, perlu juga diperhatikan untuk mengambil gambar semua subyek yang ada dari setiap kegiatan yang kita abadikan. Misal kegiatan unjuk rasa dan ada buruh yang membawa keluarga, jangan lupa untuk ambil momen mereka: anak atau isterinya yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Selamat mencoba dan semoga berguna

Pendidikan advokasi, menguatkan perlindungan pekerja

SPEE-FSPMI DPC Lampung tanggal 17 Januari 2021 di Liwa mengadakan pelatihan advokasi dan bipartit bagi teman-teman pengurus PUK Multi Jaya Adhiaraya. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan pengurus dalam melakukan advokasi kasus di tempat kerja dan penyelesaiannya permasalahan hubungan industrial secara bipartit.

Pelatihan ini menjadi kunci dasar bagi pengurus tingkat unit kerja agar organisasi bisa bertindak cepat dalam memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota. Pengurus di tingkat unit memilki kemampuan merata dan mandiri dalam penyelesaian kasusnya sehingga dapat ditanggapi dengan cepat dan benar. 

Pelatihan ini berisi bagaimana pengurus harus menguasai pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan dan implementasinya dalam setiap kebijakan Perusahaan, pelaksana tugas harian organisasi dalam menerima keluhan dan pengaduan anggota dan menindaklanjutinya, memberikan saran-saran dan pendapat hukum/legal opinion. Selain itu yang terpenting dalam advokasi serikat pekerja adalah bagaimana pengurus mampu melakukan edukasi kembali ke para anggota/pekerja tentang hak-hak pekerja dan bagaimana melindungi hak tersebut dan pembelaan bilamana hak tersebut dilanggar.