Mogok Kerja SERBUK PLTU Sumsel I, Sebuah Perjuangan Merebut Hak-Hak Pekerja.

Muara Enim – Selasa (26/7), Mogok kerja di PLTU Sumatera Selatan (Sumsel) I hari ini resmi dimulai. Para pekerja yang tergabung dalam SERBUK PLTU Sumsel I menghentikan aktivitas bekerja setelah beberapa kali perundingan antara SERBUK Sumsel I dengan Manajemen SGLPI, sebagai pemilik PLTU Sumsel 1, gagal mencapai titik temu.

Permintaan SERBUK PLTU Sumsel I agar pihak manajemen SGLPI dan Sub contractornya mematuhi norma-norma ketenagakerjaan terus saja diabaikan. Upah pekerja masih banyak yang di bawah UMK, PHK sepihak terus berlangsung, tak ada cuti tahunan yang diberikan kepada para pekerja, dan tuntutan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadahi tidak direspon dengan baik.

Berulangkali perundingan secara baik-baik telah ditempuh SERBUK PLTU Sumsel I, dari bipartit sampai dengan tripartit. Bahkan, Senin kemarin, perundingan melibatkan banyak pihak, ada selain SERBUK PLTU Sumsel I, Manajemen SGLPI, dan Disnaker, hadir pula aparat keamanan dan aparat pemerintah setempat. Deadlock! Oleh karena itu, tidak ada pilihan, demi hak-hak yang telah lama dirampas para pekerja memutuskan melakukan mogok kerja, yang itu sah menurut aturan perundang-undangan.

Mogok kerja ini rencana akan dilakukan sampai dengan tanggal 1 Agustus mendatang, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komite Wilayah SERBUK Sumsel, mogok kerja terpaksa ditempuh karena Manajemen terus saja abai dengan tuntutan para pekerja. “Andai saja perusahaan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, mestinya mogok kerja hari ini tidak perlu terjadi.” Kata Bung Tajudin, menyayangkan sikap perusahaan yang tidak memenuhi tuntutan para pekerja.

Perwakilan Komite Eksekutif SERBUK, Muhammad Husain Maulana, yang hadir di tengah-tengah massa SERBUK Sumsel I terus memompa semangat para pekerja yang sedang mogok. “Kawan-kawan, kita di jalur kebenaran. Memperjuangkan apa yang mestinya menjadi hak kita adalah sebuah kewajiban, bukan sunah lagi hukumnya. Sekali lagi, ini adalah kewajiban.” Tegas Husain dan disambut teriakan ‘hidup buruh’ berkali-kali dari massa aksi mogok kerja.

Mewakili aspirasi massa, SERBUK Sumsel I, Tajudin mengatakan, masih membuka ruang perundingan dengan manajemen SGLPI, tentu saja hal itu untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. “Kami masih membuka ruang negosiasi agar persoalan tidak berlarut-larut. Tentu saja bukan hak-hal normatif kami yang dinegosiasikan.” Terangnya.

Perdir PLN 0219 Merugikan Tenaga Alih Daya PLN

SPLAS SERBUK hari ini Sabtu (5/6) di Wonogiri, melakukan Workshop terkait pemberlakuan Peraturan Direksi PLN No. 0219 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT PLN No. 500, Tentang Perubahan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahan Lain di Lingkungan PT PLN. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 perwakilan Unit Kerja SPLAS.

Dalam sesi pertama kegiatan, pembahasan membedah terkait dampak Perdir yang sudah menimpa Tenaga Alih Daya PLN dan potensi persoalan ke depannya. Dalam pembahasan ini muncul persoalan THR TAD yang jumlahnya tidak sesuai dengan aturan. Selain persoalan THR, selain masalah yang sudah terjadi dalam pembahasan yang difasilitasi Prokarios Mahi dari Kanal Muda Institute muncul potensi-masalah masalah akibat daripada Perdir, seperti, Berkurangnya upah akibat berubahnya skema pengupahan, ancaman PHK, dan beban kerja yang semakin berat.

Utang PLN yang mencapai 600 T lebih juga tidak luput menjadi sorotan peserta. Mega Proyek 35.000 MW menjadi sorotan khusus, karena proyek mercusuar ini lah yang menjadi lubang besar utang-utang PLN kepada kreditur. Yang pada akhirnya menjadi sebab munculnya Perdir 0219.

Pada sesi kedua setelah Break Ishoma, dilakukan pendalaman terkait rangkuman problem-problem yang sudah terjadi maupun potensi yang akan terjadi, untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi ke depan. Langkah-langkah mana yang akan dilakukan dahulu, dan tindakan-tindakan seperti apa yang akan dikerjakan kemudian.

Rencana aksi menjadi pembahasan terakhir dalam kegiatan workhsop hari ini. SPLAS SERBUK sudah mengambil kesimpulan konsisten, bahwa Peraturan Direksi PLN yang ditandatangani oleh seorang PLT ini akan berdampak buruk bagi TAD alih daya. Padahal problem utang dan kemerosotan di PLN bukan disebabkan oleh kinerja TAD, mengapa mereka yang harus menanggung akibatnya?

Oleh karena itu, sebagai langkah pertama, SPLAS sebagai Serikat Pekerja yang beranggotakan Tenaga Alih Daya PLN, meminta direksi PLN untuk mencabut Perdir 0219. Semoga permintaan ini menjadi perhatian serius Direksi PLN saat ini. Jika tidak, SPLAS SERBUK juga sudah menyusun langkah-langkah untuk menggalang persatuan baik dengan pekerja maupun Serikat Pekerja di lingkungan PLN untuk bersama-sama meminta Perdir 0219 dicabut.