Perdir PLN 0219 Merugikan Tenaga Alih Daya PLN

SPLAS SERBUK hari ini Sabtu (5/6) di Wonogiri, melakukan Workshop terkait pemberlakuan Peraturan Direksi PLN No. 0219 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT PLN No. 500, Tentang Perubahan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahan Lain di Lingkungan PT PLN. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 perwakilan Unit Kerja SPLAS.

Dalam sesi pertama kegiatan, pembahasan membedah terkait dampak Perdir yang sudah menimpa Tenaga Alih Daya PLN dan potensi persoalan ke depannya. Dalam pembahasan ini muncul persoalan THR TAD yang jumlahnya tidak sesuai dengan aturan. Selain persoalan THR, selain masalah yang sudah terjadi dalam pembahasan yang difasilitasi Prokarios Mahi dari Kanal Muda Institute muncul potensi-masalah masalah akibat daripada Perdir, seperti, Berkurangnya upah akibat berubahnya skema pengupahan, ancaman PHK, dan beban kerja yang semakin berat.

Utang PLN yang mencapai 600 T lebih juga tidak luput menjadi sorotan peserta. Mega Proyek 35.000 MW menjadi sorotan khusus, karena proyek mercusuar ini lah yang menjadi lubang besar utang-utang PLN kepada kreditur. Yang pada akhirnya menjadi sebab munculnya Perdir 0219.

Pada sesi kedua setelah Break Ishoma, dilakukan pendalaman terkait rangkuman problem-problem yang sudah terjadi maupun potensi yang akan terjadi, untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi ke depan. Langkah-langkah mana yang akan dilakukan dahulu, dan tindakan-tindakan seperti apa yang akan dikerjakan kemudian.

Rencana aksi menjadi pembahasan terakhir dalam kegiatan workhsop hari ini. SPLAS SERBUK sudah mengambil kesimpulan konsisten, bahwa Peraturan Direksi PLN yang ditandatangani oleh seorang PLT ini akan berdampak buruk bagi TAD alih daya. Padahal problem utang dan kemerosotan di PLN bukan disebabkan oleh kinerja TAD, mengapa mereka yang harus menanggung akibatnya?

Oleh karena itu, sebagai langkah pertama, SPLAS sebagai Serikat Pekerja yang beranggotakan Tenaga Alih Daya PLN, meminta direksi PLN untuk mencabut Perdir 0219. Semoga permintaan ini menjadi perhatian serius Direksi PLN saat ini. Jika tidak, SPLAS SERBUK juga sudah menyusun langkah-langkah untuk menggalang persatuan baik dengan pekerja maupun Serikat Pekerja di lingkungan PLN untuk bersama-sama meminta Perdir 0219 dicabut.

THR Dipotong, SPEE FSPMI Gelar Konsolidasi Nasional Buruh OS PLN

Buruh outsourcing PLN geram ketika mengetahui pembayaran THR tahun 2021 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menyikapi hal itu, sedikitnya 30 orang pengurus unit kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) yang berasal dari berbagai perusahaan OS PLN di Jabodetabek, Serang, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Cirebon berkumpul di Kantor DPP FSPMI, Senin (31/5).

Mereka melakukan pertemuan dan konsolidasi dengan Pimpinan Pusat SPEE dan Dewan Pimpinan Pusat FSPMI untuk membahas pemotongan THR tahun 2021. Tidak hanya buruh OS PLN yang ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pertemuan ini juga diikuti puluhan perwakilan OS PLN dari berbagai provinsi lain melalui Zoom.

Perlu diketahui, saat ini keanggotaan buruh OS PLN di FSPMI ada di 22 provinsi dan 64 kabupaten/kota, dengan lebih dari 100 perusahaan.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Setiap ada hak buruh yang dikurangi atau tidak diberikan, FSPMI sebagai serikat pekerja wajib berdiri di garda depan untuk memastikan agar hak-hak tersebut bisa kembalikan didapatkan,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat SPEE FSPMI, Abdul Bais dalam pertemuan tersebut.

Di tempat yang sama, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat SPEE FSPMI Slamet Riyadi menegaskan, bahwa pembayaran THR yang lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada kaitannya dengan pandemi Covid-19. Terlebih lagi, penurunan nilai THR ini didasarkan pada Peraturan Direksi (Perdir) PLN No. 0219 yang dibuat oleh PLN sebagi rujukan para vendor dalam perhitungan upah. Di mana Perdir tersebut diterbitkan tahun 2019, sebelum Pandemi.

“Perdir tersebut menghilangkan 2 komponen tunjangan tetap, yaitu tunjangan kompetensi dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap. Padahal pemberian kedua tunjangan ini tidak dipengaruhi oleh kehadiran, sehingga secara hukum harus diperhitungkan sebagai tunjangan tetap,” kata Slamet.

Dijadikannya tunjangan kompetensi dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap, menyebabkan pembayaran THR berkurang. Karena di tahun-tahun sebelumnya, keduanya adalah tunjangan tetap yang diperhitungkan sebagai pembayaran THR. Intinya, tegas Slamet, pembayaran THR OS PLN di seluruh Indonesia tahun ini berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tidak hanya THR yang dirugikan. Bisa dipastikan, ini juga akan berpengaruh terhadap perhitungan upah lembur dan pesangon. Bahkan berpengaruh juga terhadap dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), karena iuran ke BPJS Ketenagakerjaan hanya dibayarkan sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan tetap (tidak termasuk tunjangan tidak tetap).

“Jadi ini bukan hanya persoalan THR. Ini adalah pertarungan tentang masa depan dan kesejahteraan buruh OS PLN,” tegasnya.

Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz yang hadir dalam konsolidasi nasional ini menegaskan, bahwa pihaknya akan mendukung penuh perjuangan buruh OS PLN untuk mendapatkan hak-haknya.

“Perjuangan OS PLN bukan hanya perjuangan kawan-kawan. Tetapi juga perjuangan seluruh keluarga besar FSPMI, dan lebih besar lagi menjadi perjuangan KSPI dan gerakan buruh di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pembayaran THR 2021 dengan komposisi upah yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menciderai rasa keadilan. Bagaimana pun, OS PLN adalah bagian yang tidak terpisahkan dari BUMN PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Apalagi selama ini, buruh OS PLN lah yang bekerja keras di lapangan untuk memastikan agar aliran listrik ke masyarakat tetap terjaga.

“Ibaratnya, urusan pekerjaan disuruh di depan, tetapi giliran kesejahteraan belakangan.”

Sebelumnya, anggota DPRI RI Obon Tabroni meminta agar PT PLN, sebagai perusahaan milik negara, memberi contoh baik dalam memberikan kesejahteraan kaum buruh.

Pasca konsolidasi nasional ini, buruh OS PLN akan melanjutkan dengan melakukan konsolidasi di tiap-tiap kabupaten/kota. Tujuannya adalah, agar buruh-buruh OS PLN semakin sadar apa yang sesungguhnya terjadi. “Dalam kesempatan ini, kami mengajak buruh OS PLN yang belum berserikat untuk bergabung dengan SPEE FSPMI. Karena kita tahu, hanya serikat pekerja yang bisa menjadi alat perjuangan bagi buruh untuk mendapatkan pembelaan dan perlidungan,” kata Slamet.

Selanjutnya, buruh juga akan melaporkan permasalahan THR ini ke Pengawas Ketenagakerjaan. Dan jika sampai akhir bulan Juni belum hak-hak buruh OS PLN belum juga dibayarkan, FSPMI akan melakukan aksi besar-besaran di Kantor Pusat PT PLN di Jakarta dan kantor-kantor cabang PT PLN di seluruh Indonesia

Kegagalan energi listrik

Di seluruh dunia, dari Nigeria sampai Filipina sampai Uni Eropa, privatisasi energi sudah mengecewakan banyak orang dan merusak bumi. Pemerintah negara-negara di dunia sudah menjual habis utilitas publik, mengubah energi menjadi komoditas untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan bukan untuk kepentingan publik.

Privatisasi energi dipaksakan kepada negara-negara berkembang sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dan untuk pembangunan infrastruktur dari institusi keuangan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Investors swasta meraup keuntungan, tetapi tidak banyak yang dilakukannya kecuali memperkaya sekelompok kecil orang dengan mengorbankan banyak orang. Privatisasi energi telah memperlebar jurang ketimpangan dan menunda transisi penting menuju energi terbarukan.

Investors swasta meraup keuntungan, tetapi tidak banyak yang dilakukannya kecuali memperkaya sekelompok kecil orang dengan mengorbankan banyak orang

Privatisasi energi listrik

Di bawah kepemilikan publik, suatu jaringan energi listrik bekerja sebagai satu sistem yang memanfaatkan integrasi antara pembangkit, transmisi, distribusi, dan pasokan bagi pengguna listrik. Privatisasi memecah-mecah berbagai fungsi ini. Pembangkit dijual, distribusi dibuat menjadi waralaba, dan pasar besar untuk perdagangan energi dibuat. Bagian-bagian yang dapat mendatangkan keuntungan dari jaringan ini diserahkan kepada investor swasta, sementara bagian-bagian yang tidak menguntungkan tetap berada di tangan publik

Ideologi pasar besar menyebutnya sebagai “deregulasi”, tetapi kenyataannya tidak mungkin mengelola jaringan listrik yang telah terprivatisasi tanpa ekspansi birokrasi yang masif, termasuk pasukan staf pemasaran yang menghabiskan jutaan dollar untuk belanja iklan guna menyakinkan konsumen untuk membeli elektron “mereka”. Aspek-aspek ini – unbundling, penciptaan keuntungan yang baru diperkenalkan, dan menciptakan beragam regulasi yang rumit untuk mengelola pasar—membuat jaringan listrik yang telah terprivatisasi menjadi secara inheren tidak efisien, lebih tidak stabil dan lebih mahal

Di mana privatisasi listrik sudah berlangsung, biasanya dibarengi dengan janji bahwa investasi swasta akan membuat harga lebih murah, meningkatkan pasokan dan layanan. Tetapi berbagai kebijakan privatisasi justru berujung pada tagihan listrik yang lebih tinggi, pemutusan jaringan listrik sebagai hukuman akibat tidak membayar tagihan, kerentanan energi yang meningkat dan gagal meluaskan jaringan listrik ke komunitas-komunitas yang belum teraliri listrik. Bagi pekerja di sektor ini, privatisasi menyebabkan pekerjaan yang lebih berbahaya dan prekariat karena outsourcing, pemutusan hubungan kerja, dan pemotongan upah besar-besaran yang dialihkan ke keuntungan korporat.

Alih-alih kompetisi yang mendorong “pilihan konsumen’, privatisasi justru menghasilkan dominasi korporasi besar atas pasar.

Ketika energi tidak lagi secara demokratis akuntabel, maka ia akan membuka celah baru untuk korupsi.

Ketika energi tidak lagi secara demokratis akuntabel, maka ia akan membuka celah baru untuk korupsi, dan ketika pasar ini betul-betul gagal, pemerintah dan publik harus menanggungnya, karena sistem energi ini merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat modern.

Komitmen untuk dekarbonisasi dan memperkenalkan pembangkit energi terbarukan menciptakan gelombang baru privatisasi energi. Para pembuat kebijakan sektor energi sudah berhasil membuat para pembuat undang-undang percaya bahwa hanya perusahaan energi swasta saja yang mampu mengelola teknologi produksi energi terbarukan. Ini berarti bahwa banyak utilitas listrik publik yang mumpuni, dan terintegrasi secara vertikal dilarang membangun pembangkit listrik tenaga matahari dan angin yang baru. Pilihan kebijakan yang keliru yang demikian diperkuat oleh beragam perjanjian perdagangan yang memaksa negara-negara untuk memperlakukan korporasi swasta dengan cara yang sama dengan utilitas publik dalam negeri mereka.


Perusahaan-perusahaan swasta belum cukup berinvestasi dalam hal memperluas infrastruktur yang ada. Sektor swasta tidak akan menghasilkan transisi energi bersih yang sangat kita butuhkan untuk mencegah terjadinya pemanasan global.

Hanya melalui kepemilikan publik maka kemajuan pesat dalam investasi pembangkit dan penyimpanan energi terbarukan skala besar bisa terjadi, menyediakan energi yang rendah karbon, terjangkau dan aman. Investasi di energi terbarukan publik penting untuk memenuhi tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persatuan Bangsa Bangsa untuk akses terhadap energi modern yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.

Privatisasi di seluruh dunia

Harga listrik di Eropa dan Inggris terus naik sejak energi listrik dideregulasi pada tahun 1990an, dan kerentanan energi tumbuh dua kali lipat selama 10 tahun terakhir karena kepemilikannya menjadi terkonsentrasi di tangan segelintir perusahaan multinasional yang mendominasi pasar energi Eropa. Di Inggris, salah satu negara pioner dalam hal privatisasi energi listrik, 60% pekerjaan di sektor energi hilang dari awal 1990an sampai 2001. Sekarang, hanya ada enam perusahaan energi besar yang mendominasi pasar energi di Inggris, mencetak rekor keuntungan empat kali lipat dari margin yang dianggap sebagai patokan yang masuk akal oleh otoritas yang mengatur. Sementara itu, harga energi naik delapan kali lipat lebih cepat dari rata-rata upah.

Europe at night via Wikimedia Commons

Filipina

Wire chaos at Intramuros - Andrew Moore via Wikimedia Commons

Tiga konglomerat yang dikendalikan oleh oligarki kuat mengendalikan hampir 60% pembangkit listrik di Filipina.

Privatisasi pada tahun 2001 berarti bahwa pembangkit, transmisi dan distribusi dipisah-pisah (unbundled). Perusahaan Listrik Nasional (NPC) yang dimiliki oleh pemerintah dipecah-pecah dan asetnya dijual kepada investor swasta. Privatisasi sedianya untuk menjamin harga untuk dipandu oleh pasar, menuju efisiensi yang lebih besar dan menggeser beban biaya dari negara kepada sektor swasta. Namun, harga justru meroket and sekarang ini, Filipina adalah negara dengan harga energi termahal di Asia, setelah Jepang. Tiga konglomerat yang dikendalikan oleh oligarki kuat mengendalikan hampir 60% pembangkit listrik di Filipina. Pembangkit listrik tetap bergantung pada batu bara, minyak dan gas.

Nigeria

Kebijakan privatisasi sudah gagal dalam menjamin pasokan listrik yang handal di Nigeria. Nigeria adalah negara dengan ekonomi terbesar di Afrika dan salah satu penghasil minyak dan gas terbesar di dunia, namun ia terus menerus mengalami kelangkaan pasokan energi, dengan hampir setengah dari populasinya tidak memiliki akses terhadap jaringan listrik. Orang Nigeria membayar harga listrik yang sangat tinggi terlepas dari angka penggunaan per-orangnya salah satu yang paling rendah di dunia. Bagi mereka yang memiliki akses terhadap jaringan listrik, pasokan energinya tersedia rata-rata hanya 3,6 sampai 6,3 jam per-hari. Nigeria memprivatisasi listriknya pada bulan November tahun 2013, dan 20.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Power Holding Company of Nigeria (PHC), perusahaan listrik yang dimiliki oleh negara, dipecah-pecah dan dibagi-bagi menjadi 18 perusahaan. Namun, model bisnis perusahaan distribusi swasta ini sudah betul-betul gagal.

Emeka Okechukwu – Wikimedia Commons

Nigeria adalah salah satu negara di Afrika pengekspor minyak dan gas terbesar di dunia, namun hampir setengah dari populasinya tidak memiliki akses terhadap jaringan listrik.

Mereka gagal untuk menarik investasi dan menanggung hutang yang sangat besar. Ini berakhir pada kekurangan pasokan energi yang bersifat artifisial, di mana perusahaan tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membeli energi dari perusahaan pembangkit. Dalam usaha untuk mengatasi persoalan ini, tarif listrik naik dua kali lipat pada bulan September 2020, tetapi tindakan yang teramat tidak disukai di tengah krisis COVID-19 ini menyebabkan pemogokan dan kerusuhan menentang kebijakan penghematan dan korupsi.

Mengambil Alih: membalik privatisasi melalui demokrasi energi, kepemilikan dan penguasaan publik

Di seluruh dunia, orang mulai menuntut re-nasionalisasi energi sebagai respon terhadap krisis iklim dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kegagalan uji coba privatisasi listrik menghasilkan pemerintah sejumlah negara-negara di dunia untuk me-renasionalisasi perusahaan-perusahaan energi mereka sekaligus komunitas yang merebut kembali kendali atas listrik di tingkat munisipal atau daerah. Pada tahun 2019 ada 374 kasus remunisipalisasi energi – 4 dari 5 terjadi di Jerman – dikarenakan buruknya kinerja perusahaan energi swasta dan karena komunitas menuntut energi terbarukan.

Pada tahun 2019 ada 374 kasus remunisipalisasi energi – 4 dari 5 terjadi di Jerman.

Pemerintah sebaiknya berinvestasi secara langsung pada listrik yang rendah karbon, dapat diakses, dan terjangkau bagi semua orang. Pemerintah dapat dengan efektif mengelola upgrade sistem dan berbagai tantangan yang dimiliki oleh energi terbarukan, sekaligus bagi pekerja dan membangun kepemilikan pekerja dan komunitas. Pemerintah seharusnya mempertahankan utilitas yang dimiliki negara yang terintegrasi secara vertikal dan tidak boleh melakukan unbundling dan privatisasi energi lebih lanjut.

Kepemilikan yang demokratis atas layanan publik harus dibela dan diperluas.

Sumber: Public Services International (PSI)

Mengapa Serikat Pekerja Menentang Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan?

Oleh: Andy Wijaya(Sekretaris Jenderal, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP)).

Salah satu tuntutan yang disuarakan dalam May Day kemarin adalah, Serikat Pekerja Ketenagalistrikan menolak adanya privatisasi kelistrikan. Pertanyaannya kemudian, apa sih yang dimaksud dengan privatisasi ketenagalistrikan?

Tenaga listrik telah 2 (dua) kali dikelompokkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Konsekuensi bahwa listrik dinyatakan sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka tenaga listrik harus dikuasai oleh negara.

Nah, privatisasi ketenagalistrikan berdampak pada hilangnya penguasaan negara terhadap tenaga listrik. Jika hal ini terjadi, maka telah terjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi.

Untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi, wajar jika kemudian Serikat Pekerja Ketenagalistrikan mengangkat isu ini di dalam May Day.

Dalam hal ini, kita bisa berkaca dari kasus privatisasi di Philipina, yang mulainya bersamaan dengan di Indonesia.

Di Philipina terbit The Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) yang memperbolehkan pihak swasta membeli/menguasai sektor ketenagalistrikan di semua sektor (pembangkitan, transmisi, distribusi dan retail) pada tahun 2002.

Sementara itu, di Indonesia, terbit UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang juga mengharuskan sektor ketenagalistrikan (pembangkitan, transmisi, distribusi dan retail) dikelola oleh badan yang terpisah. Jangan lupa, di UU No. 20 tahun 2002 juga memperbolehkan pihak swasta membeli/menguasai sektor ketenagalistrikan di semua sector.

Tetapi implementasi di 2 (dua) negara tersebut berbeda. Di Indonesia, UU No. 20 tahun 2002 dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di Philipina, EPIRA terus berjalan.

Ketika EPIRA berjalan di Philipina, pihak swasta pertama-rama membeli pembangkitan terlebih dahulu. Terutama sektor energi baru Terbarukan, yaitu PLTA. Kemudian baru jenis-jenis pembangkitan yang lain..

Hingga akhirnya, semua pembangkitan dikuasai oleh swasta. Di mana  pada saat itu pihak swasta juga menjadi pejabat di pemerintahan, atau meminjam bahasa Rizal Ramli adalah PePeng (Pejabat Pengusaha). Sehingga perpindahan asset-aset negara di pembangkitan yang dikuasai dan dioperasikan oleh Napocor (National Power Coorporation) atau PLN-nya Philipina ke dalam tangan swasta berjalan dengan mulus.

Di tahun 2021 ini, saya menilai Langkah-langkah swasta menguasai sektor ketenagalistrikan masih terus agresif. Setelah UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan di batalkan, maka di keluarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

UU No. 30 Tahun 2009 juga bertitik berat pada 2 (dua) hal, yaitu unbundling dan privatisasi/swastanisasi. Untungnya pada tahun 2015, judicial review terhadap UU No 30 Tahun 2009 dikabulkan sebagian/bersyarat, khususnya pasal unbundling dan pasal privatisasi/swastanisasi.

Tetapi pihak-pihak tertentu terus berusaha menghalalkan unbundling dan privatisasi/swastanisasi dengan cara memasukkan pasal unbundling dan pasal privatisasi/swastanisasi yang telah dibatalkan sebagian oleh MK di tahun 2015 ke dalam omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya di sub-klaster ketenagalistrikan.

Terlepas dari penjelasan di atas, saya kok menilai pihak swasta tidak hanya berusaha masuk dengan cara lewat undang-undang saja. Tetapi, pihak-pihak tertentu ingin menguasai sektor ketenagalistrikan terutama sisi Energi Baru Terbarukan (EBT) nya.

Beberapa waktu yang lalu, kita sama-sama tau  bahwa pemerintah akan membuat holdingisasi panas bumi yang terdiri dari Pertamina geothermal, PLN dan Geodipa. Artinya, ke depan asset-aset panas bumi yang tadinya berada di bawah kepemilikan Pertamina, PLN, dan Geodipa bisa saja dilepas dan diberikan pada satu badan yang terpisah dari Pertamina, PLN, dan Geodipa.

Apalagi beberapa waktu lalu kita juga sama-sama mendengar, bahwa anak usaha Pertamina yaitu Pertamina Geothermal akan di IPO kan atau sebagian saham kepemilikan akan di jual ke swasta. Dengan demikian, apabila saham Pertamina Geothermal sebagian dimiliki swasta, maka ketika Pertamina digabungan dengan PLN dan Geodipa, perusahaan gabungan tersebut akan dimasuki juga oleh pihak swasta.

Apabila swasta sudah masuk ke suatu saham perusahaan negara, maka tinggal akan menunggu waktu saja saham pemerintah berkurang dan saham swasta meningkat dengan cara penyertaan modal.

Saya yakin, penguasaan sektor ketenagalistrikan dalam sisi EBT tidak akan berhenti di panas bumi saja. Bila panas bumi sudah mulai dipecah, maka ke depan, akan dibuat holdingisasi PLTA.

Sehingga, EBT akan dikuasai asing, dan yang energi fosil akan habis sendiri karena umur ke ekonomiannya sudah terpenuhi..

Bila panas bumi sudah mulai di pecah, maka ke depan, akan dibuat holdingisasi PLTA. Sehingga, yang EBT akan dikuasai asing, dan yang energi fosil akan habis sendiri karena umur ke ekonomiannya sudah terpenuhi..

Ke depan, sektor ketenagalistrikan terutama pembangkitan akan total dikuasai oleh swasta.

Kalau listrik sudah diprivatisasi, siapa yang akan dirugikan? Tentu saja negara dan rakyat. Negara akan tergantung pada swasta dalam pemenuhan layanan hajat hidup orang banyak (bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945) dan rakyat akan dirugikan dengan tarif listrik yang sangat mahal. Maka, ayo bersama serikat dukung perlawanan melawan privatisasi sektor ketenagalistrikan.

Media Release: May Day, Trade Union in the Electricity Sector Refuse Privatisation

The trade union in the electricity sector that consist of The Trade Union of PT PLN (Persero) or SP PLN, The Workers’ Association of Indonesia Power (PPIP), The Trade Union of Java-Bali Electricity Generator (SP PJB), The Electronic Electric Trade Union (SPEE FSPMI), and the Federation of Indonesian’s People (Serbuk) will use the momentum of International Labor’s Day (May Day) that happened on May 1st to voice the fight to the electricity privatization. The fight to the privatization is conducted, considering the content of the Job Creation Law that opening the room for the electricity sector to be managed by private sector.

Previously, the trade union in the electricity sector has filed the Judicial Review of Job Creation Act to the Constitutional Court, both formal and material. Conveyed by the Chairperson of SP PLN M Abrar Ali, based on the Constitutional Court decision in 2004 and 2016 on the Law on Electricity, the electricity is one important production line for the state and holding people’s life needs. Therefore, as also emphasized in the state constitution article 33 paragraph (2), electricity should be controlled by the state.

“The changes in the Law on the electricity on article 42 of the Job Creation Law disregarded the Constitutional Court decision in the Judicial Review of article 10 paragraph (2) about the unbundling and article 11 paragraph (1) about the Privatization and Liberalization of Electricity Sector” stated Abrar.

More than that, the Job Creation Law has also omitting the House of Representative (DPR) role in the creation of General Plan on the National Electricity (RUKN), expanding private sector role. Even allowing private sector to rent an electricity network or system, thus it will create a coordination problem when a disturbance on the electricity network or system.

“The application or enactment of the Job Creation Law will potentially burden the state to provide subsidy, and if the subsidy burden can’t be borne by the National State Budget (APBN), it will potentially be increasing the electricity price for the people. To avoid that to be happening, the electricity sector should be controlled by the state from the upstream to the downstream” he stressed the statement.

The General Chairperson of PPIP Dwi Hantoro added, that the implementing regulation of the Job Creation Law, i.e. Government Regulation (PP) Number 25 Year 2021 on the Management of the Energy and Mineral Resources also potentially harm the people. Besides issuing zombie article, also omitting President’s authority and state control.

“In the Article 26 Paragraph (2) PP Number 25 Year 2021 stated that the electricity supply for the public interest can be done in an integrated manner. Even though the similar provision in the Law Number 30 Year 2009, by the Constitutional Court has been declared has no legal binding should this be interpreted as the justification of the unbundling practices in the business of electricity supply for the public interest so as will eliminate state control corresponding to the controlled by the state principles” stated Dwi Hantoro.

“Trade union has mandate to ensure that the electricity should be managed by the state, cheap, affordable and sustainable. Therefore, in the Labor Day momentum, we demand that the privatization and all form of outsourcing should be eliminated” he stated further.

Separately, the General Chairperson of SP PJB Agus Wibawa stated that electricity is part of defense and sovereignty of the nation. Moreover, in the industrial revolution of 4.0, almost all aspect of life can’t be separated from electricity and can be controlled digitally from one command cente. “If the management of the electricity including the digitalization fall upon the private sector, the stake is our nation’s sovereignty” stated Mr. Wibawa.   

Unfortunately, continued Agus, in the Job Creation Law, the general plan on electricity doesn’t need to be consulted to the house of representative but it can be determined by the central government. Whereas the House of Representative is higher than the people. Ironically, in the government regulation Number 25 Year 2021, the provision is being reduced, the plan can be determined by ministerial decree. Meanwhile what means by the central government is Indonesian Republic President who held the power in Indonesian’s Administration assisted by the Vice President and the minister.   

Not only related to the electricity sector, but the trade union also highlighted the manpower cluster. Some problems among others are the use of expatriate, the elimination of sectoral minimum wages and the condition applied for municipality minimum wage, the free use of outsourcing workers for all type of work (including for the core business), more flexible contract work, reduction in the severance, and it is easy for the employer to terminate worker.  

Related to the manpower cluster, the Chairperson of SERBUK Indonesia Usman Sopiyan said that the new law will be resulted in workers vulnerability for losing their job, due to the flexible work contract and easier to be terminated.

“Even before the passing of the Job Creation Law, the outsourcing practices has been worrisome, though actually the law has put a boundary on the type of work where outsourcing allowed for only five type of work. So, it is almost certain that in the future about ninety percent workers will be outsourcing workers, who don’t have any pension plan and vulnerable to be terminated” Mr. Sopiyan explained more.

“The Job Creation Law is only good in the name, but the content is more harmful than provide any benefit. Currently the Indonesian employment facing the worst phase throughout Indonesian’s history, state’s protection to workers is diminished gradually. It’s also true with state sovereignty, the control from private sector in the electricity sector is a form of state weaknesses to protect energy and nation sovereignty, this is why Job Creation Law should be cancelled.” emphasized H Abdul Bais, the General Chairperson for SPEE FSPMI.

Jakarta, 30 April 2021

Contact person

  1. Muhammad Abrar Ali, General Chairperson DPP SP PLN Persero (HP: 0811-6562-973)
  2. Dwi Hantoro, General Chairperson PP Indonesia Power (HP: 0812-8643-9018)
  3. Agus Wibawa, General Chairperson SP PJB (HP: 0896 8750 0690)
  4. Abdul Bais, General Chairperson SPEE-FSPMI (HP: 0813 16414398)
  5. Usman Sopiyan, General Chairperson Serbuk (HP: 0813 1094 2258)

Media Release in bahasa Indonesia,

Riset: Tentang Negara dan Masa Depan Energi bagi Publik, Energi Terbarukan dan Transisi yang Adil

Tahun lalu project bekerja sama dengan dua periset, Diana Gultom dan Suriadi Darmoko, melakukan riset :Tentang Negara dan Masa Depan Energi bagi Publik, Energi Terbarukan dan Transisi yang Adil. Hasil ini baru kita luncurkan hari ini secara daring, silahkan unduh hasil dibawah.

Hasil riset menampilkan profil energi di Indonesia yang masih didominasi oleh bahan bakar fosil, walaupun sejak 1970an, diskursus penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi di Indonesia sudah didengungkan, hingga pada tahun 1997 Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No 17/2004.

Melalui ratifikasi Protokol Kyoto itu, Indonesia dihadapkan pada komitmen dunia untuk mengantisipasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas-gas rumah kaca sekaligus tetap peduli dan mengantisipasi transisi menuju energi terbarukan yang berkeadilan.

Secara lengkap, biarpun juga ada keterbatasan, hasil riset ini akan membantu kita dalam memahami peta politik perubahan iklim/rencana pengurangan karbon yang lebih baik serta implikasinya pada sektor energi di Indonesia. Meskipun pada kenyataan, ketergantungan akan energi berbasil fosil masih terefleksi dari proyeksi-proyeks penggunaan energi berbasis batubara hingga 2050.

Hasil riset ini kita juga mencatat bahwa serikat pekerja memiliki peran signifikan didalam pengelolaan kebijakan energi di Indonesia. Didalam perjalanannya, serikat-serikat pekerja ini kerap bekerjasama dengan elemen masyarakat sipil yang lain dalam hal memastikan ketersediaan layanan ketenagalistrikan yang adil. Karena serikat memiliki peran strategis dalam menjaga mandat PLN sebagai BUMN yang mengelola barang publik berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

Silahkan unduh hasil riset dibawah ini yang diterbitkan dalam 2 bahasa sekaligus, Indonesia dan English

May Day 2021: Perayaan Hari Buruh dan Sikap Serikat Pekerja akan Pembelaan Terhadap Kedaulatan Energi Ketenagalistrikan

May Day tahun masih dalam masa pandemi. Tetapi tetap tidak akan menyurutkan serikat pekerja/buruh dalam memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day). Tahun ini, serikat pekerja sektor ketenagalistrikan akan menegaskan posisi mereka dengan mengeluarkan pernyataan yang disebarkan ke media dan juga menyebar spanduk dan poster. Rally akan dilaksanakan secara serentak di berbagi kota.

Dibawah Poster dan Spanduk yang bisa diunduh untuk digunakan dalam kegiatan tersebut.

Poster

Unduh ukuran besar versi PDF (Indonesia dan Inggeris):

Spanduk/Banner

Unduh ukuran besar versi PDF di google drive, klik disini

Bilamana kesulitan untuk unduh, silahkan menghubungi Indah Budiarti.

GEKANAS: Sidang MK JR Omnibus Law dan Sarasehan Nasional

Tiga afiliasi PSI – SP PLN Persero, PP Indonesia Power dan SP PJB – masuk dalam aliansi GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional). Bersama GEKANAS mereka melakukan Uji Materi UU No 11/2020 Tentang Cipta Kerja.

Kemarin (20/04/2021), mereka melakukan sidang MK secara daring terkait tuntutan Uji Materi Pasal 42, 81 dan 83 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 atau inskonstitusional. Sejak awal rencanakan RUU Cipta kerja hingga perundang-undangan sudah menimbulkan banyak kontroversial: mengurangi/menghilangkan hak dasar buruh, meninggalkan partisipasi publik khususnyta stakeholder terkait seperti serikat pekerja/serikat buruh, pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, naskah akademik tidak pernah disebarluaskan oleh pihak pembuat UU, dan banyak lagi. Selain itu disub-kluster ketenagalistrikan, UU ini mendorong peran swasta yang sangat besar dalam sektor ketenagalistrikan dan menghilangkan peran negara. Selain meminta MK menyatakan inkonstitusional ataupun inkonstusional bersyarat pada seluruh norma yang dipersoalkan, Gekanas juga meminta MK menyatakan sejumlah pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Panel Hakim MK menanggapi permohonan tersebut dan mencermati pasal-pasal yang diuji. Lalu, Panel Hakim memberikan nasehat agar dalam waktu selama 14 hari kerja bagi para Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan. Sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan perbaikan akan digelar pada Senin, 3 Mei 2021 mendatang. Baca berita selengkapnya di sini.

Setelah selesai sidang, GEKANAS melakukan Sarasehan Nasional SP/SB dengan tajuk “Membaca Arah Gerakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasca Keberlakuan UU Cipta Kerja dan Regulasi Pelaksanaannya”. Sarasehan ini diikuti oleh para pemimpin Gekanas dan juga pemimpin serikat pekerja/buruh baik Konfederasi dan Federasi, akademisi, praktisi hukum dan juga perwakilan global union federations (PSI dan IndustriAll).

Dalam diskusi sarasehan tersebut, mereka menilai makin lemahnya gerakan buruh di Indonesia. Lemah, karena munculnya ratusan federasi dan juga banyaknya konfederasi. Ide yang muncul dalam sarasehan ini adalah menyatukan organisasi serikat pekerja yang ada, sehingga solid dan densitas serikat meningkat guna membulatkan suara gerakan buruh di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja juga memberikan dampak yang luar biasa bagi pekerja/buruh. Oleh karenanya harapan serikat atas keberhasilan Uji Materi UU Cipta Kerja ini menjadi tumpuan untuk menyelamatkan kemrosotan hak-hak pekerja/buruh dan juga mencegah peran swasta dalam sektor ketenagalistrikan. Lihat siaran sarasehan ini di YouTube SPKEP, klik disini

Berjuang lagi untuk PKB, siapa takut!

Konferensi Pers DPP SP PLN Persero pada tanggal 31 Maret 2021 dipimpin oleh Ketua Umum, M. Abrar Ali.
Konferensi Pers DPP SP PLN Persero pada tanggal 31 Maret 2021 dipimpin oleh Ketua Umum, M. Abrar Ali.

Penulis: Kusmiati Nur Apriani, SPEE-FSPMI

Satukan Langkahmu. Tetap Semangat. Jangan Kasih Kendor. Bunyikan slogan”Menyerah atau Kami Habisi!.

Ya, berawal dari slogan tersebut sepertinya perjuangan memang harus terus digencarkan. Kenapa?

Lagi dan lagi perseroan di PLN menunda adanya kelanjutan perundingan PKB, berdasar release yang dikeluarkan perseroan di PLN Kita Newsletter Edisi 623 – 14 April 2021. Sebenarnya bermula dari adanya keberpihakan serikat pekerja baru yang didalamnya distrukturi oleh oknum pejabat tertentu.

Release yang dikeluarkan pihak Perseroan adalah tak lain reaksi dari Konferensi Pers dan Press Realese SP PLN pada Selasa, 31 Maret 2021 di Hotel Santika Bogor Jawa Barat tentang rencana Aksi Mogok yang akan dilakukan SP PLN jika perseroan tak juga ambil sikap untuk melanjutkan perundingan PKB.

Sikap aksi yang diambil tak lain adalah bentuk dari kekesalan SP PLN sendiri terhadap perseroan yang seolah-olah menyepelekan dan tutup mata terhadap hal itu.

Dalam release tersebut memang masih menggunakan bahasa yang terselubung menutupi bahwa perseroan tidak salah tetapi tetap saja terasa adanya rasa keberpihakan

DPP SP PLN ternyata tidak terpancing sama sekali dengan adanya release tersebut, tetap pada strategi awal untuk terus maju dan berjuang melanjutkan perundingan PKB, dengan harapan anggota dan pengurus SP PLN tetap rapatkan barisan juga semangat mendukung langkah ini.

Melalui komunikasi yang baik dari DPP SP PLN kepada instansi atau jaringan serikat pekerja/buruh guna membentuk konsolidasi eksternal dengan tujuan tak lain agar pesan dan aspirasi dapat dipahami oleh Direksi PLN.

Pada RAPIMNAS SP PLN secara Online Virtual yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021 dimana DPP SP PLN akan melaksanakan Penggalangan Dana Perjuangan dan Diklat Dasar-Dasar Organisasi bagi semua pengurus SP PLN dari Sabang sampai Merauke

Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan sudut pandang. Hal ini dilakukan dalam rangka Konsolidasi dan Koordinasi bilamana Perseroan masih mengambil sikap yang ambigu dan SP PLN terpaksa harus mengambil hak mogoknya.

Tidak ada usaha yang menghianati hasil, karena kuncinya hanya pada solidaritas anggota dan pengurus itu sendiri, PKB adalah tujuan utama untuk kesejahteraan bersama jadi teruslah memperjuangkannya sampai titik terang itu terlihat.

Organising and the Importance of Union’s Publication and Media

Unions must continuously strengthen themselves through organising. One of the most important things in doing organising works is the characteristic and image of the union. Both must be well built and have deep and important meaning to workers and public. Media and good publication is important and inseparable from unions. Media can be present in unions activities. Media helps to strengthen the advocacy and campaign. Media invite public to give sympathy and to support workers. Media optimise workers’ space of struggle. Media has important roles. Media and publication are the reporter of unions activities/policies/actions to their members and workers as well as the stakeholders (employer and government) and public.

There is an old saying “Out of sight, out of mind” that is still relevant today.

The saying does not only apply on human, but also to unions. Workers who do not know what is union, do not know what the benefit and advantage of being a union member, and therefore, they would not be interested in joining a union. Employers and government need to know union’s position and demands.

Therefore, it is important for unions to have media team to publish their activities and struggle so that public would know. Public will know unions and finally people will be interested to join the union, become members. Eventually, some will support the campaign and action of union.

Upon realizing the importance of media in union organising, PSI-SASK Energy Project for Indonesia organized a workshop and training “Organizing Strategies Development through Publication and Organization Media” at Santika Hotel, Bogor, West Java, 6 to 8 April 2021. The workshop was attended by 33 participants from unions involved in the project: SP PLN Persero, PP Indonesia Power, SP PJB, SPEE-FSPMI, and Serbuk Indonesia.

The training invited a speaker from Department of Communication and Media of KSPI, Kahar S. Cahyono. The training was aimed at strengthening union’s position in organising strategy, to build character and image of union through publication and media sharing, and to help organisers and union leaders to prepare good publication: written, video, posters, leaflet and others.

In additon to that, the training is also aimed at helping unions to choose a continuous communication media in reporting news, information, and success stories of organisng either through website, social media or bulletin.

In the first day of the training (6/4/2021), participants discussed union’s organising strategies. “How long have you been in the union?” Asked Kahar opening the session. Participants’ answers varied. Start from 3 months to more than 15 years. Based on participants’ experience, both old and new members of union, union is important for workers. “Being a member of a union is the call of the soul. We can help each other, fight to ensure that our workplace is free of discrimination and free of violation against the labour law” said Novarusiana (SP PLN Persero), who has been a union member for fifteen years. Other participants said similar things.

Indeed, there are obstacles and difficulties in making workers to join and active in the union. Some of those are excessive fear, prohibition from employer, want to see what are the benefit, and many others. However, based of participants’ experiences, those obstacles and difficulties are manageable. The key is consistency and exemplary of unions’ organizers to voice the importance of union.

The next session was ‘brainstorming –organising and the importance of good publication in unions”. In this session participants told their experience of working with media by publishing one or two union activities. The brainstorming ended with a conclusion of the importance of union to publish their activities.

As the saying said “out of sight, out of mind”. If we do not publish our union, nobody would know what the union does. Lack of knowledge on what unions do, people would think that unions do nothing. It would be worse for people to think that unions are useless.

In the second day (7/4/2021), participants learned to document report and news in the form of writing, video, photos’, and prepared campaign material through images (infographic, posters, caricature, and many others). Meanwhile, on last day (8/4/2021), participants will present their work in writing and campaign material.

Photos – Click disini

Below, campaign videos created by the participants