Belajar dari Pengalaman Berbagai Negara Melawan Privatisasi

Apa jadinya jika para pengurus serikat pekerja sektor energi kelistrikan di Asia Pacific berkumpul untuk berbagi pengetahuan tentang dampak kebijakan dekarbonisasi pada sektor energi, energi terbarukan, dan kebijakan transisi yang adil? Tentu saja, yang akan terjadi adalah tumbuhnya kesadaran dan solidaritas internasional untuk menghadang privatisasi.

Adalah Public Services International (PSI), sebuah serikat pekerja global yang beranggotakan lebih dari 700 serikat pekerja dan mewakili 30 juta pekerja di 154 negara, yang mengadakan workshop bertajuk PSI Energy Affiliate Workshop Fighting for Publicly Owned Renewable Energy Systems itu. Workshop diselenggarakan secara daring melalui Zoom, Kamis (2/9/2021).

Mengawali kegiatan, Regional Secretary for the Asia Pacific, Kate Lappin menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendengar laporan terkait dengan pentingnya untuk bergeser dari bahan bakar fosil menuju ke energi terbarukan. Tetapi sayang, banyak pihak yang kemudian menjadikan ini sebagai kedok untuk memprivatisasi energi.
“Ketika energi diserahkan pada mekanisme pasar, pada akhirnya mereka tidak akan mampu menyedikan energi yang terjangkau bagi rakyat,” kata Kate. Dia mengkritik dampak buruk dari privatisasi energi.

Dalam kesempatan ini, Kate mengajak kita melihat pengalaman dari berbagai negara, tentang bagaimana dampaknya ketika pengelolaan energi diprivatisasi. Berangkat dari sana, dia menegaskan bahwa PSI akan melakukan kampanye sekuat-kuatnya agar energi dimiliki publik.

Sektor swasta selalu berusaha untuk mendorong privatisasi. Sebagai contoh, ini bisa diidentifikasi terjadi di Indonesia, Filipina, Vietnam. Dalam proposalnya, mereka membuka energi terbarukan. Tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya menjauh dari bahan bakar fosil.

Kita harus menyiapkan langkah-langkah. Memang benar, perubahan iklim tidak bisa dipisahkan dari layanan publik. Tetapi bukan berarti kita harus membuka layanan publik untuk swasta,” tegasnya.

Workshop ini, lanjut Kate, adalah kesempatan untuk saling bekerja sama. Dari sini kita bisa melihat beberapa agenda ke depan yang harus dilakukan untuk mencegah privatisasi. Termasuk membuat rencana, apa saja yang harus dilakukan pasca Covid-19.

Setidaknya ada 4 narasumber dalam workshop ini. Masing-masing berasal dari Korea Selatan, India, Australia, dan Indonesia. Narasumber pertama, Tae-Sub Nam, Head of FKPIU’s Strategic Planning Department, FKPIU/KNEWU, menyampaikan, sejauh ini ada upaya untuk merubah kepemilikan energi publik di Korea Selatan. Menurutnya, ini terjadi karena adanya dorongan dari perusahaan energi utama. Dari tahun ke tahun kepemilikan sektor swasta selalu meningkat. Hal ini terjadi akibat privatisasi dari listrik negara.

“Ada perusahaan baru yang dibuat pada tahun 2019 yang menguasai kurang lebih 27%. Hal ini meningkatkan rasio privatisasi penguasaan swasta atas listrik, dan meningkatkan harga listrik sebagai kebutuhan barang publik,” katanya.
Melihat fakta ini, Tae-Sub Nam menegaskan bahwa energi terbarukan harus berada dalam kepemilikan publik. Bukan dimiliki oleh swasta.

Di Korea Selatan, energi terbarukan semakin meningat dari tahun ke tahun. Dengan sendirinya, ini mengubah pasar. Korea juga membuat kebijakan, perusahaan harus menurunkan emisi karbon dioksida sampai dengan 2030. Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang untuk menghentikan karbonisasi dan mengurangi karbondioksida. Dalam kaitan dengan ini, pemerintah memutuskan untuk menerapkan rencana untuk energi terbarukan tahun 2025.

“Akan ada 11 ribu lapangan kerja yang hilang jika ini terjadi. Selain itu, diperkirakan akan lebih banyak lagi pekerjaan yang akan hilang, yang berkaitan dengan energi,” ujarnya. Lantas bagaimana respon serikat terhadap semua ini? Di level nasional, pemerintah melakukan dialog sosial bersama dengan perwakilan serikat. Tidak hanya untuk menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan sosial dan solusi terkait dengan tenaga kerja. Ada ketidakcocokan yang terjadi di pasar kerja. Salah satunya adalah pendidikan yang tidak cocok dengan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, tumbuhnya pekerjaan dan kemungkinan hilangnya pekerjaan sama besar. Kita juga akan mendorong kebijakan transisi yang berkeadilan, kebijakan perluasan energi terbarukan. Diyakini, cengkraman sektor privat di dalam energi terbarukan justru akan mendorong krisis energi.

“Yang kami lakukan bersama afiliasi adalah pemetakan transisi berkeadilan,” ujarnya. Kemudian dia melanjutkan, bahwa pihaknya sudah menghubunngi ILO dan organisasi internasional lainnya, untuk mendorong transisi berkeadilan. “Gerakan ini harus didengar di seluruh dunia. Kita melakukan berbagai strategi, yang tidak hanya melibatkan serikat pekerja saja. Tetapi dengan lintas elemen. Kita melihat relasi krisis iklim dan ketimpangan keadilan sosial. Dalam hal ini, kita bisa mendorong kampanye yang lebih luas.” Dia menggaris bawahi.

Sementara itu, Prema Walter, Vice President, Tamilnadu Electricity Employees and Contract Labourers Union, menyampaikan, layanan publik untuk energi sebesar 40%. Sedangkan sisanya adalah swasta. Pembangkit energi yang utama adalah bertenaga panas bumi, uap, dan nuklir. Disampaikan Prema, perusahaan litrik negara dalam kondisi devisit. Pembangkitan listrik India juga bergerak lambat. “Ada hubungan dengan musim hujan. Pembangkit listrik panas bumi di musim ini biasanya harus ditutup. Kemudian di musim yang lain akan bergantung pada panas bumi, sehingga pembangkin panas bumi harus bekerja sangat keras untuk menyediakan lsitrik ketika yang lain ditutup,” ujarnya. Energi terbarukan dari tahun ke tahun terus tumbuh. Tetapi saat ini, energi terbarukan sebagian besar dikelola oleh sektor privat, karena ada subsidi bagi mereka.

Beberapa waktu yang lalu, federasi serikat pekerja listrik di India melakukan unjuk rasa untuk menolak privatisasi. Serikat pekerja sudah melakukan dialog dengan beberapa kementerian dan semua pihak terkait. “Kami terus melakukan protes dan berjuang melawan privatisasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Michael Wright, National Assistant Secretary, Electrical Trades Union of Australia, membagikan pengalaman serikat pekerja di Australia dalam melawan privatisasi. Jaringan listrik di Australia awalnya dikelola oleh jaringan perusahaan negara. Tetapi kemudian ada dorongan untuk melakukan privatisasi, dengan mengatakan bahwa hal ini bisa menurunkan harga.

Privatisasi di Australia memuncak pada tahun 2009. Sejak itu ada suplay lebih banyak listrik sehingga lebih besar dari permintaan. Ini menguntungkan sebagian kecil orang. Diceritakan, di sebuah negara bagian, tahun 1996 listrik dimiliki oleh pemerintah. Tetapi kemudian listrik di sana diprivatisasi. Meski sudah diprotes oleh serikat, tetapi mereka jalan terus. “Sebelumnya, kita tidak punya krisis listrik. Tetapi kemudian terjadi bencana kebakaran besar,” ujarnya. Kebakaran ini menyebabkan 37 orang meninggal dunia, 400-an orang luka, dan 2.000 rumah rusak. Ini menjadi bencana besar.

Hal ini terjadi, salah satunya adalah karena adanya asset listrik yang sangat buruk. Setelah kebakaran itu, pemerintah harus membangun rumah dan memberikan santunan untuk keluarga korban dalam jumlah yang sangat besar. Termasuk memperbaiki jaringan listrik. Di sini jelas terlihat, perusahaan swasts hanya mengutamakan keuntungan dibanding untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, di bagian yang lain, pada tahun 2015 memiliki pemerintah negara bagian yang menang dan berjanji tidak akan memprivatisasi jaringan listrik jika terpilih. Serikat pekerja melakukan kampanye di akar rumput untuk melawan kebijakan ini, yang disebut dengan: Kampanye Tidak untuk Dijual. “Kampanye ini cukup besar. Kita sudah punya pemerintah yang terpihak sebelumya dan itu tidak mencukupi dengan hanya memiliki perwakilan di pemerintah. Sebab listrik bukan hanya untuk serikat, tetapi juga untuk seluruh rakyat,” ujarnya.

Pemerintah berkomitment tidak memprivatisasi listrik. Termasuk investasi. Investasi ini adalah untuk membangun instrastruktur baru. Ada peningkatan asset yang dimiliki oleh publik, yang dioperasikan pada pembangkitan listrik terbarukan dan dimiliki publik. Ini kemenangan besar bagi buruh dan komunitas. “Aset ini akan dikelola dengan baik, atau kalau tidak kita akan menyaksikan bencana,” dia menegaskan. Terkait dengan perusahaan listrik swasta, ada beberapa tantangan. Pertama, di salah satu perusahaan swasta, kita menemukan fakta ada buruh yang tidak dibayar dengan baik. Bahkan ada dua pekerja yang dibawa dari Filipina dan Thailand, yang upahnya dibayar lebih kecil dari ketentuan. Upaya membangun energi terbarukan, di sisi lain juga akan menciptakan lapangan kerja.

Dalam hal ini, harus ada rencana kerja nasional yang komprehensif. Namun pemerintah yang konservatif dinilai tidak melakukan apapun. Kegagalan koordinasi di nasional tidak menghambat energi terbarukan. Kita kehilangan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja yang menjadikan harapan bagi banyak orang di sektor energi. Ada juga pembangkitan energi di tengah laut. Jumlah pekerja yang akan dipekerjakan juga sangat besar. Tidak hanya pada fase konstruksi, tetapi juga pada saat proses maintenance. Tetapi sayangnya, pemeintah federal gagal mewujudkan ini.

Narasumber terakhir dalam workshop ini adalah Sekretaris Jenderal PP IP, Andy Wijaya dari Indonesia. Andy menyampaikan, di Indonesia, sumber energi yang menggunakan fosil mencapai 86,45% sedangkan untuk energi terbarukan sebesar 13,55%. Di mana untuk bauran energi komposisinya meliputi 63,52% batubara, 18,70% gas, 7,59% air, 5,63% panas bumi, BBM+ BBN sebesar 4,23%, dan EBT lain sebesar 0,33%. “Per April 2021, pemerintah menguasai 59,4% pembangkitan. Sedangkan swasta atau IPP mencapai 40,6%. Ini memperlihatkan, swasta menguasai pembangkitan cukup besar,” ujarnya.

Sebagai gambaran pembangkit di seluruh Indonesia, ada 6 pulau besar dan ribuan pulau kecil. Dari total itu, untuk energi fosil yang dimiliki PLN adalah 56.166 MW. Sedangkan swasta adalah 6.237 MW. Perbandingannya adalah 88% banding 12%. Sedangkan untuk energi terbarukan, PLN sebesar 7.626% dan swasta sebesar 2.864 MW. Dengan perbandingan 72% : 28%. Komparasi tadi, kata Andy, menggambarkan PLN memiliki di atas 76%. Tetapi komposisi ini akan berubah, karena saat ini ada pembangunan 35.000 MW. Padahal saat ini saja sudah ada kelebihan tenaga listrik sebesar 36%. Sementara masih ada 72% yang belum masuk ke jaringan.

Sementara dengan adanya penambahan 35 ribu megawatt, maka komposisinya akan berubah. Di mana IPP (Independent Power Producers) akan mendominasi. Bisa dibayangkan apabila swasta masuk semua dengan 23 MW, maka pembangkit milik negara akan stop produksi. Hal ini, karena, IPP dilindungi dengan regulasi TOP (Take or Pay) 70%. Di mana PLN wajib membeki 70% dari kapasitas yang dimiliki swasta, dipakai atau tidak dipakai. Energi fosil masih besar. Pada saat yang sama, konstitusi di Indonesia menghendaki negara menyediakan listrik sesuai berkualitas dengan harga yang murah. Nah, di sini TOP menjadi persoalan. Karena listrik yang dihasilkan IPP wajib dibeli. Di sinilah harga akan menjadi tinggi, karena mereka pun mengambil keuntungan ketika menjual ke PLN.

Perjalanan privatisasi di Indonesia sudah terjadi lama. Sejak tahun 1998. Dalam kaitan dengan itu, SP PLN Group menentang IPO, penjualan saham perusahaan pada tahun 1998 dan 2005. Karena ada perlawanan dari serikat, akhirnya tidak jadi. Serikat juga mengajukan judicial review UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan berhasil kita menangkan. Kita juga melakukan penolakan program kebijakan pengelolaan pembangkitan yang dimiliki pemerintah ke pihak asing. Kita juga melakukan judicial review ketika UU Ketenagalistrikan memungkinkan kepemilikan swasta. “Saat ini, kita melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja, khususnya terkait dengan klaster ketenagalistrikan. Dan terbaru, kita sedang melakukan perlawanan terhadap holding-subholding dan IPO,” ujar Andy.

Usai semua narasumber memaparkan materinya, ada beberapa peserta yang memberikan komentar. Di antaranya adalah Youngbae Chang, Executive Director, PSI Korean Council (PSI-KC). Dia menyampaikan, bahwa ketidakseimbangan akan menciptakan kektidakadilan. Oleh karena itu, kita tidak hanya bicara tentang lsitrik. Tetapi juga mengaitkan dengan isu yang lain.

Perlu ada pendekatan khusus untuk energi. Di sini, kita perlu pemerintah demokratis. Di mana kita punya waktu yang cukup untuk mencapai tujuan kita. Apapun yang kita lakukan harus meningkatkan rasio energi terbarukan. Pemerintah harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya sehingga kita bisa mendorong transisi berkeadilan di banyak negara. Noh You Keun dari Korea menceritakan, tahun ini pemerintah Korea menciptakan komite kabron dan mendorong transisi energi. Beberapa politisi mendukung kebijakan ini. Tetapi berbagai perusahaan mendorong privatisasi. Kemudian serikat pekerja mendorong adanya dialog sosial untuk menciptakan transisi yang berkeadilan dan bersamaan dengan itu melakukan riset dan menerbitkan buku tentang transisiberkeadilan. Serikat pekerja tidak mungkin diam dengan adanya privatisasi. Privatisasi dilakukan dalam 25 tahun yang lalu, dan terbukti privatisasi mempunyai dampak yang tidak baik. Ia meningkatkan subsidi. Dalam hal ini, energi terbarukan itu lebih baik dan lebih murah.

Di akhir workshop, David Boys, PSI Deputy General Secretary, menyampaikan, bahwa serikat pekerja di sektor energi sangat kuat dan mempunyai sejarah yang panjang. Perlawanan terhadap privatisasi dilakukan di Tahiland, India, hingga Indonesia. Memang melelahkan. Tetapi sejauh ini kita menang. Salah satu faktor menentukan dalam kemenangan ini adalah, afiliasi memberitahu dengan cepat ke PSI. Di mana kita mempuyai riset yang membahas privatisasi energi. Ini adalah kemampuan PSI dalam memberikan semacam panduan kepada afiliasi untuk melakukan perlawanan terhadap privatisasi. Beberapa serikat menggunakan cara yang berbeda. Mereka juga melibatkan publik. Dengan demikian, serikat memahami bahaya privatisasi. Ada begitu banyak riset yang sudah dilakukan. Pemerintah perlu mendengarkan testimoni dari serikat pekerja tentang dampak buruk privatisasi. Bahkan, akan ada riset yang akan keluar sebentar lagi, terkait dengan privatisasi.

Ini untuk melihat berbagai pilihan strategi. Kita perlu menuliskannya dan menganalisis dengan baik. Bagi sebagain kita, membangun aliansi adalah dengan melihat berbagai perpektif yang digunakan. PSI sebagai organisasi trade union untuk demokrasi yang anggotanya banyak di sektor energi, menggunakan analisis ini untuk membuktikan bahwa privatisasi tidak sejalan dengan energi terbarukan. David menegaskan, kita harus menghubungkan krisis iklim dan energi. Di mana kita butuh kebijakan yang progresif, dan menjadikan isu itu sebagai prioritas. “Kita bergantung pada afiliasi dan sektor energi untuk memimpin perjuangan ini untuk anggota dan kelansungan hidup ini,” pungkasnya.

Privatization is Not a Solution

SP PLN group on August 23, 2021 invited Bro Josua Mata, the General Secretary of SENTRO through ZOOM meeting. Josua presented why the privatization in the electricity sector were failed? Andy Wijaya, the General Secretary of PP Indonesia Power as the moderator for the meeting highlighted that the promise of EPIRA (The Electric Power Industry Reform Act -EPIRA) when the privatization in the electricity implemented. The reality is, there’s no competition and the electricity price is getting expensive. The thing that happened is oligopoly, where a group of people dominating electricity and controlling it. The service is also not getting better. The fact is in Manila power outage is often happened. The electricity price even getting significantly increased since EPIRA implemented, which is 55%.

From what being presented by Josua, there are five lesson learned from the defeat in the Philippines. First, related to government attitude. Second, Philippines PLN (or NPC – National Power Corporation) viewed or narrated as an inffecient and corrupt company, so there’s no trust from the public. Third, the NPC entangled by big debt. Fourth, the congress (Philipines House of Representatives) getting bribed so they passed the EPIRA. And the last is lack of public support.

In this occasion, the General Chairperson of  SP PLN M Abrar Ali stated that currently state’s role in the electricity has been diminished. Meanwhile private role is getting bigger. Whereas should the state is no longer has control to the electricity, its people will bear the impact. The experience in Philippines proof that. Abrar confess that it’s not easy to fight for something that supposed to be under government responsibility to prosper the people. Especially now, when we see the integrity of law enforcement in Indonesia.

We used to put our trust to the constitutional court, that has ideological role by granting SP PLN for having a judicial review to challenge the privatization. But, in current condition, we’re a bit pessimistic. However, we will keep fighting to resist the privatization of the electricity.

We stand on the principle that the state is obligated to prosper its people. Therefore, the trade union coping workers in the electricity sector is part of the state in the electricity sector. Therefore we have obligation to oversee the constitution. Moreover PLN is in the same age as Indonesia, only 3 months difference. 

But the problem is that overtime, state’s role is getting diminished. This can be seen from the IPP (independent Power Producers) Contract in the private power plant or EBT (new and renewed energy) Project that keep being privatized. With the state managing it, electricity price is becoming affordable. This can happen since most of the cost bear by the government in the form of compensation and subsidy. But when later on goes to the private management, for sure there will be increase in price. Because what’s prioritize by the private sector is mere profit.  Together with other union in Gekanas, we also discuss about the role of private sectors that becoming more dominant and the decrease of PLN’s role. In the future, automatically there will be a price increase. The impact will include the electricity for the industrial sector. Should there’s increase in industrial electricity, then what will be more flexible to get cut is workers’ wage. It’s possible that if the electricity increase impacting the production cost and that can also causing a termination. These are the things we communicated with our brothers and sisters in other unions, so our fight in the internal union will be more intensive.

Brother Dewanto Wicaksono as the General Secretary of SP PJB questioning whether in Philippines the privatization happened in three electricity in three elements such as the power plant, transmission, and distribution. Then, based on what happened in there, the privatization practice implemented in those three elements should become the concern in all over states in ASEAN.  Moreover, currently the trend in the world is having an energy independence. Dewanto also asking advice from Josua to avoid privatization, what is the trick and that can be shared with the Indonesian’s friends. Answering the question, Josua firmly stated that the union should fight against privatization. In his opinion, all being promised with the privatization won’t come true. For that, it is important for us to make an analysis on what the real problem is.  

Neoliberal and free market and its supporter have ideological principles in the term of free market. For them, all problems can be dealt with free market. They believe that. From here we can identify, what is the problem for this system to not able function better, then questioning whether the solution is through privatization. Or state should be able overcome without the need to implement a privatization. Nevertheless, neoliberal will try to cut the debate by jumping into conclusion by offering deregulation. This is why it’s important for us to have a strong concept beforehand.

Josua stated that 20 years ago, NPC was not efficient, corrupt, and not reliable. But when the privatization implemented, currently the company handling electricity  is also not efficient and not reliable.

Therefore, what need to be done is that in the beginning we need to build some argumentation by drafting questions on what need to resolved. Here, we can focus to identify what need to be done to stop privatization.

Will renewable energy also getting privatized? What we believe in the energy democracy, the truth is if we let the private sector decide so they will not invest in the renewable energy sector since it’s not cheap. 

Next is Bro. PS Kuncoro from PPIP asking whether the privatization in Philippines conducted by dividing between power plant, transmission, and distribution. Then, after the people realized on the worse service of electricity, they do the class action. Responding to this question, Josua conveyed that there is bad impact when electricity being privatized. When talking about electricity industry, there will be separated company each for power plant, for transmission, and also for distribution. There’s supplier company. Even, the power plant owned by the state will be sold to the private. The transmission will be privatized. The private will come start from state asset through national company network cooperated with the company from China and then they will take over the transmission line. What is the impact to the workers? In the beginning, workers receive big salary.  Then they replaced by fresh graduate with similar wage or forced to accept lower salary, since under the law in Philippines when privatization happened all workers can be terminated.

When one company being privatized, for example the transmission network, we want to include the clause the company take over should respect the trade union and the CBA (collective bargaining agreement) but that’s difficult. This clause is not incorporate in the law, so what happened is when private sector take over, all of sudden termination happened.

Next Andy asked whether the public in Philippines didn’t support the  movement to hinder the privatization? Answering to this question, Josua stated that we were able to postpone the privatization for about 10 years. At that time the first law was created in 1993 but it passed in 2001. During those time, we were able to postpone it.  Public realized that if electricity being privatized, the price will be very expensive for all. But the problem is, as I stated previously, we will only get their support as long as they don’t need to bear the consequences or not angri with the electricity situation. The problem is that the government doesn’t care about the people since NPC is not working well. Electricity black out for days and this is the chance for them to say that should it be privatized there won’t be any black out or power outage. And the people can’t stand anymore.

That is why we need to keep working with the people and stated that the people have rights to electricity and shows that there are other solution can be taken other than privatization.

Next is The General Secretary of SP PLN Bintoro Suryo Sudibyo stated that the political climate in Philippines is very much alike with Indonesia. The modus to legalized privatization is also alike. Even using energy crisis issue, electricity to its economic price, to the free competition. on the other hand  the parliament and the executive are also almost alike. So the privatization can be implemented legally. Then what we’ve been doing is also the same as what’s being conducted by our trade union brothers and sisters in there. Starting with the judicial review to the rallies on the street, all of them being implemented. Including using media and seminar.

The question is, actually what make the privatization in Philippines can be stopped, besides what’s being conveyed? From there we can learn so then the privatization won’t be implemented in Indonesia. Does that actually the government intention or it’s purely the intention of the employer penetrating through the government, both executive and legislative? Responding to this question, Josua said that one of the biggest factor why we lost against the EPIRA is the fact that IMF, ADB and World Bank working together pushing to the Philippines to pass the law. 20 years ago, NPC had a big amount of debt. So the solution to get more loan from the IMF, World Bank and ADB is by following the recommendation IMP by privatizing electricity industry. So one biggest thing contributing to our lost is international pressure. 

On the other hand, since the people want to get better electricity, they also think that it should be privatized. This is the problem. Since the NPC itself also fail in providing sufficient electricity. However, now even IMF and the World Bank also disagree if this problems settled with privatization. The fact is that the privatization is not really solving the problems. For that, we should have a strong effort in fighting for privatization.

Since the Privatization, the Electricity Price in Philippines Has Increased 55%

The summary of Bro. Josua Mata (the General Secretary of SENTRO) in the zoom meeting with SP PLN Group on August 23, 2021

“Our friends in Indonesia should fight for the privatization. Don’t make it happened like in Philippines, because the worse will happened should the electricity being privatized.”  

In this occasion, I want to share the experience for tenth of years the fight against privatization in the electricity sector in Philippines. 

I come from the union in the electricity sector. Where my current position is as the general secretary of SENTRO in Philippines. And what we’ve been doing is part of the energy democracy.

What is energy democracy? We believe that all people need sustainable energy. This can happened if public control the energy resources. Should the electricity is in the hand of private, the transmission won’t happened.

The energy democracy emphasized that workers should have real voices related to how the energy being revived and utilized. Start from production and transmission, in this is the sale. We are also believe that energy should be acknowledge as public property and basic rights. These are the things that can be found in the document of union declaration for energy democracy.

We also believe that energy democracy can replace a liberalized energy market through democratic planning and ensuring public funding. Besides, that’s also opening a potency for a renewable energy, so then the energy is not produced merely for profit.

Then the last part is to detach people’s ignorance in handling their energy problems. In this matter, the people should have power to use or manage the electricity.

We also believe that energy democracy is imperative. Especially now, when IPCC published their most updated studies on the greater need to transform the a renewable energy and no carbon.

Probably we all have heard that IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) stated that human activity causing climate change. In relation to that, the biggest sector releasing carbon is energy sector. There’s high urgency from the energy system, currently rely on fossil fuel to shift to a more renewable energy.

In the document of TUED (Trade Unions for Energy Democracy) also explained that we need the transition as fast as possible. But there won’t be any transition, without our push for the transition. What really happened right now, the use of fossil fuel is getting higher. Though the use of the renewable energy is also increased, like the use of wind and solar. However, the total global production supply for the renewable energy is still so low. 

The biggest obstacle is that this kind of energy perceived as commodity. This is the consequences when electricity controlled by the private entity.

PSI (Public Services International) has showed over and over that energy should be under public control. For that, my friends in Indonesia should fight the privatization. Don’t let what happened in Philippines also happened here, as we are all know that only the worse happened when energy being privatized.

My reflection on what happened in Philippines, first, I have to say that in the last 20 years since the law in electricity energy industrial reform, the condition is getting worse. Then, they said that should the market operating well so there will be competition and thus it will result in efficiency. Therefore we shall have an efficient electricity, safe, and reliable, also the price will be cheap. That’s the promise from 20 years ago.

What’s happened now? Instead of competition, soon after the law passed in 2001, we shifted from monopoly into oligopoly. It means only several player able to participate and dominate the system. In several cases, there’s collusion in it. I won’t mention who they are, but in Philippines they called Tycoon. The biggest businessman in the energy sector, where they are the one pushing the privatization in the energy sector.

We can find in Philippines, where after the law opening up a privatization room being legalized, all businessmen playing in the electricity industry guaranteed to get profit since all risks will be bear by the consumers instead of themselves. That’s also the reasons, though we have gone through with electricity problem, they can get away from all problems we encounter. They still get a lot of profit.

Secondly, we can see how they create their own market. In all over the country, the private control over electricity is getting bigger. Instead of getting a big amount of energy supply, what really happened is an energy crisis.

In Philippines, there are often a take turn power outage. During the dry season, how hot it is without an AC and fan. Sometimes the power outage happened for days, even ever happened for three days. The take turn power outage happens periodically, continuously.

From this we can say that private sector is never been able providing reliable electricity. Otherwise, when the state controlling the energy industry, of course the state responsible in planning the capacity of its power plant. We assume that the state will carried out their job well.

But privatization shares the energy to the private sector. When in the hand of private sector, the state doesn’t have any power whatsoever to intervene the power plant and designing how much the capacity of its power plant to be able to fulfil the need. The private entity, even able to postpone the investment, postpone the repair of the power plant.

They can plan and design crisis. Why so? Because they prioritize business over serving the people. They have responsibility to create profit.

In the transmission lane, there’s assumption that we can’t compete by build our own transmission lane as it’ll be very expensive. So, even the transmission line is also being privatized, done by partner company from China. The impact is that now there’s security problem. They are realized that the system used is Chinese technology, including the software. Even  if we have  the IT person who can easily use the code, but they can’t speak Chinese. When now we have problem with China on the South China Sea, this is becoming an issue. I am afraid that they will have a full control on the transmission lane, and they can use it to weaken us. This clearly will jeopardize national sovereignty.

Another problem is that currently the electricity price is so expensive. The electricity price is 5,56 per KWH in 2001. Now, on July 2021 becoming 8,9071 per KWH. The increase is 55%.

Philippines becoming one, among some, country with the most expensive electricity price In the world. Sometimes we pay second highest in Asia, sometimes the fifth. But in the world we sometimes becoming among the ten countries with the most expensive electricity price.

Learning from the experience in Philippines, I pushed our friends to stop electricity privatization in Indonesia. Because, in the end all risks will be bear by us.

The Reflection in Doing the Fight

At that time, we are a progressive workers alliance. We worked with a wide range of coalition, called FDC. This is a big alliance during that time.

In the labour movement, we feel that we are not strong enough to fight. That is why we need to work together with all element. Since not only workers who will get impact, but all people.

Then we need to use all existing potential to fight. Meeting the executive, legislative, enven to the court. Including going to the street to conduct demonstration. We do whatever possible to convey our messages, that we reject privatization. In this matter, we work closely with the medias. 

In the end we failed, but we keep fighting. For 10 years we can postpone the privatization, since we use all fighting front possible to be used.

In the end we are defeated. At that time, the economy grows in many countries. So the state catch the chance. So the state bow down to one ideology stating that we need market. That is why then market dictatorship happened, bow down to the neoliberal mantra.

Other thing makes us being defeated is the fact that many people think that state enterprises in electricity sector is so unreliable. There’s corruption and inefficient.

That is true. The state enterprise is unreliable and corrupt. But the existence of the worse state enterprise can’t justify to conduct privatization. If the state enterprise is bad, then what we need is a better new management, not being privatized.

In the 90s, we tried to catch our economy lag. At that time, there was an unexpected population growth. The growth of the middle class created a bigger need for the energy. Since those people can afford to buy AC and other electricity appliances. It caused a crisis. The crisis in energy is a simple excuse to be used to bow down to the neoliberal policy, then pushing to use an instant solution, which is bow down to the market. 

Morevoer, the NPC (National Power Corporation) has a massive debt, eat away the state budget. Then it’s conveyed that the reason for privatization is to stop the massive debt. But what happened when the privatization implemented, some of those massive debt were becoming consumers burden.  Who paid the debt? Of course the taxpayer. All of us.

In 2001, when the congress passed the law that open up privatization room, we exposed that all congress members has been paid by those who plan to privatized the electricity industry. 

The information was being exposed by one of congress member who against the privatization. He’s shock when he found a big amount of money in his office, half of million pesos. Then he realized, all congress members rejecting the law was given half of million pesos. But the one who agreed on that getting bigger amount than that. We finally publicize  that and becoming a big scandal. But the privatization still happened.

The problem is that we were not able to mobilize a massive public opinion. So we can’t put a bigger pressure for this issue.

Moreover, the people can’t get the electricity they need. In the end, the people are fed up with the system. So they concluded by saying “ok, that’s it. Let’s privatized. 

After 20021, the fight shifting. One thing we’ve been doing since 2001 is defending the electricity cooperative in the country. Where, there are 120 electricity cooperatives owned by the persons paid the electricity. In many cases, we organize electricity cooperative, besides build the union. We build a transparent management. We also organize the consumers as ally to fight for the privatization.

We also push the transition to the renewable energy and build our advocacy to the just climate. Other thing we need to do is raise awareness to the people and this should be done if we want to fight privatization. This can’t be done without the involvement of all impacted civil society. While keep giving the understanding, we also should fight for affordable and reliable energy. If we fail to do this, then it’s easy for the public to be persuaded by the neoliberal.

Privatisasi Bukan Solusi

SP PLN group pada tanggal 23 Agustus 2021 mengundang Bro Josua Mata, Sekretaris Jenderal SENTRO melalui pertemuan ZOOM. Josua memaparkan kenapa privatisasi sektor kelistrikan di Filipina gagal? Andy Wijaya, Sekretaris Jenderal PP Indonesia Power, selalu moderator dalam pertemuan tersebut menggaris bawahi, bahwa janji EPIRA (The Electric Power Industry Reform Act (EPIRA)) ketika melakukan privatisasi listrik di Filipina tidak terbukti. Dalam kenyataannya, tidak ada kompetisi dan justru harga listrik menjadi mahal. Yang terjadi justru oligopoli, di mana sekelompok orang menguasai ketenagalistrikan dan mengendalikan ketenagalistrikan. Pelayanannya pun juga belum baik. Faktanya, di Manila masih sering terjadi pemadaman. Bahkan, harga listrik naik signifikan sejak EPIRA diberlakukan, yakni 55% .

Dari apa yang disampaikan Josua, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita jadikan pembelajaran dari kekalahan di Filipina. Pertama, berkaitan dengan sikap pemerintah. Kedua, PLN-nya Filipina (atau NPC – National Power Corporation) digambarkan sebagai perusahaan yang tidak efisien dan korup, sehingga tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ketiga, NPC terlilit dalam hutang yang besar. Keempat, kongres (DPR Filipina) disuap agar bisa memuluskan EPIRA. Dan yang terakhir, dukungan masyarakat yang kurang.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali menyampaikan, bahwa saat ini peran negara dalam ketenagalistrikan semakin dikecilkan. Sementara peran swasta semakin besar. Padahal jika negara tidak lagi memiliki kendali terhadap listrik, rakyatlah yang akan merasakan dampaknya. Pengalaman di Filipina membuktikan hal itu.
Abrar mengaku, bukan hal yang mudah memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya menjadi kewajiban dari negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Terlebih ketika saat ini kita melihat integritas penegakan hukum di Indonesia.
Dulu kita sangat percaya pada lembaga MK, di mana perannya begitu idiologis dengan mengabulkan judicial review yang diajukan SP PLN untuk menghadang privatisasi. Tetapi di kondisi sekarang, kita agak pesimis. Namun demikian, kita akan tetap berjuang untuk menahan privatisasi listrik.

Kita berpedoman bahwa negara berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, serikat pekerja yang menaungi pekerja di sektor ketenagalistrikan adalah bagian dari negara itu sendiri dalam bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk mengawal konstitusi. Terlebih lagi, umur PLN dengan Indonesia hampir sama. Hanya beda 3 bulan.

Tetapi yang menjadi masalah, semakin ke sini peran negara semakin dikecilkan. Hal ini terlihat dari kontrak IPP (independent Power Producers) di pembangkit swasta atau proyek-protek EBT (energi baru terbarukan) yang terus diprivatisasi. Dengan dikelola oleh negara, harga listrik menjadi terjangkau. Hal ini bisa terjadi, karena sebagain besar ditanggung pemerintah dalam bentuk kompensasi dan subsidi. Tetapi ketika nanti jatuh ke pengelolaan swasta, maka bisa dipastikan akan ada kenaikan harga. Karena, memang, yang dipikirkan swasta adalah keuntungan semata.
Bersama serikat pekerja lain di Gekanas, kita juga berdiskusi tentang peran swasta yang semakin dominan dan peran PLN makin berkurang. Ke depan, otomatis akan ada kenaikan harga listrik. Termasuk listrik untuk sektor industri juga akan terdampak. Jika ada kenaikan harga listrik industri, maka yang paling fleksibel dilakukan efisiensi adalah upah pekerja. Bisa jadi mereka upahnya tidak naik. Dan kalau misalnya kenaikan listrik memicu kenaikan biaya pokok produksi, bisa saja akan ada pengurangan atau PHK. Hal inilah yang kita komunikasikan dengan kawan-kawan serikat pekerja lain. Sehingga perjuangan kita di internal sesama serikat pekerja akan semakin intensif lagi.

Bung Dewanto Wicaksono selaku Sekretaris Jenderal SP PJB memempertanyakan, apakah di Filipina yang diprivatisasi ketiga unsur listrik seperti pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Kemudian, dari pengalaman di Filipina, praktek untuk melakukan privatisasi pada tiga proses pembangkitan itu menjadi sesuatu yang harus diwaspadai di seluruh negara di ASEAN. Apalagi saat ini trend dunia adalah melakukan kemandirian energi. Dewanto juga meminta saran Josua, untuk menghindari terjadinya privatisasi apakah ada trik yang bisa di share kepada kawan-kawan di Indonesia. Menjawab hal ini, Josua menegaskan bahwa serikat pekerja wajib melawan privatisasi. Menurutnya, janji privatisasi tidak akan terwujud sama sekali. Untuk itu, penting bagi kita untuk membuat analisis apa yang sesungguhnya menjadi persoalan.

Neoliberal dan pasar bebas berserta pendukungnya mempunyai prinsip idiologis dalam hal pasar bebar. Bagi mereka, semua persoalan bisa diselesaikan dengan pasar bebas. Mereka percaya itu. Dari sini, kita bisa mengidentifikasi, apa persoalan yang membuat sistem ini tidak berfungsi dengan baik, kemudian menanyakan apakah solusi dengan privatisasi. Atau negara justru harus bisa mengatasi persoalan ini tanpa harus melakukan privatisasi. Meski demikian, neoliberal akan berusaha untuk memotong debatnya dengan melompat pada kesimpulan dengan menawarkan deregulasi. Di sini penting bagi kita untuk membuat konsep yang kuat terlebih dahulu.

Josua mengatakan bahwa, 20 tahun lalu NPC memang tidak efisien, korup, dan tidak bisa diandalkan. Tetapi ketika dilakukan privatisasi, perusahaan yang mengendalikan listrik sekarang juga tidak efisien dan tidak bisa diandalkan.
Oleh karena itu, yang harus kita lakukan, di awal kita perlu membangun argumentasi dengan membuat pertanyaan apa yang perlu diselesaikan. Di sini kita bisa fokus untuk menginventarisir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menghentikan privatisasi.

Apakah energi terbarukan juga akan diprivatisasi? Yang kami percaya di demokrasi energi, kenyataanya kalau kita membiarkan sektor swasta memutuskan maka mereka tidak akan berinvestasi di sektor energi terbarukan. Karena energi terbarukan tidak murah.

Selanjutnya, PS Kuncoro dari PPIP mempertanyakan apakah privatisasi di Filipina dilakukan dengan membagi-bagi antara pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Kemudian, setelah masyarakat sadar terkait dengan layanan kualitas listrik yang tidak baik melakukan upaya class action. Menjawab pertanyaan itu, Josua menyampaikan bahwa ada dampak buruk ketika listrik diprivatisasi. Ketika berbicara tentang industri listrik, maka akan ada perusahaan pembangkit sendiri, perusahaan transmisi sendiri, begitu juga dengan distribusi. Ada perusahaan pemasok. Bahkan, pembangkitan yang dimiliki negara dijual ke swasta. Transmisinya diprivatisasi. Swasta datang mulai dari asset negara melalui perusahaan jaringan nasional yang bekerjasama dengan perusahaan dari China dan kemudian mereka mengambil alih jalur transmisi. Apa dampaknya bagi buruh. Awalnya, buruh mendapatkan upah yang besar. Kemudian diganti lulusan baru yang upahnya sama atau kemudian dipaksakan untuk menerima upah yang lebih rendah. Karena di bawah hukum Filipina, semua orang bisa di PHK ketika terjadi privatisasi.

Ketika satu perusahaan diprivatisasi, misal jaringan transmisi, kita mau memasukkan ketentuan perusahaan yang mengambil alih harus menghormati serikat pekerja dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) juga sulit. Tetapi hal ini tidak dimasukkan di dalam undang-undang. Yang terjadi, ketika perusahaan swasta mengambil alih, tiba-tiba terjadi PHK.

Selanjutnya, Andy mempertanyakan, apakah pada saat itu masyarakat Filipina tidak mendukung gerakan untuk menghalangi privatisasi? Menjawab hal ini, Josua menyebutkan bahwa kita bisa menunda privatisasi selama kurang lebih 10 tahun. Saat itu, undang-undang pertama dibuat pada tahun 1993. Tetapi kemudian undang-undang itu disahkan pada tahun 2001. Selama itu, kita berhasil menunda. Karena rakyat menyadari, kalau listrik diprivatisasi, maka listrik akan sangat mahal bagi bagi semua orang. Tetapi persoalannya, sebagaimana saya sebutkan, kita hanya bisa membuat mereka tetap mendukung kita selama mereka tidak harus menanggung konsekwensi atau tidak marah dengan sistuasi kelistrikan. Persoalannya, pemerintah tidak peduli dengan rakyatnya karena NPC tidak bekerja dengan baik. Listrik padam selama berhari-hari. Ini menjadi kesempatan untuk mereka mengatakan, kalau listrik diprivatisasi, maka tidak akan terjadi pemadaman. Dan rakyat pun tidak bisa bertahan.

Untuk itu, kita perlu harus bekerja terus menerus dengan rakyat dan mengatakan semua orang berhak atas listrik dan memperlihatkan ada solusi lain yang bisa diterima selain privatisasi.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal SP PLN Bintoro Suryo Sudibyo menyampaikan bahwa iklim politik di Filipina sangat mirip dengan di Indoensia. Modus untuk melegalkan privatisasi pun mirip. Bahkan dibentuk isu adanya krisis energi, listrik ke harga keekonomian, hingga persaingan bebas. Dari sisi DPR dan eksekutif pun hampir sama. Sehingga privatisasi bisa berjalan secara legal. Kemudian, apa yang kita lakukan juga sama dengan yang dilakukan kawan-kawan di Filipina. Mulai dari perjuangan judicial review sampai dengan aksi turun ke jalan semua dilakukan. Termasuk melalui media dan seminar.

Pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang membuat privatisasi di Filipina bisa tidak terbendung, selain yang tadi sudah disampaikan. Dari situ kita bisa belajar agar privatisasi tidak terjadi di Indonesia. Apakah itu memang kehendak negara, atau memang murni kehendak dari pengusaha yang masuk melalui elemen negara, baik eksekutif dan legisatif.
Menjawab hal ini, Josua menyampaikan bahwa salah satu faktor terbesar yang membuat kita kalah melawan EPIRA adalah fakta bawah IMF, ADB, dan Bank Dunia bekerjasama memberikan tekanan kepada Filipina untuk mengesahkan undang-undang ini. 20 tahun yang lalu, NPC memiliki hutang yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyembuhkan hutang itu. Maka solusi untuk mendapatkan lebih banyak pinjaman dari IMF, Bank Dunia, ADP adalah dengan mengikuti saran IMF dengan memprivatisasi industri listrik. Jadi, salah satu hal terbesar yang membuat kita kalah yaitu tekanan internasional.

Di sisi lain, karena rakyat ingin mendapatkan listrik yang lebih baik, mereka pun berpandangan harus diprivatisasi. Ini masalahnya. Karena NPC sendiri juga gagal menyediakan listrik yang memadai. Namun demikian, sekarang bahkan IMF dan Bank Dunia tidak setuju lagi jika persoalan ini diselesaikan melalui privatisasi. Faktanya, privatisasi tidak bisa betul-betul menyelesaikan persoalan. Untuk itu, harus upaya yang kuat untuk melawan privatisasi.

Sejak Diprivatisasi, Harga Listrik di Filipina Naik 55 Persen

Rangkuman Paparan Bro Josua Mata (Sekretaris Jenderal SENTRO) dalam pertemuan zoom dengan SP PLN group pada tanggal 23 Agustus 2021

“Teman-teman di Indonesia harus melawan privatisasi. Jangan sampai terjadi seperti di Filipina, karena betapa buruknya jika energi listrik diprivatisasi.”

Dalam kesempatan ini, saya ingin membagi pengalaman selama berpuluh tahun perjuangan dalam melawan privatisasi industri kelistrikan di Filipina.

Saya berasal dari serikat di sektor kelistrikan. Di mana posisi saya sekarang adalah sebagai Sekretaris Jenderal SENTRO di Filipina. Dan apa yang sedang kita kerjakan ini adalah bagian dari demokrasi energi.

Apa itu demokrasi energi? Kita percaya bahwa semua masyarakat membutuhkan energi yang lebih berkelanjutan. Hal itu hanya bisa dilakukan jika publik mengendalikan sumber daya energi. Kalau listrik berada di tangan swasta, maka transisi itu tidak akan pernah terjadi.

Demokrasi energi menekankan bahwa buruh harus memiliki suara yang real terkait dengan bagaimana energi ini dibangkitkan dan digunakan. Dari mulai diproduksi dan ditransmisi, dalam hal ini penjualan. Kita juga percaya bahwa energi harus diakui sebagai barang publik dan hak-hak dasar. Ini adalah hal-hal yang bisa ditemui di dalam dokumen deklarasi serikat untuk demokrasi energi.

Kita juga percaya bahwa demokrasi energi bisa menggantikan pasar energi yang diliberalisasi dengan perencanaan yang demokratis dan memastikan ada pendanaan publik. Selain itu juga membuka potensi energi terbarukan, agar energi tidak diproduksi semata-mata untuk keuntungan.

Kemudian yang terakhir, melepaskan ketidakpedulian rakyat dalam menyelesaikan berbagai persoalan energinya. Dalam hal ini, rakyat harus mempunyai kekuatan untuk menggunakan atau mengelola listrik.

Kita juga percaya, bahwa demokrasi energi bersifat imperatif. Terutama sekarang, ketika IPCC mengeluarkan studinya yang paling baru, bahwa terdapat kebutuhan yang sangat besar untuk bertranformasi ke energi yang terbarukan dan tanpa karbon.

Mungkin kita sudah mendengar bahwa IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) mengatakan, bahwa aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim. Dalam kaitan dengan itu, sektor yang paling besar yang mengeluarkan karbon adalah sektor energi. Ada kemendesakan yang sangat besar dari system energi, yang saat ini bergantung pada bahan bakar fosil untuk berpindah ke sumber energi yang lebih terbarukan.

Di dokumen TUED (Trade Unions for Energy Democracy) juga menjelaskan, bahwa kita memerlukan transisi secepatnya. Tetapi tidak akan terjadi transisi, kecuali jika kita terus mendorong agar transisi itu benar-benar terjadi. Karena yang terjadi sekarang, penggunaan bahan bakar fosil masih meningkat. Meskipun penggunaan energi terbarukan juga meningkat, seperti penggunaan angin dan matahari. Namun demikian, produksi total pasokan global untuk eneri terbarukan masih sangat kecil.

Hambatan paling besarnya adalah, saat ini energi dianggap sebagai komoditas. Ini adalah konsekwensi dari dikendalikannya listrik oleh swasta.

PSI (Public Services International) berkali-kali sudah menunjukkan, bahwa energi harus berada di tangan publik. Untuk itu, teman-teman di Indonesia harus melawan privatisasi. Jangan sampai terjadi seperti di Filipina, karena betapa buruknya jika energi diprivatisasi.

Refleksi saya atas apa yang terjadi di Filipina, pertama, saya harus katakan bahwa dalam 20 tahun terakhir sejak ada UU reformasi industri energi listrik kondisinya semakin memburuk. Dulu mereka mengatakan, bahwa kalau pasar beroperasi dengan baik maka akan ada kompetisi dan oleh karena itu terjadi efisiensi. Dengan demikian, kita akan mempunyai listrik yang efisien, aman, dan bisa diandalkan, serta harga listrik menjadi lebih murah. Itu janji 20 tahun lalu.

Apa yang terjadi sekarang? Alih-alih kompetisi yang didapat. Segera setelah UU ini disahkan pada tahun 2001, kita berganti dari monopoli negera menjadi oligapoli. Artinya hanya beberapa pemain yang bisa berpartisipasi dan mendominasi system ini. Dalam beberapa kasus, ada kolusi di dalamnya. Saya tidak akan menyebutkan mereka siapa saja, tetapi di Filipina disebut sebagai Taipan. Bisnisman paling besar di industri energi, di mana mereka lah yang mendorong privatisasi di sektor energi.

Kita bisa temukan di Filipina, di mana setelah UU yang membuka ruang privatisasi itu disahkan, semua binsisman yang bermain di industri listrik dijamin mendapat keuntungan karena semua resiko yang bisa diderita oleh bisnisman dibebankan kepada konsumen. Itu juga alasan, meskipun kita sudah mengalami berbagai persoalan dengan listrik, mereka terlepas dari berbagai persoalan yang kita dapat. Mereka tetap mendapat keuntungan yang besar.

Kedua, bisa dilihat bagaimana mereka bisa menciptakan pasar sendiri. Di seluruh negeri, penguasaan swasta terhadap energi semakin besar. Alih-alih pasokan energi semakin berlimpah, justru yang saat ini terjadi adalah krisis energi.

Di Filipina sering terjadi pemadaman bergilir. Ketika sekarang musim kemarau, betapa panasnya kita tanpa AC dan kipas. Kadang-kadang pemadaman listrik terjadi selama berhari-hari, bahkan pernah terjadi selama 3 hari. Pemadaman bergilir ini terjadi secara periodik, terus-menerus.

Dari sini kita bisa mengatakan, bahwa sektor swasta tidak pernah bisa menyediakan listrik yang bisa diandalkan. Sebaliknya, ketika negara mengendalikan industri energi, tentu saja negara bertanggungjawab merencanakan kapasitas pembangkitannya. Kita mengasumsikan bahwa negara akan menjalankan pekerjaanya dengan baik.

Tetapi privatisasi membagi-bagi pembangkitan energi ke tangan swasta. Ketika berada di tangan swasta, Negara tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mengintervensi dalam pembangkitan dan merancang berapa kapasitas pembangkitan untuk bisa memenuhi kebutuhan. Bahkan swasta bisa saja secara sengaja menunda investasi, menunda perbaikan pembangkit.

Mereka bisa merencanakan dan merancang krisis. Mengapa demikian? Karena mereka mendahulukan bisnis daripada melayani rakyat. Mereka mempunyai tanggungjawab untuk menciptakan keuntungan.

Di jalur transmisi, ada anggapan bahwa kita tidak bisa bersaing dengan membangun jalur transmisi sendiri karena itu akan sangat mahal. Maka jalur transmisi pun diprivatisasi, yang dikerjakan oleh perusahaan rekanan dari China. Akibatnya, sekarang hal itu menjadi persoalan keamanan. Mereka menyadari bahwa system yang digunakan menggunakan teknologi China, termasuk sofwarenya. Bahkan meskipun kita punya seorang IT yang bisa dengan mudah menggunakan kodenya, tetapi mereka tidak bisa berbahasa China. Ketika sekarang kita sedang punya permasalahan dengan China perihal Laut China Selatan, hal ini menjadi permasalahan. Saya takut mereka akan punya kontrol sepenuhnya atas jalur transmisi, dan mereka bisa menggunakan ini untuk melemahkan kita. Ini jelas membahayakan kedaulatan negara.

Persoalan lain, saat ini harga listrik sangat mahal. Harga listrik adalah 5,56  per Kwh pada tahun 2001. Sekarang, pada Juli 2021 menjadi 8,9071 per Kwh. Ada kenaikan sebesar 55%.

Filipina menjadi salah satu negara dengan listrik yang paling mahal di dunia. Kadang-kadang kita membayar nomor 2 tertinggi di Asia, kadang-kadang nomor 5. Tetapi di dunia, kita kadang-kadang menjadi 10 negara termahal harga listriknya.

Belajar dari apa yang dialami oleh Filipina, saya mendorong kawan-kawan menghentikan privatisasi listrik di Indonesia. Sebab pada akhirnya, semua resiko akan ditanggung oleh kita.

Refleksi Dalam Melakukan Perlawanan

Pada waktu itu, kita merupakan aliansi buruh progresif. Kita bekerja dengan koalisi yang sangat luas, yang disebut FDC. Ini adalah sebuah aliansi yang besar pada saat itu.

Di dalam gerakan buruh, kita merasa bahwa kita tidak cukup kuat untuk melawan. Oleh karena itu, kita perlu bekerjasama dengan semua elemen. Karena tidak hanya buruh yang akan terdampak, tetapi semua orang.

Kemudian kita menggunakan semua potensi yang ada untuk berjuang. Bertemu dengan eksekutif, legislatif, bahkan kita juga ke pengadilan. Termasuk dengan turun ke jalan, melakukan unjuk rasa. Apapun kita lakukan untuk menyampaikan pesan, bahwa kita menolak privatisasi. Dalam hal ini, kita juga bekerjasama sangat dekat dengan media.

Pada akhirnya, kita gagal. Tetapi kita terus berjuang. Selama 10 tahun kita bisa menunda privatisasi, karena kita menggunakan semua front perjuangan yang bisa kita lakukan.

Pada akhirnya, kita kalah. Saat itu, perekonomian sedang tumbuh di berbagai negara. Maka negara ini menangkap peluang itu. Maka negara kemudian tunduk pada satu idiologi, yang menyebutkan bahwa kita membutuhkan pasar. Karena itulah kemudian terjadi kediktatoran pasar, tunduk pada mantra neoliberal.

Hal lain yang mengalahkan kami adalah fakta bahwa pada waktu banyak orang berfikir bahwa BUMN sektor kelistrikan ini sangat tidak bisa diandalkan. Ada banyak korupsi dan tidak efisien.

Itu memag benar. Bahwa BUMN yang dimaksud tidak bisa diandalkan dan korupsi. Tetapi keberadaan BUMN yang buruk itu tidak bisa digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan privatisasi. Jika memang BUMN-nya buruh, yang kita butuhkan adalah manajemen baru yang lebih bauk, bukan justru diprivatisasi.

Di tahun 90-an, kita berusaha mengejar ketertinggalan ekonomi. Saat itu ada pertumbuhan populasi yang tidak diperhitungkan. Tumbuhnya kelas menengah membuat kebutuhan energi semakin besar. Karena orang-orang  mampu membeli AC dan alat-alat listrik yang lain. Terjadilah krisis. Krisis energi menjadi alasan yang mudah digunakan untuk tunduk pada kebijakan neoliberal, kemudian mendorong untuk menggunakan solusi paling instan yaitu tunduk pada pasar.

Terlebih NPC (National Power Corporation) hutang yang sangat besar, yang menggerogoti anggaran yang sangat besar. Maka disampaikanlah, bahwa alasan privatisasi untuk menghentikan hutang yang sangat besar. Tetapi yang kemudian terjadi, ketika diprivatisasi, sebagian hutang ini dibebankan kepada konsumen. Siapa yang membayar hutangnya? Tentu saja pembayar pajak. Kita semua.

Pada tahun 2001, ketika kongres (DPR) memutuskan UU yang membuka ruang privatisasi, kita membongkar bahwa semua orang di kongres sudah dibayar oleh mereka yang ingin memprivatisasi industri listrik.

Ini dibongkar oleh salah satu anggota kongres yang menolak privatisasi. Dia terkejut, ketika di kantor menemukan uang sangat besar, setengah juta peso. Kemudian dia menyadari, semua orang yang menolak UU itu diberi setengah juta peso. Tetapi yang menyetujui mendapat lebih besar dari itu. Kita akhirnya mempublikasikan hal ini dan menjadi skandal yang besar. Tetapi privatisasi tetap terjadi.

Persoalannya adalah, kami tidak mampu memobilisasi opini publik secara massif. Sehingga kita tidak mampu memberikan tekanan yang lebih besar.

Apalagi, rakyat tidak mendapatkan listrik yang dibutuhkan. Pada akhirnya rakyat sangat muak dengan system ini. Sehingga mereka berpendapat; oke, sudahlah kita privatisasi saja.

Setelah 2001, perjuangan bergeser. Salah satu yang kita lakukan sejak 2001 adalah mempertahankan koperasi listrik di negara ini.  Di mana ada 120 koperasi listrik yang dimiliki oleh orang orang-orang yang membayar listrik. Di banyak kasus, kita mengorganisasi koperasi listrik, selain membangun serikat. Kita membangun manajemen yang transparan. Kita juga mengorganisasi konsumen, sebagai sekutu untuk melawan privatisasi.

Kita juga mendorong tansisi ke energi terbarukan dan mengembangkan adovkasi ke iklim yang berkeadilan. Hal lain yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat harus dilakukan jika ingin melawan privatisasi. Ini tidak mungkin dilakukan, jika kita tidak melibatkan seluruh masyarakat sipil yang terdampak. Sambil terus memberikan pemahaman, kita juga harus memperjuangkan energi yang terjangkau dan bisa diandalkan. Jika ini tidak bisa kita lakukan, maka publik akan sangat mudah dibujuk oleh neoliberal.

Alasan Serikat Pekerja Tolak Privatisasi: Demi Bangsa dan Rakyat Indonesia

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja PLN Group membacakan pernyataan sikap bersama dalam konferensi pes yang diselenggarakan secara virtual, Senin (16/8/2021). Dalam pernyataan bersama yang dibacakan secara bergantian oleh Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Ketua Umum SP PLN M Abrar Alie disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) mempunyai peranan penting untuk memastikan tercapainya tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tertulis pada Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  2. Bahwa PT PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) dalam melakukan usahanya masing-masing adalah pengejawantahan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) yaitu penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia;
  3. Bahwa PT PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) dari awal pendiriannya sampai saat ini sudah melaksanakan fungsi vital dan strategis untuk memastikan Ketahanan Energi Nasional berdasarkan prinsip 4A&S (Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, Sustainability);
  4. Bahwa mengacu pada Resolusi PBB No. 1803 Tahun 1962 tentang Permanent Sovereignty Over Natural Resources menegaskan bahwa penduduk dan bangsa memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber daya alam, dan hal ini juga di perjelas pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara No. 002/PUU-I/2003 untuk Permohonan Judicial Review UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu: “…Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
  5. Bahwa PT PERTAMINA (Persero) menurut peraturan perundang-undangan (PP No. 31 Tahun 2003) mempunyai maksud untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi dengan salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
  6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 untuk Permohonan Judicial Review UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan dan Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara No. 111/PUU-XIII/2015 untuk Permohonan Judicial Review UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah menegaskan bahwa Tenaga Listrik termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh Negara;
  7. Bahwa PT. PLN (Persero) menurut peraturan perundang-undangan (PP No. 23 Tahun 1994) mempunyai maksud mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
  8. Bahwa privatisasi PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) melalui mekanisme  pembentukan Holding-Subholding (H-SH) dan Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahaannya memiliki potensi pelanggaran Konstitusi yaitu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) serta UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pasal 77.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka dengan ini FSPPB dan SP PT. PLN Group (SP PLN, SP PJB dan PPIP) menegaskan:

  1. Menolak restrukturisasi BUMN melalui mekanisme pembentukan Holding-Subholding (HSH) PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya yang merupakan bentuk lain Privatisasi Aset Negara.
  2. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana Holding-Subholding (HSH) PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya
  3. Mendukung pengelolaan asset vital dan strategis bangsa tetap dikelola dan tetap 100% milik Negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai konsep Penguasaan Negara UUD 1945 Pasal  33 Ayat (2) dan (3).
  4. Kami akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap terhadap Anak-Anak Perusahannnya dibatalkan Presiden Republik Indonesia.
  5. Meminta dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat dan seluruh pihak untuk menolak rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya, karena akan menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, Gas dan Tarif Listrik.

Ketika ditanya oleh seorang peserta terkait dengan apa yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” dan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan penolakan privatisasi ini kepada masyarakat luas, Abrar menyampaikan bahwa pihaknya sudah dua kali mengajukan judicial review terhadap UU Ketenagalistrikan, yaitu UU No 20 Tahun 2011 dan UU No 30 Tahun 2019.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwasannya listrik termasuk cabang produksi yang penting. Oleh karena itu harus tetap dikuasai oleh negara. Atas dasar itu, SP PLN Group menyatakan penolakan terhadap setiap bentuk privatisasi yang menghilangkan peran negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat.

Senada dengan Abrar, Arie menyampaikan bahwa tafsir penguasaan negara sudah pernah disebut oleh MK. Setidaknya dibagi lima, yakni membuat kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Penguasaan tidak harus dimiliki. Dalam hal ini ada beberapa tafsir. Tetapi untuk beberapa hal strategis yang sudah ditur dalam UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Termasuk di dalamnya adalah ketenagalistrikan dan distribusi BBM. Bisa jadi ada BUMN yang boleh diprivatisasi. Tetapi tidak untuk perusahaan strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam UU BUMN disebutkan batasan Persero yang tidak dapat diprivatisasi jika terhadap persero tersebut ada penugasan khusus negara terhadap kepentingan masyarakat yang luas dan BUMN yang mengelola sumber daya alam. Jika dipaksakan diprivatisasi, ada pertentangan dengan konstitusi.

Proses unbundling terhadap suplay chain Pertamina, misalnya, akan menimbulkan inefisiensi di dalam rantai suplay chain yang berdampak pada naiknya harga energi. Untuk itu, kami lakukan edukasi yang terus-menerus kepada berbagai pihak.

“Satu mimpi yang pernah kami sampaikan. Ingin rasanya rakyat bicara soal pengelolaan energi sama seperti bicara sepak bola. Sehingga bisa menjadi kontrol bagi kebijakan negara,” tegas Arie.

Vindri dari Tempo menyampaikan satu pertanyaan yang intinya, mengapa privatisasi bisa menyebabkan kenaikan harga? Dengan lugas Arie menjawab, bahwa pengelolaan  BBM dari hulu dan hilir awalnya berada dalam satu tubuh Pertamina. Sehingga dalam suplay chain tidak kena biaya. Tetapi kalau seandainya bisnis inti yang semula terintegrasi kemudian dipecah-pecah, maka tidak lagi efisien

Misalnya, di hulu menjadi perusahaan tersendiri di mana PHE sebagai subholdingnya. Untuk mengirimkan sampai ke kilang, awalnya satu direktorat perkapalan yang ada di direktorat Marketing. Kini dibentuk International Shipping. sehingga antar PHE dan Kilang dikelola PT Kilang International. Di sini ada transaksi sendiri, karena yang namanya PT  akan ambil untung. PT International Shipping juga akan ambil untung. Kilang yang selama ini diposisikan merugi, ketika direncanakan menjadi PT Kilang Internasional juga akan memikirkan untung. Di sini sudah pasti akan ada biaya tambahan.

Belum lagi BBM akan dikirim melalui kapal, PT Shipping Internasional akan menjadi tulang punggung. Setelah itu masuk ke PT Patraniaga untuk didistribusikan sampai ke SPBU. Mereka juga ambil untung juga. Semakin banyak yang ambil untung, harganya akan jauh lebih tinggi.

Begitu pun dengan holding PLTP yang saai ini sudah dijalankan. Bahkan Peraturan Pemerintahnya sudah dikondisikan. Seperti yang kita lihat dalam pengelolaan panas bumi, PT Geotherma Energy. Hal ini juga yang dipermasalahkan oleh kawan-kawan di SP PLN, mengapa holding company nya bukan PLN yang notabene bergerak di sektor listrik.

Namun intinya, kami akan tetap berjuang. Bukan saja untuk kesejahteraan pekerja, tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Kepentingan bangsa dan negara agar pengelolaan energi di negeri ini tetap berdaulat.

Abrar menambahkan, sejatinya bisnis listrik dari hulu ke hilir terintergrasi. Kita sudah menjalankan tugas dari awal Indonesia merdeka. PLN menghadirkan listrik yang terjangkau untuk masyarakat. Ibarat rumah makan padang, tugas kita adalah meramu di dapur kita sendiri agar menjadi murah dan terjangkau oleh pembeli. Ketika pembangkit mulai diprivatisasi atau diserahkan ke sektor swasta, maka ibaratnya PLN akan menjual makanan dari dapur orang lain. Pasti mereka pingin untung. Dan mau tidak mau, harga akan dinaikkan.

Belum lagi ketika dikelola oleh swasta, akan ada kewajiban TOP bagi PLN untuk membeli ekses power. Itulah sebabnya, di masa pandemi ini, kami berharap pemerintah fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Jangan mengotak-atik tupoksi masing-masing BUMN yang justru akan membuat persoalan semakin runyam.

Apa saja yang sudah dilakukan oleh serikat pekerja? Arie menyampaikan bahwa pihaknya melakukan aksi litigasi dengan mengajukan gugatan ke PN Jakpus terkait dengan potensi perlanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum terkait ubandling terhadap bisnis Pertamina. Pihaknya juga sedang melakukan judicial review ke MK terkait dengan pemaknaan Persero yang tidak bisa diprivatisasi, di antaranya adalah Pertamina, termasuk anak-anak perusahaanya. Langkah lain yang dilakukan adalah membuat pernyataan sikap bersama dengan SP PLN Group.

Sementara itu, Abrar menegaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Presiden. Meskipun hingga saat ini belum ada tanggapan. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengirimkan pernyataan bersama ini kepada presiden dan lembaga lain.

Jika penolakan privatisasi ini tidak diindahkan, Abrar menegaskan bahwa pihaknya akan malakukan upaya-upaya sesuai dengan konstitusi. “Dengan segala daya dan upaya akan kami lakukan sesuai dengan konstitusi untuk melakukan penolakan. Hingga akhirnya apa yang kita perjuangkan bersama membuahkan hasil,” ujarnya.

Ditambahkan Abrar, “Kalau di masyarakat Minang adalah istilah harta pusaka yang diturunkan dari nenek moyang kepada generasi saat ini; dan harus kita estafetkan kepada generasi berikutnya. Sehingga kita bisa memberikan harga energi yang terjangkau kepada masyarakat.”

Apa yang disampaikan Abrar diamini oleh Arie. Bahwa FSPPB pun akan melakukan segala upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Fabby Tumiwa: Holdingisasi dan IPO di PLN Ibarat Pagar Makan Tanaman

SP PLN Group melakukan diskusi dengan Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, Kamis (12/8). Diskusi ini membahas problematika ketenagalistrikan di Indonesia. Mengawali diskusi, Sekretaris Jenderal PP IP Andy Wijaya menyampaikan bahwa saat ini yang menjadi perhatian di PLN adalah program holding subholding dan IPO.

Disampaikan Andy, skema pembentukan tarif listrik di masyarakat adalah 70% serta 30% di transmisi dan distribusi. Di mana salah satu fungsi PLN adalah pembentukan tarif listrik di Aceh sampai Papua menjadi satu harga.

Masalahnya, skema bisnis yang sekarang adalah IPP dengan TOP 70%. Jika dilakukan holdingisasi di PLN dan anak usahanya, maka akan ada IPP baru dengan skema TOP 70%. Belum lagi dengan jangka waktu kontrak yang didasarkan pembangkitnya masing-masing. Untuk PLTU adalah 30 tahun, untuk PLTA 40 tahun, dan PLTGU kalau tidak salah 25/35 tahun. Skema proses bisnis inilah yang akan berlaku jika ada subholding dan IPO.

Sebagian pembangkit di Jawa juga akan direlokasi ke luar Jawa Bali. Berdasarkan DMN tahun 2019, IPP sebesar 25%. Sekarang diperkirakan sudah mencapai 45%. Dan nanti, dua-tiga tahun ke depan, diperkirakan IPP di Jawa-Bali akan hampir 80%. Karena ada penambahan 6.000 MW untuk PLTU Batang, Tanjungjati, Cilacap dan ada pemindahan dari PLTGU yang ada di Jawa sebesar 2.500 MW ke luar Jawa.

Jika di Jawa ada 80% milik IPP, maka komposisi harga akan menjadi persoalan. Karena dari 80% IPP, harus dibeli minimal sebesar 70% nya oleh PLN. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan, ke depan di Pulau Jawa semuanya adalah IPP.

Saat ini terjadi over capacity di Jawa-Bali, karena hanya mempunyai demand setengahnya. Dengan capacity factor PLN dan anak usahanya di bawah 30% dan IPP sebesar 70%. Ini menyebabkan pembangkit PLN di Jawa Bali menjadi underutilize. Padahal asetnya besar. Untuk di Jawa Bali saja, IP itu punya 9.000 MW, kalau PJB totoalnya ada 6.000 MW. Tapi jadi underutilize. Mengapa? Karena kewajiban TOP IPP yang 70% tersebut.

“Bagaimana ketika nanti ada holding dan subholding? Permsalahan akan semakin runyam,” tegas Andy. Apalagi ini tidak peduli dengan kinerja operasi. Karena sebenarnya, kinerja operasi milik PLN lebih bagus dari IPP.

Ada bocoran, di dalam rapat terbatas antara Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan ESDM pada tanggal 5 Agsutus ada beberapa hal yang dibahas. Misalnya, terkait dengan holding PLTU ini dimintakan ke kementerian ESDM terkait persetujuan tarif PPA kalau misalnya di spin off. Bahkan sudah ada permintaan ke Kementerian Keuangan terkait kenaikan subdisi komposisi tarif listrik PPA dengan perusahaan baru yang mengelola PLTU Batubara. Jadi, sudah hampir pasti akan ada kenaikan subdisi bagi holding PLTU.

Dampaknya, BPP mengalami kenaikan 1 T per tahun. Kriteria awal PLTU Batubara yang akan diholding PLTU kan ada tiga. Pertama umur teknologi yang tua sehingga kurang efisien, kemudian ada ability factor dalam 5 tahun kurang 80%, kemudian proyeksi factor 50% dalam 5 tahun.

Terkait dengan capacity factor proyeksi, kita terkendala dengan TOP IPP. Maka untuk proyeksi capacity factor sudah pasti terpenuhi semua. Idealnya 28,3%. Kalau dasarnya ini maka nanti rata-rata semua akan diholdingkan sehingga tidak ada lagi yang masuk dalam pengelolaan PLN Group. Kita tahu bahwa PLN memang agak kesulitan dalam membuat pembangkit-pembangkit muda. Jadi, memang, tiga kriteria itu menyasar semua ke PLN Group.

Setelah TOP IPP 70%, di ketenagalistrikan itu ada marriage order berdasarkan komponen C. Seluruh pembangkit sejenis yang ada di Jawa Bali dirankingkan berdasarkan komponen C. Komponan C adalah berapa kalori yang dibutuhkan untuk membangkitkan 1 Kwh. Setelah di ranking, yang ranking paling tinggi dioperasikan terlebih dahulu untuk mencapai beban yang dibutuhkan oleh masyarakat. Marriage order ini dibuat per bulan, sehingga ketahuan berapa yang bisa dioperasikan.

Di PLTU swasta rata-rata per bulan 70%. Sedangkan yang di bawah 70% itu biasanya adalah milik PLN, karena dia dikalahkan. Sebagai gambaran, di Suralaya 1-4 dan 5-7 IPF nya itu 66 dan 60%. Dia di urutan 23-24 untuk urutan marriage order dan komponen C. Padahal, kalau misalnya di situ bertanding di komponen A, B, C, D; maka Suralaya ini murah sekali. Sampai Mei 2011 per KWH hanya 511 untuk Suralaya 1-4 dan untuk 5-7 itu hanya 551. Masalahnya, yang ditandingkan hanya komponen C nya saja. Tetapi yang dibayar oleh PLN adalah komponen ABCD.

Ibaratnya, kalau mobil itu yang diadu adalah kecepatannya. Antara angkot dengan Ferrari, kalau diadu kecepatannya angkot pasti kalah. Tetapi karena macet, maka sampainya sama. Cuma kalau kita bayar untuk penumpang, angkot lebih murah dari Ferrari. Padahal kan biayanya tidak hanya soal penumpang, karena ada ongkos sopir, investasi, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Menyambung uraian Andy sebagaimana di atas, Fabby Tumiwa mengatakan, bahwa fenomena ini bukan hal yang aneh. “Dulu, kita sudah sering bilang ada perlakuan berlebihan terhadap IPP. Itu sudah berkali-kali disampaikan,” tegasnya.

Fabby melanjutkan, dengan kondisi PLN yang mengalamai over supplay, maka rencana 35 GW untuk proyek IPP harusnya ditunda terlebih dahulu.

Selanjutnya dia menyampaikan, TOP 75% dimulai dari Paiton 1. Karena dinilai terlalu tinggi, kemudian renegoisasi tarif turun, tetapi kontrak diperpanjang dari 35 ke 40 tahun. Belakangan, inilah yang kemudian menjadi standar.

Kita sudah lama keblinger mengenai listrik swasta. Menurutnya, ini konyol. Karena misalnya dengan kebijakan 35GW yang sekarang; sebenarnya itu bermasalah sejak awal direncanakan. Apalagi dengan target pertumbuhan listrik yang sangat tinggi. Yang jelas, menurut Fabby, IPP 35GW itu keliru besar dalam pelaksanaannya.

Karena IPP sudah dipatok dengan TOP yang tinggi, akhirnya di kebijakan di marriage order pasti akan didahulukan. Sementara pembangkit PLN yang menjadi paling bontot. Terlebih lagi, antara PLN dan anak perusahaan tidak ada hubungan kontraktual. Ini harus diselesaikan PLN. Di mana hubungan dengan anak perusahaan pembangkitanya seharusnya juga ada kontrak. Nggak bisa seenaknya, seperti sekedar menjadi bumper.

Kenapa di tahun 2005 ada generation company yang kemudian menjadi IP dan PJB? Idenya  adalah, PLN bisa menjalankan tata kelola korporasi secara professional supaya ada hubungan kontraktual dengan anak perusahaan. Tetapi sepertinya ini tidak dilakukan.

Kita tahu penyebabnya kenapa? Tadi yang dibilang, adalah bentuk konsekwensi dari PLN menerapkan TOP dengan tingkat CF yang tida wajar.

“Saya bilang, kontrak dengan IPP ini merugikan negara. Tetapi tidak ada yang menyuarakan ini. Saya kira serikat pekerja perlu menyuarakannya,” tegas Fabby.

Dalam kondisi hari ini kita lupakan saja pertumbuhan 70% dalam 5 tahun ke depan. Over capacity PLN berdasarkan data yang saya miliki di seluruh Indonesia sudah 52%, bukan hanya 48%. Sampai dengan tahun 2025, Fabby memperkirakan kondisi ini tidak akan membaik.

Sekarang PLN masih bertahan karena ada efisiensi besar dan injeksi dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Tapi kita tahu kondisi itu tidak ideal. Bahkan sepanjang tahun lalu mengalami cashflow stag. Jadi saya melihat keuangan PLN dalam kondisi berbahaya. Perusahaan dengan asset 1.500 T tetapi hanya membuat profit 5 T. Ini kecil sekali. Untuk perusahaan yang normal, kondisi ini sangat tidak wajar.

Saat bertemu dengan Direksi PLN, saya was-was. Hutang 500 T harus berinvestasi di sisi transmisi. Transmisi itu long time investmen di atas 20 tahun. Return of investment di bawah 5% dan akan lama sekali pengembaliannya. Kalau hutang jangka pendeknya 120T tidak menjadi masalah. Tapi kalau ita bicara beban dalam jangka panjang akan sulit. Terutama sekarang yang tadi dibilang, pembangkit PLN hanya running cash flow. Pembangkit dari sisi usia juga suda tua, tidak lama lagi akan dipensiunkan karena sudah masuk limit dan biayanya menjadi lebih mahal. Di sini ada tantangan, sumber cash flows dari mana?

Mengenai subholding PLTU, Fabby mengaku masih akan mempelajari lebih lanjut.

“Tapi bayangannya begini. Kalau saya menjadi Menteri BUMN, sebagai Menteri saya punya kepentingan untuk memaksimalkan nilai asset. Saya tahu pembangkit sudah hampir selesai massa fasenya, di mana mereka sudah tidak efisien. Yang dimiliki IP dan PJB juga sudah tua. Bagaimana bisa melakukan refreshing asset sehingga ada nilai asset yang bertambah?”

Di sisin lain, bertahun-tahun PLN masih fokus pada IPP. Sementara pengembangan asset anak perusahaannya tidak bisa diprioritaskan.

Porsi IPP masih besar di atas 75%. Jadi ini memang mungkin arahnya yang akan dilakukan, seperti yang dilakukan dengan Suralaya. Suralaya hanya 1 pembangkit di asset backed securities. Konsep yang sama nampaknya mau dipakai untuk pembangkit PLTU yang lain, karena itu pilihannya adalah mengkonsolidasikan asset-asset itu di new generation yang baru.

Jadi bisa jadi caranya seperti itu. Tapi saya menduga, kalau itu dilakukan tapi itu dananya untuk replacing asset untuk IP dan PJB untuk asset energi terbarukan, mungkin butuh pendanaan baru. Bisa juga sepeti itu dari perspektif mengelolaan asset. Hanya nanti konsepnya bagaimana ketika asset itu diberikan ke orang. Apakah akan diberlakukan seperti pembangkit swasta atau dengan kontrak TOP 70%. Jika ini yang dilakukan, ini akan menimbulkan dampak yang tidak efisien. Jadinya seperti pagar makan tanaman.

Usai mendengar paparan Fabby Tumiwa, Andy Wijaya menyampaikan, berdasarkan data yang ada, dari 35,000 MW, IPP mendapat 75% dan PLN 25%. IPP sudah terkontrak tapi belum konstruksi adalah  6.228 MW. Sementara yang PPA juga sudah banyak.

“Kalau tadi perkiraan bang Feby seperti yang pernah dilakukan di Suralaya, maka nanti akan ada Suralaya baru. Dia akan memberatkan kita,” ujar Andy.

“Nanti akan meminta jaminan, ini yang sebenarnya dikhawatirkan,” lanjutnya. Kalau mau pakai FW apa salahnya tidak usah dijadikan holding, tetapi di EBA kan.

Pengalaman di Suralaya memberatkan cashflow PLN, karena harus rutin setiap bulan — tidak peduli apakah Suralaya menghasilkan atau tidak, di dispached atau tidak — pengembalian EBA ini wajib terus. Ini memberatkan. Di satu sisi mereka sudah tercukupi dengan TOP IPP. Kalau dinyalakan dobel bayar, tetapi kalau tidak dinyalakan bayar kuponnya dari mana?

Sekarang belum kelihatan, holding PLTU seperti apa. PPA baru atau perusahaan baru. Kalau dengan anak perusahaan, boro-boro ada PPA.

Fabby menyahut, tantangan IP dan PJB sekarang, bagaimana tidak hanya mengelola asset eksisting, tetapi juga asset sudah tua dan harus diganti. Bersama replacing asset yang besar itu tidak bisa semudah membalikkan telapan tangan. Itu semua harus dilakukan. Kalau tidak, lama-lama tinggal tulang dan mati sendiri.

“Dari dulu saya sudah ingatkan itu. Dananya jangan masuk ke holding. Tapi ke IP. Karena IP harus replace asset,” ujar Fabby.

“Waktu itu kan Abang menyampaikan ada tiga yang harus dikelola PLN. Satu, mini grid /transmisi. Energi baru terbarukan, sama non fosil. Sekarang ini menjadi strategi Swasta. IPP merubah menjadi visi green player, seperti contohnya yang dipunyai Barito Pasific dan Medco, yang tadinya pemain fosil. Dengan demikian dia dapat keuntungan dobel. TOP IPP dari Pembangkit PLTI sudah di jamin untung. Karena main di green yang juga dibeli 100% harus dibeli PLN, memastikan harganya dipenuhi sebagaimana yang ada di RUU terbaru ini,” urai Andy.

Menjawab itu, Fabby menilai bahwa hal ini harus dilihat beberapa hal. Mereka melakukan transformasi bisnis. Karena pasarnya memintanya untuk bergerak decarbornisasi dengan menurunkan penggunaan eneri fosil. Ini harus dilakukan. Perusahaan tahu bahwa ke depan tidak bisa mengandalkan asset dari utilitasi asset yang dari energi fosil. Hal yang sama harusnya juga dilakukan oleh PLN.

Kalau mau ambil contoh kita bisa melihat Malaysia. Malaysia membuat perusahaan yang khusus berinvestasi di dalam negeri. Mereka mendorong setiap rumah memasang PLTS di atap lalu memakai jaringan mereka untuk jualan kistrik. Mereka melihat replace asset tidak lagi membuat PLTU Batubara, tetapi membuat energi terbarukan. Mereka bekerjasama dengan bandara, memasang PLTS nya. Mereka juga membuat perusahaan yang tidak saja berinvestasi di Malaysia. Tapi juga keluar, seperti Inggris, Pakistan, dan Bangladesh. Mereka tahu, pasar di dalam negeri sudah jenuh. Ini contoh bagaimana utility melakuan terobosan bisnis. PLN harus mendorong perusahaan yang sama yang dilakuan di swasta, kalau tidak mau ditinggalkan pelanggan.

Serikat pekerja harus melihat feature PLN seperti apa dengan kondisi lingkungan yang berubah ini. Saat ini, swasta kalau mau jualan listrik, yang paling enak ya ke PLN. Karena PLN yang paling besar. Mereka ingin diamankan bisnisnya dengan mempengaruhi regulasi .

Sekarang yang harus dipikirkan adalah, bagaimana formulasi yang tepat. PLN bisa membeli tarif yang lebih mahal. Ini persoalan tarif yang tidak mencerminkan keekonomian. Kebijakan tarif harus didorong tidak membuat bisnis PLN tumbuh dengan sehat. Kalau anak perusahaan ditekan, tetapi mengapa buat swasta renegoisasi saja ngak mau? Padahal dalam konteks bisnis to bisnis, renegosasi kontrak wajar saja.

Menjelang akhir diskusi, seorang peserta (Budi) meminta izin untuk memberikan tanggapan. Dia tertarik, tadi dibilang regulasi yang berimbang.

Menurutnya, persoalannya salah satuanya dari situ. Mengapa PLN tidak ngebet di EBT ini. Dulu Salim Group mendapat 5,2T untuk membagun PLTA. Sinarmas juga dapat. Ada posisi Bank di perusahaan besar tadi. Di sisi lain ada konsumen, di mana bagi perusahaan besar; PLN adalah konsumen. Sementara PLN, Bank tidak mau memberikan pinjaman karena ujungnya tarif ke pelanggan tidak menarik untuk investasi.

Kalau bank didorong oleh pemerintah untuk bisa fair, bisa jadi PLN akan lebih bersemangat. Tidak harus memberikan porsi keluar. Karena saat melakukan judicial review dulu, di dalam pertimbangan mahkamah, kalau PLN masih kekurangan bisa mengajak swasta tetapi PLN sebagai holdingnya.

Menanggapi hal itu, Fabby menjawab, bahwa ini ada plus minusnya. Karena tugas BUMN salah satunya adalah melaksanakan tugas pemerintah. UU BUMN menyebutkan harus ada konpensasi, sehingga aspek good corporate govermennya terpenuhi.

Sering kita tidak melihat, PLN dan BUMN lain mempunyai keistimewaan penyertaan modal negara yang tidak perlu dikembalikan. Di swasta, tidak ada kemewahan seperti itu. Lembaga BUMN seperti PLN, di mana 100% kepemilikannya pemerintah, tidak perlu khawatir akan mengalami kerugian sampai minus. Kalau hutangnya sudah dianggap mengkawatirkan negara, akan diambil alih oleh pemeirntah. Itu yang membuat PLN lebih istimewa dibanding swasta, yang motivasinya pasti profit.

Saya kira, PLN harus tumbuh dengan sehat. Soal tarif, berikan tarif yang wajar. Kalau swasta tidak mau investasi kalau return-nya tidak sampai 12%. Utility-nya harus mendapat perlakuan yang sama. Pemerintah dan DPR tidak ingin menaikkan tarif, sehingga tarif dibuat rendah. Kalau menaikkan tarif akan ada dampak politik. Karena tarif rendah, return tidak sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Maka finansial mengalami kendala. Ini seperti lingkaran setan.

Kenapa swasta masuk tahun 90an, karena ada kebutuhan membangun kebutuhan listrik. PLN tidak punaya kapastitas, sehingga swasta diundang. Kenapa PLN tidak mempunyai kemampuan, karena tidak dibangun kapasitas finansialnya.

“Saya melihat, masalah ini harus diselesaikan dengan memotong lingkaran setannya itu. Saya mau bilang, naikkan tarif minimal 10%. Sekarang hanya 2%. Gimana public utility investasi 100T per tahun kalau margin hanya 2%. Kan tidak mungkin itu,” kata Fabby.

Pengelolaan hari ini saja tidak sehat. Banyak aspek yang harus dibenahi. Itu harusnya menjadi perhatian serikat pekerja

Sehatkan keuangan PLN, sehingga tidak tergantung pada IPP. Kalau tidak mempunyai kemampuan, mereka akan bilang, jangan persoalkan jika swasta masuk.

“Teman-teman harus strategis. Persoalan di depan mata adalah keuangan PLN. Kalau tidak dibenahi akan semakin memburuk, tinggal menunggu waktu pemerintah akan mengundang swasta untuk masuk,” pungkasnya.

Holdingisasi Ibarat Menyewa Kendaraan Milik Sendiri

“Ibaratnya saat ini kita mempunyai kendaraan yang kita kendarai sendiri. Tetapi kemudian kendaraan itu dipaksa untuk kita serahkan ke orang lain. Tetapi masalahnya, kita mempunyai kewajiban untuk menyewa kembali mobil yang sudah kita berikan itu.” Pernyataan ini disampaikan Bintoro Suryo Sudibyo selaku Sekretaris Jenderal SP PLN dalam Rapat Akbar SP PLN Group, Kamis (5/8).

Dalam penjelasannya, Bintoro memberikan gambaran yang lugas tentang bagaimana holdingisasi yang akan terjadi di tubuh PLN dan anak usahanya. Holdingisasi itu, pada akhirnya hanya akan membebani negara dan rakyat. Pasalnya, PLN memiliki kewajiban pembelian take or pay (TOP) listrik swasta sebesar minimum 70% oleh PT. PLN (Persero) di saat kebutuhan listrik masyarakat hanya sebesar 53%.

Logika ini mudah dipahami. Jika pemimpin holding bukan PLN, maka PLN harus membeli listrik dari holding yang akan dibentuk tersebut. Apalagi jika holdingisasi itu diikuti dengan IPO (Initial Public Offering atau Penawaran Umum Perdana) yang notabene adalah penjualan saham ke swasta, pada akhirnya bisa saja listrik tidak lagi dikuasai oleh negara.

Ujung dari semua ini adalah biaya listrik menjadi semakin mahal. Dan jika itu terjadi, cepat atau lambat akan membebani rakyat.

Di dalam forum yang sama, Ketua Umum SP PLN Muhammad Abrar Ali menegaskan bahwa holdingisasi dan IPO sesungguhnya adalah kedok untuk melakukan privatisasi. Itulah sebabnya, kata Abrar, SP PLN Group akan berdiri di garda depan untuk melakukan penolakan.

“Menolak privatisasi sejatinya adalah menolak listrik mahal,” lajutnya. Ini bukan saja untuk pegawai PLN. Tetapi juga untuk kepentingan rakyat Indonesia. 

Dalam kaitan dengan itu, Serikat Pekerja PLN Group juga sudah mengirimkan surat kepada presiden agar pembentukan holdingisasi ditinjau ulang. Ini adalah bagian dari peran serikat pekerja untuk melakukan kontrol sosial sekaligus mengingatkan adanya potensi yang bisa melanggar konstitusi.

Ditegaskan Ketua Umum PP Indonesia Power Dwi Hantoro, bahwa pihaknya sudah mengkomunikasikan penolakan ini ke berbagai pihak. Baginya, ketika pemerintah dan DPR melenceng dari konstitusi, maka harus ada pihak-pihak yang meluruskan. Begitu negara ini harus dijaga.

Ketika kekuasaan ‘menyelingkuhi’ UUD dengan membuat dan mengesahkan UU Ketenagalistrikan yang bertentangan dengan UUD, SP PLN Group hadir untuk menjaga konstitusi, memastikan tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, tetap dikuasai oleh negara

Hadir di dalam Rapat Akbar yang dihadiri 1.000 orang melalui Zoom ini, Sekretaris Umum SP Pembangkitan Jawa Bali Dewanto Wicaksono menyampaikan bahwa Serikat Pekerja PLN Group bergerak bersama untuk menghalangi holdingisasi dan IPO. Ini bukan hal pertama yang dilakukan serikat pekerja PLN Group. Sebelumnya, sudah ada regulasi yang selalu mencoba untuk privatisasi di dalam tubuh PLN. Dan selama ini, Serikat pekerja selalu berjuang menyelamatkan PLN agar tetap dalam penguasaan negara.

Hal lain yang lebih penting, menurutnya, adalah bagaimana menghilangkan TOP IPP, yang menjadi biang kerok harga listrik menjadi mahal. Disampaikan, bahwa komponen utama biaya PLN adalah bahan bakar dan pembelian ke IPP. Jika kewajiban untuk melakukan pembelian ke IPP (Independent Power Produsen atau produsen listrik swasta) ditiadakan, maka harga listrik bisa ditekan.

Terakhir, Sekretaris Jenderal PP Indonesia Power menjelaskan dengan lugas, betapa serikat pekerja memiliki peran penting di dalam PLN. Di awali dengan bagaimana di awal kemerdekaan, buruh listrik dan gas menyerahkan perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang dikelola Jepang ke pemerinah Indonesia untuk dilakukan nasionalisasi.

Tercatat, pada tahun 2002, SP PLN dan elemen masyarakat melakukan judicial review terhadap UU No 20 tahun 2002 tentang ketegagalistrikan yang mencoba untuk melakukan privatisasi dan menang. Berikutnya, ketika UU 30 tahun 2009 lahir, SP PLN juga melakukan judicial review karena undang-undang ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya privatisasi. Lagi-lagi, buruh menang.

Pun sekarang, keberpihakan pada konstitusi SP PLN Group sedang diuji oleh rencana holdingisasi dari Kementerian BUMN. Dan lagi-lagi, serikat pekerja berjuang untuk memastikan agar privatisasi tidak terjadi.

Dijelaskan Andy, merujuk pada pasal 77 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN, persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, serta persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Tenaga listrik termasuk ke dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan tentu saja tenaga listrik juga erat kaitannya dengan pertahanan dan keamanan negara sehingga berdasarkan Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003, BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan termasuk kepada Persero yang tidak dapat diprivatisasi.

Kebijakan pembentukan Sub Holding PLTP ini jelas melanggar UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi: (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan di atas tertuang di dalam putusan perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003, Permohonan Judicial Review UU NO. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan halaman 334, dan putusan perkara No. 111/PUU-XIII/2015, Permohonan Judicial Review UU NO. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan halaman 103).

“Perkataan dikuasai oleh negara tidak mungkin direduksi hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah,” tegasnya.

“Mahkamah juga menegaskan, bahwa oleh karena listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh negara maka kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (unbundled) adalah bertentangan dengan UUD 1945,”

Dalam kaitan dengan itu, SP PLN Group perlu mengambil langkah-langkah yang lebih serius lagi. Salah satunya dengan memperluas keterlibatan anggota melalui Rapat Akbar seperti ini. Hal lain yang akan dilakukan adalah menggalang aliansi kepada pihak-pihak yang juga menolak privatisasi Tenaga listrik menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sebab jika terjadi privatisasi ini tidak saja berakibat hanya pada pekerja di lingkungan PLN, namun secara luas dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Yaitu kenaikan harga listrik.

Holding Process Is just like Renting Our Own Car

“Just like when we have our own car and we drive it, but then we are forced to hand the car over to someone else and then we have obligation to pay the rent of our own car”. The statement was quoted from Bintoro Suryo Sudibyo as the General Secretary of SP PLN during the SP PLN Group big meeting on Thursday, August 5th, 2021.

In his explanation, Bintoro provide a straightforward description about how holding process will occur in PLN Companies and its subsidiaries. The holding process, in the end will only put a burden to the state and the people. The reason is that PLN has purchase obligation “take or pay (TOP)” to private electricity 70% at the minimum by PLN company, when the need of the electricity among people is only 53%. 

The logic is easy to be comprehended. Should the holding leader is not PLN, so PLN should buy from the soon to be formed holding. Especially if the process of holding followed by the  IPO (Initial Public Offering) and it means the selling of the stock to private, and in the end electricity will not controlled by the state.

The tip of all of these are the electricity will become more expensive. And when that’s happening, sooner or later it will put a burden to the people.

In the same forum, the general chairperson of  SP PLN Muhammad Abrar Ali asserted that the holding process or IPO is actually only a guise to conduct a privatization. That is why, stated Abrar, SPPLN Union Group will stand in the forefront to do the rejection.

“Rejecting privatization means rejecting overpriced electricity” he continued. This will be not only for PLN employee but also for the sake of all Indonesian people. 

Related to that, PLN Trade Union has also sent a letter to the President demanded that the process on the holding being reviewed. This is part of trade union role to do the social control and in the same time reminding on the possibility of a conduct that will be violating the constitution.

Affirmed by the General Chairperson of PP Indonesia Power Dwi Hantoro, that the union has been communicating this rejection to many parties. According to him, when government and parliament deviated from the constitution, there should be parties to make it right. This is how we keep the nation..

When power violating the constitution, by making and ratifying Law on Electricity in contradict with the constitution, SP PLN Group are there to guard the constitution, ensuring electricity as the branch of production important for the need of the people, should be controlled by the state.

Being presence in the big meeting attended by 1.000 participants through Zoom, the General Secretary of SP Pembangkitan Jawa Bali (Java Bali Power Plant Trade Union) Dewanto Wicaksono stated that PLN Group Union should obstruct the holding process and the IPO. That’s not the first to be conducted by SP PLN Group. In the past, there’s always regulation aimed on the privatization in the PLN body. And so far, the union has always fighting to save PLN to be always in state’s control.

Other more important thing, according to him is how to eliminate TOP IPP, as the root of expensive electricity price. He stated that the main component of PLN cost is fuel and the purchase to IPP. Should the obligation to purchase to  IPP (Independent Power Producer or private electricity producer) being removed, so the electricity price can be supressed.

Lastly, the General Secretary of PP Indonesia Power explained straightforwardly on how trade union has important role in the PLN company. Started when Indonesia in its early independence, electricity and gas workers handed the Dutch electricity and gas  company managed by Japan to Indonesian government to be nationalized.

It is registered that in 2002, PLN Union and people’s element having a judicial review to Law Number 20 year 2002 on Electricity trying to privatized and the union won. After that when Law Number 30 year 2009 passed, PLN Union also conducted Judicial Review since the law was potentially caused a privatization. Again, workers won.

And Now, the stand of SP PLN to be always sided with the constitution also being tested by the plan to have a holding process by the Ministry of State Enterprises (BUMN), and again the trade union fights for ensuring there won’t be any privatization.

Explained by Andy, referring to article  77 Law No. 19 year 2003 on National State Enterprise, company that are not allowed to be privatised are the company where the core business, based on the regulation should be only manage by the national state enterprise, company where its core business is related to state defence and security, company in certain sector that bear specific task to conduct specific activities related to public interest, also company operating in the natural resources business and it is firmly based on the law and regulation are not allowed to be privatised.  

Electricity considered as important branch of production and controlling people’s lively hood. And of course electricity also tightly related to state defence and security, so based on Article 77 Law No 19 year 2003, national state enterprises in the electricity sector is part of enterprise that cannot be privatized.

The policy to form a Sub Holding of PLTP clearly violating  the state constitution, UUD 1945 Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) stating: (2) production lines important to the state and controlling people’s lively hood should be controlled by the state. (3) Earth, Water and natural resources contained it, controlled by the state and should be used as much as possible to the prosperity of the people.

The regulation stated in the verdict of the case number No. 001-021-022/PUU-I/2003, of the Judicial Review file of Law Number 20 year 2002 on the Electricity page 334 and the verdict of case number No. 111/PUU-XIII/2015,  Judicial Review File of Law NO. 30 year 2009 on Electricity, page 103).

“The statement in control of the state is impossible to be reduced just related to the state authority to regulate economy. Thus, for either opinion that interpreting the statement on state control as the ownership referring to the civil right conception or the perception of state control only limited to the authority to manage by state, both opinions are rejected by the Constitutional Court” he further affirmed.

“The Court also affirmed that since electricity is part of an important production line to the state and fulfil the livelihood of the people so it should be under the control of the state, so all electricity business conducted competitively by treating business entity equally and by separated enterprises (unbundled) is contradict to the state constitution  UUD 1945,”

In relation to above mentioned issue, SP PLN should take more serious measures. One of them is by expanding members involvement through big meeting like this. Another thing will be conducted are building alliance to all parties rejecting privatization in the electricity sector and that’s important to be conducted. Because should the privatization happened, not only will impact the workers who work in the PLN area but also will impact the people widely with the increase of electricity price.  

Media Rilis: Serikat Pekerja Ingatkan President Ada Potensi Pelanggaran Konstitusi Dalam Program Subholding dan IPO Pembangkitan PLN

Setelah melakukan pertemuan media untuk menyatakan sikap penolakan terhadap Privatisasi melalui Subholding dan IPO pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, Serikat Pekerja di sektor ketenagalistrikan yang terdiri dari Serikat Pekerja PT. PLN (PERSERO) atau SP PLN, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT. Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Joko Widodo No. 001/SPPLN-PPIP-SPPJB/PST/VII/2021, Perihal Sikap Bersama Penolakan Holdingisasi dan IPO Sektor Ketenagalistrikan Indonesia untuk mengingatkan adanya potensi pelanggaran Konstitusi dalam program Subholding dan IPO pembangkit yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero)

Pengiriman surat bersama tersebut, semata-mata hanya menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo yang dilontarkan pada Januari 2017 pada acara Executive Leadership Program bagi Direksi BUMN. Dimana pada acara tersebut, di pidato pembukaan secara tegas Presiden Joko Widodo menyatakan beberapa catatan tentang pembentukan holdingisasi BUMN. Salah satu catatan tersebut adalah harus taat pada aturan hukum yang berlaku.

“Tetap harus dengan catatan-catatan, menaati Undang-Undang yang ada, ini harus dijaga ada proses yang kita harus lakukan,”[1]

Serikat Pekerja PLN Group dari awal pembentukannya telah konsisten menentang hilangnya penguasaan Negara pada sektor ketenagalistrikan dengan cara Privatisasi (Swastanisasi) dan juga Unbundling dengan melakukan Judicial Review Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan dan juga Judicial Review Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap konsisten pada 2 (dua) kali putusan Judicial Review tersebut menetapkan Tenaga Listrik termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh sebab itu harus dikuasai oleh Negara.

Sehubungan dengan makna penguasaan Negara, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan judicial review UU Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa untuk usaha ketenagalistrikan maka yang menjadi Holding Company-nya adalah PT. PLN (Persero).

Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company”[2]

PT. PLN (Persero) dari tahun ke tahun mendapatkan subsidi dan kompensasi yang tidak sedikit untuk memastikan fungsi dan tugasnya menyediakan tenaga listrik yang handal dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan PT. PLN (Persero) audited tahun 2020, beban usaha terbesar PT. PLN (Persero) no.1 adalah Pembelian Energi Primer sebesar 35% dan no.2 adalah Pembelian Tenaga listrik swasta (IPP) sebesar 33%. Angka ini jauh sekali dibandingkan dengan Biaya Pemeliharaan yang hanya sebesar 7%. Perlu diingat bahwa Energi Primer dan Pembelian Listrik Swasta (IPP) merupakan hal yang di luar kontrol dari PT.PLN dan menjadi penyebab ketidakefisienan dan mahalnya tarif listrik.

Bila program Subholding dan IPO tetap di laksanakan tentu saja akan menambah beban usaha pada bagian pembelian tenaga listrik. Sehingga untuk tetap bisa melakukan fungsi dan tugasnya maka mau tidak mau beban tambahan tersebut akan menjadi tambahan subsidi dan kompensasi yang harus di berikan oleh Negara kepada PT. PLN (Persero). Hal ini juga kami singgung dalam surat bersama, yaitu pada poin 5, dimana akan memberatkan keuangan negara. Dan kedepan bila Negara tidak mampu lagi memberikan subsidi maka beban tersebut akan langsung di teruskan kepada harga jual listrik ke masyarakat. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat karena rakyat harus membayar harga listrik lebih mahal melebihi kapasitas yang diperlukan sebagai akibat dari kewajiban pembelian take or pay (TOP) listrik swasta sebesar minimum 70% oleh PT. PLN (Persero) di saat kebutuhan listrik masyarakat hanya sebesar 53%.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana fungsi PT. PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat berkaitan erat dengan Ketahanan Energi Negara. Dalam kasus black out jawa bagian barat selama 6 jam di tahun 2019 sudah mengajarkan kita bahwa segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tenaga listrik. Belum lagi bila merujuk pada kasus black out Pulau Nias selama 5 hari pada tahun 2016 karena sektor ketenagalistrikan tidak dikuasai oleh Negara sesuai panduan Konstitusi. Dan program subholding dan IPO ini akan menghilangkan penguasaan Negara sesuai panduan Konstitusi. Siapa yang akan terkena dampaknya? Tentu saja, yang paling terdampak adalah masyarakat.

Indonesia telah terikat dengan Paris Agreement yang sepakat mengedepankan pembangkit energi baru terbarukan dan karena alasan itu unit pembangkit geothermal yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) dan anak usahanya amatlah penting dan strategis bagi PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang mendapat penugasan menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994. Dan untuk itu maka menjadi fungsi dan tugas PT. PLN (Persero) dalam meningkatkan bauran energi dan memulihkan nama baik PT. PLN (Persero) yang mewakili Pemerintah Indonesia di mata publik nasional dan internasional terkait isu lingkungan hidup.

Jakarta, 02 Agustus 2021

Disiarkan oleh:

1. Muhammad Abrar Ali, Ketua Umum DPP SP PLN Persero (HP: 0811-6562-973)

2. Dwi Hantoro, Ketua Umum PP Indonesia Power (HP: 0812-8643-9018)

3. Agus Wibawa, Ketua Umum SP PJB (HP: 0896-8750-0690)


[1] https://finansial.bisnis.com/read/20170125/309/622810/presiden-jokowi-pembentukan-holding-bumn-harus-hati-hati

[2] Putusan MK Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 dan Perkara No. 111/PUU-XIII/2015

Lampiran

Sebaran Berita:

https://www.republika.co.id/berita/qxai0r282/serikat-pekerja-pln-tolak-holding-sektor-ketenagalistrikan
https://inisiatifnews.com/ekonomi/2021/08/02/sp-kelistrikan-ingatkan-presiden-bahaya-ipo-dan-privatisasi-pln-langgar-uu/


https://www.alinea.id/nasional/tolak-privatisasi-serikat-pekerja-pln-surati-jokowi-b2c7E951K


https://ekbis.sindonews.com/read/499942/34/tolak-subholding-dan-ipo-sp-sektor-ketenagalistrikan-beberkan-alasannya-1627945723?_gl=11l50kiy_ga*dnNaNVA0T2dJSGhyZlBaaTdKN3VkMjctMkJ0dXFLbXA1Ty1TR0h1S1NmRHJPYkY5dmRteTlqZ2h0a3hSQ0xETQ..
https://ragamindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1612324048/serikat-pekerja-surati-jokowi-awas-privatisasi-dan-ipo-pln-langgar-konstitusi


https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/JKRWWqpN-serikat-pekerja-pln-kritisi-holding-sektor-ketenagalistrikan?utm_source=desktop&utm_medium=terbaru&utm_campaign=WP


https://www.radarkotanews.com/sp-ingatkan-presiden-potensi-pelanggaran-konstitusi-dalam-program-subholding-dan-ipo-pembangkit-pln/


https://m.industry.co.id/read/90379/serikat-pekerja-duga-ada-potensi-pelanggaran-konstitusi-dalam-program-subholding-dan-ipo-pembangkit-pln


https://www.radarindo.co.id/2021/08/02/tiga-sp-ketenagalistrikan-tolak-holdingisasi-ingatkan-ada-potensi-pelanggaran-konstitusi/