Fabby Tumiwa: Holdingisasi dan IPO di PLN Ibarat Pagar Makan Tanaman

SP PLN Group melakukan diskusi dengan Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, Kamis (12/8). Diskusi ini membahas problematika ketenagalistrikan di Indonesia. Mengawali diskusi, Sekretaris Jenderal PP IP Andy Wijaya menyampaikan bahwa saat ini yang menjadi perhatian di PLN adalah program holding subholding dan IPO.

Disampaikan Andy, skema pembentukan tarif listrik di masyarakat adalah 70% serta 30% di transmisi dan distribusi. Di mana salah satu fungsi PLN adalah pembentukan tarif listrik di Aceh sampai Papua menjadi satu harga.

Masalahnya, skema bisnis yang sekarang adalah IPP dengan TOP 70%. Jika dilakukan holdingisasi di PLN dan anak usahanya, maka akan ada IPP baru dengan skema TOP 70%. Belum lagi dengan jangka waktu kontrak yang didasarkan pembangkitnya masing-masing. Untuk PLTU adalah 30 tahun, untuk PLTA 40 tahun, dan PLTGU kalau tidak salah 25/35 tahun. Skema proses bisnis inilah yang akan berlaku jika ada subholding dan IPO.

Sebagian pembangkit di Jawa juga akan direlokasi ke luar Jawa Bali. Berdasarkan DMN tahun 2019, IPP sebesar 25%. Sekarang diperkirakan sudah mencapai 45%. Dan nanti, dua-tiga tahun ke depan, diperkirakan IPP di Jawa-Bali akan hampir 80%. Karena ada penambahan 6.000 MW untuk PLTU Batang, Tanjungjati, Cilacap dan ada pemindahan dari PLTGU yang ada di Jawa sebesar 2.500 MW ke luar Jawa.

Jika di Jawa ada 80% milik IPP, maka komposisi harga akan menjadi persoalan. Karena dari 80% IPP, harus dibeli minimal sebesar 70% nya oleh PLN. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan, ke depan di Pulau Jawa semuanya adalah IPP.

Saat ini terjadi over capacity di Jawa-Bali, karena hanya mempunyai demand setengahnya. Dengan capacity factor PLN dan anak usahanya di bawah 30% dan IPP sebesar 70%. Ini menyebabkan pembangkit PLN di Jawa Bali menjadi underutilize. Padahal asetnya besar. Untuk di Jawa Bali saja, IP itu punya 9.000 MW, kalau PJB totoalnya ada 6.000 MW. Tapi jadi underutilize. Mengapa? Karena kewajiban TOP IPP yang 70% tersebut.

“Bagaimana ketika nanti ada holding dan subholding? Permsalahan akan semakin runyam,” tegas Andy. Apalagi ini tidak peduli dengan kinerja operasi. Karena sebenarnya, kinerja operasi milik PLN lebih bagus dari IPP.

Ada bocoran, di dalam rapat terbatas antara Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan ESDM pada tanggal 5 Agsutus ada beberapa hal yang dibahas. Misalnya, terkait dengan holding PLTU ini dimintakan ke kementerian ESDM terkait persetujuan tarif PPA kalau misalnya di spin off. Bahkan sudah ada permintaan ke Kementerian Keuangan terkait kenaikan subdisi komposisi tarif listrik PPA dengan perusahaan baru yang mengelola PLTU Batubara. Jadi, sudah hampir pasti akan ada kenaikan subdisi bagi holding PLTU.

Dampaknya, BPP mengalami kenaikan 1 T per tahun. Kriteria awal PLTU Batubara yang akan diholding PLTU kan ada tiga. Pertama umur teknologi yang tua sehingga kurang efisien, kemudian ada ability factor dalam 5 tahun kurang 80%, kemudian proyeksi factor 50% dalam 5 tahun.

Terkait dengan capacity factor proyeksi, kita terkendala dengan TOP IPP. Maka untuk proyeksi capacity factor sudah pasti terpenuhi semua. Idealnya 28,3%. Kalau dasarnya ini maka nanti rata-rata semua akan diholdingkan sehingga tidak ada lagi yang masuk dalam pengelolaan PLN Group. Kita tahu bahwa PLN memang agak kesulitan dalam membuat pembangkit-pembangkit muda. Jadi, memang, tiga kriteria itu menyasar semua ke PLN Group.

Setelah TOP IPP 70%, di ketenagalistrikan itu ada marriage order berdasarkan komponen C. Seluruh pembangkit sejenis yang ada di Jawa Bali dirankingkan berdasarkan komponen C. Komponan C adalah berapa kalori yang dibutuhkan untuk membangkitkan 1 Kwh. Setelah di ranking, yang ranking paling tinggi dioperasikan terlebih dahulu untuk mencapai beban yang dibutuhkan oleh masyarakat. Marriage order ini dibuat per bulan, sehingga ketahuan berapa yang bisa dioperasikan.

Di PLTU swasta rata-rata per bulan 70%. Sedangkan yang di bawah 70% itu biasanya adalah milik PLN, karena dia dikalahkan. Sebagai gambaran, di Suralaya 1-4 dan 5-7 IPF nya itu 66 dan 60%. Dia di urutan 23-24 untuk urutan marriage order dan komponen C. Padahal, kalau misalnya di situ bertanding di komponen A, B, C, D; maka Suralaya ini murah sekali. Sampai Mei 2011 per KWH hanya 511 untuk Suralaya 1-4 dan untuk 5-7 itu hanya 551. Masalahnya, yang ditandingkan hanya komponen C nya saja. Tetapi yang dibayar oleh PLN adalah komponen ABCD.

Ibaratnya, kalau mobil itu yang diadu adalah kecepatannya. Antara angkot dengan Ferrari, kalau diadu kecepatannya angkot pasti kalah. Tetapi karena macet, maka sampainya sama. Cuma kalau kita bayar untuk penumpang, angkot lebih murah dari Ferrari. Padahal kan biayanya tidak hanya soal penumpang, karena ada ongkos sopir, investasi, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Menyambung uraian Andy sebagaimana di atas, Fabby Tumiwa mengatakan, bahwa fenomena ini bukan hal yang aneh. “Dulu, kita sudah sering bilang ada perlakuan berlebihan terhadap IPP. Itu sudah berkali-kali disampaikan,” tegasnya.

Fabby melanjutkan, dengan kondisi PLN yang mengalamai over supplay, maka rencana 35 GW untuk proyek IPP harusnya ditunda terlebih dahulu.

Selanjutnya dia menyampaikan, TOP 75% dimulai dari Paiton 1. Karena dinilai terlalu tinggi, kemudian renegoisasi tarif turun, tetapi kontrak diperpanjang dari 35 ke 40 tahun. Belakangan, inilah yang kemudian menjadi standar.

Kita sudah lama keblinger mengenai listrik swasta. Menurutnya, ini konyol. Karena misalnya dengan kebijakan 35GW yang sekarang; sebenarnya itu bermasalah sejak awal direncanakan. Apalagi dengan target pertumbuhan listrik yang sangat tinggi. Yang jelas, menurut Fabby, IPP 35GW itu keliru besar dalam pelaksanaannya.

Karena IPP sudah dipatok dengan TOP yang tinggi, akhirnya di kebijakan di marriage order pasti akan didahulukan. Sementara pembangkit PLN yang menjadi paling bontot. Terlebih lagi, antara PLN dan anak perusahaan tidak ada hubungan kontraktual. Ini harus diselesaikan PLN. Di mana hubungan dengan anak perusahaan pembangkitanya seharusnya juga ada kontrak. Nggak bisa seenaknya, seperti sekedar menjadi bumper.

Kenapa di tahun 2005 ada generation company yang kemudian menjadi IP dan PJB? Idenya  adalah, PLN bisa menjalankan tata kelola korporasi secara professional supaya ada hubungan kontraktual dengan anak perusahaan. Tetapi sepertinya ini tidak dilakukan.

Kita tahu penyebabnya kenapa? Tadi yang dibilang, adalah bentuk konsekwensi dari PLN menerapkan TOP dengan tingkat CF yang tida wajar.

“Saya bilang, kontrak dengan IPP ini merugikan negara. Tetapi tidak ada yang menyuarakan ini. Saya kira serikat pekerja perlu menyuarakannya,” tegas Fabby.

Dalam kondisi hari ini kita lupakan saja pertumbuhan 70% dalam 5 tahun ke depan. Over capacity PLN berdasarkan data yang saya miliki di seluruh Indonesia sudah 52%, bukan hanya 48%. Sampai dengan tahun 2025, Fabby memperkirakan kondisi ini tidak akan membaik.

Sekarang PLN masih bertahan karena ada efisiensi besar dan injeksi dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Tapi kita tahu kondisi itu tidak ideal. Bahkan sepanjang tahun lalu mengalami cashflow stag. Jadi saya melihat keuangan PLN dalam kondisi berbahaya. Perusahaan dengan asset 1.500 T tetapi hanya membuat profit 5 T. Ini kecil sekali. Untuk perusahaan yang normal, kondisi ini sangat tidak wajar.

Saat bertemu dengan Direksi PLN, saya was-was. Hutang 500 T harus berinvestasi di sisi transmisi. Transmisi itu long time investmen di atas 20 tahun. Return of investment di bawah 5% dan akan lama sekali pengembaliannya. Kalau hutang jangka pendeknya 120T tidak menjadi masalah. Tapi kalau ita bicara beban dalam jangka panjang akan sulit. Terutama sekarang yang tadi dibilang, pembangkit PLN hanya running cash flow. Pembangkit dari sisi usia juga suda tua, tidak lama lagi akan dipensiunkan karena sudah masuk limit dan biayanya menjadi lebih mahal. Di sini ada tantangan, sumber cash flows dari mana?

Mengenai subholding PLTU, Fabby mengaku masih akan mempelajari lebih lanjut.

“Tapi bayangannya begini. Kalau saya menjadi Menteri BUMN, sebagai Menteri saya punya kepentingan untuk memaksimalkan nilai asset. Saya tahu pembangkit sudah hampir selesai massa fasenya, di mana mereka sudah tidak efisien. Yang dimiliki IP dan PJB juga sudah tua. Bagaimana bisa melakukan refreshing asset sehingga ada nilai asset yang bertambah?”

Di sisin lain, bertahun-tahun PLN masih fokus pada IPP. Sementara pengembangan asset anak perusahaannya tidak bisa diprioritaskan.

Porsi IPP masih besar di atas 75%. Jadi ini memang mungkin arahnya yang akan dilakukan, seperti yang dilakukan dengan Suralaya. Suralaya hanya 1 pembangkit di asset backed securities. Konsep yang sama nampaknya mau dipakai untuk pembangkit PLTU yang lain, karena itu pilihannya adalah mengkonsolidasikan asset-asset itu di new generation yang baru.

Jadi bisa jadi caranya seperti itu. Tapi saya menduga, kalau itu dilakukan tapi itu dananya untuk replacing asset untuk IP dan PJB untuk asset energi terbarukan, mungkin butuh pendanaan baru. Bisa juga sepeti itu dari perspektif mengelolaan asset. Hanya nanti konsepnya bagaimana ketika asset itu diberikan ke orang. Apakah akan diberlakukan seperti pembangkit swasta atau dengan kontrak TOP 70%. Jika ini yang dilakukan, ini akan menimbulkan dampak yang tidak efisien. Jadinya seperti pagar makan tanaman.

Usai mendengar paparan Fabby Tumiwa, Andy Wijaya menyampaikan, berdasarkan data yang ada, dari 35,000 MW, IPP mendapat 75% dan PLN 25%. IPP sudah terkontrak tapi belum konstruksi adalah  6.228 MW. Sementara yang PPA juga sudah banyak.

“Kalau tadi perkiraan bang Feby seperti yang pernah dilakukan di Suralaya, maka nanti akan ada Suralaya baru. Dia akan memberatkan kita,” ujar Andy.

“Nanti akan meminta jaminan, ini yang sebenarnya dikhawatirkan,” lanjutnya. Kalau mau pakai FW apa salahnya tidak usah dijadikan holding, tetapi di EBA kan.

Pengalaman di Suralaya memberatkan cashflow PLN, karena harus rutin setiap bulan — tidak peduli apakah Suralaya menghasilkan atau tidak, di dispached atau tidak — pengembalian EBA ini wajib terus. Ini memberatkan. Di satu sisi mereka sudah tercukupi dengan TOP IPP. Kalau dinyalakan dobel bayar, tetapi kalau tidak dinyalakan bayar kuponnya dari mana?

Sekarang belum kelihatan, holding PLTU seperti apa. PPA baru atau perusahaan baru. Kalau dengan anak perusahaan, boro-boro ada PPA.

Fabby menyahut, tantangan IP dan PJB sekarang, bagaimana tidak hanya mengelola asset eksisting, tetapi juga asset sudah tua dan harus diganti. Bersama replacing asset yang besar itu tidak bisa semudah membalikkan telapan tangan. Itu semua harus dilakukan. Kalau tidak, lama-lama tinggal tulang dan mati sendiri.

“Dari dulu saya sudah ingatkan itu. Dananya jangan masuk ke holding. Tapi ke IP. Karena IP harus replace asset,” ujar Fabby.

“Waktu itu kan Abang menyampaikan ada tiga yang harus dikelola PLN. Satu, mini grid /transmisi. Energi baru terbarukan, sama non fosil. Sekarang ini menjadi strategi Swasta. IPP merubah menjadi visi green player, seperti contohnya yang dipunyai Barito Pasific dan Medco, yang tadinya pemain fosil. Dengan demikian dia dapat keuntungan dobel. TOP IPP dari Pembangkit PLTI sudah di jamin untung. Karena main di green yang juga dibeli 100% harus dibeli PLN, memastikan harganya dipenuhi sebagaimana yang ada di RUU terbaru ini,” urai Andy.

Menjawab itu, Fabby menilai bahwa hal ini harus dilihat beberapa hal. Mereka melakukan transformasi bisnis. Karena pasarnya memintanya untuk bergerak decarbornisasi dengan menurunkan penggunaan eneri fosil. Ini harus dilakukan. Perusahaan tahu bahwa ke depan tidak bisa mengandalkan asset dari utilitasi asset yang dari energi fosil. Hal yang sama harusnya juga dilakukan oleh PLN.

Kalau mau ambil contoh kita bisa melihat Malaysia. Malaysia membuat perusahaan yang khusus berinvestasi di dalam negeri. Mereka mendorong setiap rumah memasang PLTS di atap lalu memakai jaringan mereka untuk jualan kistrik. Mereka melihat replace asset tidak lagi membuat PLTU Batubara, tetapi membuat energi terbarukan. Mereka bekerjasama dengan bandara, memasang PLTS nya. Mereka juga membuat perusahaan yang tidak saja berinvestasi di Malaysia. Tapi juga keluar, seperti Inggris, Pakistan, dan Bangladesh. Mereka tahu, pasar di dalam negeri sudah jenuh. Ini contoh bagaimana utility melakuan terobosan bisnis. PLN harus mendorong perusahaan yang sama yang dilakuan di swasta, kalau tidak mau ditinggalkan pelanggan.

Serikat pekerja harus melihat feature PLN seperti apa dengan kondisi lingkungan yang berubah ini. Saat ini, swasta kalau mau jualan listrik, yang paling enak ya ke PLN. Karena PLN yang paling besar. Mereka ingin diamankan bisnisnya dengan mempengaruhi regulasi .

Sekarang yang harus dipikirkan adalah, bagaimana formulasi yang tepat. PLN bisa membeli tarif yang lebih mahal. Ini persoalan tarif yang tidak mencerminkan keekonomian. Kebijakan tarif harus didorong tidak membuat bisnis PLN tumbuh dengan sehat. Kalau anak perusahaan ditekan, tetapi mengapa buat swasta renegoisasi saja ngak mau? Padahal dalam konteks bisnis to bisnis, renegosasi kontrak wajar saja.

Menjelang akhir diskusi, seorang peserta (Budi) meminta izin untuk memberikan tanggapan. Dia tertarik, tadi dibilang regulasi yang berimbang.

Menurutnya, persoalannya salah satuanya dari situ. Mengapa PLN tidak ngebet di EBT ini. Dulu Salim Group mendapat 5,2T untuk membagun PLTA. Sinarmas juga dapat. Ada posisi Bank di perusahaan besar tadi. Di sisi lain ada konsumen, di mana bagi perusahaan besar; PLN adalah konsumen. Sementara PLN, Bank tidak mau memberikan pinjaman karena ujungnya tarif ke pelanggan tidak menarik untuk investasi.

Kalau bank didorong oleh pemerintah untuk bisa fair, bisa jadi PLN akan lebih bersemangat. Tidak harus memberikan porsi keluar. Karena saat melakukan judicial review dulu, di dalam pertimbangan mahkamah, kalau PLN masih kekurangan bisa mengajak swasta tetapi PLN sebagai holdingnya.

Menanggapi hal itu, Fabby menjawab, bahwa ini ada plus minusnya. Karena tugas BUMN salah satunya adalah melaksanakan tugas pemerintah. UU BUMN menyebutkan harus ada konpensasi, sehingga aspek good corporate govermennya terpenuhi.

Sering kita tidak melihat, PLN dan BUMN lain mempunyai keistimewaan penyertaan modal negara yang tidak perlu dikembalikan. Di swasta, tidak ada kemewahan seperti itu. Lembaga BUMN seperti PLN, di mana 100% kepemilikannya pemerintah, tidak perlu khawatir akan mengalami kerugian sampai minus. Kalau hutangnya sudah dianggap mengkawatirkan negara, akan diambil alih oleh pemeirntah. Itu yang membuat PLN lebih istimewa dibanding swasta, yang motivasinya pasti profit.

Saya kira, PLN harus tumbuh dengan sehat. Soal tarif, berikan tarif yang wajar. Kalau swasta tidak mau investasi kalau return-nya tidak sampai 12%. Utility-nya harus mendapat perlakuan yang sama. Pemerintah dan DPR tidak ingin menaikkan tarif, sehingga tarif dibuat rendah. Kalau menaikkan tarif akan ada dampak politik. Karena tarif rendah, return tidak sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Maka finansial mengalami kendala. Ini seperti lingkaran setan.

Kenapa swasta masuk tahun 90an, karena ada kebutuhan membangun kebutuhan listrik. PLN tidak punaya kapastitas, sehingga swasta diundang. Kenapa PLN tidak mempunyai kemampuan, karena tidak dibangun kapasitas finansialnya.

“Saya melihat, masalah ini harus diselesaikan dengan memotong lingkaran setannya itu. Saya mau bilang, naikkan tarif minimal 10%. Sekarang hanya 2%. Gimana public utility investasi 100T per tahun kalau margin hanya 2%. Kan tidak mungkin itu,” kata Fabby.

Pengelolaan hari ini saja tidak sehat. Banyak aspek yang harus dibenahi. Itu harusnya menjadi perhatian serikat pekerja

Sehatkan keuangan PLN, sehingga tidak tergantung pada IPP. Kalau tidak mempunyai kemampuan, mereka akan bilang, jangan persoalkan jika swasta masuk.

“Teman-teman harus strategis. Persoalan di depan mata adalah keuangan PLN. Kalau tidak dibenahi akan semakin memburuk, tinggal menunggu waktu pemerintah akan mengundang swasta untuk masuk,” pungkasnya.

Holdingisasi Ibarat Menyewa Kendaraan Milik Sendiri

“Ibaratnya saat ini kita mempunyai kendaraan yang kita kendarai sendiri. Tetapi kemudian kendaraan itu dipaksa untuk kita serahkan ke orang lain. Tetapi masalahnya, kita mempunyai kewajiban untuk menyewa kembali mobil yang sudah kita berikan itu.” Pernyataan ini disampaikan Bintoro Suryo Sudibyo selaku Sekretaris Jenderal SP PLN dalam Rapat Akbar SP PLN Group, Kamis (5/8).

Dalam penjelasannya, Bintoro memberikan gambaran yang lugas tentang bagaimana holdingisasi yang akan terjadi di tubuh PLN dan anak usahanya. Holdingisasi itu, pada akhirnya hanya akan membebani negara dan rakyat. Pasalnya, PLN memiliki kewajiban pembelian take or pay (TOP) listrik swasta sebesar minimum 70% oleh PT. PLN (Persero) di saat kebutuhan listrik masyarakat hanya sebesar 53%.

Logika ini mudah dipahami. Jika pemimpin holding bukan PLN, maka PLN harus membeli listrik dari holding yang akan dibentuk tersebut. Apalagi jika holdingisasi itu diikuti dengan IPO (Initial Public Offering atau Penawaran Umum Perdana) yang notabene adalah penjualan saham ke swasta, pada akhirnya bisa saja listrik tidak lagi dikuasai oleh negara.

Ujung dari semua ini adalah biaya listrik menjadi semakin mahal. Dan jika itu terjadi, cepat atau lambat akan membebani rakyat.

Di dalam forum yang sama, Ketua Umum SP PLN Muhammad Abrar Ali menegaskan bahwa holdingisasi dan IPO sesungguhnya adalah kedok untuk melakukan privatisasi. Itulah sebabnya, kata Abrar, SP PLN Group akan berdiri di garda depan untuk melakukan penolakan.

“Menolak privatisasi sejatinya adalah menolak listrik mahal,” lajutnya. Ini bukan saja untuk pegawai PLN. Tetapi juga untuk kepentingan rakyat Indonesia. 

Dalam kaitan dengan itu, Serikat Pekerja PLN Group juga sudah mengirimkan surat kepada presiden agar pembentukan holdingisasi ditinjau ulang. Ini adalah bagian dari peran serikat pekerja untuk melakukan kontrol sosial sekaligus mengingatkan adanya potensi yang bisa melanggar konstitusi.

Ditegaskan Ketua Umum PP Indonesia Power Dwi Hantoro, bahwa pihaknya sudah mengkomunikasikan penolakan ini ke berbagai pihak. Baginya, ketika pemerintah dan DPR melenceng dari konstitusi, maka harus ada pihak-pihak yang meluruskan. Begitu negara ini harus dijaga.

Ketika kekuasaan ‘menyelingkuhi’ UUD dengan membuat dan mengesahkan UU Ketenagalistrikan yang bertentangan dengan UUD, SP PLN Group hadir untuk menjaga konstitusi, memastikan tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, tetap dikuasai oleh negara

Hadir di dalam Rapat Akbar yang dihadiri 1.000 orang melalui Zoom ini, Sekretaris Umum SP Pembangkitan Jawa Bali Dewanto Wicaksono menyampaikan bahwa Serikat Pekerja PLN Group bergerak bersama untuk menghalangi holdingisasi dan IPO. Ini bukan hal pertama yang dilakukan serikat pekerja PLN Group. Sebelumnya, sudah ada regulasi yang selalu mencoba untuk privatisasi di dalam tubuh PLN. Dan selama ini, Serikat pekerja selalu berjuang menyelamatkan PLN agar tetap dalam penguasaan negara.

Hal lain yang lebih penting, menurutnya, adalah bagaimana menghilangkan TOP IPP, yang menjadi biang kerok harga listrik menjadi mahal. Disampaikan, bahwa komponen utama biaya PLN adalah bahan bakar dan pembelian ke IPP. Jika kewajiban untuk melakukan pembelian ke IPP (Independent Power Produsen atau produsen listrik swasta) ditiadakan, maka harga listrik bisa ditekan.

Terakhir, Sekretaris Jenderal PP Indonesia Power menjelaskan dengan lugas, betapa serikat pekerja memiliki peran penting di dalam PLN. Di awali dengan bagaimana di awal kemerdekaan, buruh listrik dan gas menyerahkan perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang dikelola Jepang ke pemerinah Indonesia untuk dilakukan nasionalisasi.

Tercatat, pada tahun 2002, SP PLN dan elemen masyarakat melakukan judicial review terhadap UU No 20 tahun 2002 tentang ketegagalistrikan yang mencoba untuk melakukan privatisasi dan menang. Berikutnya, ketika UU 30 tahun 2009 lahir, SP PLN juga melakukan judicial review karena undang-undang ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya privatisasi. Lagi-lagi, buruh menang.

Pun sekarang, keberpihakan pada konstitusi SP PLN Group sedang diuji oleh rencana holdingisasi dari Kementerian BUMN. Dan lagi-lagi, serikat pekerja berjuang untuk memastikan agar privatisasi tidak terjadi.

Dijelaskan Andy, merujuk pada pasal 77 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN, persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, serta persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Tenaga listrik termasuk ke dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan tentu saja tenaga listrik juga erat kaitannya dengan pertahanan dan keamanan negara sehingga berdasarkan Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003, BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan termasuk kepada Persero yang tidak dapat diprivatisasi.

Kebijakan pembentukan Sub Holding PLTP ini jelas melanggar UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi: (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan di atas tertuang di dalam putusan perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003, Permohonan Judicial Review UU NO. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan halaman 334, dan putusan perkara No. 111/PUU-XIII/2015, Permohonan Judicial Review UU NO. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan halaman 103).

“Perkataan dikuasai oleh negara tidak mungkin direduksi hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah,” tegasnya.

“Mahkamah juga menegaskan, bahwa oleh karena listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh negara maka kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (unbundled) adalah bertentangan dengan UUD 1945,”

Dalam kaitan dengan itu, SP PLN Group perlu mengambil langkah-langkah yang lebih serius lagi. Salah satunya dengan memperluas keterlibatan anggota melalui Rapat Akbar seperti ini. Hal lain yang akan dilakukan adalah menggalang aliansi kepada pihak-pihak yang juga menolak privatisasi Tenaga listrik menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sebab jika terjadi privatisasi ini tidak saja berakibat hanya pada pekerja di lingkungan PLN, namun secara luas dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Yaitu kenaikan harga listrik.

Holding Process Is just like Renting Our Own Car

“Just like when we have our own car and we drive it, but then we are forced to hand the car over to someone else and then we have obligation to pay the rent of our own car”. The statement was quoted from Bintoro Suryo Sudibyo as the General Secretary of SP PLN during the SP PLN Group big meeting on Thursday, August 5th, 2021.

In his explanation, Bintoro provide a straightforward description about how holding process will occur in PLN Companies and its subsidiaries. The holding process, in the end will only put a burden to the state and the people. The reason is that PLN has purchase obligation “take or pay (TOP)” to private electricity 70% at the minimum by PLN company, when the need of the electricity among people is only 53%. 

The logic is easy to be comprehended. Should the holding leader is not PLN, so PLN should buy from the soon to be formed holding. Especially if the process of holding followed by the  IPO (Initial Public Offering) and it means the selling of the stock to private, and in the end electricity will not controlled by the state.

The tip of all of these are the electricity will become more expensive. And when that’s happening, sooner or later it will put a burden to the people.

In the same forum, the general chairperson of  SP PLN Muhammad Abrar Ali asserted that the holding process or IPO is actually only a guise to conduct a privatization. That is why, stated Abrar, SPPLN Union Group will stand in the forefront to do the rejection.

“Rejecting privatization means rejecting overpriced electricity” he continued. This will be not only for PLN employee but also for the sake of all Indonesian people. 

Related to that, PLN Trade Union has also sent a letter to the President demanded that the process on the holding being reviewed. This is part of trade union role to do the social control and in the same time reminding on the possibility of a conduct that will be violating the constitution.

Affirmed by the General Chairperson of PP Indonesia Power Dwi Hantoro, that the union has been communicating this rejection to many parties. According to him, when government and parliament deviated from the constitution, there should be parties to make it right. This is how we keep the nation..

When power violating the constitution, by making and ratifying Law on Electricity in contradict with the constitution, SP PLN Group are there to guard the constitution, ensuring electricity as the branch of production important for the need of the people, should be controlled by the state.

Being presence in the big meeting attended by 1.000 participants through Zoom, the General Secretary of SP Pembangkitan Jawa Bali (Java Bali Power Plant Trade Union) Dewanto Wicaksono stated that PLN Group Union should obstruct the holding process and the IPO. That’s not the first to be conducted by SP PLN Group. In the past, there’s always regulation aimed on the privatization in the PLN body. And so far, the union has always fighting to save PLN to be always in state’s control.

Other more important thing, according to him is how to eliminate TOP IPP, as the root of expensive electricity price. He stated that the main component of PLN cost is fuel and the purchase to IPP. Should the obligation to purchase to  IPP (Independent Power Producer or private electricity producer) being removed, so the electricity price can be supressed.

Lastly, the General Secretary of PP Indonesia Power explained straightforwardly on how trade union has important role in the PLN company. Started when Indonesia in its early independence, electricity and gas workers handed the Dutch electricity and gas  company managed by Japan to Indonesian government to be nationalized.

It is registered that in 2002, PLN Union and people’s element having a judicial review to Law Number 20 year 2002 on Electricity trying to privatized and the union won. After that when Law Number 30 year 2009 passed, PLN Union also conducted Judicial Review since the law was potentially caused a privatization. Again, workers won.

And Now, the stand of SP PLN to be always sided with the constitution also being tested by the plan to have a holding process by the Ministry of State Enterprises (BUMN), and again the trade union fights for ensuring there won’t be any privatization.

Explained by Andy, referring to article  77 Law No. 19 year 2003 on National State Enterprise, company that are not allowed to be privatised are the company where the core business, based on the regulation should be only manage by the national state enterprise, company where its core business is related to state defence and security, company in certain sector that bear specific task to conduct specific activities related to public interest, also company operating in the natural resources business and it is firmly based on the law and regulation are not allowed to be privatised.  

Electricity considered as important branch of production and controlling people’s lively hood. And of course electricity also tightly related to state defence and security, so based on Article 77 Law No 19 year 2003, national state enterprises in the electricity sector is part of enterprise that cannot be privatized.

The policy to form a Sub Holding of PLTP clearly violating  the state constitution, UUD 1945 Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) stating: (2) production lines important to the state and controlling people’s lively hood should be controlled by the state. (3) Earth, Water and natural resources contained it, controlled by the state and should be used as much as possible to the prosperity of the people.

The regulation stated in the verdict of the case number No. 001-021-022/PUU-I/2003, of the Judicial Review file of Law Number 20 year 2002 on the Electricity page 334 and the verdict of case number No. 111/PUU-XIII/2015,  Judicial Review File of Law NO. 30 year 2009 on Electricity, page 103).

“The statement in control of the state is impossible to be reduced just related to the state authority to regulate economy. Thus, for either opinion that interpreting the statement on state control as the ownership referring to the civil right conception or the perception of state control only limited to the authority to manage by state, both opinions are rejected by the Constitutional Court” he further affirmed.

“The Court also affirmed that since electricity is part of an important production line to the state and fulfil the livelihood of the people so it should be under the control of the state, so all electricity business conducted competitively by treating business entity equally and by separated enterprises (unbundled) is contradict to the state constitution  UUD 1945,”

In relation to above mentioned issue, SP PLN should take more serious measures. One of them is by expanding members involvement through big meeting like this. Another thing will be conducted are building alliance to all parties rejecting privatization in the electricity sector and that’s important to be conducted. Because should the privatization happened, not only will impact the workers who work in the PLN area but also will impact the people widely with the increase of electricity price.  

Media Rilis: Serikat Pekerja Ingatkan President Ada Potensi Pelanggaran Konstitusi Dalam Program Subholding dan IPO Pembangkitan PLN

Setelah melakukan pertemuan media untuk menyatakan sikap penolakan terhadap Privatisasi melalui Subholding dan IPO pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, Serikat Pekerja di sektor ketenagalistrikan yang terdiri dari Serikat Pekerja PT. PLN (PERSERO) atau SP PLN, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT. Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Joko Widodo No. 001/SPPLN-PPIP-SPPJB/PST/VII/2021, Perihal Sikap Bersama Penolakan Holdingisasi dan IPO Sektor Ketenagalistrikan Indonesia untuk mengingatkan adanya potensi pelanggaran Konstitusi dalam program Subholding dan IPO pembangkit yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero)

Pengiriman surat bersama tersebut, semata-mata hanya menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo yang dilontarkan pada Januari 2017 pada acara Executive Leadership Program bagi Direksi BUMN. Dimana pada acara tersebut, di pidato pembukaan secara tegas Presiden Joko Widodo menyatakan beberapa catatan tentang pembentukan holdingisasi BUMN. Salah satu catatan tersebut adalah harus taat pada aturan hukum yang berlaku.

“Tetap harus dengan catatan-catatan, menaati Undang-Undang yang ada, ini harus dijaga ada proses yang kita harus lakukan,”[1]

Serikat Pekerja PLN Group dari awal pembentukannya telah konsisten menentang hilangnya penguasaan Negara pada sektor ketenagalistrikan dengan cara Privatisasi (Swastanisasi) dan juga Unbundling dengan melakukan Judicial Review Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan dan juga Judicial Review Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap konsisten pada 2 (dua) kali putusan Judicial Review tersebut menetapkan Tenaga Listrik termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh sebab itu harus dikuasai oleh Negara.

Sehubungan dengan makna penguasaan Negara, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan judicial review UU Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa untuk usaha ketenagalistrikan maka yang menjadi Holding Company-nya adalah PT. PLN (Persero).

Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “holding company”[2]

PT. PLN (Persero) dari tahun ke tahun mendapatkan subsidi dan kompensasi yang tidak sedikit untuk memastikan fungsi dan tugasnya menyediakan tenaga listrik yang handal dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan PT. PLN (Persero) audited tahun 2020, beban usaha terbesar PT. PLN (Persero) no.1 adalah Pembelian Energi Primer sebesar 35% dan no.2 adalah Pembelian Tenaga listrik swasta (IPP) sebesar 33%. Angka ini jauh sekali dibandingkan dengan Biaya Pemeliharaan yang hanya sebesar 7%. Perlu diingat bahwa Energi Primer dan Pembelian Listrik Swasta (IPP) merupakan hal yang di luar kontrol dari PT.PLN dan menjadi penyebab ketidakefisienan dan mahalnya tarif listrik.

Bila program Subholding dan IPO tetap di laksanakan tentu saja akan menambah beban usaha pada bagian pembelian tenaga listrik. Sehingga untuk tetap bisa melakukan fungsi dan tugasnya maka mau tidak mau beban tambahan tersebut akan menjadi tambahan subsidi dan kompensasi yang harus di berikan oleh Negara kepada PT. PLN (Persero). Hal ini juga kami singgung dalam surat bersama, yaitu pada poin 5, dimana akan memberatkan keuangan negara. Dan kedepan bila Negara tidak mampu lagi memberikan subsidi maka beban tersebut akan langsung di teruskan kepada harga jual listrik ke masyarakat. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat karena rakyat harus membayar harga listrik lebih mahal melebihi kapasitas yang diperlukan sebagai akibat dari kewajiban pembelian take or pay (TOP) listrik swasta sebesar minimum 70% oleh PT. PLN (Persero) di saat kebutuhan listrik masyarakat hanya sebesar 53%.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana fungsi PT. PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat berkaitan erat dengan Ketahanan Energi Negara. Dalam kasus black out jawa bagian barat selama 6 jam di tahun 2019 sudah mengajarkan kita bahwa segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tenaga listrik. Belum lagi bila merujuk pada kasus black out Pulau Nias selama 5 hari pada tahun 2016 karena sektor ketenagalistrikan tidak dikuasai oleh Negara sesuai panduan Konstitusi. Dan program subholding dan IPO ini akan menghilangkan penguasaan Negara sesuai panduan Konstitusi. Siapa yang akan terkena dampaknya? Tentu saja, yang paling terdampak adalah masyarakat.

Indonesia telah terikat dengan Paris Agreement yang sepakat mengedepankan pembangkit energi baru terbarukan dan karena alasan itu unit pembangkit geothermal yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) dan anak usahanya amatlah penting dan strategis bagi PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang mendapat penugasan menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994. Dan untuk itu maka menjadi fungsi dan tugas PT. PLN (Persero) dalam meningkatkan bauran energi dan memulihkan nama baik PT. PLN (Persero) yang mewakili Pemerintah Indonesia di mata publik nasional dan internasional terkait isu lingkungan hidup.

Jakarta, 02 Agustus 2021

Disiarkan oleh:

1. Muhammad Abrar Ali, Ketua Umum DPP SP PLN Persero (HP: 0811-6562-973)

2. Dwi Hantoro, Ketua Umum PP Indonesia Power (HP: 0812-8643-9018)

3. Agus Wibawa, Ketua Umum SP PJB (HP: 0896-8750-0690)


[1] https://finansial.bisnis.com/read/20170125/309/622810/presiden-jokowi-pembentukan-holding-bumn-harus-hati-hati

[2] Putusan MK Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 dan Perkara No. 111/PUU-XIII/2015

Lampiran

Sebaran Berita:

https://www.republika.co.id/berita/qxai0r282/serikat-pekerja-pln-tolak-holding-sektor-ketenagalistrikan
https://inisiatifnews.com/ekonomi/2021/08/02/sp-kelistrikan-ingatkan-presiden-bahaya-ipo-dan-privatisasi-pln-langgar-uu/


https://www.alinea.id/nasional/tolak-privatisasi-serikat-pekerja-pln-surati-jokowi-b2c7E951K


https://ekbis.sindonews.com/read/499942/34/tolak-subholding-dan-ipo-sp-sektor-ketenagalistrikan-beberkan-alasannya-1627945723?_gl=11l50kiy_ga*dnNaNVA0T2dJSGhyZlBaaTdKN3VkMjctMkJ0dXFLbXA1Ty1TR0h1S1NmRHJPYkY5dmRteTlqZ2h0a3hSQ0xETQ..
https://ragamindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1612324048/serikat-pekerja-surati-jokowi-awas-privatisasi-dan-ipo-pln-langgar-konstitusi


https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/JKRWWqpN-serikat-pekerja-pln-kritisi-holding-sektor-ketenagalistrikan?utm_source=desktop&utm_medium=terbaru&utm_campaign=WP


https://www.radarkotanews.com/sp-ingatkan-presiden-potensi-pelanggaran-konstitusi-dalam-program-subholding-dan-ipo-pembangkit-pln/


https://m.industry.co.id/read/90379/serikat-pekerja-duga-ada-potensi-pelanggaran-konstitusi-dalam-program-subholding-dan-ipo-pembangkit-pln


https://www.radarindo.co.id/2021/08/02/tiga-sp-ketenagalistrikan-tolak-holdingisasi-ingatkan-ada-potensi-pelanggaran-konstitusi/

Rejecting Privatisation through IPO, Unions of PLN Group Held a Press Conference

Unions of electricity sector in Indonesia such as Serikat Pekerja PT PLN (Persero) or SP PLN, Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP), and Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) held a press conference via Zoom on Tuesday, July 27, 2021. The press conference was attended by the leaders of three unions. There was Muhammad Abrar Ali, the chairperson of SP PLN, Bintoro Suryo Sudibyo, the General Secretary for SP PLN. There was also Dwi Hantoro Sutomo, the chairperson of PP IP, and Andy Wijaya Serikat, General Secretary of PP IP. From SP PJB, Agus Wibawa, the Chairperson of SP PJB, and Dewanto Wicaksono, the General Secretary.

There were at least 500 participants who joined the zoom. Most of the participants are SP PLN, SP PJB, and PPIP leaders and members. The hundreds of participants attending the press conference show that this matter is a serious problem for workers of PLN Group.

In addition to that, there were many journalists from national media such as Kompas, Detik, The Jakarta Post, Sindo, Kontan, and CNN Indonesia. Support from media journalists to cover the story and attend the press conference is encouraging.

In the press conference, unions of PLN Group stated their position against Holding Program over electricity businesses owned by PT PLN (Persero) and its subsidiaries. The Plan is done by forming a Holding of power plants assets and then selling the shares through IPO (Initial Public Offering).

The press conference was opened with an explanation on the argument why the unions were against the privatization plan using the disguise of Holding/IPO. The explanation was carried out by Andy Wijaya. It was then followed by question and answer. The points and complete statement of the unions of PLN Group can be found in the published ‘press release.’

During the questions and answers session, there were many questions from journalists. Some of them came from Kompas, Kontan, and the Jakarta Post. One at a time, union leaders such as Muhammad Abrar Ali, Dwi Hantoro, and Agus Wibawa answered the questions.

The press conference is an important part of the struggle of PLN Group Unions to fight against forced privatization. If the privatization succeeded and then electricity will be in the hands of the privates, people would be harmed as they will have to pay more for electricity.

News Coverages:

https://money.kompas.com/read/2021/07/27/125046726/serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-privatisasi-dan-ipo-melalui-holding

https://industri.kontan.co.id/news/makin-panas-sp-pln-group-menolak-pge-sebagai-pimpinan-holding-bumn-geothermal

https://finance.detik.com/energi/d-5658371/serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-ipo-lewat-holding

https://www.limapagi.id/detail/RRbDU/pak-erick-thohir-dengar-ini-serikat-pekerja-tolak-rencana-ipo-pln-dan-holding

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210727124426-85-672707/pekerja-pln-tolak-anak-pertamina-pimpin-holding-geothermal

https://nasional.sindonews.com/read/492884/18/pertamina-tidak-layak-pimpin-holding-geothermal-1627279663

https://m.industry.co.id/read/89957/lima-alasan-sp-tolak-privatisasi-subholding-dan-ipo-pembangkit-pln

https://economy.okezone.com/read/2021/07/27/278/2446702/privatisasi-dan-ipo-pembangkit-pln-ditolak-ini-alasan-serikat-pekerja

https://koran-jakarta.com/sp-pln-tolak-holdingisasi-yang-dipimpin-pge

https://www.gatra.com/detail/news/518057/ekonomi/pertamina-dinilai-tak-layak-pimpin-holding-bumn-panas-bumi

https://www.wartaekonomi.co.id/read352454/tegas-dan-keras-serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-ipo-melalui-holding

https://ekonomi.bisnis.com/read/20210727/44/1422417/serikat-pekerja-pln-group-tolak-pge-jadi-induk-holding-panas-bumi

https://economy.okezone.com/read/2021/07/27/278/2446702/privatisasi-dan-ipo-pembangkit-pln-ditolak-ini-alasan-serikat-pekerja

Tolak Privatisasi Melalui Subholidng dan IPO, Serikat Pekerja PLN Group Gelar Konferensi Pers

Serikat Pekerja di sektor ketenagalistrikan seperti Serikat Pekerja PT. PLN (PERSERO) atau SP PLN, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT. Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) menyelenggarakan Konferensi Pers melalui Zoom pada hari Selasa, 27 Juli 2021. Hadir dalam konferensi pers ini para pimpinan dari ketiga serikat pekerja di atas. Dari SP PLN dihadiri Ketum Muhammad Abrar Ali, Sekjend Bintoro Suryo Sudibyo; dari PPIP hadir Ketum Dwi Hantoro Sutomo, Sekjend Andy Wijaya, dan dari SP PJB Ketum Agus Wibawa, Sekjend Dewanto Wicaksono.

Selama kegiatan berlangsung, setidaknya 500 orang peserta bergabung di dalam Zoom. Sebagian besar adalah fungsionaris SP PLN, PP IP, dan SP PJB. Adanya ratusan orang yang mengikuti kegiatan ini menandakan bahwa persoalan ini merupakan persoalan yang serius bagi para pekerja di PLN Group.

Selain itu, banyak dihadiri wartawan dari berbagai media nasional seperti Kompas, Detik, The Jakarta Post, Sindo, Kontan, dan CNN Indonesia. Besarnya dukungan dari rekan-rekan media untuk meliput kegiatan ini tentu saja sangat menggembirakan.

Dalam konferensi pers ini, serikat pekerja di PLN Group menyampaikan sikapnya untuk menolak Program Holdingisasi dan rencana Kementerian BUMN yang berniat untuk melakukan Privatisasi terhadap usaha-usaha ketenagalistrikan yang saat ini masih dimiliki oleh PT. PLN (Persero) dan anak usahanya. Caranya adalah melalui pembentukan Holding asset pembangkit dan selanjutnya dijual sebagian sahamnya melalui IPO.

Diawali dengan paparan terkait dengan latar belakang penolakan terhadap privatisasi yang berkedok hodingisasi/IPO yang disampaikan Andy Wijaya, dilanjutkan dengan tanya jawab dengan wartawan. Terkait dengan substansi atas apa yang disampaikan oleh serikat pekerja PLN Group di dalam konferensi pers, bisa dilihat di dalam “media rilis” yang sudah dipublikasikan.

Di dalam sesi tanya jawab, banyak sekali pertanyaan yang disampaikan dari berbagai media. Di antaranya dari Wartawan Kompas, Kontan, dan The Jakarta Post. Secara bergantian, pimpinan serikat pekerja seperti Muhammad Abrar Ali, Dwi Hantoro, dan Agus Wibawa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Konferensi pers ini adalah bagian penting dari perjuangan serikat pekerja di PLN group untuk menentang privatisasi yang terus dipaksakan. Karena jika program privatisasi ini berjalan, bukan tidak mungkin ketika pengelolaan ketenagalistrikan jatuh ke tangan swasta, masyarakat akan dirugikan karena harus membayar harga listrik yang lebih mahal.

Sebaran Berita

https://money.kompas.com/read/2021/07/27/125046726/serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-privatisasi-dan-ipo-melalui-holding

https://industri.kontan.co.id/news/makin-panas-sp-pln-group-menolak-pge-sebagai-pimpinan-holding-bumn-geothermal

https://finance.detik.com/energi/d-5658371/serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-ipo-lewat-holding

https://www.limapagi.id/detail/RRbDU/pak-erick-thohir-dengar-ini-serikat-pekerja-tolak-rencana-ipo-pln-dan-holding

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210727124426-85-672707/pekerja-pln-tolak-anak-pertamina-pimpin-holding-geothermal

https://nasional.sindonews.com/read/492884/18/pertamina-tidak-layak-pimpin-holding-geothermal-1627279663

https://m.industry.co.id/read/89957/lima-alasan-sp-tolak-privatisasi-subholding-dan-ipo-pembangkit-pln

https://economy.okezone.com/read/2021/07/27/278/2446702/privatisasi-dan-ipo-pembangkit-pln-ditolak-ini-alasan-serikat-pekerja

https://koran-jakarta.com/sp-pln-tolak-holdingisasi-yang-dipimpin-pge

https://www.gatra.com/detail/news/518057/ekonomi/pertamina-dinilai-tak-layak-pimpin-holding-bumn-panas-bumi

https://www.wartaekonomi.co.id/read352454/tegas-dan-keras-serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-ipo-melalui-holding

https://ekonomi.bisnis.com/read/20210727/44/1422417/serikat-pekerja-pln-group-tolak-pge-jadi-induk-holding-panas-bumi

Perjanjian Kerja Bersama: Menguntungkan Pekerja, Berdampak Baik bagi Pengusaha

Kantor PSI/SASK Energy Project for Indonesia menerbitkan leaflet tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Leaflet ini untuk mendukung kampanye dan sosialisasi untuk pencapaian hak berunding untuk PKB bagi teman-teman yang bekerja di PT Haleyora Powerindo (HPI).

PKB seperti yang kita ketahui adalah hak pekerja dan serikat pekerjanya. Karena ini hak, maka keberadaan PKB tidak boleh diabaikan oleh kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja. Oleh karenanya permintaan untuk pelaksanaan PKB yang dilakukan oleh pekerja bersama serikat pekerja hendaknya di respon dengan baik dan dijalankan.

PKB tidak hanya menguntungkan pekerja semata, tetapi kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha. Kenapa begitu? Melalui PKB, pengusaha dan pekerja akan:

  1. Mendapatkan angkatan kerja yang berkualifikasi dan bermotivasi tinggi – produktifita kerja yang tinggi dan berkelanjutan
  2. Perusahaam akan bisa berfokus pada pengembangan produk baru dan produksi teknologi
  3. Mengurangi perselisihan antara pekerja dan pengusaha sehingga menciptakan suasana kerja yang damai
  4. Menekankan kepada serikat pekerja untuk mengurangi penggunaan mogok kerja dan lebih mengemukakan perundingan, negosiasi.

Oleh karenanya, buat PKB dan laksanakan hak tersebut dengan baik di tempat kerja kita.

Baca dan sebarkan leaflet dibawah ini.

Serikat Kuat Untuk PKB yang Berkualitas

Yogyakarta (17/6), Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) bekerja sama dengan PSI dan SASK, selama dua hari ini, 16 dan 17 Juni 2021, menyelenggarakan Workshop dan Pelatihan Perjanjian Kerja Bersama untuk Pemimpin Serikat Pekerja. Kegiatan ini dihadiri oleh 29 orang, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat SP PJB dan perwakilan-perwakilan Dewan Perwakilan Unit.

Acara yang dilakukan di Hotel Grand Inna Garuda Malioboro Yogyakarta ini, menghadirkan bung Chandra Mahlan dari Asosiasi Jurudidik Pekerja (AJP) yang juga Ketua Departemen Pendidikan FSPKEP-SPSI sebagai nara sumber tunggal workshop.

Pada hari pertama kegiatan ini diisi dengan membongkar kedudukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam hubungan industrial antara Pengusaha dengan Pekerja, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam sesi ini adalah tantangan perundingan PKB di bawah rejim UU Cipta Kerja.

Masih di hari pertama Workhsop dan Pelatihan, peserta juga membedah PKB PT PJB saat ini (2019-2021), terkait apa-apa saja yang belum ideal bagi pekerja, dan tentu saja keunggulannya sehingga perlu dipertahankan. Dalam bedah ‘Undang-undang’ di tempat kerja ini, pasal-pasal tentang jaminan kesehatan dan tugas karya menjadi perhatian peserta training.

Di pasal jaminan kesehatan umpamanya, masih ada diskriminasi pemberian jaminan kesehatan setelah pensiun antara pekerja lama dengan pekerja yang baru. Pekerja lama mendapatkan jaminan kesehatan setelah pensiun, sedangkan pekerja yang direkrut setelah tahun 2011 tidak dicover kesehatannya jika kelak pensiun.

Bagaimana memenangkan kepentingan pekerja untuk bisa diakomodir menjadi pasal-pasal di dalam PKB, menjadi fokus pembahasan di hari kedua. Karena setelah UU Cipta Kerja yang durjana diberlakukan, dengan mengabaikan protes yang sangat keras dari Serikat Pekerja dan kelompok masyarakat lainnya, PKB menjadi peluang bagi buruh atau pekerja mendapat perlindungan dan jaminan sosial yang lebih baik di tempat kerja.

Menaikkan nilai tawar Serikat Pekerja, memperbaiki skill bernegosiasi, dan memperkuat basis argumentasi, menjadi tajuk serius. Densitas keanggotaan yang tinggi dan terorganisir secara baik, menjadikan nilai tawar pekerja semakin tinggi, yang berarti Pengusaha tidak akan bertindak sewenang-wenang. Memperbaiki skill bernegosiasi dan berkomunikasi akan memperlancar proses memenangkan kepentingan pekerja di dalam PKB.

Di hari terakhir dari kegiatan selama dua hari ini diisi dengan simulasi perundingan PKB. Simulasi ini menjadi hal yang penting, sebab berhadap-hadapan dengan pengusaha di dalam perundingan bukan perkara mudah, terutama urusan mental, di banyak kejadian juru runding perwakilan dari Serikat Pekerja sering kali rendah diri di hadapan Pengusaha. Hal ini tentu saja akan merugikan kepentingan pekerja. Di sinilah pentingnya simulasi itu.

Waktu pelatihan yang hanya dua hari tentu saja masih kurang, untuk memberikan bekal yang cukup bagi para peserta pelatihan yang mayoritas pekerja muda di SP PJB. Seperti permintaan beberapa peserta di akhir sesi kegiatan Workhsop ini, mereka menghendaki dilakukan Workshop atau pelatihan-pelatihan lanjutan, agar mereka mempunyai kapasitas yang baik ketika perundingan PKB tahun 2022 nanti.

Training untuk organisers: Hukum perburuhan dan penyelesaian perselisihan

PSI/SASK Energy Project for Indonesia bekerjasama dengan Pusat Kajian Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (PAKKAR) mengadakan training selama 3 hari, 7-9 Juni 2021 di Hotel Maxone Kramat, Jakarta. Sebagai fasilitator dan pemateri adalah bung Ari Lazuardi, S.H., dan bung Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H dari PAKKAR.

Hari pertama telah dipaparkan materi mengenai Pemahaman Hukum dan Hukum Perburuhan di Indonesia. Materi ini membahas dan mendiskusikan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya yang mengubah sebagian besar norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta kaitannya dengan aturan di dalam PKB maupun PP di perusahaan tempat para peserta bekerja. Hal ini akan sangat berguna bagi peserta guna merumuskan hal-hal apa saja yang harus dipertahankan, ditingkatkan, diadakan, dan ditiadakan dalam PKB/ PP yang akan datang guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.


Hari kedua, fasilitator dan pemateri memaparkan materi mengenai Peran SP/SB Dalam Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Materi ini membahas dan mendiskusikan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimulai dari tahapan penyampaian keluh kesah sampai dengan Pengadilan dan memetakan peran strategis SP/SB dalam melakukan upaya-upaya pembelaan. Pada hari kedua penyampaian materi dikombinasikan dengan kerja kelompok serta presentasi kelompok kerja yang mendiskusikan dan membuat surat kuasa serta menyusun langkan-langkah pembelaan.


Hari ketiga, yang merupakan hari terakhir pelatihan, pemateri menyampaikan tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimulai dari gugatan sampai dengan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan. Dalam sesi akhir dan penutup, fasilitator bersama para peserta pelatihan melakukan praktek peradilan semu dengan merujuk pada praktek persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Agenda kegiatan:

Tenaga Alih Daya PLN Unit Sragen Rapatkan Barisan.

Hari ini, Minggu (6/6), SPLAS-SERBUK Unit Kerja Rayon PLN Sragen melakukan konsolidasi anggota. Penguatan basis yang di kemas dalam bentuk Halalbihal dihadiri oleh seluruh anggota Serikat dan keluarganya.

Kontrak multi years II dan Perdir PLN 0219, masih menjadi topik konsolidasi. Seperti pesan Ketua Umum SPLAS bung Budi Santoso, dalam acara workhsop kemarin, anggota harus memahami betul tantangan di tempat kerja dalam waktu-waktu ke depan. “Jangan sampai, informasi dan rencana aksi mandek di pengurus. Akibatnya anggota mudah sekali dipecah belah karena minimnya informasi.” Tegasnya. Menyambut pesan itu, hari ini menjadi permulaaan konsolidasi demi konsolidasi di basis-basis SPLAS

Dalam sesi diskusi anggota, Tri Joko Susilo Sekretaris SPLAS-SERBUK mensosialisasikan point-point penting dari hasil Workshop kemarin. Dan juga memberi penekanan-penekanan, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dilakukan dalam menyambut kontrak baru.

Terkait Perdir 0219, Mas Tri, biasa dia panggil, menekankan pasal-pasal mana dari peraturan direksi PLN itu yang merugikan dan berpotensi merugikan anggota, seperti, ancaman PHK dengan dalih efisiensi, pengurangan upah imbas dari berubahnya komponen upah pokok, dan meningkatnya beban kerja setelah pengurangan tenaga kerja dan bertambahnya jumlah pelanggan PLN.

Mengajak konsolidasi Tenaga Alih Daya lain di lingkungan PLN, seperti petugas Yantek, Gardu Induk, dan yang lain, menjadi rencana konsolidasi anggota Rayon PLN Sragen kali ini. Sebab, Pencatat Meter PLN hanya sebagian saja dari TAD di PLN, yang sudah dan akan terkena imbas dari Perdir 0219 ini. Jika semua kekuatan TAD meluas dan solid, tentu kemenangan tidak lagi serupa mitos.