Organized: the best way to fight against the violence and harassment at the workplace

“One of our strength to fight against violence and harassment at the workplace is by organizing ourselves in the union. By joining the union, we can sit equally with and have more strength to push the company to agree on the regulation related to women protection in the CBA,” Izzah Inzamliyah in her opening remark. She was the trainer of Training for Trainers for women leaders and activists under the theme of “ILO Convention 190 on Elimination of Violence and Harassment at the Workplace” organized by The Public Services  International (PSI) held in 5G Resort Cijeruk, Bogor, 29-31 August 2022.

Izzah continued by saying that when the CBA contains women’s protection, it will minimize gender-based violence. In turn, it will change the mindset of workers and employers, that every person has the right of a world free of violence and harassment.

Talking about violence and harassment, women are the most vulnerable object of violence in under employement relation. Women are considered to be weak creature, abide to, and dependent upon superiors or men.

“Women’s fear and weakness are the cause of violence in the employment relation. Therefore it is just right for women workers to be active in the unions. By joining the union, workers have the strength to fight against the violence and harassment at the workplace,” Izzah asserted the importance of organized workers in front of 20 women workers , the participants of the ToT. The participants came from SP PLN, SP PPIP, SP PJB, SP EE, dan SPICON+.

Indah Budiarti, the PSI Communications and Project Coordinator, added that this training is also about introduction to use the ILO Convention 190 toolkit. The toolkit is translated into Bahasa Indonesia by IndustriAll Indonesi project office so that it would be easier for participants and unions to design their own activities.

“PSI together with trade unions globally promote the ratification of this convention,” asserted Indah.

She hoped that with this training will be beneficial and encourage the campaign on local and national level. She also hped that the action plan produced in the training wold stimulate the participants and their unions to take a step to push the campaign for Convention 190 ratification in Indonesia.

There are many people who do not understand the real definition of gender-based violence. Therefore, many tolerate the gender-basd violence. Gender-based violence is violence that is aimed at specific gender. It is happen due the social/cultural/religious belief that is embedded to certain gender that result in violence or disproportionate treatment.

There are at least four important features to understand gender-based violence. They are (a) threat; (b) physical, verbal, social, and economic acts that are harmful and detrimental or there is a possibility of harm; (c) beyond one’s will; and (d) based on the social construction on “women” and “men”.

“Silence is not consent. We have to see whether there is a power relation invloved between the perpetrator and the victim. If the perpetrator holds a power over the victim, the victim tends to be silent,” she added.

The problem of power relation is also the root of gender-based violence. The socio-cultural  patriarchal belief that presume that women are in the position of non-importance, where the power rests on men (power relation), women are not decision makers, only complementing. Women’s role are in the domestic realm and reproduction only. Whe women enter the public sphere/employment, their income is secondary, as a compliment for their husbands’.

The adoption of the ILO Convention No. 190 and Recommendation No. 206 on Violence and Harassment in the world of work brings a new hope for us. We can say that the adoption of both instruments is a victory for the trade union and labour movement. The adoption of these instruments is the culmination of years of campaigning and lobbying by trade unions, and in particular women trade unionists, built on the narratives and experiences of discrimination and violence from women workers global. The convention is an instrument to recognizes the right of everyone to have the a working life free from  violence and harassment. For the first time ever internationally agreed the definition of violence and harassment in the world of wok, including the gender-based violence that is understood as “unwanted behavior and practices that is directed to, or result in, or possible to result in physical, psychological, sexual, or economic harm.” The definition covers everyone in this world, including person in training (interns and apprentices), and individuals exercising the authority, duties, or responsibilities of an employer, and includes public and private sector, informal and formal economies, and urban and rural areas.

As trade unions, we have an important role to play in ensuring this Convention and Recommendation do not just remain on paper but are transformed into action on local. Trade unions are leading local and global campaigns, calling for the ratification and effective implementation of C190 and R206, so that these standards are integrated into national legislation.

Berserikat. Cara Jitu Melawan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja

“Salah satu kekuatan kita dalam melawan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja adalah dengan bergabung dalam serikat pekerja. Dengan berserikat, kita bisa duduk dalam status yang sama dan memiliki kekuatan untuk mendorong Perusahaan agar menuangkan aturan terkait perlindungan perempuan di dalam PKB,” demikian disampaikan Izzah Inzamliyah dalam Pelatihan untuk Pelatih bagi Pemimpin dan Aktivis Perempuan dengan tema “Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja” yang diselenggarakan Public Service International (PSI) di 5G Resort Cijeruk, Bogor, 29-31 Agustus 2022.

Ketika perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, lanjut Izzah, diharapkan akan meminimalisir kekerasan berbasis gender. Pada gilirannya, hal ini akan mengubah cara berfikir para pekerja dan pengusaha, bahwa semua orang memiliki hak atas dunia yang bebas dari kekerasan dan pelecehan.

Bicara tentang kekerasan dan pelecehan, perempuan adalah objek yang paling rentan terhadap kekerasan dalam hubungan kerja. Perempuan dianggap makhluk yang lemah, tidak bisa melawan, dan merasa tergantung terhadap atasan atau laki laki.

“Ketakutan dan kelemahan perempuan itulah yang menjadi penyebab seringnya terjadi kekerasan dalam hubungan kerja. Karenanya, tepat sekali jika buruh perempuan harus terlibat aktif di dalam serikat pekerja. Dengan berserikat, pekerja memiliki kekuatan untuk melawan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja,” tegas Izzah di hadapan 21 orang pekerja perempuan yang merupakan peserta pelatihan yang berasal dari SP PLN, SP PPIP, SP PJB, SP EE, dan SP ICON.

Indah Budiarti selaku PSI Communications and Project Coordinator menambahkan, pelatihan ini juga mengenalkan bagaimana mengunakan ILO Toolkit Konvensi ILO 190. Toolkit ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh kantor IndustriAll proyek Indonesia sehingga memudahkan peserta dan nantinya serikat pekerja dalam merancang aktifitasnya sendiri.

“PSI secara global bersama serikat pekerja global unions lainnya mendorong pada ratifikasi konvensi ini,” tegas Indah.

Pihaknya berharap, melalui training yang diselenggarakan akan mendorong pada kampanye lokal dan nasional, melalui rencana aksi yang diskusikan bersama diharapkan para peserta bersama serikat pekerjanya mengambil langkah untuk mendukung kampanye ratifikasi Konvensi 190 di Indonesia.

Masih banyak yang belum memahami arti sesungguhnya dari kekerasan berbasis gender. Sehingga peristiwa ini seringkali ditolerir. Disampaikan, kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan terhadap jenis kelamin tertentu. Terjadi karena adanya keyakinan sosial/budaya/agama yang dilekatkan terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan kekerasan atau berakibat pada perlakuan yang tidak proporsional.

Setidaknya ada empat hal kunci terkait kekerasan berbasis gender. Meliputi: (a) adanya ancaman; (b) tindakan dalam bentuk fisik verbal, sosial, serta ekonomi membahayakan dan merugikan atau ada kemungkinan merugikan; (c) di luar kehendak seseorang; dan (d) berdasarkan konstruksi sosial tentang “perempuan” dan “laki- laki”.

“Diam tidak sama dengan setuju. Harus dilihat apakah ada relasi kuasa antara pelaku dan korban. Ketika yang melakukan memiliki kuasa, korban cenderung takut untuk bersuara,” ujarnya.

Persoalan relasi inilah yang juga menjadi akar masalah kekerasan berbasis gender. Keyakinan sosial/budaya patriartki yang menganggap perempuan berada di posisi tidak dianggap penting, kuasa ada pada laki-laki (relasi kuasa), bukan pengambil keputusan, pelengkap, khusus pada peran domestik dan seputar reproduksi saja, ketika masuk ke ruang publik/dunia kerja dianggap pencari nafkah tambahan, dsb.

Adopsi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 190 dan Rekomendasi No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja membawa harapan baru bagi kita. Bisa dikatakan, lahirnya konvensi dan rekomendasi ini merupakan kemenangan bagi serikat pekerja dan gerakan buruh. Adopsi dari kedua instrumen ini merupakan titik kulminasi dari kampanye dan lobi selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh serikat pekerja, dan khususnya para pemimpin serikat pekerja perempuan, yang dibangun di atas narasi dan pengalaman tentang diskriminasi dari perempuan di seluruh dunia.

Konvensi ini merupakan instrumen untuk mengafirmasi bahwa semua orang memiliki hak atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Konvensi ini juga memberikan definisi yang pertama kali disetujui secara internasional tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan berbasis gender, yang dipahami sebagai “berbagai perilaku dan prakti yang tidak bisa diterima” yang “bertujuan untuk, berakibat pada, atau kemungkinan besar akan berakibat pada luka atau kerugian fisik, psikologis, seksual atau ekonomi”. Definisi ini melindungi semua orang di dunia kerja, termasuk pekerja magang, dan orang-orang yang menjalankan tugas atau wewenang sebagai pemberi kerja, dan mencakup sektor publik maupun swasta, ekonomi informal maupun formal, dan wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Sebagai serikat pekerja, kita memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Konvensi dan Rekomendasi ini tidak hanya berada di atas kertas tetapi mengubahnya menjadi tindakan. Di tingkat lokal maupun global, serikat pekerja mendorong ratifikasi dan implementasi efektif Konvensi dan Rekomendasi tersebut sehingga standar yang berada di dalamnya terintegrasi ke dalam perundang-undangan nasional.

#RatifikasiKonvensiILO190

Peringati HUT ke-23, SP PLN Tegaskan Sebagai Penjaga Aset Strategis Bangsa

“Kolaborasi membangun ekosistem satu PLN sebagai aset strategis bangsa, jantung Indonesia, penjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.” Demikian tema peringatan HUT ke-23 SP PLN Persero yang diselenggarakan di Bumi Resort Surabaya, Kamis (18/8).

Dalam momentum peringatan HUT SP PLN yang ke-13 ini, Ketua Umum SP PLN Persero Muhammad Abrar Ali menyampaikan, perayaan HUT SP PLN yang bertepatan dengan peringatan Hari Konstitusi ini tidak lepas dari peran penting SP PLN Persero dalam menjaga amanah konstitusi Indonesia, khususnya terkait dengan ketenagalistrikan,

“SP PLN Persero berkomitment sebagai penjaga kedaulatan energi. Bahwa listrik menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh karena itu harus dikuasai negara sehingga tidak boleh di privatisasi,” tegasnya.

Menegaskan pernyataan tersebut, Abrar menyampaikan tiga core value yang disetujui oleh serikat yaitu pertama, satu SP PLN untuk semua pegawai PLN. Kedua, dengan memiliki satu serikat pekerja, maka pegawai PLN akan semakin solid untuk mencapai dua tujuan, keberlangsungan usaha perusahaan dan kesejahteraan insan PLN. Ketiga, mempertahankan tiga core business PLN yang terintegrasi yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi.

Hal lain yang tak kalah penting, lanjut Abrar, adalah hak serikat untuk mewujudkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Direksi PLN berjanji bahwa bulan depan, PKB akan dirundingkan dan diselesaikan sehingga bisa segera ditanda tangani.

Keberadaan PKB merupakan capaian penting bagi serikat pekerja. Karena dengan adanya PKB, posisi dan kedudukan masing-masing pihak bisa menjadi lebih jelas. Dan yang terpenting, di dalam PKB, kedua belah pihak bisa mengatur ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan.

HUT SP PLN tahun ini juga terasa lebih istimewa, dengan kemenangan perjuangan SP PLN yang berhasil membatalkan pensiun HCMS di usia 46 di bulan Juli tahun ini.

“Terkait pensiun pegawai 46 tahun, serikat dan perusahaan telah bersepakat bahwa pensiun umur tersebut dihapus, sehingga tidak ada diskriminasi usia pensiun. Sehingga teman-teman HCMS ini usia pensiun menjadi 56 tahun sama seperti pegawai lainnya,” tegasnya. SP PLN Persero juga mengajukan penambahan usia pensiun dari 56 ke 58. Tuntutan ini sudah disampaikan ke manajemen.

Hadir dalam perayaan tersebut Direktur Human Capital Bapak Yusuf Didi Setiarto yang menyambut baik sinergi bersama SP PLN untuk membangun satu PLN, untuk PLN yang kokoh dan maju.

PLN akan memberikan banyak peluang kepada pegawai melalui sinergi mereka dengan SP PLN Persero dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas keterampilan, agar sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Kemajuan PLN adalah kesejahteraan.

Menanggapi tawaran sinergi hubungan industrial yang baik ini, Ketum kembali menegaskan langkah-langkah kerja strategis yang dibangun serikat telah membuahkan hasil positif bagi anggota dan pegawai. Oleh karena itu komunikasi intens dengan manajemen akan terus ditingkatkan untuk kemajuan bersama.

Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan dan Air Memulai Proyek untuk Memajukan Hak-Hak Pekerja

PSI/SASK menyelenggarakan pertemuan perencanaan dan workshop start-up dengan Serikat peserta proyek di Indonesia, pada tanggal 3 – 4 Agustus 2022 yang dihadiri serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan dan air Jakarta. Serikat pekerja sektor ketenagalistrikan yang hadir adalah Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SP EE), Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) dan Serikat Pekerja PDAM Jakarta (SP PDAM Jakarta).

Dalam pertemuan tersebut, SASK Regional Coordinator, Farizan Fajari menjelaskan proyek kerjasama antara PSI dan SASK ini bertujuan untuk memajukan hak-hak serikat pekerja. SASK merupakan singkatan dari Trade Union Solidarity Centre of Finland (SASK). Ini adalah serikat pekerja pekerja solidaritas yang ada di Finlandia.

“SASK berdiri tahun 1986. Salah satu isu yang kemudian melahirkan SASK adalah perjuangan apartheid di Afrika. Adapun partners SASK adalah serikat pekerja di negara berkembang: Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Asia Tenggara,” kata Farizan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, strategi SASK adalah meningkatkan decent work dan living wage. SASK juga menambahkan fokus perjuangan, seperti gender equality, just transition, dan digitalisasi. Dalam hal ini, PSI dan serikat pekerja sektor publik di Indonesia merupakan salah satu contoh, bagaimana serikat pekerja ikut berperan dalam memajukan isu just transition.

Farizan juga mengungkapkan keinginannya untuk menyambungkan kawan-kawan di Indonesia dengan serikat pekerja di Finlandia. Di sana serikat pekerja sudah maju. Dengan adanya pertemuan antara serikat pekerja di Finlandia dan Indonesia, diharapkan pekerja di Indonesia bisa belajar dari gerakan serikat pekerja di Finlandia.

Pohon Masalah

Dalam pertemuan ini, Indah Budiarti, PSI SEA Communications & Project Coordinator menjelaskan beberapa persoalan perburuhan yang terjadi, baik di Indonesia maupun di Filipina.

“Ada 4 pohon masalah yang ditemukan. Pertama, kapasitas internal serikat pekerja yang lemah. Kedua, lingkungan kerja yang buruk. Ketiga, keanggotaan serikat pekerja yang rendah. Dan keempat, kesadaran tentang kesetaraan dan perbedaan gender,” kata Indah.

Menurutnya, ada beberapa sebab mengapa kapasitas internal serikat pekerja lemah. Di antaranya adalah kapasitias pengurus serikat pekerja yang tidak kuat. Pemimpinnya kurang pengalaman atau kurang mendapatkan pelatihan. Sehingga serikat pekerja terfokus di pimpinan pusat. Sementara itu, di tingkat cabang dan tempat kerja tidak kuat. Akibatnya, proses kaderisasi tidak berjalan dengan baik.

“Berikutnya adalah tentang keterampilan membuat PKB yang masih rendah. Di beberapa perusahaan, PKB memang sudah ada. Tetapi kualitasnya tidak baik. Hal ini terjadi karena kemampuan untuk menegosiasikan PKB masih kurang memadai,” kata Indah Budiarti.

Terkait dengan lingkungan kerja yang buruk, ini bisa kita lihat dengan lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan lahirnya regulasi yang baru ini, penggunaan buruh outsourcing dan kontrak semakin merajalela.

Di Filipina, ada kebijakan anti terror. Di mana kebijakan ini menggangu aktivitas individu serikat pekerja. Karena aktivis buruh yang dianggap menganggu keamanan, bisa ditahan tanpa ada surat penahanan.

Berikutnya adalah muncul precarious work. Seperti buruh kontrak, outsourcing, harian. Ada banyak buruh yang tidak memiliki jaminan sosial. Mudah di PHK, kontrak kerja yang bebas. Hal ini membuat keamanan pekerjaan terganggu.

Permasalahan ketiga adalah keanggotaan serikat pekerja yang rendah. Banyak serikat pekerja tidak mampu meningkatkan jumlah anggota. Faktor internal, bisa jadi karena kurangnya organizer serikat. Sedangkan faktor eksternal, adanya union busting yang mempersulit serikat pekerja dalam mengorganizing. Pemberangusan serikat pekerja mempersulit langkah dan gerakan serikat. Kondisi ini juga disumbang dari rendahnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja.

Ian Mariano, Sub-regional Secretary PSI Asia Tenggara juga hadir dalam pertemuan hari ke dua, dia menjelaskan persoalan kritis yang terjadi di Filipina, dengan maraknya tindakan pemerintah melakukan red tagging.

“Di masyarakat, khususnya di Filipina, masih ada yang menganggap mereka yang aktif di serikat ditandai (red tagging). Baik sebagai komunis atau teroris. Itu yang membuat banyak pekerja tidak tertarik dengan serikat,” katanya.

Masih banyak serikat belum mencapai keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan. Persoalan ini muncul karena ada banyak hambatan. Mulai dari persoalan kesempatan yang diberikan kepada perempuan. Termasuk peran ganda pekerja perempuan juga mempersulit mereka dalam berinteraksi atau aktif di dalam kegiatan serikat.

Setelah mencermati pohon masalah yang dijabarkan di atas, berikutnya Indah Budiarti selaku PSI Communications and Project Coordinator menjelaskan, bahwa projek ini akan berlangsung dari tahun 2022 sampai 2025.

Adapun hasil yang diharapkan, sampai dengan tahun 2025, serikat layanan publik menjadi serikat yang kuat dan mampu berhasil melindungi dan memajukan hak-hak serikat pekerja di Indonesia dan Filipina.

“Kemudian, dampak yang diharapkan, pada tahun 2030, serikat pekerja layanan publik di Indonesia dan Filipina bisa menjalankan hak politik, ekonomi, dan sosial sepenuhnya,” ujarnya.

Setidaknya ada 4 hal yang diharapkan:

Pertama, pengetahuan dan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas serikat pekerja untuk bertindak, terlibat, dan mengambil tindakan atas persoalan hak-hak serikat pekerja.

Kedua, sampai dengan 2025, legislatif, eksekutif, dan influencer kunci mendukung dan menyetujui tindakan yang diajukan yang mendorong dan memajukan hak-hak serikat pekerja.

Ketiga, pada tahun 2025, keanggotaan serikat sektor layanan publik akan meningkat dan terkonsolidasi secara signifikan.

Sedangkan hasil keempat, pada tahun 2025, pemimpin perempuan yang berdaya mampu mengampil peran utama dalam memajukan hak-hak serikat pekerja dan mendorong tempat kerja yang bebas dari kekerasan.

Samsol, bersama kita kuat!

Keberadaan Perusahaan Listrik Swasta Sebabkan Harga Listrik Mahal

Keberadaan IPP (perusahaan listrik swasta) justru membuat harga listrik semakin mahal. Sebagai perbandingan, biaya produksi PLN untuk PLTU adalah sebesar Rp 653 per kWh. Sedangkan biaya produksi IPP sebesar Rp 1.015 kWh. Data ini mengkonfirmasi, bahwa keberadaan pihak swasta justru merusak harga listrik. Membuat tarif semakin mahal, karena oritenstasi IPP adalah mencari keuntungan.

Kesimpulannya, kalau masyarakat ingin mendapatkan harga listrik yang murah, solusinya hanya satu. Ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara. Tidak ada lagi IPP yang justru menggerogoti keuangan PLN, akibat PLN berkewajiban membeli setidaknya 70% dari listrik yang mereka hasilkan. Demikian diungkap dalam PCM Meeting 2022: Review dan Planning Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia yang diselenggarakan di Bogor, 18-19 April 2022.

Dalam kegiatan yang diikuti 5 serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan, SP PLN Persero, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), SP PJB, SPEE-FSPMI, dan SERBUK Indonesia; bertujuan untuk melakukan review dan update situasi terkini di sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Termasuk langkah dan strategi aksi serikat pekerja dalam menghadapi isu-isu terkini sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan, serta memperkuat posisi dan jaringan serikat pekerja.

Ketika mengupdate situasi umum dan diskusi ketenagalistrikan di Indonesia, Ketua Umum SP PLN M. Muhammad Abrar Ali, Ketua Umum SP PLN Persero mengatakan, privatisasi PLN memang tidak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah privatisasi di sektor ketenagalistrikan.

“Apa yang diinginkan di UU 20/2002, akhirnya bisa terealisasi dalam format lain dalam UU 30/2009. Dan meskipun hal itu sudah diuji dalam Mahkamah Konstitusi, tetapi dihidupkan kembali di dalam UU Cipta Kerja,” tegasnya. Di sini terlihat, ada keinginan yang kuat untuk menghilangkan penguasaan negara agar listrik bisa diambil alih oleh pihak swasta. Hal ini sekaligus membuktikan, jika ketenagalistrikan sangat strategis dan sangat menjanjikan.

Dalam hal ini, MK sudah menyatakan bahwa penguasaan oleh negara meliputi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Termasuk di dalamnya adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga negara. Jika hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka itu sama artinya listrik tidak dikuasai oleh negara.

Ketua Umum SP PJB Agus Wibawa menyampaikan, bergerak di sektor pembangkitan, seharusnya PJB memiliki bisnis yang gemuk. Tetapi tidak mendapatkan yang selayaknya. Bahkan yang terjadi, PJB disuruh menjalankan bisnis di luar pembangkitan, sedangkan mereka yang bukan dari pembangkitan, justru ramai-ramai masuk ke pembangkitan.

Akhirnya ada anggapan di beberapa pekerja, sebaiknya pindah ke IPP saja. Karena di sana kita akan digaji minimal 2 kali lipat. Itu juga yang kemudian menjadikan salah satu penyebab sulitnya mencari kader di dalam serikat pekerja. Mereka sudah berada di zona nyaman dan ada tawaran yang lebih nyaman,” kata Agus.

Dia berharap, serikat pekerja di PLN Group bisa menjadikan ini untuk mendorong terwujudnya ketahanan energi yang dikendalikan penuh oleh PLN. Karena saat ini lebih banyak IPP, sehingga kontrolnya menjadi tidak mudah.

Sekretaris Jenderal PP IP Andi Wijaya menegaskan, bicara tentang listrik, sejatinya berbicara tentang ketahanan energi dan kedaulatan. Kasus Nias, misalnya, mengkonfirmasi bagaimana negara tidak ada harganya di hadapan IPP ketika negara tidak menguasai listrik. Hal ini juga bisa kita lihat seperti yang terjadi dalam HET dalam minyak goreng. Sia-sia saja pengaturan HET, kalau barangnya tidak ada.

“Kemudian, bagaimana pentingnya listrik dalam strategi pertahanan negara? Melihat perang Rusia Vs Ukraina, yang disasar pertama adalah pembangkit listrik. Ketika tidak ada listrik, maka perekonomian akan lumpuh,” kanda Andy.

Sementara itu, Slamet Riyadi dari Sekretaris Umum SPEE-FSPMI dan Hepy Nur Widiamoko dari SERBUK Indonesia menyoroti Tenaga Ahli Daya (TAD) yang bekerja di sektor ketenagalistrikan.

Disampaikan, saat ini kesejahteraan mereka semakin berkurang. Upah mereka bukan hanya tidak naik. Dengan adanya Perdir 09, struktur upah mereka pun berubah. Belum lagi akibat berlakukan PP 36, yang menyebabkan secara riil tidak ada kenaikan upah.

Sementara itu, kebijakan PLN, sampai sekarang zero recruitment, termasuk untuk TAD. Banyak pekerja yang pensiun tidak bisa diganti baru. Dampaknya, pekerjaan bertambah banyak, karena pekerja harus mengerjakan pekerjaan buruh yang sudah pensiun. Belum lagi, jika ada pekerja yang kritis, senjata paling ampuh dari vendor agar TAD mengundurkan diri adalah mutasi ke daerah yang jauh.

“Dalam kondisi seperti ini, jangankan memikirkan soal privatisasi, memikirkan masalahnya sendiri saja sudah berat. Karena itu dibutuhkan kerja keras dari kita semua untuk memberikan pemahaman kepada TAD, bahwa permasalahan privatisasi adalah permasalahan mereka juga,” tegasnya.

Berjuang lagi untuk PKB, siapa takut!

Konferensi Pers DPP SP PLN Persero pada tanggal 31 Maret 2021 dipimpin oleh Ketua Umum, M. Abrar Ali.
Konferensi Pers DPP SP PLN Persero pada tanggal 31 Maret 2021 dipimpin oleh Ketua Umum, M. Abrar Ali.

Penulis: Kusmiati Nur Apriani, SPEE-FSPMI

Satukan Langkahmu. Tetap Semangat. Jangan Kasih Kendor. Bunyikan slogan”Menyerah atau Kami Habisi!.

Ya, berawal dari slogan tersebut sepertinya perjuangan memang harus terus digencarkan. Kenapa?

Lagi dan lagi perseroan di PLN menunda adanya kelanjutan perundingan PKB, berdasar release yang dikeluarkan perseroan di PLN Kita Newsletter Edisi 623 – 14 April 2021. Sebenarnya bermula dari adanya keberpihakan serikat pekerja baru yang didalamnya distrukturi oleh oknum pejabat tertentu.

Release yang dikeluarkan pihak Perseroan adalah tak lain reaksi dari Konferensi Pers dan Press Realese SP PLN pada Selasa, 31 Maret 2021 di Hotel Santika Bogor Jawa Barat tentang rencana Aksi Mogok yang akan dilakukan SP PLN jika perseroan tak juga ambil sikap untuk melanjutkan perundingan PKB.

Sikap aksi yang diambil tak lain adalah bentuk dari kekesalan SP PLN sendiri terhadap perseroan yang seolah-olah menyepelekan dan tutup mata terhadap hal itu.

Dalam release tersebut memang masih menggunakan bahasa yang terselubung menutupi bahwa perseroan tidak salah tetapi tetap saja terasa adanya rasa keberpihakan

DPP SP PLN ternyata tidak terpancing sama sekali dengan adanya release tersebut, tetap pada strategi awal untuk terus maju dan berjuang melanjutkan perundingan PKB, dengan harapan anggota dan pengurus SP PLN tetap rapatkan barisan juga semangat mendukung langkah ini.

Melalui komunikasi yang baik dari DPP SP PLN kepada instansi atau jaringan serikat pekerja/buruh guna membentuk konsolidasi eksternal dengan tujuan tak lain agar pesan dan aspirasi dapat dipahami oleh Direksi PLN.

Pada RAPIMNAS SP PLN secara Online Virtual yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021 dimana DPP SP PLN akan melaksanakan Penggalangan Dana Perjuangan dan Diklat Dasar-Dasar Organisasi bagi semua pengurus SP PLN dari Sabang sampai Merauke

Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan sudut pandang. Hal ini dilakukan dalam rangka Konsolidasi dan Koordinasi bilamana Perseroan masih mengambil sikap yang ambigu dan SP PLN terpaksa harus mengambil hak mogoknya.

Tidak ada usaha yang menghianati hasil, karena kuncinya hanya pada solidaritas anggota dan pengurus itu sendiri, PKB adalah tujuan utama untuk kesejahteraan bersama jadi teruslah memperjuangkannya sampai titik terang itu terlihat.

Training Perjanjian Kerja Bersama bagi pemimpin serikat pekerja

Bertempat di Hotel Santika Bogor dari tanggal 29-31 Maret 2021, 29 orang peserta mewakili SP PLN Persero, SP PJB, PP Indonesia Power, Federasi Serbuk dan SPEE-FSPMI mengikuti kegiatan ini.

Trainining ini diselenggarakan untuk mempersiapkan serikat pekerja dan membantu mereka dalam mempromosikan pemahaman komprehensif tentang PKB. Dua narasumber dari Asosiasi Jurudidik Pekerja (AJP), bung Chandra Mahlan dan bung Sulistiyono membantu kantor proyek memfasilitasi kegiatan training ini.

Ada 5 tujuan yang ingin kita capai dalam training ini yaitu:

  • Meningkatkan pemahaman peserta tentang proses perundingan bersama dan dinamika meja perundingan dan mengidentifikasi strategi dan keterampilan untuk meningkatkan peluang mereka tidak hanya untuk sukses di meja perundingan, tetapi juga untuk hubungan manajemen tenaga kerja yang produktif jangka panjang.
  • Memahami hukum dan peraturan yang terkait dengan peningkatan kondisi kerja dan bagaimana mempertahankan kepentingan pekerja
  • Memahami sistematika PKB dan cara menulis serta menyiapkan isinya
  • Mendapatkan pengalaman negosiasi dan dinamika meja perundingan melalui permainan peran
  • Memahami sengketa PKB yang mungkin akan muncul

Bagi serikat pekerja, perjanjian kerja bersama (PKB) adalah bentuk kekuatan kolektif pekerja untuk melindungi kepentingan mereka dengan menyimbangkan kekuatan pekerja dengan pengusahanya. PKB menyediakan peluang dan cara bagi pekerja untuk membela, melindungi dan meningkatkan standar kehidupan mereka di tempat kerjanya. Dalam proses perundingan, secara implisit PKB membutuhkan pengakuan dari kedua belah pihak, tetapi seringkali, pengusaha mencegah serikat pekerja untuk menggunakan hak kolektif ini atau undang-undang dan peraturan memiliki kriteria untuk serikat pekerja dalam mewakili pekerja dalam melaksanakan hak berunding ini, terutama ketika terdapat banyak serikat pekerja dalam satu perusahaan.

PKB bisa menjadi indikator utama kesuksesan serikat pekerja di tempat kerjanya. Oleh karena, melalui pelatihan ini dan nantinya akan dilanjutkan di masing-masing serikat pekerja peserta, akan tumbuh PKB-PKB baru atau perbaikan nilai kualitas isi PKB mereka saat ini.

———————————–

Presentasi (Bisa digunakan dengan bebas untuk kepentingan pendidikan, tetapi kalau mau memperbanyak/menggunakan bahan presentasi ini, mohon ijin disampaikan kepada pembuat presentasi ini)

Rapat Pimpinan SP PLN Persero: Strategis 2021

Tanggal 2-3 Desember 2020 bertempat di Hotel Maxone Kramat Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat SP PLN Persero melakukan Rapat Pimpinan (RAPIM) untuk membangun kekuatan strategi konsolidasi dan komunikasi demi efektifitas kerja-kerja organisasi. Dipimpin oleh Ketua Umum, Bro M Abrar Ali, RAPIM DPP SP PLN Persero ini berlangsung sesuai dengan yang telah diagendakan, dimana seluruh Departemen telah menyusun kerangka Rencana Kegiatan Organisasi untuk tahun 2021. Harapan kedepannya, rencana kegiatan tersebut dapat diimplementasikan oleh seluruh Departemen baik dengan melakukan kerja sama antar Departemen (internal) maupun dengan pihak eksternal seperti Perseroan, Federasi dan PSI.

Ketua Departemen diminta memaksimalkan peran masing-masing anggota Departemennya guna memperkuat pelayanan dan perlindungan terhadap anggota.