Keberadaan Perusahaan Listrik Swasta Sebabkan Harga Listrik Mahal

Keberadaan IPP (perusahaan listrik swasta) justru membuat harga listrik semakin mahal. Sebagai perbandingan, biaya produksi PLN untuk PLTU adalah sebesar Rp 653 per kWh. Sedangkan biaya produksi IPP sebesar Rp 1.015 kWh. Data ini mengkonfirmasi, bahwa keberadaan pihak swasta justru merusak harga listrik. Membuat tarif semakin mahal, karena oritenstasi IPP adalah mencari keuntungan.

Kesimpulannya, kalau masyarakat ingin mendapatkan harga listrik yang murah, solusinya hanya satu. Ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara. Tidak ada lagi IPP yang justru menggerogoti keuangan PLN, akibat PLN berkewajiban membeli setidaknya 70% dari listrik yang mereka hasilkan. Demikian diungkap dalam PCM Meeting 2022: Review dan Planning Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia yang diselenggarakan di Bogor, 18-19 April 2022.

Dalam kegiatan yang diikuti 5 serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan, SP PLN Persero, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), SP PJB, SPEE-FSPMI, dan SERBUK Indonesia; bertujuan untuk melakukan review dan update situasi terkini di sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Termasuk langkah dan strategi aksi serikat pekerja dalam menghadapi isu-isu terkini sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan, serta memperkuat posisi dan jaringan serikat pekerja.

Ketika mengupdate situasi umum dan diskusi ketenagalistrikan di Indonesia, Ketua Umum SP PLN M. Muhammad Abrar Ali, Ketua Umum SP PLN Persero mengatakan, privatisasi PLN memang tidak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah privatisasi di sektor ketenagalistrikan.

“Apa yang diinginkan di UU 20/2002, akhirnya bisa terealisasi dalam format lain dalam UU 30/2009. Dan meskipun hal itu sudah diuji dalam Mahkamah Konstitusi, tetapi dihidupkan kembali di dalam UU Cipta Kerja,” tegasnya. Di sini terlihat, ada keinginan yang kuat untuk menghilangkan penguasaan negara agar listrik bisa diambil alih oleh pihak swasta. Hal ini sekaligus membuktikan, jika ketenagalistrikan sangat strategis dan sangat menjanjikan.

Dalam hal ini, MK sudah menyatakan bahwa penguasaan oleh negara meliputi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Termasuk di dalamnya adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga negara. Jika hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka itu sama artinya listrik tidak dikuasai oleh negara.

Ketua Umum SP PJB Agus Wibawa menyampaikan, bergerak di sektor pembangkitan, seharusnya PJB memiliki bisnis yang gemuk. Tetapi tidak mendapatkan yang selayaknya. Bahkan yang terjadi, PJB disuruh menjalankan bisnis di luar pembangkitan, sedangkan mereka yang bukan dari pembangkitan, justru ramai-ramai masuk ke pembangkitan.

Akhirnya ada anggapan di beberapa pekerja, sebaiknya pindah ke IPP saja. Karena di sana kita akan digaji minimal 2 kali lipat. Itu juga yang kemudian menjadikan salah satu penyebab sulitnya mencari kader di dalam serikat pekerja. Mereka sudah berada di zona nyaman dan ada tawaran yang lebih nyaman,” kata Agus.

Dia berharap, serikat pekerja di PLN Group bisa menjadikan ini untuk mendorong terwujudnya ketahanan energi yang dikendalikan penuh oleh PLN. Karena saat ini lebih banyak IPP, sehingga kontrolnya menjadi tidak mudah.

Sekretaris Jenderal PP IP Andi Wijaya menegaskan, bicara tentang listrik, sejatinya berbicara tentang ketahanan energi dan kedaulatan. Kasus Nias, misalnya, mengkonfirmasi bagaimana negara tidak ada harganya di hadapan IPP ketika negara tidak menguasai listrik. Hal ini juga bisa kita lihat seperti yang terjadi dalam HET dalam minyak goreng. Sia-sia saja pengaturan HET, kalau barangnya tidak ada.

“Kemudian, bagaimana pentingnya listrik dalam strategi pertahanan negara? Melihat perang Rusia Vs Ukraina, yang disasar pertama adalah pembangkit listrik. Ketika tidak ada listrik, maka perekonomian akan lumpuh,” kanda Andy.

Sementara itu, Slamet Riyadi dari Sekretaris Umum SPEE-FSPMI dan Hepy Nur Widiamoko dari SERBUK Indonesia menyoroti Tenaga Ahli Daya (TAD) yang bekerja di sektor ketenagalistrikan.

Disampaikan, saat ini kesejahteraan mereka semakin berkurang. Upah mereka bukan hanya tidak naik. Dengan adanya Perdir 09, struktur upah mereka pun berubah. Belum lagi akibat berlakukan PP 36, yang menyebabkan secara riil tidak ada kenaikan upah.

Sementara itu, kebijakan PLN, sampai sekarang zero recruitment, termasuk untuk TAD. Banyak pekerja yang pensiun tidak bisa diganti baru. Dampaknya, pekerjaan bertambah banyak, karena pekerja harus mengerjakan pekerjaan buruh yang sudah pensiun. Belum lagi, jika ada pekerja yang kritis, senjata paling ampuh dari vendor agar TAD mengundurkan diri adalah mutasi ke daerah yang jauh.

“Dalam kondisi seperti ini, jangankan memikirkan soal privatisasi, memikirkan masalahnya sendiri saja sudah berat. Karena itu dibutuhkan kerja keras dari kita semua untuk memberikan pemahaman kepada TAD, bahwa permasalahan privatisasi adalah permasalahan mereka juga,” tegasnya.

Training Perjanjian Kerja Bersama bagi pemimpin serikat pekerja

Bertempat di Hotel Santika Bogor dari tanggal 29-31 Maret 2021, 29 orang peserta mewakili SP PLN Persero, SP PJB, PP Indonesia Power, Federasi Serbuk dan SPEE-FSPMI mengikuti kegiatan ini.

Trainining ini diselenggarakan untuk mempersiapkan serikat pekerja dan membantu mereka dalam mempromosikan pemahaman komprehensif tentang PKB. Dua narasumber dari Asosiasi Jurudidik Pekerja (AJP), bung Chandra Mahlan dan bung Sulistiyono membantu kantor proyek memfasilitasi kegiatan training ini.

Ada 5 tujuan yang ingin kita capai dalam training ini yaitu:

  • Meningkatkan pemahaman peserta tentang proses perundingan bersama dan dinamika meja perundingan dan mengidentifikasi strategi dan keterampilan untuk meningkatkan peluang mereka tidak hanya untuk sukses di meja perundingan, tetapi juga untuk hubungan manajemen tenaga kerja yang produktif jangka panjang.
  • Memahami hukum dan peraturan yang terkait dengan peningkatan kondisi kerja dan bagaimana mempertahankan kepentingan pekerja
  • Memahami sistematika PKB dan cara menulis serta menyiapkan isinya
  • Mendapatkan pengalaman negosiasi dan dinamika meja perundingan melalui permainan peran
  • Memahami sengketa PKB yang mungkin akan muncul

Bagi serikat pekerja, perjanjian kerja bersama (PKB) adalah bentuk kekuatan kolektif pekerja untuk melindungi kepentingan mereka dengan menyimbangkan kekuatan pekerja dengan pengusahanya. PKB menyediakan peluang dan cara bagi pekerja untuk membela, melindungi dan meningkatkan standar kehidupan mereka di tempat kerjanya. Dalam proses perundingan, secara implisit PKB membutuhkan pengakuan dari kedua belah pihak, tetapi seringkali, pengusaha mencegah serikat pekerja untuk menggunakan hak kolektif ini atau undang-undang dan peraturan memiliki kriteria untuk serikat pekerja dalam mewakili pekerja dalam melaksanakan hak berunding ini, terutama ketika terdapat banyak serikat pekerja dalam satu perusahaan.

PKB bisa menjadi indikator utama kesuksesan serikat pekerja di tempat kerjanya. Oleh karena, melalui pelatihan ini dan nantinya akan dilanjutkan di masing-masing serikat pekerja peserta, akan tumbuh PKB-PKB baru atau perbaikan nilai kualitas isi PKB mereka saat ini.

———————————–

Presentasi (Bisa digunakan dengan bebas untuk kepentingan pendidikan, tetapi kalau mau memperbanyak/menggunakan bahan presentasi ini, mohon ijin disampaikan kepada pembuat presentasi ini)

Tips fotografi bagi serikat buruh

Wakil SP PJB melakukan protest UU Cipta Kerja (Foto Indah Budiarti 2020)

Dokumentasi foto menjadi hal penting dalam setiap kegiatan serikat buruh, baik itu kegiatan yang bersifat konstitutional seperti kongres, konferensi dan pertemuan-pertemuan organisasi ataupun kegiatan pendidikan ataupun aksi organisasi seperti demo, rally, protes dan mogok. Foto menjadi “wakil dari kegiatan atau reportase” dari aktifitas organisasi kita. Atau dalam kontek foto jurnalisme, meletakkan foto sebagai sebuah berita itu sendiri, dimana foto memberikan gambaran yang akurat dari peristiwa aktual yang terjadi.

Foto juga membantu kita dalam melengkapi teks berita (dalam hal ini laporan) melalui ilustrasi gambar yang terekam dari kegiatan yang kita laksanakan. Bagi serikat buruh, ketika kita menyebarkan surat kabar, leaflet atapun brosur kampanye, foto yang baik yang digunakan dapat membantu kita dalam mengirimkan pesan yang kuat kepada para pekerja anggota kita.

Rally Hari Buruh 2015 (Foto Indah Budiarti)

Untuk mengambil foto tentunya kita harus punya kamera, dan sungguh beruntung, kamera sekarang bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau, disamping itu juga smartphone juga menyediakan fasilitas kamera dengan kekuatan resolusi yang bagus. Tetapi apakah hasil foto yang bagus ditentukan oleh kualitas kamera dan resolusinya? Jawabannya bisa ya dan tidak. Karena bagaimanapun juga, ketika kita berada pada peristiwa yang unik dan mengabadikan dalam foto, biarpun hanya memggunakan kualitas kamera dari handphone, akan bisa menjadi gambar yang baik ketika foto itu memberikan daya tarik berita. Tetapi bisa saja kita menggunakan kamera profesional DLSR (Digital Single-Lens Reflex) dan tidak tahu cara menggunakan serta tidak memiliki kemampuan untuk mengambil foto yang baik, maka akan juga percuma. Bagaimana juga kamera yang baik tentunya akan membantu kita dalam menghasilkan kualitas foto yang baik juga.

PP Indonesia Power membawa atribut serikatnya dalam acara pengajuan gugatan UU Cipta Kerja ke MK pada tanggal 7 Desember 2020 (Foto Indah Budiarti)

Lalu, tips atau saran seperti apa yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi fotografer kegiatan serikat buruh kita:

  1. ambil foto sebanyak mungkin – kamera digital atau kamera smartphone memungkinkan kita untuk mengambil foto sebanyak mungkin tanpa takut kehabisan rol film (film roll), tetapi tentunya kita harus siap dengan memori kamera yang memungkinkan untuk menyimpan foto sebanyak mungkin. Mengambil foto sebanyak mungkin, memberikan ruang bagi kita untuk memilih (melakukan editing) mana foto baik dan tidak
  2. simbol atau atribut – tunjukan dengan bangga simbol atau atribut dari organisasi anda, misal bendera, spanduk, motret orang yang menggenakan T-shirt organisasi kita dan pesan yang disampaikan. Simbol ini juga termasuk lokasi dimana para anggota kita bekerja (tempat kerja) atau rumah serikat buruh, atau juga tempat dimana peristiwa kegiatan dilakukan
  3. hilangkan gangguan – sering kita mengambil foto tetapi tidak pas dengan berita yang ingin kita sampaikan, jadi pastikan bahwa subyek foto kita pas untuk peristiwa yang ingin kita laporkan
  4. Close-up – ambil foto dengan jarak dekat, sehingga foto yang dihasilkan benar – benar kuat dan juga menegaskan bahwa kita berada dalam kegiatan tersebut
  5. foto candid – dalam istilah fotografi, foto candid atau candid shot berarti bahwa subjek yang kita potret tidak dalam kondisi berpose atau ‘sadar’ kamera. Sehingga hasil foto terlihat lebih natural, spontan, dan tidak dibuat-buat.
  6. Ekpresi yang baik – subyek foto hendaknya (harus) sesuai dengan peristiwa dan menjelaskan dengan gamblang emosi dari peristiwa tersebut.
  7. Cahaya – lebih baik tidak menggunakan flash ketika melakukan pengambilan foto kegiatan outdoor, gunakan cahaya alami. Kalaupun didalam ruangan, ikuti saran No. 4, untuk mengambil foto sedekat mungkin
  8. Pemegang kontrol – andalah pemegang kontrol untuk mendapatkan hasil foto yang anda  rancangkan, oleh karenanya atur setiap posisi dari subyek foto kita biarpun dia adalah, misal, seorang menteri, ketika kita ingin mengambil foto dia bersama dengan para pengurus serikat buruh kita
  9. Keaneka-ragaman – sebagaimana saran No 1 untuk mengambil foto sebanyak mungkin, perlu juga diperhatikan untuk mengambil gambar semua subyek yang ada dari setiap kegiatan yang kita abadikan. Misal kegiatan unjuk rasa dan ada buruh yang membawa keluarga, jangan lupa untuk ambil momen mereka: anak atau isterinya yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Selamat mencoba dan semoga berguna

Energy unions towards 2021 strategic actions

Today, 8 December 2020, the energy unions are completing a strategic meeting and a follow-up to the campaign and action program against Law No. 11/2020 concerning Job Creation, particularly the Electricity Sub-cluster. There are many things we will work on. Both litigation and non-litigation. Submitting a judicial review to the Constitutional Court, campaigns, and further actions. We have worked on a Judicial Review to the Constitutional Court with Gekanas. We registered the files for Judicial Review to the Constitutional Court yesterday, December 7, 2020.However, there are still some other important actions that need to be taken. Mainly conducting socialization related to the impact of the Job Creation Law to workers and to the wider community. We also agree to expand alliances not only with trade unions, but also other organizations and communities to get their support in winning over workers’ interests and maintaining electricity as a public good and because, privatization of this sector must be resisted. If electricity is privatized to the community, when the state does not interfere anymore with the sectors that control the lives of many people; in the end the people will be disadvantaged, and unions must take actions!

#Power #Actions

Berjuang untuk menang

Tadi pagi (7 Desember 2020) anggota Federasi Serbuk sebanyak 74 pekerja di PT GPEC sudah memulai bekerja kembali setelah 9 bulan mereka kehilangan hak-haknya. Kabar terakhir, selama mereka persiapan bekerja dan dikarantina, telah menaikkan anggota menjadi 100%, sekarang berjumlah 160 pekerja dan telah bergabung dengan serikat pekerja. Perjuangan keras teman-teman SBA SP GPEC dan Federasi Serbuk memberikan buah yang manis, selama kita sabar melaluinya.

#BerjuangPastiMenang