Holding Sub-Holding di PLN Tidak Diperlukan

Holding sub-holding di PLN tidak diperlukan. Karena hal itu justru akan menempatkan manajemen, termasuk para direski, dalam posisi yang sulit. Demikian disampaikan Prof Mukhtasor dalam Seminar Gebyar HUT SP PJB ke-23 bertajuk Holding Sub-Holding di PLN Group, Apakah Diperlukan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 September 2022.

Dalam kaitan dengan hal ini, PT PLN dan PT PJB bukan sumber masalah, sebab mereka hanya menjalankan perintah. Oleh karena itu, Mukhtasor mengingatkan agar jangan sampai salah alamat ketika menyuarakan kritik terhadap kebijakan holding sub-holing, Sebab kebijakan itu datangnya dari pemerintah. Bukan dari PLN.

“Terkait dengan energi, kalau ada kementerian yang basis undang-undangnya melawan UUD, itu di ESDM,” ujar Mukhtasor.  UU Migas, dibuat tahun 2001 dan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melawan UUD hingga kemudian dibatalkan pada tahun 2012. Sekarang sudah 10 tahun berlalu, namun tidak ada penggantinya. Lalu ada UU Kelistrikan. Beberapa kali undang-undang ini dibawa ke MK, khususnya terkait bundling unbundling. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bertentangan dengan UUD. Jika mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, maka sistem IPP bertentangan dengan UUD.  Selain itu, UU Minerba juga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Di sana ada pasal yang dibatalkan juga.

Ketika berbicara mengenai penataan BUMN, yang perlu diperhatikan adalah apa dan untuk apa di balik itu. Jika kita perhatikan, sebelum membuat holding sub-holding, saat itu Menteri menyampaikan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas,

“Kalau alasan transparansi dan akuntabilitas, solusinya bukan IPO. Contohnya, Garuda sudah IPO. Tetapi apakah kemudian menjadi lebih baik? Justru kasus-kasus semakin banyak terjadi setelah Garuda melakukan IPO,” tegasnya.

IPO membuka ruang bagi masuknya swasta. Kalau kemudian porsi IPP dominan, itu artinya bukan lagi dikuasasi negara. Akhirnya akan berbahaya bagi kedaulatan energi. Mukhtasor kemudian mengingatkan dengan kejadian di Sumatera, di mana IPP mendikte PLN, kalau tidak sesuai dengan skema bisnisnya, mereka tidak mau menyalakan pembangkitnya.

“Sekarang ini PLN pasarnya digerus, kemudian hulunya dipaksa membeli dari swasta, sudah begitu jaringan mau dibagi-bagi juga. Lama-lama PLN akan menjadi Garuda kedua. Saya khawatir nasib PLN seperti Garuda. Dimana dulu bandara-bandara isinya Garuda, sekarang kalau nyari Garuda susah,” tegasnya.

Mukhtasor berpesan, agar kita semua berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan memilih system sesuai Pasal 33 UUD. Menurut Bung Hatta, usaha-usaha yang besar yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Pelakunya adalah BUMN. Sementara bidang usaha yang kecil melalui partisipasi masyarakat, lalu di bagian tengahnya banyak sekali usaha yang bisa dibangun oleh swasta.

Hal senada juga ditegaskan oleh Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari. Menurutnya, konsep pasal 33 yang paling banyak digunakan adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini, mengutip pendapat bung Hatta, yang dimaksud adalah koperasi. Inti dari koperasi adalah, mengembangkan ekonomi secara bersama-sama.

Kalau kita lihat dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi seperti putusan Nomor 01-021-022-PPU-2003, Putusan 58-PUU-2008, hingga putusan 111 yang dibanggakan serikat pekerja dan putusan 61. Dari semua putusan itu, yang paling penting adalah hak menguasai negara. Maksudnya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasasi hajat hidup orang banyak harus dikuasasi oleh negara.

Namun demikian, Feri menganggap Mahkamah Konstitusi sedikit plin-plan. Di dalam putusan itu dikatakan, pasal-pasal intinya adalah mempertegas, tidak boleh ada upaya untuk melakukan privatisasi. Oleh karena sifat menguasai negara tidak boleh masuk kepentingan lain termasuk swasta, maka pasal-pasalnya dibatalkan. Karena pasal jantung dibatalkan, dengan sendirinya undang-undangnya ikut batal. Sayangnya, pemerintah dan DPR kembali membuat undang-undang baru yang isinya menentang putusan Mahkamah Konstitusi.

Lalu undang-undang itu diuji lagi. Mahkamah Konstitusi kemudian bertahan dan menjelaskan, apa yang dimaksud cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ada tiga model. Pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang. Kedua, tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, tidak penting bagi orang banyak tetapi penting bagi Negara.

“Kalau mengacu pada tiga kriteria di atas, maka Pertamina dan PLN tidak boleh diganggu gugat. Harus dikuasai oleh negara,” tegas Feri. Dalam putusan berikutnya, ada dua hal penting terkait dengan binsis yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jika dikuasai oleh negara tetapi berpotensi dikuasai oleh sekelompok orang yang bukan negara, maka harus dianggap batal. Kedua, begitu dikuasi swasta tetapi berpotensi menjadi saingan negara, karena dia menguasai hajat hidup orang banyak, maka tidak diperbolehkan.

“Tetapi bisnis adalah bisnis. Walaupun sudah dibatalkan berkali-kali, tetapi hidup lagi. Di sini kita melihat, ada kepentinghan lain. Padahal kalau dilihat pasal 33, konstitusi menghendaki yang harus dipikirkan bukan orang per orangan, tetapi perekonomian secara kekeluargaan,” lanjutnya.

Masalahnya adalah, di dalam putusan MK ada celah untuk itu. Di sana ada bahasa, kalau nanti PLN tidak sanggup, bolehlah dikasih sedikit. Ini bisa ditafsirkan macam-macam. Padahal undang-undangnya sudah jelas dibatalkan.

“Ini problematika. Karena pada dasarnya tidak ada keinginan dalam UUD yang membuka ruang masuknya privatisasi,” ujar Feri. Dengan demikian, holding sub-holding tidak diperlukan.

Pendapat Prof Mukhtasor dan Feri Amsari dipertegas oleh Ekonom Salamuddin Daeng. Menurutnya, Pemerintah sebaiknya menunda untuk mengevaluasi kembali rencana melakukan holding sub-holding, mengingat tugas dan tanggung jawab yang diemban PLN dalam menyelenggarakan ketenagalistrikan merupakan amanat Konstitusi UUD 1945 Pasal 33, melaksanakan UU nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 111/PUU-XIII/2015 yang intinya mengharuskan pelaksanaan ketenagalistrikan secara terintegrasi.

Rencana kementerian BUMN melakukan holding sub-holding PLN sebagaimana disebutkan dalam  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah sebagai kebijakan perbaikan portofolio dan penguatan struktur keuangan BUMN melalui pembentukan holding strategis, restrukturisasi BUMN, maupun pengurangan proporsi utang terhadap struktur pendanaan (deleveraging).

Namun, perlu dicermati bahwa urusan PLN bukan hanya sehat atau tidaknya keuangan perusahaan tersebut, namun berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh PLN. Sehingga kebijakan holding sub-holding PLN haruslah dibicarakan secara lintas sektoral dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan publik secara luas. Hal ini dikarenakan masih banyaknya problem ketenagalistrikan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan oleh PLN selaku operator listrik.

“Kebijakan sub holding yang terburu buru, kejar tayang, dipaksakan dan bahkan tanpa landasan regulasi akan membahayakan masa depan ketenagalistrikan di Indonesia,” tegasnya.

SP PDAM Jakarta: Termination of Cooperation with a Private Operators must not Harm the Workers and Customers

“We do this with a hope, we don’t want to complain but we want to fight.” The sentence was written on a banner in the room where SP PDAM held its consolidation on Friday (9/9). The sentence was to remind all participants that a change can not be made without doing anything. A change must be fought.

The consolidation was special. It was held to consolidate the power and discourse to face the end of cooperation between PDAM and a private company on January 31, 2023. Fifty participants attended the consolidation meeting. The partipants were members of the union, representations from regional coordinators and leaders of SP PDAM Jakarta.

“When the cooperation started, about 4000 workers were assigned by PAM to ‘help’ the partner company. Now, out of 4000 workers, there are only 260 workers left. Therefore, at the end of this cooperation, we demand the company to see us and not overlook us,” said the chairperson of SP PDAM Jakarta, Abdul Somad, in his opening remark.

The cooperation between PAM Jakarta and the private company started in 1997. A year later, in 1998, the massive demonstration that led to reformation occurred. Workers, at that time, rejected the cooperation between both companies. The Consitution of 1945 was the foundation. The Constitution prohibits private companies to manage water which is a public good.

The struggle was finally succeeded. In 2017, the Constitutional Court stopped water privatization and return the management of water to the government of DKI Jakarta Province. However, in 2018, unfortunately, the Review of Court Decision (PK= Peninjauan Kembali) had different decision. Nevetheless, the whole process shows that trade unions are not just fighting for the interest of workers only, but also fight for our constitutional rights by rejecting water privatization.

Abdul Somad said that SP PDAM Jakarta has been fighting to ensure that workers receive their rightful rights. When the union saw unfair rangking and position, union would request re-assessment. And it worked. The non-promoted workers then got promoted.

In 2018, there were three workers who got terminated from their work. SP PDAM also advocated for their rights. Finally, the three workers got their rights to their retired day.

“We also highlighted discriminations. PAM Jaya workers received welfare benefits, while us who work in the partner coampany did not. We should have received the same benefit as them,” asserted Abdul Somad.

Member representatives and leaders participants of the consolidation meeting agreed on one thing: that at the end of this cooperation between PAM Jaya and the private company, the discrimination must also end. It is like the ones who used to work at the private company are finally coming home on early 2023. Therefore, there should be no more discrimination. The company also must give a reward as we have succeeded in doing our jobs as envoys who were assigned to work in the private company.

As said before, the cooperation started in 1998 and 4000 workers were assigned to work in the partner company. Now, there are only 260 workers left. They are the dedicated and loyal wokers. They did receive some reward, but incomparable to the reward received by the workers who stayed at PAM Jaya.

The consolidation also agreed to improve the solidarity and unity of the members. They have to show their morale militancy. That is the fuel of unions to fight.

“In the future, our struggle will be harder. The director board have changed 13 times, but workers stay workers,” Abdul Somad asserted. Therefore, in the process of termination of cooperation must not harm the workers. Workers must be involved in the process.

In the same occasion, the Chairman of the Legal Advisory Board, Anton Sihotang, SH., said that unions will be stronger when it gets the support from the members. However, if members only wait for the result, the union will not grow stronger.

“It’s us who can change our fate. Nobody else can,” he added.

Anton hoped that when the cooperation ends the condition will be better. It is our job to fight together ensuring the company to prioritize and respect its workers and also ensure that water service will be better and stay in the public hands.

Rundingkan PKB Periode 2022-2024, SP PJB: Pekerja dan Perusahaan Berkomitmen Menjadi Lebih Baik

Pengurus Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa-Bali (SP PJB) Dewanto Wicaksono menyampaikan, keberadaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) sangat strategis dan penting. Dengan adanya PKB, posisi pihak pekerja dan pihak perusahaan menjadi semakin jelas. Itulah yang kemudian menjadi tumpuan bagi masing-masing pihak untuk saling bersinergi, demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.  

“Di periode kemarin, misalnya. Perusahaan selalu mengajak kita berdiskusi ketika ada kebijakan baru yang hendak dikeluarkan. Semua surat keputusan atau aturan yang merupakan pelaksanaan dari PKB atau yang menyangkut karyawan selalu melibatkan serikat pekerja,” ujarnya. Dengan duduk bersama, berdiskusi untuk mengambil keputusan yang terbaik, boleh dibilang hubungan industrial menjadi lebih harmonis.

Itulah sebabnya, ketika di tahun ini periode PKB sudah habis, serikat dan perusahaan kembali duduk bersama untuk membahas perpanjangan PKB periode 2022 – 2024. Ketika PKB berhasil diperpanjang, dengan sendirinya hubungan yang selama ini terjalin dengan baik akan tetap terjaga.

Saat ini perundingan PKB periode 2022-2024 sudah memasuki tahap kedua. Sementara total keseluruhan, perundingan direncanakan melalui lima tahap. Dengan masing-masing tahap jeda selama dua pekan. “Kemarin tahap kedua diselenggarakan di Solo. Sebelumnya, tahap pertama diselanggarakan di Semarang. Tahap ketiga akan diselenggarakan di Jogja tanggal 21-23 September 2022,” katanya.

Disampaikan, saat ini isu yang menguat dalam PKB adalah memberikan perlindungan kepada pekerja atas dampak dari holding sub holding. Diharapkan, PKB bisa memberikan perlindungan kepada pekerja jika terjadi perubahan kebijakan bisnis di PLN. Terlebih lagi, saat ini PLN sedang menyusun Human Experience Management System (HXMS). Setidaknya PKB di PT PJB harus bisa mengantisipasi itu.

Hingga saat ini, masih ada beberapa pasal yang pending. Namun demikian, serikat pekerja optimis ini perundingan bisa diselesaikan. Apalagi antara pekerja dan perusahaan sebenarnya memiliki tujuan yang sama.  

“Kami paham, perusahaan ada keterbatasan. Terikat dengan kebijakan PLN. Tetapi selama tidak bertentangan dengan kebijakan di PLN, bisa diputuskan dengan cepat di PJB,” katanya.  

“Perundingan akan berjalan tiga tahap lagi. Awal Oktober direncanakan sudah selesai. Tetapi jika ternyata lebih cepat, itu lebih baik,” lanjutnya. Apalagi pasal-pasal yang sulit sudah terlewati, meski beberapa masih pending.

Menurut Dewanto, meskipun Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja yang banyak mereduksi kesejahteraan para pekerja, tetapi pihaknya sepakat tidak ada penurunan kualitas di dalam PKB. Prinsipnya tidak akan ada pengurangan kesejahteraan di dalam PKB yang akan dirundingkan. Bahkan PKB haruslah mengatur sesuatu yang lebih baik dari undang-undang dan/atau mengatur ketentuan yang tidak ada di dalam undang-undang.




SP PDAM Jakarta: Berakhirnya Kerjasama Mitra Swasta Jangan Merugikan Karyawan dan Pelanggan

“Berbuat untuk sebuah harapan, yang tidak lagi dikeluhkan, tetapi diperjuangkan.” Tulisan ini bisa dibaca dalam salah satu spanduk di dalam ruangan yang digunakan SP PDAM Jakarta untuk melakukan konsolidasi, Jum`at (9/9). Sebuah tulisan yang mengingatkan kepada semua yang hadir, bahwa perubahan tidak akan pernah bisa diwujudkan dengan hanya berpangku tangan. Perubahan harus diperjuangkan.

Konsolidasi itu sendiri terbilang istimewa. Diselenggarakan untuk merapatkan barisan guna menghadapi berakhirnya kerjasama mitra swasta pada tanggal 31 Januari 2023 nanti. Dihadiri hampir 50 orang perwakilan anggota, koordinator wilayah dan pengurus SP DPAM Jakarta.

“Saat kerjasama dengan mitra swasta dimulai, saat itu sekitar 4.000 orang karyawan masing-masing diberi surat tugas oleh PAM Jaya untuk diperbantukan di perusahaan mitra. Sekarang yang tersisa sekitar 260 orang. Oleh karena itu, di akhir kerjasama ini, kita meminta perusahaan tidak melihat keberadaan kita dengan sebelah mata,” ujar Ketua Umum SP PDAM Jakarta Abdul Somad memulai sambutannya.

Ketika kerjasama dengan mitra swasta dimulai pada tahun 1998, belum satu tahun, demo besar-besaran terjadi. para buruh menolak dan menentang kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta. Dasarnya adalah konstitusi. UUD 1945. Tidak boleh pengelolaan air, yang notabene adalah kebutuhan publik, diserahkan kepada swasta.

Perjuangan itu berhasil, ketika pada tahun 2017 Mahkamah Agung menyetop swastanisasi air dan mengembalikan pengelolaan air minum ke Provinsi DKI Jakarta. Tetapi sayang, di tahun 2018, putusan PK menyatakan berbeda. Namun demikian, hak ini setidaknya membuktikan, bahwa serikat pekerja perjuang bukan semata untuk kepentingan pekerja. Tetapi juga mengawal konstitusi dengan menolak privatisasi.

Abdul Somad menyampaikan, selama ini SP PDAM Jakarta terus berjuang untuk memastikan para pekerja bisa mendapatkan hak-haknya. Ketika serikat pekerja melihat penilaian pangkat dan golongan yang tidak adil, serikat meminta penilaian ditinjau ulang. Berhasil. Karyawan yang tidak naik pangkat menjadi akhirnya bisa naik pangkat.

Ketika di tahun 2018 ada karyawan yang dipecat tidak hormat, SP PDAM Jakarta pun melakukan pembelaan. Akhirnya ketiga karyawan tersebut diberhentikan dengan hormat dan dipenuhi haknya, sampai dengan pensiun.

“Kami juga menyoroti perlakuan diskriminasi. Ketika karyawan PAM Jaya mendapatkan tunjangan kesejahteraan, sementara kami yang diperbantukan di mitra tidak mendapatkannya. Harusnya hak kita sama,” tegas Abdul Somad.

Perwakilan anggota dan pengurus yang hadir dalam konsolidasi ini menyepakati satu hal: bahwa di akhir kerjasama dengan mitra swasta ini perusahaan  tidak lagi melakukan diskriminasi. Ibaratnya, para karyawan yang dulu diperbantukan pada awal tahun 2023 nanti akan kembali pulang ke rumah sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh ada lagi perlakuan yang berbeda. Bahkan harus diberikan semacam penghargaan, karena berhasil menjalankan tugas yang baik selama diperbantukan ke mitra swasta.

Sebagaimana yang disampaikan di awal, pada tahun 1998 ketika perjanjian kerjasama dimulai, jumlah yang diserahkan kepada mitra kurang lebih sebanyak 4.000 orang. Sementara itu, sekarang di akhir kerjasama tinggal 260 orang. Mereka adalah karyawan yang sudah menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggai kepada perusahaan. Kalau pun ada penghargaan yang diberikan, jumlahnya tidak banyak.

Konsolidasi juga menyepakati untuk terus meningkatkan kekompakan dan kebersamaan di antara sesama anggota. Semangat juang yang militan harus diperlihatkan. Sebab itulah modal serikat pekerja dalam berjuang.

“Perjuangan kita ke depan semakin berat. Dirut bisa berganti 13 kali, tetapi kita tetaplah karyawan,” tegasnya. Untuk itu, dalam proses pengakhiran kerjasama ini, karyawan tidak boleh ditinggal. Dalam prosesnya, harus dilibatkan.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Penasehat Hukum Anton Sihotang, SH menegaskan, bahwa serikat pekerja akan kuat kalau anggotanya mendukung. Tetapi kalau anggota hanya menunggu di tikungan, serikat tidak akan kuat.

“Hanya kita yang bisa mengubah nasib kita. Tidak mungkin orang luar,” tegasnya.

Anton berharap, ketika kerjasama dengan mitra swasta berakhir, kondisinya akan lebih baik. Dan untuk itu, adalah tugas kita bersama untuk berjuang guna memastikan agar perusahaan memuliakan karyawannya, juga memastikan bahwa layanan air untuk masyarakat semakin membaik dengan dikelola publik lagi.

Organized: the best way to fight against the violence and harassment at the workplace

“One of our strength to fight against violence and harassment at the workplace is by organizing ourselves in the union. By joining the union, we can sit equally with and have more strength to push the company to agree on the regulation related to women protection in the CBA,” Izzah Inzamliyah in her opening remark. She was the trainer of Training for Trainers for women leaders and activists under the theme of “ILO Convention 190 on Elimination of Violence and Harassment at the Workplace” organized by The Public Services  International (PSI) held in 5G Resort Cijeruk, Bogor, 29-31 August 2022.

Izzah continued by saying that when the CBA contains women’s protection, it will minimize gender-based violence. In turn, it will change the mindset of workers and employers, that every person has the right of a world free of violence and harassment.

Talking about violence and harassment, women are the most vulnerable object of violence in under employement relation. Women are considered to be weak creature, abide to, and dependent upon superiors or men.

“Women’s fear and weakness are the cause of violence in the employment relation. Therefore it is just right for women workers to be active in the unions. By joining the union, workers have the strength to fight against the violence and harassment at the workplace,” Izzah asserted the importance of organized workers in front of 20 women workers , the participants of the ToT. The participants came from SP PLN, SP PPIP, SP PJB, SP EE, dan SPICON+.

Indah Budiarti, the PSI Communications and Project Coordinator, added that this training is also about introduction to use the ILO Convention 190 toolkit. The toolkit is translated into Bahasa Indonesia by IndustriAll Indonesi project office so that it would be easier for participants and unions to design their own activities.

“PSI together with trade unions globally promote the ratification of this convention,” asserted Indah.

She hoped that with this training will be beneficial and encourage the campaign on local and national level. She also hped that the action plan produced in the training wold stimulate the participants and their unions to take a step to push the campaign for Convention 190 ratification in Indonesia.

There are many people who do not understand the real definition of gender-based violence. Therefore, many tolerate the gender-basd violence. Gender-based violence is violence that is aimed at specific gender. It is happen due the social/cultural/religious belief that is embedded to certain gender that result in violence or disproportionate treatment.

There are at least four important features to understand gender-based violence. They are (a) threat; (b) physical, verbal, social, and economic acts that are harmful and detrimental or there is a possibility of harm; (c) beyond one’s will; and (d) based on the social construction on “women” and “men”.

“Silence is not consent. We have to see whether there is a power relation invloved between the perpetrator and the victim. If the perpetrator holds a power over the victim, the victim tends to be silent,” she added.

The problem of power relation is also the root of gender-based violence. The socio-cultural  patriarchal belief that presume that women are in the position of non-importance, where the power rests on men (power relation), women are not decision makers, only complementing. Women’s role are in the domestic realm and reproduction only. Whe women enter the public sphere/employment, their income is secondary, as a compliment for their husbands’.

The adoption of the ILO Convention No. 190 and Recommendation No. 206 on Violence and Harassment in the world of work brings a new hope for us. We can say that the adoption of both instruments is a victory for the trade union and labour movement. The adoption of these instruments is the culmination of years of campaigning and lobbying by trade unions, and in particular women trade unionists, built on the narratives and experiences of discrimination and violence from women workers global. The convention is an instrument to recognizes the right of everyone to have the a working life free from  violence and harassment. For the first time ever internationally agreed the definition of violence and harassment in the world of wok, including the gender-based violence that is understood as “unwanted behavior and practices that is directed to, or result in, or possible to result in physical, psychological, sexual, or economic harm.” The definition covers everyone in this world, including person in training (interns and apprentices), and individuals exercising the authority, duties, or responsibilities of an employer, and includes public and private sector, informal and formal economies, and urban and rural areas.

As trade unions, we have an important role to play in ensuring this Convention and Recommendation do not just remain on paper but are transformed into action on local. Trade unions are leading local and global campaigns, calling for the ratification and effective implementation of C190 and R206, so that these standards are integrated into national legislation.

Berserikat. Cara Jitu Melawan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja

“Salah satu kekuatan kita dalam melawan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja adalah dengan bergabung dalam serikat pekerja. Dengan berserikat, kita bisa duduk dalam status yang sama dan memiliki kekuatan untuk mendorong Perusahaan agar menuangkan aturan terkait perlindungan perempuan di dalam PKB,” demikian disampaikan Izzah Inzamliyah dalam Pelatihan untuk Pelatih bagi Pemimpin dan Aktivis Perempuan dengan tema “Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja” yang diselenggarakan Public Service International (PSI) di 5G Resort Cijeruk, Bogor, 29-31 Agustus 2022.

Ketika perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, lanjut Izzah, diharapkan akan meminimalisir kekerasan berbasis gender. Pada gilirannya, hal ini akan mengubah cara berfikir para pekerja dan pengusaha, bahwa semua orang memiliki hak atas dunia yang bebas dari kekerasan dan pelecehan.

Bicara tentang kekerasan dan pelecehan, perempuan adalah objek yang paling rentan terhadap kekerasan dalam hubungan kerja. Perempuan dianggap makhluk yang lemah, tidak bisa melawan, dan merasa tergantung terhadap atasan atau laki laki.

“Ketakutan dan kelemahan perempuan itulah yang menjadi penyebab seringnya terjadi kekerasan dalam hubungan kerja. Karenanya, tepat sekali jika buruh perempuan harus terlibat aktif di dalam serikat pekerja. Dengan berserikat, pekerja memiliki kekuatan untuk melawan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja,” tegas Izzah di hadapan 21 orang pekerja perempuan yang merupakan peserta pelatihan yang berasal dari SP PLN, SP PPIP, SP PJB, SP EE, dan SP ICON.

Indah Budiarti selaku PSI Communications and Project Coordinator menambahkan, pelatihan ini juga mengenalkan bagaimana mengunakan ILO Toolkit Konvensi ILO 190. Toolkit ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh kantor IndustriAll proyek Indonesia sehingga memudahkan peserta dan nantinya serikat pekerja dalam merancang aktifitasnya sendiri.

“PSI secara global bersama serikat pekerja global unions lainnya mendorong pada ratifikasi konvensi ini,” tegas Indah.

Pihaknya berharap, melalui training yang diselenggarakan akan mendorong pada kampanye lokal dan nasional, melalui rencana aksi yang diskusikan bersama diharapkan para peserta bersama serikat pekerjanya mengambil langkah untuk mendukung kampanye ratifikasi Konvensi 190 di Indonesia.

Masih banyak yang belum memahami arti sesungguhnya dari kekerasan berbasis gender. Sehingga peristiwa ini seringkali ditolerir. Disampaikan, kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan terhadap jenis kelamin tertentu. Terjadi karena adanya keyakinan sosial/budaya/agama yang dilekatkan terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan kekerasan atau berakibat pada perlakuan yang tidak proporsional.

Setidaknya ada empat hal kunci terkait kekerasan berbasis gender. Meliputi: (a) adanya ancaman; (b) tindakan dalam bentuk fisik verbal, sosial, serta ekonomi membahayakan dan merugikan atau ada kemungkinan merugikan; (c) di luar kehendak seseorang; dan (d) berdasarkan konstruksi sosial tentang “perempuan” dan “laki- laki”.

“Diam tidak sama dengan setuju. Harus dilihat apakah ada relasi kuasa antara pelaku dan korban. Ketika yang melakukan memiliki kuasa, korban cenderung takut untuk bersuara,” ujarnya.

Persoalan relasi inilah yang juga menjadi akar masalah kekerasan berbasis gender. Keyakinan sosial/budaya patriartki yang menganggap perempuan berada di posisi tidak dianggap penting, kuasa ada pada laki-laki (relasi kuasa), bukan pengambil keputusan, pelengkap, khusus pada peran domestik dan seputar reproduksi saja, ketika masuk ke ruang publik/dunia kerja dianggap pencari nafkah tambahan, dsb.

Adopsi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 190 dan Rekomendasi No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja membawa harapan baru bagi kita. Bisa dikatakan, lahirnya konvensi dan rekomendasi ini merupakan kemenangan bagi serikat pekerja dan gerakan buruh. Adopsi dari kedua instrumen ini merupakan titik kulminasi dari kampanye dan lobi selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh serikat pekerja, dan khususnya para pemimpin serikat pekerja perempuan, yang dibangun di atas narasi dan pengalaman tentang diskriminasi dari perempuan di seluruh dunia.

Konvensi ini merupakan instrumen untuk mengafirmasi bahwa semua orang memiliki hak atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Konvensi ini juga memberikan definisi yang pertama kali disetujui secara internasional tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan berbasis gender, yang dipahami sebagai “berbagai perilaku dan prakti yang tidak bisa diterima” yang “bertujuan untuk, berakibat pada, atau kemungkinan besar akan berakibat pada luka atau kerugian fisik, psikologis, seksual atau ekonomi”. Definisi ini melindungi semua orang di dunia kerja, termasuk pekerja magang, dan orang-orang yang menjalankan tugas atau wewenang sebagai pemberi kerja, dan mencakup sektor publik maupun swasta, ekonomi informal maupun formal, dan wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Sebagai serikat pekerja, kita memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Konvensi dan Rekomendasi ini tidak hanya berada di atas kertas tetapi mengubahnya menjadi tindakan. Di tingkat lokal maupun global, serikat pekerja mendorong ratifikasi dan implementasi efektif Konvensi dan Rekomendasi tersebut sehingga standar yang berada di dalamnya terintegrasi ke dalam perundang-undangan nasional.

#RatifikasiKonvensiILO190

Peringati HUT ke-23, SP PLN Tegaskan Sebagai Penjaga Aset Strategis Bangsa

“Kolaborasi membangun ekosistem satu PLN sebagai aset strategis bangsa, jantung Indonesia, penjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.” Demikian tema peringatan HUT ke-23 SP PLN Persero yang diselenggarakan di Bumi Resort Surabaya, Kamis (18/8).

Dalam momentum peringatan HUT SP PLN yang ke-13 ini, Ketua Umum SP PLN Persero Muhammad Abrar Ali menyampaikan, perayaan HUT SP PLN yang bertepatan dengan peringatan Hari Konstitusi ini tidak lepas dari peran penting SP PLN Persero dalam menjaga amanah konstitusi Indonesia, khususnya terkait dengan ketenagalistrikan,

“SP PLN Persero berkomitment sebagai penjaga kedaulatan energi. Bahwa listrik menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh karena itu harus dikuasai negara sehingga tidak boleh di privatisasi,” tegasnya.

Menegaskan pernyataan tersebut, Abrar menyampaikan tiga core value yang disetujui oleh serikat yaitu pertama, satu SP PLN untuk semua pegawai PLN. Kedua, dengan memiliki satu serikat pekerja, maka pegawai PLN akan semakin solid untuk mencapai dua tujuan, keberlangsungan usaha perusahaan dan kesejahteraan insan PLN. Ketiga, mempertahankan tiga core business PLN yang terintegrasi yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi.

Hal lain yang tak kalah penting, lanjut Abrar, adalah hak serikat untuk mewujudkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Direksi PLN berjanji bahwa bulan depan, PKB akan dirundingkan dan diselesaikan sehingga bisa segera ditanda tangani.

Keberadaan PKB merupakan capaian penting bagi serikat pekerja. Karena dengan adanya PKB, posisi dan kedudukan masing-masing pihak bisa menjadi lebih jelas. Dan yang terpenting, di dalam PKB, kedua belah pihak bisa mengatur ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan.

HUT SP PLN tahun ini juga terasa lebih istimewa, dengan kemenangan perjuangan SP PLN yang berhasil membatalkan pensiun HCMS di usia 46 di bulan Juli tahun ini.

“Terkait pensiun pegawai 46 tahun, serikat dan perusahaan telah bersepakat bahwa pensiun umur tersebut dihapus, sehingga tidak ada diskriminasi usia pensiun. Sehingga teman-teman HCMS ini usia pensiun menjadi 56 tahun sama seperti pegawai lainnya,” tegasnya. SP PLN Persero juga mengajukan penambahan usia pensiun dari 56 ke 58. Tuntutan ini sudah disampaikan ke manajemen.

Hadir dalam perayaan tersebut Direktur Human Capital Bapak Yusuf Didi Setiarto yang menyambut baik sinergi bersama SP PLN untuk membangun satu PLN, untuk PLN yang kokoh dan maju.

PLN akan memberikan banyak peluang kepada pegawai melalui sinergi mereka dengan SP PLN Persero dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas keterampilan, agar sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Kemajuan PLN adalah kesejahteraan.

Menanggapi tawaran sinergi hubungan industrial yang baik ini, Ketum kembali menegaskan langkah-langkah kerja strategis yang dibangun serikat telah membuahkan hasil positif bagi anggota dan pegawai. Oleh karena itu komunikasi intens dengan manajemen akan terus ditingkatkan untuk kemajuan bersama.

The termination of cooperation between PAM Jaya and a Private Operators, SP PDAM demands the process to be fair for workers

SP PDAM Jakarta supports the transition due to termination of cooperation between PAM Jaya with a partner of private operators, PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) and PT Aetra Air Jakarta (AETRA). However, in the transition must guarantee that workers will retain their rightful rights, said the chairperson of SP PDAM Jakarta, Abdul Somad.

The termination of cooperation also marks the end of assignment of PAM Jaya workers in the the partner companies for twenty five years. Per February 1, 2023, all active workers will return to PAM Jaya.

During their early cooperation, 4,250 workers of PAM Jaya were assigned to work in the partner company. Up to August 2022, there are 480 active workers. Based on the available data, by February 2023, there are 260 active workers.

“SP PDAM Jakarta must focus on the rights and interest of the workers. We don’t want this process to harm the workers who have been working in the companies and serving the people for more than two decades,” said Abdul Somad.

In order to guarantee the process to not interrupt the service, SP PDAM Jakarta proposed an extension of retirement age. PAM Jaya refers to Regulation of Interior Minister (Permendagri) No. 2 of 2007, that is 56 years old. While the workers proposed to refer the President Regulation No. 45/2021, that is 58 years old.

“The extension of retirement age will benefit both sides. Workers will get benefit as they will have longer service term. While the company will be benefited from the workers’ skill. The senior workers can function as training during transition period so that the transition will not interrupt the service to the costumers,” explain Abdul Somad.

Other than retirement age, workers also demand the company to pay appreciation money to the returning PAM Jaya workers. This demand is reasonable as for decades the workers have contributed to the the growth of the companies, both private operators. Therefore, at the end of the cooperation, it is proper for workers to get appreciation money as a gratitude token.

Moreover, said Abdul Somad, there has been discrimination against the workers assigned in private operators. Workers who work in PAM Jaya headquarter received many benefits such as regional government benefit, however, workers who seconded at the two private operators did not receive any benefits.

“The fact is there is discrimination against workers who work in partner company. They are treated different from the ones who work at PAM,” asserted Abdul Somad. Whereas, the workers who were assigned to private operators must have had received the same benefit and have same rights as the ones who work at the headquarter. On the basis that discrimination occurred, the demand of appreciation money is due. It is just like the company giving  the supposed to be received by the workers.

In relation to the transition process, SP PDAM Jakarta demand that union must be involved in the transition team. After all, the process will have direct impact on workers. Therefore, the union must be involved.

As mandated by the law, the function of unions are to defend, protect, and fight for the workers’ rights. By being a part of the transition team, the union can ensure that the workers will get their rights.

“The union wants that the transition will not change workers’ employment status and rank. We even want that our rights to be equal to what PAM Jaya receive, including benefits. Whatever we didn’t receive for 25 years working in partner’s company must be returned to us,” asserted Abdul Somad.

The basis for the demand is that the workers worked at the partner company as an assignment from PAM Jaya. It is clear that there is time limitation, i.e. 25 years, the term of the concession. After the concession ends, the active workers will return to PAM Jaya. They will be under PAM Jaya regulation. Therefore, the rights of the workers must be retain as they were assigned.

Soon, SP PDAM Jakarta will organize a National Consolidation that will involve all union leaders and members representatives. The consolidation is done to consolidate perception and to show the solidity of members in monitoring the transition process.


Pengakhiran Kerjasama PAM Jaya dan Swasta, SP PDAM Minta Proses Ini Tak Rugikan Pekerja

SP PDAM mendukung transisi pengakhiran kerja sama antara PAM Jaya dengan mitra perusahaan swasta yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA). Namun demikian, dalam proses transisi tersebut harus menjamin bahwa pekerja akan tetap mendapatkan haknya dan terlindungi, demikian yang disampaikan Ketua Umum SP PDAM Jakarta, Abdul Somad.

Pengakhiran kerja sama ini sekaligus menandai berakhirnya penugasan para pekerja PAM Jaya di perusahaan mitra swasta tersebut selama 25 tahun. Per 1 Februari 2023, seluruh pekerja yang belum pensiun akan kembali bekerja ke PAM Jaya.

Sebagai catatan, di awal Kerjasama, sebayak 4.250 orang karyawan PAM Jaya yang dialih tugaskan ke mitra swasta itu. Di bulan Agustus ini, tersisa sekitar 480-orang pekerja. Dan berdasarkan data yang ada, hingga 1 Februari 2023, karyawan yang belum pensiun berjumlah 260 orang.

“Serikat pekerja konsens terhadap hak dan kepentingan para pekerja. Jangan sampai proses ini merugikan para pekerja yang telah puluhan tahun mengabdi perusahaan dan masyarakat,” kata Abdul Somad.

Untuk memastikan agar proses transisi ini tidak mengganggu pelayanan masyarakat, SP PDAM mengajukan perpanjangan usia pensiun. Di mana, saat ini usia pensiun di PAM Jaya mengacu pada Permendagri No 2/2007, yaitu usia 56 tahun. Sedangkan pekerja, meminta usia pensiun disesuaikan dengan PP 45/2021, yaitu 58 tahun.

“Perpanjangan usia pensiun ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Pekerja akan diuntungkan karena memiliki masa kerja yang lebih lama. Sedangkan pengusaha akan diuntungkan karena keterampilan pekerja yang sudah senior tersebut bisa difungsikan sebagai pekerja pendamping untuk memastikan masa transisi bisa berjalan lancar sehingga tidak mengganggu pelayanan terhadap pelanggan,” jelas Abdul Somad.

Selain perpanjangan usia pensiun, pihak pekerja juga meminta kepada perusahaan mitra untuk memberikan uang tali kasih atau apresiasi kepada pekerja PAM Jaya. Permintaan ini sangat beralasan, mengingat selama puluhan tahun para pekerja telah membantu membesarkan perusahaan. Karenanya, di akhir kerja sama ini, sangat wajar jika pekerja mendapatkan uang apresiasi sebagai tanda terima kasih.

Terlebih lagi, kata Abdul Somad, selama ini telah terjadi diskriminasi terhadap pekerja PAM Jaya yang bekerja di kantor pusat dengan yang ditugaskan di perusahaan mitra swasta tersebut. Di mana pekerja PAM Jaya yang bekerja di kantor pusat mendapatkan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan daerah. Sementara pekerja yang dipekerjakan di perusahaan mitra swasta tidak mendapatkan tunjangan tersebut.

“Faktanya memang ada pembedaan antara pekerja yang berkerja di PAM pusat dengan yang bekerja di mitra,” tegas Abdul Somad. Padahal, seharusnya hak pekerja yang diperbantukan di perusahaan mitra haknya sama dengan bekerja di PAM pusat. Atas dasar adanya diskriminasi itu, pemberian uang apresiasi yang dimaksud sebagai semacam pengembalian dari selisih hak para pekerja yang selama ini tidak diberikan.

Terkait dengan proses transisi, SP PDAM Jakarta meminta agar serikat pekerja dilibatkan di dalam tim transisi. Karena bagaimana pun, proses ini akan berdampak terhadap pekerja. Oleh karena itu, serikat pekerja juga harus diajak bicara.

Sesuai mandat yang diberikan undang-undang kepada serikat pekerja, fungsi serikat pekerja adalah membela, melindungi, dan memperjuangkan hak serta kepentingan para pekerja. Dengan masuk ke dalam tim transisi, serikat bisa memastikan para pekerja tidak dirugikan.

“Serikat ketika terjadi transisi adalah tidak ada perubahan status kepegawaian dan kepangkatan. Bahkan hak-hak kita harus disesuaikan dengan PAM Jaya, termasuk tunjangan. Apa pun yang hilang selama 25 tahun itu dikembalikan,” tegas Abdul Somad.

Hal ini, karena, para pekerja yang bekerja di perusahaan mitra sifatnya adalah penugasan. Jelas di situ ada limitasi waktu, yaitu 25 tahun, sesuai dengan masa konsesi. Setelah kerjasama berakhir, pekerja yang tidak pensiun akan kembali ke PAM Jaya. Otomatis akan kembali ke aturan yang berlaku di PAM Jaya. Oleh karena itu, harusnya hak-hak pekerja tetap. Karena sifatnya hanya penugasan.

Dalam waktu dekat, SP PDAM Jakarta akan menyelenggarakan Konsolodasi Nasional yang melibatkan seluruh pengurus dan perwakilan anggota. Konsolidasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperlihatkan kekompakan anggota serikat pekerja yang solid dalam mengawal proses transisi.

Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan dan Air Memulai Proyek untuk Memajukan Hak-Hak Pekerja

PSI/SASK menyelenggarakan pertemuan perencanaan dan workshop start-up dengan Serikat peserta proyek di Indonesia, pada tanggal 3 – 4 Agustus 2022 yang dihadiri serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan dan air Jakarta. Serikat pekerja sektor ketenagalistrikan yang hadir adalah Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SP EE), Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) dan Serikat Pekerja PDAM Jakarta (SP PDAM Jakarta).

Dalam pertemuan tersebut, SASK Regional Coordinator, Farizan Fajari menjelaskan proyek kerjasama antara PSI dan SASK ini bertujuan untuk memajukan hak-hak serikat pekerja. SASK merupakan singkatan dari Trade Union Solidarity Centre of Finland (SASK). Ini adalah serikat pekerja pekerja solidaritas yang ada di Finlandia.

“SASK berdiri tahun 1986. Salah satu isu yang kemudian melahirkan SASK adalah perjuangan apartheid di Afrika. Adapun partners SASK adalah serikat pekerja di negara berkembang: Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Asia Tenggara,” kata Farizan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, strategi SASK adalah meningkatkan decent work dan living wage. SASK juga menambahkan fokus perjuangan, seperti gender equality, just transition, dan digitalisasi. Dalam hal ini, PSI dan serikat pekerja sektor publik di Indonesia merupakan salah satu contoh, bagaimana serikat pekerja ikut berperan dalam memajukan isu just transition.

Farizan juga mengungkapkan keinginannya untuk menyambungkan kawan-kawan di Indonesia dengan serikat pekerja di Finlandia. Di sana serikat pekerja sudah maju. Dengan adanya pertemuan antara serikat pekerja di Finlandia dan Indonesia, diharapkan pekerja di Indonesia bisa belajar dari gerakan serikat pekerja di Finlandia.

Pohon Masalah

Dalam pertemuan ini, Indah Budiarti, PSI SEA Communications & Project Coordinator menjelaskan beberapa persoalan perburuhan yang terjadi, baik di Indonesia maupun di Filipina.

“Ada 4 pohon masalah yang ditemukan. Pertama, kapasitas internal serikat pekerja yang lemah. Kedua, lingkungan kerja yang buruk. Ketiga, keanggotaan serikat pekerja yang rendah. Dan keempat, kesadaran tentang kesetaraan dan perbedaan gender,” kata Indah.

Menurutnya, ada beberapa sebab mengapa kapasitas internal serikat pekerja lemah. Di antaranya adalah kapasitias pengurus serikat pekerja yang tidak kuat. Pemimpinnya kurang pengalaman atau kurang mendapatkan pelatihan. Sehingga serikat pekerja terfokus di pimpinan pusat. Sementara itu, di tingkat cabang dan tempat kerja tidak kuat. Akibatnya, proses kaderisasi tidak berjalan dengan baik.

“Berikutnya adalah tentang keterampilan membuat PKB yang masih rendah. Di beberapa perusahaan, PKB memang sudah ada. Tetapi kualitasnya tidak baik. Hal ini terjadi karena kemampuan untuk menegosiasikan PKB masih kurang memadai,” kata Indah Budiarti.

Terkait dengan lingkungan kerja yang buruk, ini bisa kita lihat dengan lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan lahirnya regulasi yang baru ini, penggunaan buruh outsourcing dan kontrak semakin merajalela.

Di Filipina, ada kebijakan anti terror. Di mana kebijakan ini menggangu aktivitas individu serikat pekerja. Karena aktivis buruh yang dianggap menganggu keamanan, bisa ditahan tanpa ada surat penahanan.

Berikutnya adalah muncul precarious work. Seperti buruh kontrak, outsourcing, harian. Ada banyak buruh yang tidak memiliki jaminan sosial. Mudah di PHK, kontrak kerja yang bebas. Hal ini membuat keamanan pekerjaan terganggu.

Permasalahan ketiga adalah keanggotaan serikat pekerja yang rendah. Banyak serikat pekerja tidak mampu meningkatkan jumlah anggota. Faktor internal, bisa jadi karena kurangnya organizer serikat. Sedangkan faktor eksternal, adanya union busting yang mempersulit serikat pekerja dalam mengorganizing. Pemberangusan serikat pekerja mempersulit langkah dan gerakan serikat. Kondisi ini juga disumbang dari rendahnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja.

Ian Mariano, Sub-regional Secretary PSI Asia Tenggara juga hadir dalam pertemuan hari ke dua, dia menjelaskan persoalan kritis yang terjadi di Filipina, dengan maraknya tindakan pemerintah melakukan red tagging.

“Di masyarakat, khususnya di Filipina, masih ada yang menganggap mereka yang aktif di serikat ditandai (red tagging). Baik sebagai komunis atau teroris. Itu yang membuat banyak pekerja tidak tertarik dengan serikat,” katanya.

Masih banyak serikat belum mencapai keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan. Persoalan ini muncul karena ada banyak hambatan. Mulai dari persoalan kesempatan yang diberikan kepada perempuan. Termasuk peran ganda pekerja perempuan juga mempersulit mereka dalam berinteraksi atau aktif di dalam kegiatan serikat.

Setelah mencermati pohon masalah yang dijabarkan di atas, berikutnya Indah Budiarti selaku PSI Communications and Project Coordinator menjelaskan, bahwa projek ini akan berlangsung dari tahun 2022 sampai 2025.

Adapun hasil yang diharapkan, sampai dengan tahun 2025, serikat layanan publik menjadi serikat yang kuat dan mampu berhasil melindungi dan memajukan hak-hak serikat pekerja di Indonesia dan Filipina.

“Kemudian, dampak yang diharapkan, pada tahun 2030, serikat pekerja layanan publik di Indonesia dan Filipina bisa menjalankan hak politik, ekonomi, dan sosial sepenuhnya,” ujarnya.

Setidaknya ada 4 hal yang diharapkan:

Pertama, pengetahuan dan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas serikat pekerja untuk bertindak, terlibat, dan mengambil tindakan atas persoalan hak-hak serikat pekerja.

Kedua, sampai dengan 2025, legislatif, eksekutif, dan influencer kunci mendukung dan menyetujui tindakan yang diajukan yang mendorong dan memajukan hak-hak serikat pekerja.

Ketiga, pada tahun 2025, keanggotaan serikat sektor layanan publik akan meningkat dan terkonsolidasi secara signifikan.

Sedangkan hasil keempat, pada tahun 2025, pemimpin perempuan yang berdaya mampu mengampil peran utama dalam memajukan hak-hak serikat pekerja dan mendorong tempat kerja yang bebas dari kekerasan.

Samsol, bersama kita kuat!

Confirming the Existence of Workers and Peoples’ Defenders: PPIP held a Worker Training

Knowledge is the fuel to advance union. It is only when unions have sufficient knowledge about their respective organization, the unions will be strong and militant. Knowledge begets awareness. With awareness, members will participate in unions’ activities voluntarily. We know that participation is the key to create change to betterment. This statement was expressed by Dwi Hantoro, the chairperson of PP Indonesia Power on National level in a planning meeting for education for union structure and members in 2022.

A way to raise awareness and increase members’ participation is by union education. Education must be understood as more than just knowledge transfer, but also attempts to bring togetherness and raise the sense of belongingness of unions

With that in mind, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) for the last few months, have been organizing education meetings and basic trainings in several units just like had planned. PPIP has tens of members who work in PT Indonesia Power. Of course, unions’ ups and downs do not only depends on just a few people. They are determined by all the activists and members in them. Unions must be collectively working.

One thing to highlight is that as unions in electricity/energy PPIP has a strategic role and position. PPIP does not only ensure its’ members’ welfare but also bears the resposibility of ensuring the electricity in Indonesia to benefit each and every Indonesian people.

Therefore, through this education, PPIP will try to make its members understand what union is. Including labor issues and electricity/energy issues. With the knowledge they gained, it is hoped htat ter will be more collective work in the union.

If the structure/activists and members are no longer care about the existence of unions, unions will die eventually. When this happen, union will turn into a merely signboard that unable to defend, protect, and fight for members and their families’ interest. This is something that none of us want to happen. Therefore, PPIP uses this education meeting and training as a way to strengthen its members’ awareness on union rights and their rights.

That is exactly what was written on the early part of this article. That raising awareness witll make members and union strucutres/activities to participate in the strugggle of unions voluntarily—without coercion. They finally aware that only by joining the union workers will be dignified.

Another important thing is that the understanding about labor issues and electricity issues in this education meeting and training.

The training included labor issues because, indeed, all participants are workers. As workers, whether they want to or not they must have understanding aobut labor issues. Regulations related to their position as workers.

By understanding labor issues, workers will be more aware about their existence. That the are not just workers but they are entitled to embedded rights such as right of a decent wage, right of not to be terminated without reason, right to get social security, right to have a leave, right to negotiate CBA, and more importantly, right to organize.

The training included electricity issues in order to strengthen PPIP’s position together with other unions in electricity sector in advocating for energy sovereignty. As we know, PPIP is always on the forefront to reject electricity privatization. This is to fight for electricity, as an important business that related to peoples’ lives, to be in the hands of the state. Under public ownership, peoples will get the most benefit from reliable and affordable electricity.

Learning from the Philippines, after the electricity is privatized, people must pay more expensive electricity. The price soared. Besides, when liberalization happen, there will not be any energy sovereignty. We don’t want that to happen.

In short, through education and training, PPIP is strengthening its existence as workers’ rights defenders as well the Indonesian peoples’ defenders, especially in electricity.

Finally, we hope that this program will go beyond training and education. We hope that there will be follow ups to implement the knowledge gained from the training and education. Only then, the victory gained.

————————-

Teguhkan Eksistensi Sebagai Pembela Pekerja dan Rakyat: PPIP Gelar Pelatihan Serikat

Pengetahuan adalah bahan bakar untuk memajukan serikat pekerja. Hanya ketika anggota serikat memiliki pengetahuan yang cukup tentang organisasinya, serikat akan menjadi kuat dan militan. Pengetahuan menumbuhkan kesadaran. Dengan tumbuhnya kesadaran, anggota akan berpartisipasi di dalam kegiatan serikat pekerja tanpa ada keterpaksaan. Kita tahu, partisipasi adalah kunci untuk terjadinya perubahan yang lebih baik lagi. Pernyataan ini disampaikan oleh Dwi Hantoro, Ketua PP Indonesia Power Tingkat Pusat ketika merencanakan pendidikan bagi pengurus dan anggota di tahun 2022 ini.

Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi anggota adalah melalui pendidikan serikat pekerja. Di sini, pendidikan harus dimaknai lebih dari sekedar transfer pengetahuan. Tetapi juga sebagai ikhtiar untuk merekatkan kebersamaan dan menumbuhkan rasa cinta pada serikat pekerja.

Sadar akan hal itu, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) dalam beberapa bulan terakhir ini melakukan pendidikan dan pelatihan dasar serikat pekerja di beberapa unit seperti yang mereka telah persiapkan. PPIP memiliki anggota puluhan orang yang bekerja di PT Indonesia Power. Tentulah maju mundurnya serikat pekerja tidak ditentukan oleh satu dua orang. Tetapi ditentukan oleh seluruh pengurus dan anggota yang tergabung di dalamnya. Serikat bekerja secara kolektif.

Satu hal yang harus digaris bahwai, sebagai serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan, PPIP adalah serikat pekerja yang memiliki peran dan kedudukan strategis. Ia tidak hanya bekerja untuk memastikan kesejahteraan anggoa. Tetapi juga memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan agar ketenagalistrikan di Indonesia bermanfaat untuk seluruh rakyat.

Itulah sebabnya, melalui Pendidikan ini, PPIP hendak memberikan pemahaman kepada anggotanya terkait dengan serikat pekerja. Termasuk di dalamnya memberikan pembekalan mengenai isu ketenagakerjaan dan ketenagalistrikan. Dengan pengetahuan seperti ini, diharapkan kerja kolektif di dalam serikat pekerja semakin terlihat.

Ketika pengurus dan anggota sudah tidak lagi peduli dengan keberadaan serikat pekerja, niscaya serikat akan sekarat. Jika itu terjadi, serikat akan berubah menjadi sekedar papan nama yang tidak sanggup membela, melindungi, dan memperjuangkan hal serta kepentingan anggota dan keluarganya. Tidak ingin hal itu terjadi, PPIP menjadikan pendidikan dan pelatihan ini sebagai sarana untuk menguatkan kesadaran hak pekerja dan serikat pekerja.

Persis itulah yang kami sampaikan di awal artikel ini. Bahwa dengan tumbuhnya kesadaran, pengurus dan anggota akan ikut berpartisipasi dalam perjuangan serikat pekerja tanpa ada rasa keterpaksaan. Mereka sadar bahwa hanya dengan berserikat pekerja akan bermartabat.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemahaman mengenai isu ketenagakerjaan dan ketenagalistrikan yang juga disampaikan dalam pendidikan dan pelatihan ini.

Isu ketenagakerjaan disampaikan, karena, memang, seluruh peserta dalam pendidikan ini adalah para pekerja. Sebagai pekerja, mau tidak mau mereka harus memiliki pemahaman mengenai isu ketenagakerjaan. Aturan-aturan apa yang menyangkut posisinya sebagai pekerja.

Dengan memahami isu ketenagakerjaan, pekerja akan menjadi lebih peduli dengan keberadaannya. Bahwa ia bukan hanya sekedar orang yang bekerja. Tetapi juga ada sejumlah hak yang melekat di dalam dirinya, seperti hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk tidak di PHK tanpa sebab, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk beristirahat/cuti, hak untuk membuat PKB, dan yang tak kalah penting adalah hak untuk berserikat.

Isu ketenagalistrikan disampaikan, untuk semakin mengukuhkan posisi PPIP bersama serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan yang lain dalam mengawal kedaulatan energi. Sebagaimana kita tahu, selama ini PPIP selalu berdiri di garda depan untuk menolak privatisasi listrik. Ini dilakukan untuk memperjuangkan agar ketenagalistrikan, sebagai usaha penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap dikuasai negara. Dengan dikuasai negara, maka rakyat akan mendapatkan listrik yang handal dan harga terjangkau.

Belajar dari pengalaman Filipina, ketika listrik di swastanisasi, rakyat harus membayar mahal. Harga listrik melambung tinggi. Di samping itu, ketika liberalisasi terjadi, tidak ada lagi kedaulatan energi. Kita tidak mau hal ini terjadi.

Pendek kata, melalui pendidikan dan pelatihan ini, PPIP meneguhkan eksistensinya sebagai pembela pekerja sekaligus pembela rakyat Indonesia, khususnya di bidang ketenagalistrikan.

Pada akhirnya, kita berharap program ini tidak berhenti sebatas pada pelatihan dan pendidikan. Tetapi ada tindak lanjut yang dilakukan, untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan di dalam kelas. Dengan demikian, kemenangan bisa segera kita dapatkan.