Organized: the best way to fight against the violence and harassment at the workplace

“One of our strength to fight against violence and harassment at the workplace is by organizing ourselves in the union. By joining the union, we can sit equally with and have more strength to push the company to agree on the regulation related to women protection in the CBA,” Izzah Inzamliyah in her opening remark. She was the trainer of Training for Trainers for women leaders and activists under the theme of “ILO Convention 190 on Elimination of Violence and Harassment at the Workplace” organized by The Public Services  International (PSI) held in 5G Resort Cijeruk, Bogor, 29-31 August 2022.

Izzah continued by saying that when the CBA contains women’s protection, it will minimize gender-based violence. In turn, it will change the mindset of workers and employers, that every person has the right of a world free of violence and harassment.

Talking about violence and harassment, women are the most vulnerable object of violence in under employement relation. Women are considered to be weak creature, abide to, and dependent upon superiors or men.

“Women’s fear and weakness are the cause of violence in the employment relation. Therefore it is just right for women workers to be active in the unions. By joining the union, workers have the strength to fight against the violence and harassment at the workplace,” Izzah asserted the importance of organized workers in front of 20 women workers , the participants of the ToT. The participants came from SP PLN, SP PPIP, SP PJB, SP EE, dan SPICON+.

Indah Budiarti, the PSI Communications and Project Coordinator, added that this training is also about introduction to use the ILO Convention 190 toolkit. The toolkit is translated into Bahasa Indonesia by IndustriAll Indonesi project office so that it would be easier for participants and unions to design their own activities.

“PSI together with trade unions globally promote the ratification of this convention,” asserted Indah.

She hoped that with this training will be beneficial and encourage the campaign on local and national level. She also hped that the action plan produced in the training wold stimulate the participants and their unions to take a step to push the campaign for Convention 190 ratification in Indonesia.

There are many people who do not understand the real definition of gender-based violence. Therefore, many tolerate the gender-basd violence. Gender-based violence is violence that is aimed at specific gender. It is happen due the social/cultural/religious belief that is embedded to certain gender that result in violence or disproportionate treatment.

There are at least four important features to understand gender-based violence. They are (a) threat; (b) physical, verbal, social, and economic acts that are harmful and detrimental or there is a possibility of harm; (c) beyond one’s will; and (d) based on the social construction on “women” and “men”.

“Silence is not consent. We have to see whether there is a power relation invloved between the perpetrator and the victim. If the perpetrator holds a power over the victim, the victim tends to be silent,” she added.

The problem of power relation is also the root of gender-based violence. The socio-cultural  patriarchal belief that presume that women are in the position of non-importance, where the power rests on men (power relation), women are not decision makers, only complementing. Women’s role are in the domestic realm and reproduction only. Whe women enter the public sphere/employment, their income is secondary, as a compliment for their husbands’.

The adoption of the ILO Convention No. 190 and Recommendation No. 206 on Violence and Harassment in the world of work brings a new hope for us. We can say that the adoption of both instruments is a victory for the trade union and labour movement. The adoption of these instruments is the culmination of years of campaigning and lobbying by trade unions, and in particular women trade unionists, built on the narratives and experiences of discrimination and violence from women workers global. The convention is an instrument to recognizes the right of everyone to have the a working life free from  violence and harassment. For the first time ever internationally agreed the definition of violence and harassment in the world of wok, including the gender-based violence that is understood as “unwanted behavior and practices that is directed to, or result in, or possible to result in physical, psychological, sexual, or economic harm.” The definition covers everyone in this world, including person in training (interns and apprentices), and individuals exercising the authority, duties, or responsibilities of an employer, and includes public and private sector, informal and formal economies, and urban and rural areas.

As trade unions, we have an important role to play in ensuring this Convention and Recommendation do not just remain on paper but are transformed into action on local. Trade unions are leading local and global campaigns, calling for the ratification and effective implementation of C190 and R206, so that these standards are integrated into national legislation.

Berserikat. Cara Jitu Melawan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja

“Salah satu kekuatan kita dalam melawan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja adalah dengan bergabung dalam serikat pekerja. Dengan berserikat, kita bisa duduk dalam status yang sama dan memiliki kekuatan untuk mendorong Perusahaan agar menuangkan aturan terkait perlindungan perempuan di dalam PKB,” demikian disampaikan Izzah Inzamliyah dalam Pelatihan untuk Pelatih bagi Pemimpin dan Aktivis Perempuan dengan tema “Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja” yang diselenggarakan Public Service International (PSI) di 5G Resort Cijeruk, Bogor, 29-31 Agustus 2022.

Ketika perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, lanjut Izzah, diharapkan akan meminimalisir kekerasan berbasis gender. Pada gilirannya, hal ini akan mengubah cara berfikir para pekerja dan pengusaha, bahwa semua orang memiliki hak atas dunia yang bebas dari kekerasan dan pelecehan.

Bicara tentang kekerasan dan pelecehan, perempuan adalah objek yang paling rentan terhadap kekerasan dalam hubungan kerja. Perempuan dianggap makhluk yang lemah, tidak bisa melawan, dan merasa tergantung terhadap atasan atau laki laki.

“Ketakutan dan kelemahan perempuan itulah yang menjadi penyebab seringnya terjadi kekerasan dalam hubungan kerja. Karenanya, tepat sekali jika buruh perempuan harus terlibat aktif di dalam serikat pekerja. Dengan berserikat, pekerja memiliki kekuatan untuk melawan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja,” tegas Izzah di hadapan 21 orang pekerja perempuan yang merupakan peserta pelatihan yang berasal dari SP PLN, SP PPIP, SP PJB, SP EE, dan SP ICON.

Indah Budiarti selaku PSI Communications and Project Coordinator menambahkan, pelatihan ini juga mengenalkan bagaimana mengunakan ILO Toolkit Konvensi ILO 190. Toolkit ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh kantor IndustriAll proyek Indonesia sehingga memudahkan peserta dan nantinya serikat pekerja dalam merancang aktifitasnya sendiri.

“PSI secara global bersama serikat pekerja global unions lainnya mendorong pada ratifikasi konvensi ini,” tegas Indah.

Pihaknya berharap, melalui training yang diselenggarakan akan mendorong pada kampanye lokal dan nasional, melalui rencana aksi yang diskusikan bersama diharapkan para peserta bersama serikat pekerjanya mengambil langkah untuk mendukung kampanye ratifikasi Konvensi 190 di Indonesia.

Masih banyak yang belum memahami arti sesungguhnya dari kekerasan berbasis gender. Sehingga peristiwa ini seringkali ditolerir. Disampaikan, kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan terhadap jenis kelamin tertentu. Terjadi karena adanya keyakinan sosial/budaya/agama yang dilekatkan terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan kekerasan atau berakibat pada perlakuan yang tidak proporsional.

Setidaknya ada empat hal kunci terkait kekerasan berbasis gender. Meliputi: (a) adanya ancaman; (b) tindakan dalam bentuk fisik verbal, sosial, serta ekonomi membahayakan dan merugikan atau ada kemungkinan merugikan; (c) di luar kehendak seseorang; dan (d) berdasarkan konstruksi sosial tentang “perempuan” dan “laki- laki”.

“Diam tidak sama dengan setuju. Harus dilihat apakah ada relasi kuasa antara pelaku dan korban. Ketika yang melakukan memiliki kuasa, korban cenderung takut untuk bersuara,” ujarnya.

Persoalan relasi inilah yang juga menjadi akar masalah kekerasan berbasis gender. Keyakinan sosial/budaya patriartki yang menganggap perempuan berada di posisi tidak dianggap penting, kuasa ada pada laki-laki (relasi kuasa), bukan pengambil keputusan, pelengkap, khusus pada peran domestik dan seputar reproduksi saja, ketika masuk ke ruang publik/dunia kerja dianggap pencari nafkah tambahan, dsb.

Adopsi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 190 dan Rekomendasi No. 206 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja membawa harapan baru bagi kita. Bisa dikatakan, lahirnya konvensi dan rekomendasi ini merupakan kemenangan bagi serikat pekerja dan gerakan buruh. Adopsi dari kedua instrumen ini merupakan titik kulminasi dari kampanye dan lobi selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh serikat pekerja, dan khususnya para pemimpin serikat pekerja perempuan, yang dibangun di atas narasi dan pengalaman tentang diskriminasi dari perempuan di seluruh dunia.

Konvensi ini merupakan instrumen untuk mengafirmasi bahwa semua orang memiliki hak atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Konvensi ini juga memberikan definisi yang pertama kali disetujui secara internasional tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan berbasis gender, yang dipahami sebagai “berbagai perilaku dan prakti yang tidak bisa diterima” yang “bertujuan untuk, berakibat pada, atau kemungkinan besar akan berakibat pada luka atau kerugian fisik, psikologis, seksual atau ekonomi”. Definisi ini melindungi semua orang di dunia kerja, termasuk pekerja magang, dan orang-orang yang menjalankan tugas atau wewenang sebagai pemberi kerja, dan mencakup sektor publik maupun swasta, ekonomi informal maupun formal, dan wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Sebagai serikat pekerja, kita memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Konvensi dan Rekomendasi ini tidak hanya berada di atas kertas tetapi mengubahnya menjadi tindakan. Di tingkat lokal maupun global, serikat pekerja mendorong ratifikasi dan implementasi efektif Konvensi dan Rekomendasi tersebut sehingga standar yang berada di dalamnya terintegrasi ke dalam perundang-undangan nasional.

#RatifikasiKonvensiILO190

Membangun kekuatan pekerja dalam serikat

Di tengah rasa lelah yang mendera setelah seharian bekerja, para pengurus SERBUK PLTU Sumsel 8  mengadakan diskusi dan penguatan pada tanggal 22 Januari 2021 yang melibatkan perwakilan berbagai vendor. Mereka belajar mengenai hak-hak dasar pekerja terkait jam kerja, upah minimum, dan status hubungan kerja menurut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Agenda tersebut dilangsungkan di Mess Pekerja di lokasi PLTU Sumsel 8, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sefriyansah, Wakil Ketua SERBUK PLTU Sumsel 8 menjelaskan bahwa beban kerja yang berat merupakan hambatan bagi pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja.”Mereka lebih memilih untuk istirahat daripada belajar mengani hak-hak mereka di tempat kerja,” ujar Sefri.

Sementara, Tajudin yang memfasilitasi diskusi tersebut menjelaskan bahwa serikat pekerja menjadi alat utama untuk memperjuangkan hak-hak di tempat kerja, apalagi berbagai PLTU yang ada di Sumsel sebenarnya merupakan satu mata rantai yang saling terhubung. “Ada irisan keterkaitan antara PLTU Sumsel 1 dan Sumsel 8, sehingga kami harus saling bekerja sama,” tegas Tajudin.

Pendidikan advokasi, menguatkan perlindungan pekerja

SPEE-FSPMI DPC Lampung tanggal 17 Januari 2021 di Liwa mengadakan pelatihan advokasi dan bipartit bagi teman-teman pengurus PUK Multi Jaya Adhiaraya. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan pengurus dalam melakukan advokasi kasus di tempat kerja dan penyelesaiannya permasalahan hubungan industrial secara bipartit.

Pelatihan ini menjadi kunci dasar bagi pengurus tingkat unit kerja agar organisasi bisa bertindak cepat dalam memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota. Pengurus di tingkat unit memilki kemampuan merata dan mandiri dalam penyelesaian kasusnya sehingga dapat ditanggapi dengan cepat dan benar. 

Pelatihan ini berisi bagaimana pengurus harus menguasai pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan dan implementasinya dalam setiap kebijakan Perusahaan, pelaksana tugas harian organisasi dalam menerima keluhan dan pengaduan anggota dan menindaklanjutinya, memberikan saran-saran dan pendapat hukum/legal opinion. Selain itu yang terpenting dalam advokasi serikat pekerja adalah bagaimana pengurus mampu melakukan edukasi kembali ke para anggota/pekerja tentang hak-hak pekerja dan bagaimana melindungi hak tersebut dan pembelaan bilamana hak tersebut dilanggar.

 

Menguatkan serikat di tempat kerja: Penambahan anggota

Hari ini bertempat di Bogor DPP SPEE-FSPMI melakukan pembentukan PUK PT Haleyora Powerindo (HPI) Bogor. Sebanyak 23 orang tercatat menjadi anggota di PUK ini. Merekruit pekerja yang belum berserikat adalah strategi peningkatan kekuatan serikat (menaikan densitas keanggotaan). Semakin banyak anggota, semakin kuat serikat pekerja, semakin kuat dan terlindungi pekerja/buruh di tempat kerjanya.

Kegiatan ini tidak hanya sekedar merekruit tetapi bagaimana juga mendorong dan mengajak mereka untuk menjadi anggota yang terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh serikat buruh/serikat pekerjanya.

Tentunya tindakan ini akan membangun dan menjadikan serikat buruh/serikat pekerja yang kuat dan kokoh, yang berarti bahwa memungkinkan mereka untuk memiliki posisi tawar yang tinggi dalam memihak kepentingan buruh/pekerja atas pengusaha dan pemerintah di tempat kerjanya.


#Samsol #BanggaBerserikat #BerserikatKuat

Konsolidasi pekerja outsourcing PLN Solo Raya

Rabu, 13 Januari 2021, Bertempat di Tawangmangu, Karanganyar, Pengurus Harian Tetap SPLAS-SERBUK melakukan konsolidasi awal tahun. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas rencana kegiatan untuk setahun ke depan, seperti pendidikan, rencana PKB dan perluasaan keanggotaan, pertemuan ini juga menjadi ajang konsolidasi untuk mempersiapkan kontrak multiyears di akhir bulan Januari ini.

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung juga menjadi perhatian para pengurus SPLAS karena anggota-anggota SPLAS yang bekerja di lapangan menghadapi resiko terpapar virus sangat tinggi, oleh karena perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dari paparan virus, seperti mentaati protokol kesehatan setiap kali bekerja.

Setelah pertemuan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan video untuk keperluan pembuatan film tentang perjuangan SPLAS: dari mulai membangun, menjaga, serta memperluas organisasi. Dan bagaimana orang-orang yang rela mengurangi waktunya bersama keluarga demi menjalankan aktifitas organisasi, rencananya juga akan menjadi bagian dalam film ini.

Koordinasi untuk kekuatan anggota

Bertempat di Kota Bumi, Lampung Utara, hari Sabtu lalu 9 Januari 2021, saudara Erick Meidiartha melakukan pertemuan koordinasi dengan teman-teman SPEE-FSPMI sektor elektrikal. Kegiatan ini adalah untuk menguatkan posisi mereka dalam serikat dalam menghadapi persoalan-persoalan di tempat kerja dan menemukan solusi advokasinya.

Local organisers: menguatkan anggota di tempat kerja

Demi menumbuhkan kekuatan serikat pekerja berbasis tempat kerja, beberapa kegiatan dilakukan langsung oleh pengurus DPC/PUK setempat melalui local organisers training/meetings. Kegiatan ini untuk penambahan pengetahuan dan ketrampilan guna meningkatkan kemampuan serikat pekerja agar mampu memobilisasi anggotanya ditingkat yang paling basis, tempat kerja.

Kegiatan dijalankan langsung oleh pengurus DPC/PUK karena merekalah yang paling tahu dan memiliki banyak kesempatan untuk mengenal karakter serikat dan anggota mereka di PUK tersebut, selain itu, kegiatan ini untuk mendorong tumbuhnya leadership yang berbasis akar rumput.

Bung Slamet Riyadi,Sekum SPEE-FSPMI, melaporkan 2 kegiatan local organiser di wilayah Sumbawa dan Karawang. Di Sumbawa, teman-teman SPEE – FSPMI dikoordinasi oleh Fauzan Mukarram Bajuber bersama dengan teman-teman yang bekerja di PCN, Paguntala Cahaya Timur, vendor PT PLN Wilayah Timur mengadakan pertemuan pada tanggal 11 Oktober 2020 untuk membahas UU Cipta Kerja dan strategi serikat dalam perjuangan mereka menolak UU tersebut.Lalu tanggal 7 November di Karawang, Saudara Iswanto Sanoed Chah Manoet bersama timnya memberikan pembekalan pendidikan dasar bagi para anggota baru di wilayah mereka. Anggota mereka adalah teman-teman dari HPI, Haleyora Powerindo.

Serbuk Indonesia dan Pengorganisasian di rantai pasok sektor ketenagalistrikan

SERBUK Indonesia memantapkan pengorganisasian berbasis rantai pasok sektor kelistrikan di Sumatera Selatan. Strategi ini dilakukan karena dua alasan, pertama, dengan memanfaatkan rantai pasok akan lebih mudah melakukan pemetaan dan potensi rekrutnya lebih besar. Kedua, bergabungnya serikat dalam alur rantai pasok, tentu saja akan semakin memperkuat posisi tawar pekerja.

Bertempat di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Tajudin dkk melakukan beberapa kali pertemuan dengan pekerja pertambangan batu bara yang ada di lokasi tersebut. Puluhan pekerja di PT baramulti Sugih Sentosa (BSS) di Pali, mengalami kondisi kerja yang sama, antara lain permasalahan upah, jam kerja yang panjang, K3, dan status hubungan kerja.

Mereka mengetahui keberhasilan Tajudin dkk di PLTU Sumsel 1 yang gigih mengadakan perjuangan untuk mengubah kondisi tempat kerja melalui berita-berita di media sosial sehingga mendorong mereka untuk membentuk serikat pekerja dan melakukan perjuangan yang sama. Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, para pekerja berhasil membentuk serikat pekerja dan sekarang sedang dalam proses persiapan administratif untuk pencatatan ke kantor Dinas tenaga kerja Kabupaten Pali.

Satpam: Ketika pekerja PT GPEC yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT GPEC melakukan berbagai aksi dan mogok kerja, selalu mendapatkan pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian. Selain itu, perusahaan juga menempatkan satuan pengamanan (satpam) internal perusahaan. Mereka berjaga di pos penjagaan dan langsung berinteraksi dengan peserta aksi.

Dari berbagai interaksi, mereka kemudian berbicang dan bertukar pikiran mengenai kondisi kerja sehingga pada gilirannya memunculkan kesadaran dalam diri mereka bahwa sebagai pekerja, ternyata nasib mereka sama. Status hubungan kerja outsourcing, jam kerja panjang, masalah K3 dan permasalahan lainnya.
Kemenangan aksi-aksi yang dilakukan oleh Tajudin dkk,menjadikan mereka terinspirasi untuk membangun persatuan yang lebih kuat dan solid sehingga mendorong mereka (di luar jam kerja) untuk mengagendakan pertemuan dengan SP PT GPEC di sekretariat. Akhirnya, terbentuklah serikat pekerja sekuriti di PLTU Sumsel 1 dan menyatakan bersfiliasi dengan Federasi SERBUK. Tentu saja, pembentukan serikat yang dilakukan oleh sekuriti di PLTU Sumsel 1, akan memperkuat posisi tawar pekerja di pembangkit listrik tersebut.

Konsolidasi memperkuat jaringan

Tanggal 15 Oktober 2020 teman-teman Serbuk bersama afiliasi mereka pekerja outsourcing PT PLN yang tergabung dalam Serikat pekerja Listrik Area Soloraya (SPLAS) bertemu untuk menyamakan langkah dan rencana melakukan advokasi atas banyak masalah, paling utama tentu saja terkait dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Indah Budiarti, PSI Communications & Project Coordinator ikut hadir dalam pertemuan ini dan bercerita tentang project PSI dan SASK untuk serikat pekerja sektor ketenagalistrikan (SP PLN, PPIP, SP PJB, SPEE-FSPMI dan Serbuk)membagikan dukungan mereka untuk kegiatan organising dan juga pentingnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai undang-undang tertinggi di tempat kerja.

Hadir dalam pertemuan ini bung Khamid Istakhori, Sekjen Serbuk dan bung Happy Nur Widiamoko untuk melanjutkan diskusi mereka sampai sore hari. Bersama mereka membahas DPLK dan rencana melakukan advokasi lanjutan yang akan dibantu dan dukungan solidaritas dari DPD SP PLN Jateng-DIY. Salah satu rekomendasi konsolidasi yang menarik adalah kebutuhan untuk konsolidasi langsung ke rayon-rayon.

Berani berjuang, pasti menang!