Berjuang lagi untuk PKB, siapa takut!

Konferensi Pers DPP SP PLN Persero pada tanggal 31 Maret 2021 dipimpin oleh Ketua Umum, M. Abrar Ali.
Konferensi Pers DPP SP PLN Persero pada tanggal 31 Maret 2021 dipimpin oleh Ketua Umum, M. Abrar Ali.

Penulis: Kusmiati Nur Apriani, SPEE-FSPMI

Satukan Langkahmu. Tetap Semangat. Jangan Kasih Kendor. Bunyikan slogan”Menyerah atau Kami Habisi!.

Ya, berawal dari slogan tersebut sepertinya perjuangan memang harus terus digencarkan. Kenapa?

Lagi dan lagi perseroan di PLN menunda adanya kelanjutan perundingan PKB, berdasar release yang dikeluarkan perseroan di PLN Kita Newsletter Edisi 623 – 14 April 2021. Sebenarnya bermula dari adanya keberpihakan serikat pekerja baru yang didalamnya distrukturi oleh oknum pejabat tertentu.

Release yang dikeluarkan pihak Perseroan adalah tak lain reaksi dari Konferensi Pers dan Press Realese SP PLN pada Selasa, 31 Maret 2021 di Hotel Santika Bogor Jawa Barat tentang rencana Aksi Mogok yang akan dilakukan SP PLN jika perseroan tak juga ambil sikap untuk melanjutkan perundingan PKB.

Sikap aksi yang diambil tak lain adalah bentuk dari kekesalan SP PLN sendiri terhadap perseroan yang seolah-olah menyepelekan dan tutup mata terhadap hal itu.

Dalam release tersebut memang masih menggunakan bahasa yang terselubung menutupi bahwa perseroan tidak salah tetapi tetap saja terasa adanya rasa keberpihakan

DPP SP PLN ternyata tidak terpancing sama sekali dengan adanya release tersebut, tetap pada strategi awal untuk terus maju dan berjuang melanjutkan perundingan PKB, dengan harapan anggota dan pengurus SP PLN tetap rapatkan barisan juga semangat mendukung langkah ini.

Melalui komunikasi yang baik dari DPP SP PLN kepada instansi atau jaringan serikat pekerja/buruh guna membentuk konsolidasi eksternal dengan tujuan tak lain agar pesan dan aspirasi dapat dipahami oleh Direksi PLN.

Pada RAPIMNAS SP PLN secara Online Virtual yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021 dimana DPP SP PLN akan melaksanakan Penggalangan Dana Perjuangan dan Diklat Dasar-Dasar Organisasi bagi semua pengurus SP PLN dari Sabang sampai Merauke

Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan sudut pandang. Hal ini dilakukan dalam rangka Konsolidasi dan Koordinasi bilamana Perseroan masih mengambil sikap yang ambigu dan SP PLN terpaksa harus mengambil hak mogoknya.

Tidak ada usaha yang menghianati hasil, karena kuncinya hanya pada solidaritas anggota dan pengurus itu sendiri, PKB adalah tujuan utama untuk kesejahteraan bersama jadi teruslah memperjuangkannya sampai titik terang itu terlihat.

Koordinasi untuk kekuatan anggota

Bertempat di Kota Bumi, Lampung Utara, hari Sabtu lalu 9 Januari 2021, saudara Erick Meidiartha melakukan pertemuan koordinasi dengan teman-teman SPEE-FSPMI sektor elektrikal. Kegiatan ini adalah untuk menguatkan posisi mereka dalam serikat dalam menghadapi persoalan-persoalan di tempat kerja dan menemukan solusi advokasinya.

Energy unions towards 2021 strategic actions

Today, 8 December 2020, the energy unions are completing a strategic meeting and a follow-up to the campaign and action program against Law No. 11/2020 concerning Job Creation, particularly the Electricity Sub-cluster. There are many things we will work on. Both litigation and non-litigation. Submitting a judicial review to the Constitutional Court, campaigns, and further actions. We have worked on a Judicial Review to the Constitutional Court with Gekanas. We registered the files for Judicial Review to the Constitutional Court yesterday, December 7, 2020.However, there are still some other important actions that need to be taken. Mainly conducting socialization related to the impact of the Job Creation Law to workers and to the wider community. We also agree to expand alliances not only with trade unions, but also other organizations and communities to get their support in winning over workers’ interests and maintaining electricity as a public good and because, privatization of this sector must be resisted. If electricity is privatized to the community, when the state does not interfere anymore with the sectors that control the lives of many people; in the end the people will be disadvantaged, and unions must take actions!

#Power #Actions

Berjuang untuk menang

Tadi pagi (7 Desember 2020) anggota Federasi Serbuk sebanyak 74 pekerja di PT GPEC sudah memulai bekerja kembali setelah 9 bulan mereka kehilangan hak-haknya. Kabar terakhir, selama mereka persiapan bekerja dan dikarantina, telah menaikkan anggota menjadi 100%, sekarang berjumlah 160 pekerja dan telah bergabung dengan serikat pekerja. Perjuangan keras teman-teman SBA SP GPEC dan Federasi Serbuk memberikan buah yang manis, selama kita sabar melaluinya.

#BerjuangPastiMenang

Serikat Pekerja Ketenagalistrikan ajukan gugatan UU Cipta Kerja ke MK

Serikat Pekerja di Sektor Ketenenagalistrikan yang terdiri dari Serikat Pekerja PT PLN (Persero), Persatuan Pekerja Indonesia Power (PPIP), dan Serikat Pekerja Pembangkit Jawa – Bali (SP PJB) bersama gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) secara resmi mengajukan Uji formil dan Uji Materi secara terbatas terhadap materi muatan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Senin (7/12/2020).

Dalam pengajuan judicial review yang diajukan GEKANAS tersebut meliputi uji formil dan meteriil. Adapun untuk materiil, terpusat dalam persoalan ketenagalistrikan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial yang meliputi pasal 42 (UU Ketenagalistrikan), pasal 81 (Ketenagakerjaan), pasal 82 (UU SJSN) dan pasal 83 (UU BPJS).

Ketua SP PLN M Abrar Ali menjelaskan, terkait permasalahan ketenagakerjaan, berdasarkan Putusan MK tahun 2004 dan 2016 pada UU Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi secara konsisten, mengelompokkan bahwa Tenaga listrik adalah salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan untuk itu harus dikuasai oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Tetapi UU Cipta Kerja pada pasal 42 tentang perubahan UU 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan tidak menjadikan putusan MK tahun 2016 sebagai rujukan dalam rumusan Pasal 10 ayat (2) tentang unbundling dan Pasal 11 ayat (1) tentang swastanisasi atau liberalisasi sektor ketenagalistrikan untuk kepentingan umum,” kata Abrar, dikutip dari keterangan tertulisnya pada Nusantaratv.com.

Ia mengatakan, bahwa UU Cipta Kerja pada pasal 42 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga menghilangkan peran DPR dalam pembuatan Rencana Usaha Kelistrikan Negara (RUKN), memperluas peran swasta dalam penjualan kelebihan tenaga listrik (Excess Power) dan juga membolehkan pihak swasta melakukan sewa jaringan tenaga listrik yang mempunyai potensi terjadinya gangguan dalam menyediakan listrik untuk masyarakat.

“Dampak dari berlakunya UU Cipta Kerja pada pasal 42 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan, berpotensi membebani negara dalam melakukan subsidi tenaga listrik yang bila beban subsidi tersebut tidak bisa dilakukan, maka berpotensi menyebabkan kenaikan harga listrik bagi masyarakat. Oleh karena itu, sektor ketenagalistikan wajib dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Adapun pada saat masuk ke dalam sumber masalah utama yakni permsalahan ketenagakerjaan Serikat Pekerja di Sektor Ketenagalistrikan bersama Gekanas berpendapat jika penyederhanaan dan kemudahan berinvestasi yang diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja, menyimpan banyak masalah yang berpotensi menimbulkan pertentangan terhadap Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Beberapa permasalahan tersebut antara lain seperti Aturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak diwajibkan memiliki sertipikat kompetensi Internasional sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna dan hal tersebut diatur didalam pasal 42 UU no 11 2020 tentang Cipta Kerja. Belum lagi terkait Penghapusan batasan waktu untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan menyerahkannya kepada“Daulat Pasar”sebagaimana diatur pada angka 15, Pasal 59 UU No 11 Tahun 2020. sehingga hal ini berpotensi menghilangkan atau mengurangi“Kedaulatan Negara”untuk melindungi hak konstitusional rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Permasalahan lainnya terkait Alih daya tenaga kerja yang nantinya akan disediakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (PPJTK) yang bertindak sebagai labor supplier (pemasok tenaga kerja) kepada perusahaan pengguna tenaga kerja tersebut, apabila antara tenaga kerja yang akan dipasok tidak mempunyai ikatan hubungan kerja dengan perusahaan pemasok, baik dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mau pun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (PPP), maka hal ini berpotensi menjadi perdagangan orang (human trafficking) secara terselubung dan melanggar Undang Undang No 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hal lainnya yang dianggap merugikan bagi para tenaga kerja yakni terkait dihilangkannya Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang biasanya dilakukan secara rutin setiap tahunnya sebagai dasar untuk menetapkan besaran Upah Minimum pada tahun yang akan datang sebagaimana diatur sebelumnya dalam Pasal 89 UU Existing. Dengan dihilangkannya survey tersebut, maka persoalan yang akan muncul adalah hilangnya rasionalitas upah minimum terhadap KHL sekaligus menghilangkan upah minimum sebagai jaring pengaman atas kemampuan daya beli upah untuk memenuhi KHL pada tahun yang akan datang.

Maka dengan menurunnya kemampuan daya beli atas upah minimum, sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskin bagi masyarakat pekerja/buruh yang tengah bekerja. Hal ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Oleh karena itu, dengan diajukannya gugatan formil dan materil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Serikat Pekerja di Sektor Ketenagalistrikan bersama Gekanas berharap masih ada keadilan yang didapatkan bagi para pekerja terlebih masyarakat Indonesia umumnya secara luas. serta membuka mata negara bahwa kepentingan rakyat berada diatas segalanya. Terlebih, nilai dari UU Cipta kerja sangat rendah derajatnya dibandingkan dengan UU No 13 tahun 2003 yang merupakan karya besar tentang ketenagakerjaan pasca reformasi.

Sosial Dialog “Transformasi Energi Yang Adil”

Tanggal 9 November 2020, Federasi Serbuk menjadi penyelenggara kegiatan Sosial Dialog “Transformasi Energi Yang Adil” di Hotel Lotus Yogyakarta hari ini. Lebih dari 40 orang hadir dalam pertemuan ini, termasuk wakil dari SP PLN Persero Dhani Aji. Perjuangan untuk aksi iklim adalah pertarungan untuk menempatkan manusia dan planet diatas keuntungan.Selama bertahun-tahun, serikat pekerja kerja berfokus pada konsep Transisi yang Adil, tetapi mungkin isu ini belum menjadi isu serikat pekerja di Indonesia khususnya di sektor ketenagalistrikanTransisi yang adil ini adalah untuk memastikan bahwa pekerja dan masyarakat tidak terkena dampak negatif dalam peralihan dunia tanpa karbon, atau industri tanpa karbon.

Mengapa serikat harus bicara tentang hal ini? PSI dan SASK mendorong transisi ini untuk menjadi inisiatif bersama bagi serikat pekerja atau serikat buruh di sektor ketenagalistrikan, dalam hal ini, ada SPEE, SP PLN Persero, SP PJB, SERBUK, dan PPIP. Seperti kita ketahui, sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil dalam bentuk, minyak, gas dan batubara.

Hal ini jelas merupakan tantangan yang berpotensi menjadi ancaman di sektor energi, yang tentunya diperlukan penanganan serius.Oleh karenanya, dialog sosial kita hari ini menjadi awal dari persiapan kita, khusus serikat pekerja sektor ketenagalistrikan untuk merencanakan transisi yang adil. Karena tuntutan masyarakat atas energi yang ramah lingkungan dan perubahan iklim menuntut transisi energi dilakukan secepat mungkin. Maka pekerja dan serikat pekerja harus terlibat aktif dalam proses ini, karena mereka terdampak langsung atas perubahan ini.

Narasumber dialog sosial ini adalah:

  1. Khamid Istakhori, Sekretaris Jenderal Federasi Serbuk
  2. Nanang Farid Syam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  3. Arip Yogiawan, Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI Jakarta Baru Terbarukan di Indonesia