Keberadaan Perusahaan Listrik Swasta Sebabkan Harga Listrik Mahal

Keberadaan IPP (perusahaan listrik swasta) justru membuat harga listrik semakin mahal. Sebagai perbandingan, biaya produksi PLN untuk PLTU adalah sebesar Rp 653 per kWh. Sedangkan biaya produksi IPP sebesar Rp 1.015 kWh. Data ini mengkonfirmasi, bahwa keberadaan pihak swasta justru merusak harga listrik. Membuat tarif semakin mahal, karena oritenstasi IPP adalah mencari keuntungan.

Kesimpulannya, kalau masyarakat ingin mendapatkan harga listrik yang murah, solusinya hanya satu. Ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara. Tidak ada lagi IPP yang justru menggerogoti keuangan PLN, akibat PLN berkewajiban membeli setidaknya 70% dari listrik yang mereka hasilkan. Demikian diungkap dalam PCM Meeting 2022: Review dan Planning Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia yang diselenggarakan di Bogor, 18-19 April 2022.

Dalam kegiatan yang diikuti 5 serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan, SP PLN Persero, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), SP PJB, SPEE-FSPMI, dan SERBUK Indonesia; bertujuan untuk melakukan review dan update situasi terkini di sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Termasuk langkah dan strategi aksi serikat pekerja dalam menghadapi isu-isu terkini sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan, serta memperkuat posisi dan jaringan serikat pekerja.

Ketika mengupdate situasi umum dan diskusi ketenagalistrikan di Indonesia, Ketua Umum SP PLN M. Muhammad Abrar Ali, Ketua Umum SP PLN Persero mengatakan, privatisasi PLN memang tidak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah privatisasi di sektor ketenagalistrikan.

“Apa yang diinginkan di UU 20/2002, akhirnya bisa terealisasi dalam format lain dalam UU 30/2009. Dan meskipun hal itu sudah diuji dalam Mahkamah Konstitusi, tetapi dihidupkan kembali di dalam UU Cipta Kerja,” tegasnya. Di sini terlihat, ada keinginan yang kuat untuk menghilangkan penguasaan negara agar listrik bisa diambil alih oleh pihak swasta. Hal ini sekaligus membuktikan, jika ketenagalistrikan sangat strategis dan sangat menjanjikan.

Dalam hal ini, MK sudah menyatakan bahwa penguasaan oleh negara meliputi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Termasuk di dalamnya adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga negara. Jika hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka itu sama artinya listrik tidak dikuasai oleh negara.

Ketua Umum SP PJB Agus Wibawa menyampaikan, bergerak di sektor pembangkitan, seharusnya PJB memiliki bisnis yang gemuk. Tetapi tidak mendapatkan yang selayaknya. Bahkan yang terjadi, PJB disuruh menjalankan bisnis di luar pembangkitan, sedangkan mereka yang bukan dari pembangkitan, justru ramai-ramai masuk ke pembangkitan.

Akhirnya ada anggapan di beberapa pekerja, sebaiknya pindah ke IPP saja. Karena di sana kita akan digaji minimal 2 kali lipat. Itu juga yang kemudian menjadikan salah satu penyebab sulitnya mencari kader di dalam serikat pekerja. Mereka sudah berada di zona nyaman dan ada tawaran yang lebih nyaman,” kata Agus.

Dia berharap, serikat pekerja di PLN Group bisa menjadikan ini untuk mendorong terwujudnya ketahanan energi yang dikendalikan penuh oleh PLN. Karena saat ini lebih banyak IPP, sehingga kontrolnya menjadi tidak mudah.

Sekretaris Jenderal PP IP Andi Wijaya menegaskan, bicara tentang listrik, sejatinya berbicara tentang ketahanan energi dan kedaulatan. Kasus Nias, misalnya, mengkonfirmasi bagaimana negara tidak ada harganya di hadapan IPP ketika negara tidak menguasai listrik. Hal ini juga bisa kita lihat seperti yang terjadi dalam HET dalam minyak goreng. Sia-sia saja pengaturan HET, kalau barangnya tidak ada.

“Kemudian, bagaimana pentingnya listrik dalam strategi pertahanan negara? Melihat perang Rusia Vs Ukraina, yang disasar pertama adalah pembangkit listrik. Ketika tidak ada listrik, maka perekonomian akan lumpuh,” kanda Andy.

Sementara itu, Slamet Riyadi dari Sekretaris Umum SPEE-FSPMI dan Hepy Nur Widiamoko dari SERBUK Indonesia menyoroti Tenaga Ahli Daya (TAD) yang bekerja di sektor ketenagalistrikan.

Disampaikan, saat ini kesejahteraan mereka semakin berkurang. Upah mereka bukan hanya tidak naik. Dengan adanya Perdir 09, struktur upah mereka pun berubah. Belum lagi akibat berlakukan PP 36, yang menyebabkan secara riil tidak ada kenaikan upah.

Sementara itu, kebijakan PLN, sampai sekarang zero recruitment, termasuk untuk TAD. Banyak pekerja yang pensiun tidak bisa diganti baru. Dampaknya, pekerjaan bertambah banyak, karena pekerja harus mengerjakan pekerjaan buruh yang sudah pensiun. Belum lagi, jika ada pekerja yang kritis, senjata paling ampuh dari vendor agar TAD mengundurkan diri adalah mutasi ke daerah yang jauh.

“Dalam kondisi seperti ini, jangankan memikirkan soal privatisasi, memikirkan masalahnya sendiri saja sudah berat. Karena itu dibutuhkan kerja keras dari kita semua untuk memberikan pemahaman kepada TAD, bahwa permasalahan privatisasi adalah permasalahan mereka juga,” tegasnya.

Membangun kekuatan pekerja dalam serikat

Di tengah rasa lelah yang mendera setelah seharian bekerja, para pengurus SERBUK PLTU Sumsel 8  mengadakan diskusi dan penguatan pada tanggal 22 Januari 2021 yang melibatkan perwakilan berbagai vendor. Mereka belajar mengenai hak-hak dasar pekerja terkait jam kerja, upah minimum, dan status hubungan kerja menurut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Agenda tersebut dilangsungkan di Mess Pekerja di lokasi PLTU Sumsel 8, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sefriyansah, Wakil Ketua SERBUK PLTU Sumsel 8 menjelaskan bahwa beban kerja yang berat merupakan hambatan bagi pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja.”Mereka lebih memilih untuk istirahat daripada belajar mengani hak-hak mereka di tempat kerja,” ujar Sefri.

Sementara, Tajudin yang memfasilitasi diskusi tersebut menjelaskan bahwa serikat pekerja menjadi alat utama untuk memperjuangkan hak-hak di tempat kerja, apalagi berbagai PLTU yang ada di Sumsel sebenarnya merupakan satu mata rantai yang saling terhubung. “Ada irisan keterkaitan antara PLTU Sumsel 1 dan Sumsel 8, sehingga kami harus saling bekerja sama,” tegas Tajudin.

Konsolidasi pekerja outsourcing PLN Solo Raya

Rabu, 13 Januari 2021, Bertempat di Tawangmangu, Karanganyar, Pengurus Harian Tetap SPLAS-SERBUK melakukan konsolidasi awal tahun. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas rencana kegiatan untuk setahun ke depan, seperti pendidikan, rencana PKB dan perluasaan keanggotaan, pertemuan ini juga menjadi ajang konsolidasi untuk mempersiapkan kontrak multiyears di akhir bulan Januari ini.

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung juga menjadi perhatian para pengurus SPLAS karena anggota-anggota SPLAS yang bekerja di lapangan menghadapi resiko terpapar virus sangat tinggi, oleh karena perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dari paparan virus, seperti mentaati protokol kesehatan setiap kali bekerja.

Setelah pertemuan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan video untuk keperluan pembuatan film tentang perjuangan SPLAS: dari mulai membangun, menjaga, serta memperluas organisasi. Dan bagaimana orang-orang yang rela mengurangi waktunya bersama keluarga demi menjalankan aktifitas organisasi, rencananya juga akan menjadi bagian dalam film ini.

Sosial Dialog “Transformasi Energi Yang Adil”

Tanggal 9 November 2020, Federasi Serbuk menjadi penyelenggara kegiatan Sosial Dialog “Transformasi Energi Yang Adil” di Hotel Lotus Yogyakarta hari ini. Lebih dari 40 orang hadir dalam pertemuan ini, termasuk wakil dari SP PLN Persero Dhani Aji. Perjuangan untuk aksi iklim adalah pertarungan untuk menempatkan manusia dan planet diatas keuntungan.Selama bertahun-tahun, serikat pekerja kerja berfokus pada konsep Transisi yang Adil, tetapi mungkin isu ini belum menjadi isu serikat pekerja di Indonesia khususnya di sektor ketenagalistrikanTransisi yang adil ini adalah untuk memastikan bahwa pekerja dan masyarakat tidak terkena dampak negatif dalam peralihan dunia tanpa karbon, atau industri tanpa karbon.

Mengapa serikat harus bicara tentang hal ini? PSI dan SASK mendorong transisi ini untuk menjadi inisiatif bersama bagi serikat pekerja atau serikat buruh di sektor ketenagalistrikan, dalam hal ini, ada SPEE, SP PLN Persero, SP PJB, SERBUK, dan PPIP. Seperti kita ketahui, sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil dalam bentuk, minyak, gas dan batubara.

Hal ini jelas merupakan tantangan yang berpotensi menjadi ancaman di sektor energi, yang tentunya diperlukan penanganan serius.Oleh karenanya, dialog sosial kita hari ini menjadi awal dari persiapan kita, khusus serikat pekerja sektor ketenagalistrikan untuk merencanakan transisi yang adil. Karena tuntutan masyarakat atas energi yang ramah lingkungan dan perubahan iklim menuntut transisi energi dilakukan secepat mungkin. Maka pekerja dan serikat pekerja harus terlibat aktif dalam proses ini, karena mereka terdampak langsung atas perubahan ini.

Narasumber dialog sosial ini adalah:

  1. Khamid Istakhori, Sekretaris Jenderal Federasi Serbuk
  2. Nanang Farid Syam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  3. Arip Yogiawan, Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI Jakarta Baru Terbarukan di Indonesia

Local organisers: menguatkan anggota di tempat kerja

Demi menumbuhkan kekuatan serikat pekerja berbasis tempat kerja, beberapa kegiatan dilakukan langsung oleh pengurus DPC/PUK setempat melalui local organisers training/meetings. Kegiatan ini untuk penambahan pengetahuan dan ketrampilan guna meningkatkan kemampuan serikat pekerja agar mampu memobilisasi anggotanya ditingkat yang paling basis, tempat kerja.

Kegiatan dijalankan langsung oleh pengurus DPC/PUK karena merekalah yang paling tahu dan memiliki banyak kesempatan untuk mengenal karakter serikat dan anggota mereka di PUK tersebut, selain itu, kegiatan ini untuk mendorong tumbuhnya leadership yang berbasis akar rumput.

Bung Slamet Riyadi,Sekum SPEE-FSPMI, melaporkan 2 kegiatan local organiser di wilayah Sumbawa dan Karawang. Di Sumbawa, teman-teman SPEE – FSPMI dikoordinasi oleh Fauzan Mukarram Bajuber bersama dengan teman-teman yang bekerja di PCN, Paguntala Cahaya Timur, vendor PT PLN Wilayah Timur mengadakan pertemuan pada tanggal 11 Oktober 2020 untuk membahas UU Cipta Kerja dan strategi serikat dalam perjuangan mereka menolak UU tersebut.Lalu tanggal 7 November di Karawang, Saudara Iswanto Sanoed Chah Manoet bersama timnya memberikan pembekalan pendidikan dasar bagi para anggota baru di wilayah mereka. Anggota mereka adalah teman-teman dari HPI, Haleyora Powerindo.

Trainer of Trainer: Perjanjian Kerja Bersama

Bertempat di Hotel POP Sangaji Yogyakarta, Federasi SERBUK mengadakan pelatihan Training of Trainers Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pelatihan yang akan diselenggarakan selama 2 hari pada 7-8 November 2020, diikuti oleh 30 peserta dari serikat pekerja anggota (SBA) yang berasal dari Yogyakarta, Semarang, Demak, dan Karawang.

Pelatihan ini, setidaknya memiliki dua tujuan, yaitu: memberikan bekal kepada peserta untuk memahami permasalahan PKB dan mendorong mereka untuk mampu memberikan pelatihan serupa kepada anggota di perusahaan.

Pada sesi pengantar, Khamid Istakhori sebagai fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan PKB sebagai kepentingan para pekerja. Hubungan antara pekerja dengan pengusaha merupakan pertukaran kepentingan. Apa yang disebut dengan kepentingan? Kepentingan adalah sesuatu yang ingin kita dapatkan dan melebih hak-hak normatif. Setiap orang memiliki kepentingan dan akan berusaha untuk mendapatkannya. Baik pekerja dan pengusaha, masing-masing memiliki kepentingan. Mari kita pelajari, apa kepentingan pekerja dan apa kepentingan pengusaha. Kepentingan-kepentingan tersebut dirumuskan menjadi tuntutan yang disampaikan kepada pihak perusahaan untuk dirundingkan. Untuk mendapatkan hasil perundingan yang sesuai dengan tuntutan pekerja, tentu saja dibutuhkan serikat pekerja yang kuat. Melalui pelatihan ini, SERBUK berharap akan tercapai penambahan PKB di berbagai perusahaan.

Serbuk Indonesia dan Pengorganisasian di rantai pasok sektor ketenagalistrikan

SERBUK Indonesia memantapkan pengorganisasian berbasis rantai pasok sektor kelistrikan di Sumatera Selatan. Strategi ini dilakukan karena dua alasan, pertama, dengan memanfaatkan rantai pasok akan lebih mudah melakukan pemetaan dan potensi rekrutnya lebih besar. Kedua, bergabungnya serikat dalam alur rantai pasok, tentu saja akan semakin memperkuat posisi tawar pekerja.

Bertempat di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Tajudin dkk melakukan beberapa kali pertemuan dengan pekerja pertambangan batu bara yang ada di lokasi tersebut. Puluhan pekerja di PT baramulti Sugih Sentosa (BSS) di Pali, mengalami kondisi kerja yang sama, antara lain permasalahan upah, jam kerja yang panjang, K3, dan status hubungan kerja.

Mereka mengetahui keberhasilan Tajudin dkk di PLTU Sumsel 1 yang gigih mengadakan perjuangan untuk mengubah kondisi tempat kerja melalui berita-berita di media sosial sehingga mendorong mereka untuk membentuk serikat pekerja dan melakukan perjuangan yang sama. Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, para pekerja berhasil membentuk serikat pekerja dan sekarang sedang dalam proses persiapan administratif untuk pencatatan ke kantor Dinas tenaga kerja Kabupaten Pali.

Satpam: Ketika pekerja PT GPEC yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT GPEC melakukan berbagai aksi dan mogok kerja, selalu mendapatkan pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian. Selain itu, perusahaan juga menempatkan satuan pengamanan (satpam) internal perusahaan. Mereka berjaga di pos penjagaan dan langsung berinteraksi dengan peserta aksi.

Dari berbagai interaksi, mereka kemudian berbicang dan bertukar pikiran mengenai kondisi kerja sehingga pada gilirannya memunculkan kesadaran dalam diri mereka bahwa sebagai pekerja, ternyata nasib mereka sama. Status hubungan kerja outsourcing, jam kerja panjang, masalah K3 dan permasalahan lainnya.
Kemenangan aksi-aksi yang dilakukan oleh Tajudin dkk,menjadikan mereka terinspirasi untuk membangun persatuan yang lebih kuat dan solid sehingga mendorong mereka (di luar jam kerja) untuk mengagendakan pertemuan dengan SP PT GPEC di sekretariat. Akhirnya, terbentuklah serikat pekerja sekuriti di PLTU Sumsel 1 dan menyatakan bersfiliasi dengan Federasi SERBUK. Tentu saja, pembentukan serikat yang dilakukan oleh sekuriti di PLTU Sumsel 1, akan memperkuat posisi tawar pekerja di pembangkit listrik tersebut.

Konsolidasi memperkuat jaringan

Tanggal 15 Oktober 2020 teman-teman Serbuk bersama afiliasi mereka pekerja outsourcing PT PLN yang tergabung dalam Serikat pekerja Listrik Area Soloraya (SPLAS) bertemu untuk menyamakan langkah dan rencana melakukan advokasi atas banyak masalah, paling utama tentu saja terkait dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Indah Budiarti, PSI Communications & Project Coordinator ikut hadir dalam pertemuan ini dan bercerita tentang project PSI dan SASK untuk serikat pekerja sektor ketenagalistrikan (SP PLN, PPIP, SP PJB, SPEE-FSPMI dan Serbuk)membagikan dukungan mereka untuk kegiatan organising dan juga pentingnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai undang-undang tertinggi di tempat kerja.

Hadir dalam pertemuan ini bung Khamid Istakhori, Sekjen Serbuk dan bung Happy Nur Widiamoko untuk melanjutkan diskusi mereka sampai sore hari. Bersama mereka membahas DPLK dan rencana melakukan advokasi lanjutan yang akan dibantu dan dukungan solidaritas dari DPD SP PLN Jateng-DIY. Salah satu rekomendasi konsolidasi yang menarik adalah kebutuhan untuk konsolidasi langsung ke rayon-rayon.

Berani berjuang, pasti menang!