Energi Hijau dan Terbarukan: Antara Kepentingan Pekerja, Keberlangsungan Perusahaan, dan Harga Listrik yang Terjangkau untuk Rakyat

Ketika berbicara mengenai energi hijau pasti akan persinggungan dengan privatisasi. Ketika privatisasi terjadi, kepemilikan perusahaan akan bergeser. Harga energi pun menjadi semakin mahal. Itulah sebabnya, banyak kebijakan yang harus dikritisi dan dilihat lagi oleh serikat pekerja, di mana isu perburuhan harus menjadi prioritas. Demikian disampaikan Sub-Regional Secretary Asia Tenggara Ian Mariano dalam pengantar forum energi hijau dan terbarukan yang diselenggarakan di Bali, 13 Oktober 2021.

Lebih lanjut Ian menegaskan, forum ini akan mempertimbangkan perkembangan baru ini di Indonesia dan negara berkembang, serta berusaha mempengaruhi arah energi terbarukan di masing-masing negara.

“Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat penting dalam transisi berkeadilan dalam hal energi terbarukan,” ujarnya.

“Masa depan energi di Indonesia harus dilihat dan diletakkan dalam perubahan konstitusi di Indonesia. Intinya, layanan publik harus dikendalikan dan dimiliki oleh publik,” dia menegaskan.

Hal senada juga disampaikan SASK Coordinator Representative untuk wilayah Asia Tenggara, Farizan Fajar. “Dari persepsi SASK, kami menganggap isu ini sangat sentral yang perlu diangkat. Sejalan dengan strategi SASK, transisi berkeadilan merupakan satu dari tiga isu prioritas selain gender equality dan feature of work,” ujar Farizan melalui Zoom.

Lebih lanjut Farizan menyampaikan, input dan hasil diskusi tidak hanya bermanfaat sebagai pemetaan awal yang terkait dengan negara tempat SASK melakukan kerjasama, namun juga bagian dari serikat pekerja untuk mengangkat isu penting ini ke permukaan.

Perjuangan SP PLN Group: Historis, Yuridis, dan Solidaritas

Saat memberikan pesan utama terkait  kebijakan dan posisi serikat pekerja terhadap masa depan energi untuk publik, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali menyampaikan tiga pendekatan, yakni hostoris, yuridis, dan solidaritas.

Menurut Abrar, SP PLN mewarisi sebuah sektor yang sangat strategis bagi bangsa dan negara, yaitu sektor ketenagalistrikan.

“Dulu kita merebut perusahaan listrik dari Belanda untuk kemudian diserahkan ke Indonesia, agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Mengapa hal ini kita lakukan? Sebab, dulu listrik hanya dinimati orang-orang kaya,” ujarnya.

Secara yuridis atau hukum, serikat pekerja diamanahi oleh konstitusi, yakni Pasal 33 UUD 1945. Disebutkan di sana, bahwa cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Disampaikan Abrar, di sini, peran dari serikat pekerja tidak hanya bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepenitngan anggota; tetapi juga menjaga kepentingan bangsa dan negara.

“Bagi SP PLN Group, menjaga kepentingan bangsa dan negara bukan sekedar slogan. Ini pernah kita lakukan, dengan memenangkan upaya privatiasi melalui judicial review UU UU 20/2002 yang kemudian dibatalkan pada tahun 2004. Kemudian lahir UU 30/2009, yang juga kita uji di Mahkamah Konstitusi. Memang tidak dibatalkan, tetapi kemudian ditetapkan bersyarat,” tegasnya.

Sedangkan dari sisi solidaritas, lanjutnya, saat ini kita mulai membangun solidaritas dan komunikasi yang intens, baik sesama perusahaan di PLN Group maupun dengan elemen yang lain.

Ke depan, di samping menkonsolidasikan internal, kita juga menyusun arah perjuangan kita. Saat ini adalah generasi yang beda dengan mereka yang dulu melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kita harus memberikan pemahaman yang lebih ekstra terhadap generasi yang sekarang tentang pentingnya melawan privatisasi. Salah satu yang diwacanakan tetapi belum terjadi adalah membuat buku putih perjuangan SP PLN.

Temuan Kunci Hasil Riset

Masih dalam forum energi hijau dan terbarukan, Diana Gultom dan Suriadi Darmoko dari DebtWatch Indonesia memaparkan hasil riset tentang Negara dan Masa Depan Energi bagi Publik, Energi Terbarukan, dan Transisi yang Adil.

Dalam riset yang dilakukan pada bulan Oktober dan berakhir November 2020 ini berfokus dalam tiga hal. Energi energi baru terbarukan, dekarbonisasi, dan potensi kerjasama antara serikat pekerja dengan LSM lingkungan.

Ada beberapa temuan kunci yang dihasilkan dalam riset ini. Untuk energi terbarukan, ternyata kita menemukan ada ketergantungan terhadap energi fosil. Selain itu, mengenai peran negara terkait eneri terbarukan, lalu bagaimana ada distribusi yang adil, dan peran swasta dalam energi baru terbarukan.

Terkait dengan dekarbonisasi, temuan kuncinya adalah adanya dekarbonisasi yang semu (misleading decarbonization), lalu bagaimana implementasi agenda energi terbarukan, dan bagaimana skenario agenda dekarbonisasi.

Sementara temuan kunci terkait dengan serikat pekerja sektor ketenagalistrikan dan jejaringnya adalah terkait dengan bagaimana kekuatan pengalaman serikat pekerja dan peran LSM yang bergerak di sektor ketenagalistrikan.

Disampaikan, potensi energi terbarukan di Indonesia, yang terbesar adalah energi surya, yakni 207.898 MW atau 46,9%. Kemudian ada air sebesar 75.091 MW atau 16.9%, angin sebesar 60.647 MW atau 13.7%, bioenergi sebesar 32.654 MW atau 7,4%, panas bumi sebesar 29,544 MW  atau 6,7%, laut sebesar 17.989 MW atau 4,1%, Mini dan Mikro Hidro sebesar 4,4%

“Kalau kita melihat realisasi dari energi terbarukan di Indonesia, potensinya adalah 443.208 MW. Sampai pertengahan tahun 2020 kemarin, realisasi penggunaannya adalah 10.426 MW. Target di tahun 2025 adalah 45.153,2 MW dan tahun 2050 adalah 167.646 MW,” kata Suriadi yang memparkan hasil penelitiannya bergantian dengan Diana.

Penelitian ini juga menguak tentang dekarbonisasi yang semu. “Kalau kita lihat, target tahun 2025 ketersediaan listrik adalah 115 GW. Di tahun 2050 menjadi 430 GW. Ini kebijakan energi nasional yang tidak berubah sampai sekarang. Tetapi kalau kita melihat agenda dekarbonisasi, kalau tidak beralih sumber energinya, maka harusnya baurannya dinaikkan. Tetapi ketika kita lihat data pemerintah, trend penggunaan batubaranya justru terus meningkat. Bahkan energi bari terbarukan prosentasenya terus menurun, sebaliknya trend penggunaan baturabara jauh melampui penggunaan energi terbarukan,” jelas Diana.

Untuk mendorong semua itu, Diana menyampaikan, ada beberapa LSM lingkungan yang bisa kita ajak berkolaborasi. Mereka cukup aktif, baik dalam level kampannye atau membuat analisanya. Beberapa di antaranya adalah Institute for Essential Services Reform (IESR), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Greenpeace, Koaksi Indonesia, Koalisi Bersihkan Indonesia.

Dalam hal Energi Baru Terbarukan, rekomendasinya adalah; roadmap PLN untuk Energi Terbarukan dibangun bersama antara Pemerintah dan SP (termasuk skema perburuhan yang terkait langsung dengan keahlian dan teknologinya). Hal ini juga seharusnya mendorong fungsi PLN sebagai tangan Negara dalam memenuhi kebutuhan listrik warga negaranya. Political will pemerintah untuk mengembalikan fungsi PKUK PLN sebagaimana mandat Pasal 33 UUD 1945.

Sedangkan rekomendasi untuk dekarbonisasi, perlu ada political will yang kuat dari pemerintah untuk menurunkan penggunaan batu bara baik untuk keperluan ekspor maupun konsumsi dalam negeri. Mendorong PLN untuk memprioritaskan sumber listrik berbasis non fosil, mendorong swasta- terutama skala kecil dan berbasis lokal- untuk berpartisipasi membangun energi terbarukan, serta tidak mengeluarkan izin baru untuk pertambangan batu bara. Menghitung tren kelebihan pasokan (trend over supply) dan tren konsumsi yang menurun karena efisiensi alat listrik, sehingga perencanaan bisa lebih fokus kepada pemenuhan energi pada Energi Terbarukan dan tidak lagi membangun PLTU baru.

Sedangkan rekomendasi untuk Serikat Pekerja Ketenagalistrikan, perlu membuat RUEN tandingan yang sungguh-sungguh memperhatikan roadmap meningkatnya penggunaan energi terbarukan.

Namun demikian, yang terpenting dari itu semua adalah, bagaimana kita mendorong agar negara memberikan perlindungan kita sendiri terhadap keamanan kerja kita. Termasuk keamanan usaha, karena dari awal kita menyatakan sebagai pengawal konstitusi. Jangan sampai mengubah kepemilikan usaha. Apakah kepemilikan itu masih menjadi usaha publik, milik PLN atau kemudian berubah menjadi milik swasta. Termasuk di dalamnya adalah berbicara soal tarif yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Srategi dan Aksi

Dalam kesempatan ini, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyampaikan, ada empat fraktor yang mendorong transisi energi. Pertama, urgensi mengatasi krisis akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Di mana krisis iklim ini akan berdampak pada ekomomi, sosial, dll. Kedua, kebijakan negara-negara untuk memangkas emisi gas rumah kaca dan mencapai dekarbonisasi. Ini menjadi penting, karena 70% emisi gas rumah kaca dihasilkan dari pembakaran energi fosil. Ketiga, perkembangan teknologi energi non-fossil dan energy storage yang semakin kompetitif. Keempat, saat ini juga terjadi preferensi konsumen dan investor/pelaku usaha terhadap energi bersih (ESG). Saat ini, Cina mengatakan tidak akan lagi mendani priyek batubara di luar China. Kita tahu, dalam 20 tahun terakhir, China adalah sumber pembiayaan PLTU di Indonesia.

“Itu juga yang merubah pengguna listrik untuk memilih energi baru terbarukan dan tidak lagi menggunakan energi fosil. Beberapa faktor ini membuat transisi energi menjadi sangat penting. Untuk menghindari krisis akibat perubahan iklim, harus menurunkan emisi gas rumah kaca,” katanya.

Dalam rangka untuk mengatasi perubahan iklim tersebut. Negara-negara membuat kebijakan. Salah satunya yang saya ambil contoh adalah Uni Eropa, yang bulan Juni lalu mengumumkan seiring dari upaya mereka untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca 55% di tahun 2030 dari tahun 2025. Uni Eropa akan menerapan yang namanya carbon boder tax. Artinya, barang-barang yang masuk ke Uni Eropa yang diimpor dari negara lain, itu akan dihitung konten dari karbonnya. Berdasarkan itulah, Uni Eropa akan mengenakan pajak.

Dengan demikian, kalau produk yang kita ekspor ke luar negeri memiliki kandungan karbon yang tinggi, maka tidak lagi kompetitif karena harganya akan lebih mahal. Menjadi sangat penting, karena sumber emisi yang dihitung untuk setiap barang dan jasa yang di ekspor, itu adalah berasal dari pembangkitan tenaga listrik. Jadi listrik punya peran dalam konteks untuk mengatasi perubahan iklim.

Peta jalan yang dijalan oleh international energi agency, kalau kita ingin mencapai zero emission di 2050 itu seperti apa. Rekomendasinya, setelah 2021 tidak boleh ada satu pun tambahan listrik tenaga uap baru. Kemudian jangan ada lagi pembukaan tambang batubara dan minyak dan gas. Lalu pada tahun 2025 tidak boleh ada penjualan fosil full boilers. Ini adalah contoh yang direkomendasikan oleh IEA, dalam rangka mencapai net zero emission di 2050.

Konsekwensi dari rekomendasi ini, produksi dari tambang batubara tidak boleh lagi diperluas. Demikian juga produksi dari minyak dan gas. Jadi di era transisi ini, diperkirakan dari energi fosil itu akan semakin turun. Dan ini adalah konsekwensi dari kita ingin menyelamatkan bumi dari ancaman krisis iklim.

Bagaimana dengan Indonesia? Dengan kondisi hari ini, 92% dari 300 GW PLTU Batubara yang sedang dan akan dibangun di China, India, Jepang, Vietnam dan Indonesia akan menjadi tidak ekonomis, dan $150 miliar investasi akan sia-sia.  Bisa kita lihat, 27% kapasitas PLTU yang beroperasi saat ini di 5 negara tersebut tidak menguntungkan dan 30% dalam kondisi breakeven, dengan margin $5/MWh. Pada 2026 seluruh kapasitas PLTU Global akan lebih mahal dioperasikan ketimbang membangun pembangkit energi terbarukan yang baru. Sedangkan 52% kapasitas PLTU di seluruh dunia tidak menguntungkandi 2030 , dan akan naik jadi 77% di 2040. Di sisi lain, potensi stranded asset dari 22,8 GW PLTU milik PLN diperkirakan mencapai $15,4 miliar. Kalau kita menjalankan PLTU lebih lama, itu akan lebih mahal.

Sementara itu, PLN sudah punya rencana mulai melakukan retirement PLTU batubara menuju carbon neutral 2060. Ada dua scenario. Yang pertama, replacement untuk PLT dimulai pada 2025 rencananya adalah mengganti PLTU dengan PLTMG dengan PLT EBT Baseload 1,1 GW dan ini masuk dalam RUPTL, kemudian 2030 retirement subcritical tahan pertama (1GW) menyusul 9 GW di 2035 dan terus sampai terakhir di 2055.

Tetapi ada juga sckenario kedua, bahwa pembangkit yang subcritical dan critical itu akan dilengkapi denan CCUS. Jadi PLN tidak harus mempensiunkan PLTU nya tetapi ditambah dengan CCUS. Konsekwensi apa kalau ditambah dengan CCUS, menurut saya, CCUS ini belum bisa menurunkan 100% emisi gas rumah kaca. Kemudian akan ada tambahan biaya investasi. Ini menjadi penting, siapa yang akan berinvestasi.

Kesimpulannya, kata Fabby, sejak 2015 dengan disepakatinya Persetujuan Paris (Paris Agreement), seluruh dunia sedang berupaya mengatasi ancaman krisis iklim dengan melakukan penurunan intensitas emisi GRK dan transisi energi.

Opsi transisi energi yang low hanging fruit ada di sektor kelistrikan, dengan phase out/phase down PLTU. Kondisi ini didukung dengan perkembangan yang cepat teknologi energi terbarukan, energy storage system, tekanan dari investor global dan lembaga finansial, shareholder, serta preferensi konsumen energi, serta aturan -aturan ESG yang semakin ketat.

Keterdesakan untuk melakukan transisi energi di sektor kelistrikan akan berdampak pada permintaan batubara global (yang menjadi tujuan ekspor BB Indonesia) dan batubara untuk pembangkit listrik, yang menghadapi pilihan opportunity lost dan potensi stranded asset jika tidak mengoptimalkan bauran pembangkit energi terbarukan yang harganya semakin kompetitif.

PLN memerlukan rencana transisi menuju “modern public utility” dan menghindari effect utility death spiral, dengan fokus: 1) mengganti asset pembangkit thermal dengan aset renewable & storage; 2) investasi pada teknologi maju: smartgrid, V2G, VPP, DERs; Power Wheeling; 3) perubahan business model; 4) mengoptimalkan revenue dari asset non listrik, dsb.

Catatan dan Kesimpulan

Di akhir acara, Sekretaris Jenderal PP Indonesia Power Andy Wijaya ketika menyampaikan catatan dan kesimpulan menyampaikan, dalam roadmap transisi energi Indonesia menuju net zero emission pada 2060 dari Kementerian ESDM, negara sudah menbuat blue print untuk penurunan emisi, salah satunya pengurangan energi fosil

“Roadmap menuju net zero emission sudah diperlihatkan oleh bung Fabby, tapi ini versi dari kementerian ESDM,” kata Andy. Di dalam RUPTL 2021-2030 Indonesia itu menyaratkan EBT, porsinya sekitar 51% dari ketenagalistrikan di Indonesia. 51% itu berapa MW? Data yang sekarang, per April 2021 memiliki 72.889 MW di mana 13,55% adalah EBT dan sisanya dari fosil. Porsinya masig 86,45%.

Di RUPTL dari 2021-2030, yang sekarang 13,55 dengan 86,45 akan dibalik menjadi 51% dan bawahnya akan menjadi 49%. Memang kalau kita lihat bauran energi yang sekarang, kalau kita bilang kerja keras sudah lebih baik. Kalau saya mengatakan, itu mustahil. Kenapa? Karena ini belum termasuk program 35.000 MW yang total dari fosil.

“72.889 ini sudah mencakup 10.000 MW dari 35.000. Artinya dari data 2021, masih ada sebesar 25.751 MW fosil yang belum masuk. Dan itu akan masuk dalam 2-3 tahun ke depan. Kalau kita anggap tanpa penambahan apa-apa selain dari 35.000 MW, yang tadi Mas Fabby sudah mengatakan stop pembangunan, tapi ini kan sudah ada kontrak, artinya akan jalan terus.”

PLTU yang ditandatangani dan diizinkan terakhir di Indonesia, adalah PLTU 9-10. Itu terakhir, dalam rangkaian 35 GW. Dengan masuknya 25.751, dari data yang saya buat, itu nanti kalau 3 tahun 2024 itu EBT hanya tersebua 10,5%. Fosil 89,3%. Tadi saja yang cuma 86,35% itu saya bilang mustahil. Apalagi ini, yang 89 sama 10. Apakah bisa, bisa? Caranya seluruh PLTU dan pembangkit fosil punya PLN dimatikan. Tanpa itu, tidak akan berhasilan bauran energi hingga 2030.

Kami mendukung energi hijau, yang berkeadilan. Bukan hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga harga. Sekarang kalau kami dipaksa menghasilkan harga listrik yang mahal, bagaimana kami harus bersikap?

Bahkan ada sebuah data yang menyebutkan, emisi di Indonesia paling kecil, karena kita punya paru-paru dunia. Hutan kita masih lebat. Tetapi sayangnya, kita digambarkan sebagai masyarakat luar, kita pro energi kotor.

Menjawab apakah energi yang baru sebanding dengan pekerjaan yang hilang. Sebagai perbandingan, PLTS di Cirata yang 145 MW diperkirakan pegawainya hanya 10 orang. Sedangkan untuk PLTU, dibutuh 500 orang.

“Bayangkan, berapa ratus orang yang akan kehilangan pekerjaan jika ini diterapkan?” Tegas  Andy. Karenanya, hal ini harus menjadi perhatian bersama bagi serikat pekerja.

Solidarity and Solidity Without Boundaries: SP PLN Group Uniting its Power to Ensure the Electricity is not Being Privatized

Twenty years is not a long time in the human civilization. However, the time span of twenty-two years is a long way in the fight for PLN Group Trade Union (SP PLN Group): SP PLN, PP IP, and SP PJB.

For the first time, after 22 years of its establishment, SP PLN Group having a celebration for their joint anniversary conducted on September 15, 2021. As we all know, SP PLN was formed on August 18, 1999, PP IP was formed on August 27, 1999, and SP PJB was formed on September 20, 1999.

The chairperson of joint anniversary committee, Parsahatan Siregar stated that the initial idea of this activity was came up when the general chairperson and the general secretary of SP PLN were invited by the Deputy Director of PLN on August 4, 2021, after SP PLN handed out the joint statement from SP PLN, PP IP, and SP PJB.

“After the meeting, I am as the 2nd deputy general secretary of SP PLN, the general treasurer of SP PLN, and the general secretary of PP IP Any Wijaya met” explained by Parsahatan. In the meeting, he asked about the celebration of SP PLN anniversary.

The conversation then initiated a discourse to commemorate the joint anniversary of SP PLN Group. “Since Bro. Andy is the General Secretary of PPIP, he was requested to liaise the communication with the general chairpersons and general secretaries, that finally receive a good respond so the event can be conducted” he stated.

The commemoration of the joint anniversary aimed as an effort to build perception, view, and a close communication. Besides, this activity is also aimed to strengthen the solidarity and solidity among the unions within PLN Group.

“In the future, the hope is that there will be a communication forum, so in the event of collective bargaining agreement and other issues, we can do it together,” he firmly stated.

Solidarity and solidity without limit need an intensive communication inter trade unions and the management. With good communication, a set up program can be implemented well. Related to that, needs an equal relation to materialize a harmonious industrial relation.

In this occasion, PLN Persero Commissioner Persero Eko Sulistyo conveyed that the backbone of PLN is the workers.

“Although the joint anniversary celebration is being conducted the first time, but the trade unions is related to the establishment of PLN and Indonesia nation. In the beginning, before nationalizing the company, the union has tried to take over the electricity to be handed to the Mother Land” stated Eko.

According to him, currently PLN has a financial pressure and there’s an effort to do a transformation. However, we must have confidence of a good growth post the pandemic. Where the electricity sector becoming main pillar to keep the growth.

“We are not only working in the electricity sector. But there is a social mandate to revive post the pandemic,” he firmly stated.

Additionally, in relation to the transformation challenges, all business in the electricity sector in the global level is also experienced a shift. This required us to clean up, one of them is to the renewable energy. For that, we will always keep the process so it will suit with what has become the government commitment in the Paris Agreement. 

The HR Management Director of PT PLN Syofvi Felienty Roekman hoped that by the additional age of SP PLN Group will become a mature organization. After all, she continued, the union is the partner to the company to build a harmonious and conducive industrial relation for the advancement of PLN for materializing PLN transformation agenda.

“PLN has conducted transformation programs, becoming a prominent electricity company in Sout East Asia and first choice for the customer,” stated Syafvi.

Syafvi stated that PLN has four aspirations that become the direction of change for PLN, namely Green, Lean, Innovative, and Customer Focused.

“Through the aspiration of Green, PLN continues to increase the use of new renewable energy to produce the electricity. With Aspiration Lean, PLN ensures the electricity procurement is reliable and efficient. Meanwhile with the Innovative, PLN will expand the new source of income. Lastly, Customer Focused will lead PLN to be the first choice for the customers in the energy solution and reaching 100% electrification,” she emphasized.

Meanwhile the General Chairperson of Umum SP PLN M Abrar Ali firmly stated that the trade union is not only defend, protect, and fight for the members. More than that, the trade union is also defend the State interest.

“We are mandated to manage the strategic asset for the nation. We are the servant fo the state” stated him.

“We are the extension hand of the President in managing the electricity in the capital city to the outermost area of Indonesia, so the electricity can be enjoyed by all people of Indonesia.”

Conveyed by Abrar, there’s one philosophy, that human is adaptif with changes. The question is then, when changes, is the changes safe? Safe for the people, safe for the assets, and safe for the village. Do not let the changes put a harm.

“Since we have a national interest to keep the nation’s strategic assets, it’s natural to open a communication room to the existing changes,” him continued.

Toward the HR management, as this is stipulated by the law enacted to all SOE, this should be negotiated in the CBA. For that, Abrar hopes that in the promotion, termination, to the rights and position of the employee should be consulted first with the trade union.

Continuing the remark conveyed by the General Chairperson of SP PLN, the General Secretary of SP PJB Dewanto Wicaksono stated that 22 years is not young for a union. This is a quite mature age. For that, the joint anniversary celebration is a very good moment for all employees and the union to tighten the line, as the challenges in the future will be getting harder.

“Union has function to defend and improve members welfare. But there’s more important issue, namely keeping company sustainability,” stated Dewanto.

In relation to this, the union as the management partner receive a trust, not only protected by the law but also regulated in the CBA and union constitution. “We have obligation to improve company’s performance,” he further stated.

Those who are in the union are the chosen one. Super Person. Since besides working for the interest of the company, they are also still volunteering themselves to think about the union.

Dewanto conveyed that besides keeping the welfare of the members, the union also think about the role and function of the union in the SOE. However, the union in the PLN environment is gained a trust from the predecessor and the people. That PLN as a company is not only chasing for profit. But also has obligation as Public Service Obligation (PSO).

“Our PSO is the ratio of electrification, that currently is almost reaching 100%. As a state company, we must balance between chasing for profit and good service company,” ended him.

In his remark, the General Chairperson of PP IP Dwi Hantoro urged that the togetherness can be a momentum to come back to the nature of union establishment. Where SP PLN Trade Union was formed from a reform and renewal movement in Indonesia.

That is why the trade union should guard so the company can keep growing and developing. With current condition full of dynamic dashing the company, so the workers must be more solid.

“Let’s equalize the frequency and spirit. That when the company flourishing, the workers will be prosperous” stated Dwi. Just like what’s mandated in the law, we have assignment to keep the consistency and energy sovereignty, especially in the electricity sector.

“The trade union is consisted of great people, who are able to balance the assignment in the company and also in the union side,” he emphasized. 

The remark is not only from the domestic country but also from the global trade union leaders. The Secretary General of Public Service International (PSI) Rosal Pavaneli was also gave a remark in the celebration of SP PLN Group Anniversary.

Rosa conveyed that PSI as the global union federation has members of 30 million workers represented by 700 trade union affiliates in 154 countries.

“Your job is very important for the people’s welfare, that fully dependent to the access of continuous and reliable electricity service” stated Rosa. It’s conveyed, that pandemic Covid-19 pushed a continuous technology development that has highlighted the need to ensure the energy service for all. This is becoming clearer; the union is an important part of the fight to reduce inequality and injustice around the world.  

However, stated Rosa, for more of this 30 year more energy generator has been privatized. Changing from the service to the people and community to become the source of profit for companies and financial institution. In her opinion, this is part of global attack to the public service in water, education, transportation and many more.

In this regard, Rosa appreciates the fight carried out by PLN Group trade union for the success in fighting the privatization trend in Indonesia with a solid leadership and strong members mobilization.

“I am proud that the experience of PSI in the energy privatization across the countries for years has helped your union to build argument and bring the evidences about the danger of privatization in the energy sector,” she stated.

In Indonesia, PLN Group unions has won two important cases in the court that will protect public energy system. However, there are some parties using dirty trick to weaken your union. “But you able to fight that and I am glad to see that you rebuild (your union) after these attacks; that you organize and strengthen the solidarity and unity of the workers,” she emphasized. 

Rosa also conveyed that she just signed the letter to Indonesian President Joko Widodo and urge the Indonesian government to fight new pressure to privatize geothermal and coal-steam power plant. In the letter, Rosa offers PSI service for the government to give understanding about the danger of energy privatization from other countries.

“You know that you can rely on PSI; that we will be on your side for months and years ahead to build your union power. And to defend the quality of public energy service for all is becoming an important matter for PSI globally. To spread your experience, your determination, your constant fight to defend workers in the public sector, the rights in energy sector, and to defend public energy system,” Rosa firmly stated.

Not only Rosa Pavanelli, The General Secretary of the Public Services International (PSI) Kate Lappin was also congratulated SP PLN. Kate conveyed the gratitude for inviting PSI to celebrate the joint anniversary of SP PLN Group.

“The pandemic has separated us, but it hasn’t broken our solidarity,” Kate Lappin stated.

Kate reminded that in in the past year we have continue to find ways to draw our strength, from our global union movement and from the local struggle like what has been done by SP PLN Group.

“PSI PSI is proud to has been part of your struggle of the many years to defend workers and the right to public energy in Indonesia And we are proud of the work to bring the energy union together to fight the new threat that occurred in the last year when the government of Indonesia has again threaten workers and public electricity,” she stated.

Kate also acknowledged the works done by Indah, who has been and will continue to become “champion” for you all and for all Indonesian affiliates within PSI. “I know she has been proud to work with you and support your struggle over the past years,” she firmly stated.

“Brothers and sisters,” continued Kate Lappin, “you have a proud history. A history that is legendary within the PSI family. You are the defenders of workers in the energy sector to make sure they gain the wages and the condition they deserved.”

“You are the defenders of the right to energy for all people in Indonesia. A human right that allows country and community to prosper and nobody should be denied. And you are the defenders of Indonesian constitutions, and the right it contains to make sure the public services, particularly the public services of energy remain a right for the people, not the corporations.”

Kate further affirmed “there can’t be no prouder history than this history of dedication the workers to people, to democracy, and to the rule of law.”

She also mentioned about omnibus law issue. According to her, in the past year the government of Indonesia have used the pandemic as an opportunity to push through the dangerous Omnibus law as the gift to the rich and powerful. The law robs workers of their labor rights and promotes privatization

And now, she continued, politicians and their corporate cronies are using new tactics creating a holding company and an IPO to sell of part of your public energy. It’s the same aim to privatize energy so that the rich can profit and the workers and public pay the price

PSI’s experience around the world proves again and again there’s only one reason to privatize energy and that’s to make the rich richer. All the other claims, government and the development bank make are lies.

“It would not provide more energy because we know that companies don’t invest in any new energy, they just buy up what the public has already developed,” she stated. She further affirmed that it won’t reduce price. Instead, people will pay more, and the government will lose control in setting prices, particularly for those who needed the most, the poorest in the community

Besides that, there won’t be any job increase, it’s the opposite. The companies try to get rid of workers and dropdown wages, making worksite more dangerous.

“And now they are using climate change as another reason to privatize energy. But we know that the only way to manage the climate crisis and to develop enough renewable clean energy.”

According to Kate, to make the transition away from fossil fuel is for public energy, like PLN to develop the energy we need for the future. “But all of you know this too well. You’ve been fight in this fight for many years, and you’ve been winning.”

“So, in this anniversary, on your anniversary, let us celebrate your wins, your proud history. Let’s recommit ourself to the fight for decent work for public energy for all and for strong powerful union movement in Indonesia, in the Asia Pacific Region, and in the world,” she concluded.

Privatization in the Electricity Sector Impacted in the Increase of Tariff, Global Union Federation Sent a Letter to President Jokowi

The support toward the fight of SP PLN to reject the privatization is not only coming from domestic country, but also from the global union, Public Service International (PSI). For the information, PSI is a prominent trade union in the public sector. With the membership of 30 million workers represented by 700 trade union affiliates in 154 countries.

Speaking in the press conference conducted by SP PLN Group on September 15, 2021, Ian Marino as the Southeast Sub-regional Secretary PSI conveyed that PSI General Secretary Rosa Pavanelli has sent a letter to Indonesian President, Joko Widodo.

In the letter, PSI mentioned the importance to reject and challenge privatization in the steam power plant (PLTU) and geothermal power plant (PLTG) in Indonesia. He stated that privatization around the world mostly has failed. Not able to achieve its objectives in fulfilling public service. Even the people should pay more expensive electricity price. 

That is why, the establishment of holding company and IPO to PLN subsidiaries is not appropriate. According to him, privatization will diminish the possibility to have a clean energy transition from carbon. Whereas Indonesia has committed to decrease carbon emission for 29% in 2030 by using renewal energy up to 23%.  

“Private company won’t be able providing low carbon energy, since their energy flow depend on fossil energy,” Ian stated. This is because the priority of private companies is to generate profit as much as possible for the shortest period.

Ian then gave example Philipinnes, where he lives.

“I am in Philippines witnessing the failure of privatization. I experience what’s happening when electricity being privatized for the last 20 years,” he said.

There’s similarity on how privatization being conducted in Nigeria and Philippines. Basically, this is a result of a financial pressure from the world to the government, then the privatization of electricity energy happened. Usually this happens through the change of the law on energy. The exact same thing was also happened in Philippines. So, in the end, all electricity energy, started from power plant and the network/line being privatized.

The result of privatization, Ian said, the electricity price becoming the most expensive in Asia, second after Japan. This is one of bad impact of the privatization.

“There’s term of fix payment or another term is abonemen or subscription. Where we must pay some amount of money each month, whether it’s being used or not. So, whether willing or not, the consumer should bear the burden. In the end, the private company is the one will control the energy, shown from how they increase the profit,” he said.

Other impact, continue Ian, taken the example of Philippines, till 2020, 10,000 workers in the electricity sector lost their job. So, instead of absorbing new workforce, what happened is some employment termination.

“Both in Nigeria and Philippines where electricity being privatized, the private companies have failed in fulfilling their promise in conducting the privatization,” he firmly stated.

Moreover, the electricity blackout still happened. Even currently, there’s a take-turn black out during the summer. The result is the availability service for the people can be fulfilled. The private company doesn’t really try to provide electricity for the people.

“We hope that Indonesian Government will see the lesson learned from many countries and use the study conducted by PSI as the considerations,” he said. PSI has worked in some countries where electricity has been privatized. And a failed privatization has impacted need to be bear not only by the government. The people will also bear the consequences, since after the private company gains the profit, the problem should be solved by the state.

Indonesia, as being mandated by the 1945 Constitution must defend the ownership of the energy in the public hand. In relation to that, PLN already has experience and ability to manage. Moreover, so far PLN has proofed that it able to provide a reliable and affordable electricity.

“So, the General Sectretary of PSI demands the government to stop the privatization in PLN. This is because PLN already has reliable workers for tenth of years,” Ian said.

The union in the energy sector in Indonesia and globally support government commitment toward the Paris Agreement and encourage the government to learn from what happened in Philippines and other countries where the privatization proofed to be failed. We don’t the same thing happened to the Indonesian Government,” Ian said.

Continuing what conveyed by Ian Marino, the General Chairperson of SP PLN M Abrar Ali said that privatization will impact in the increase of basic tariff of the electricity. Especially when the constitution mandated that electricity energy which serving basic life needs for many people should be controlled by the state and are not allowed to be privatized.

“That is why the state must guard the price is affordable and meet the just principles,” he stated firmly.

PLN Group that consists of three trade unions, continue Abrar, are very focus to enact the constitution mandate so then the electricity sector won’t be privatized. In this matter, SP PLN Group fight gained a support from the global union federation, PSI. Where PSI sent a letter to Jokowi demanded the electricity sector for not being privatized.

“Since this is the mandate of the constitution. The intention to privatize comes from the government, by creating the regulation so then the private sector can enter. Whenever a law passed to open a chance for privatization the trade union file a judicial review. The result is the Constitutional Court asserted that for the sector serving public interest are not allow to be privatized,” Abrar said.

Supposing, PLN being expanded as a holding company in the electricity sector. So then it can be in line with the constitution, where the electricity sector still under state management. Should there any crack of a possibility for privatization, it’s just right that the trade union reminding the government on this issue.

In relation to the management of PLN position, Abrar confess that the union has sit with the the Directors of PLN. The trade union has explained union role and function to also keeping the company sustainability. In the other side, the PLN Directors that perceive themselves as a part of SOE, so they only follow whatever the government policy is.

“In the momentum of the joint anniversary attended by the Directors and the Commissioner of PLN, we hope that this will be followed up by a meeting. So, then we can collectively maintain the sustainability of our beloved company,” said Abrar.

When being asked whether PLTS Atap (Rooftop Solar Power Plant) has inflicted a financial loss for PLN, Abrar gave an analogy. “Should you willing to become a hunter, be a reliable hunter. Don’t hunt in the zoo.”

Should it willing to do some business, don’t burden PLN. Because there’s requirement in the law that PLN should buy produced by private power plant, including PLTS Atap.

This is confirmed by the General Secretary of SP PJB, Dewanto Wicaksono. “As stipulated in the new law, the tariff scheme should be paid by PLN is 1:1. The tariff is 100% where PLN should purchase according to the selling price. In another word, must be sold in accordance with the purchasing price. While there’s other cost bear by PLN.”

“By the scheme of 0,65: 1 that so far being implemented, PLN face the difficulties, moreover with 1:1,” said Dewanto.

“It will be better if there’s no regulation obligated PLN to purchase. And don’t even implement that in the area where there’s electricity surplus. But if this implement in the area where electricity still inadequate, or in the area where the fuel still being used, this is more reasonable,” he added.

Does privatization will hinder the sustainability of PT PLN? Responding to this question, Abrar answered that this surely will disturb company sustainability. Currently, PLN already has a lot of burden. Don’t add them with the entrance of private sector, merely oriented in getting profit.

In this regard, Dewanto added, the privatization in PLN or the one in the holding surely will disturb. When privatization happened, it means there will be private role enters within the SOE.

Of course, in the beginning it will be limited. For example, 10%. But there’s no guarantee that the 10% will have less authority than the 90%. In many cases, the one with more power is the 10% and the 90% will be gnawed. So, then the company sustainability will be hindered

“Based on PSI survey from various countries, it’s proven that the privatization is started small but overtime it’ll getting bigger and the big one in the end will have no control. PSI has provided a real-life example, and this should become our lesson learned. Do not let the bad impact of privatization happened in Philippines also happened in Indonesia,” he asserted. (*)

Privatisasi di Sektor Ketenagalistrikan Berdampak Pada Kenaikan Tarif, Serikat Pekerja Global Surati Presiden Jokowi

Dukungan terhadap perjuangan SP PLN dalam menolak privatisasi bukan hanya datang dari dalam negeri. Tetapi juga diberikan oleh serikat pekerja global, Public Services International (PSI). Perlu diketahui, PSI adalah serikat pekerja terkemuka di sektor layanan publik. Beranggotakan 30 juta pekerja yang diwakili oleh 700 afiliasi serikat pekerja di 154 negara.

Berbicara di dalam konferensi pers yang diselenggarakan SP PLN Group pada tanggal 15 Sepember 2021, Ian Marino selaku Southeast Sub-regional Secretary PSI menyampaikan, bahwa Sekretaris Jenderal PSI Rosa Pavanelli sudah mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Dalam suratnya, PSI menyebut pentingnya menolak dan menentang privatisasi di PLTU dan PLTG di Indonesia. Dia menyebut, privatisasi di seluruh dunia sebagain besar gagal. Tidak mampu memenuhi tujuannya dalam memenuhi layanan publik. Bahkan rakyat harus membayar harga listrik yang lebih besar.

Itulah sebabnya, pembentukan perusahaan holding dan IPO terhadap anak perusahaan PLN tidak tepat. Menurutnya, privatisasi akan mengecilkan kemungkinan untuk bisa melakukan transisi energi yang bersih dari karbon. Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon 29% pada tahun 2030 dengan menggunakan energi terbarukan sampai dengan 23%.

“Perusahaan privat tidak akan mampu menyediakan energi yang rendah karbon, karena aliran energi mereka bergantung pada energi fosil,” ujar Ian. Hal ini disebabkan, prioritas perusahaan privat adalah menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Ian kemudian mencontohkan Filipina, tempat tinggalnya.

“Saya di Filipina menyaksikan sendiri kegagalan privaitisasi. Saya merasakan apa yang terjadi ketika listrik yang terprivatisasi selama 20 tahun terakhir,” ujarnya.

Ada beberapa kesamaan tentang bagaimana privatisasi yang dilakukan di Nigeria dan Filipina. Pada dasarnya, ini adalah hasil dari tekanan finansial dunia terhadap pemerintah, kemudian privatisasi energi listrik terjadi. Biasanya hal ini terjadi melalui perubahan undang-undang energi. Hal yang sama persis juga terjadi di Filipina. Hingga akhirnya, seluruh energi listrik mulai dari pembangkitan dan jaringannya mengalami privatisasi.

Akibat privatisasi itu, kata Ian, harga listrik menjadi yang termahal di Asia, kedua setelah Jepang. Inilah salah satu dampak buruk dari privatisasi.

“Ada yang disebut fix payment atau istilah lain abonemen. Di mana kita harus membayar sejumlah uang setiap bulan, baik dipakai atau tidak. Mau tidak mau, konsumen menanggung beban itu. Akhirnya, perusahaan swasta yang mengontrontrol energi, terlihat dari bagaimana mereka meningkatkan keuntungan,” ujarnya.

Dampak yang lain, lanjut Ian, mengambil contoh kasus di Filipina, hingga tahun 2020 sudah ada 10.000 pekerja di sektor kelistrikan yang kehilanagan pekerjaan. Jadi alih-alih menyerah tenaga kerja baru, yang terjadi justru PHK.

“Baik di Nigeria dan Filipina yang memprivatisasi listrik, perusahaan swasta gagal dalam memenuhi janji mereka dalam melakukan privatisasi,” tegasnya.

Sudah begitu, pemadaman listrik masih saja terjadi. Bahkan saat ini masih ada pemadaman bergilir selama musim panas. Akibatnya, layanan ketersediaan anergi listrik untuk rakyat tidak terpenuhi. Perusahaan swasta ini tidak benar-benaru berusaha untuk menyediakan energi listrik untuk rakyat.

“Kita ingin pemerintah Indonesia melihat pelajaran dari berbagai negara dan mengunakan study yang dilakukan PSI sebagai pertimbangan,” ujarnya. PSI sudah bekerja di beberapa negara di mana listrik sudah diprivatisasi. Dan privatisasi yang gagal itu, dampaknya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah. Rakyat juga akan menanggung, karena setelah perusahaan swasta ini mendapat keuntungan, persoalannya akan harus diselesaikan oleh negara.

Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 harus mempertahankan kepemilikan energi di tangan publik. Dalam kaitan dengan itu, PLN mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk mengelola. Terlebih lagi, selama ini PLN membuktikan mampu menyediakan listrik yang handal dan terjangkau.

“Maka Sekjend PSI meminta pemerintah untuk menghentikan privatisasi di PLN. Sebab PLN mempunya pekerja yang sangat bisa diandalkan selama berpuluh tahun,” kata Ian.

Serikat di sektor energi di Indonesia dan global mendukung komitmen pemerintah terhadap Paris Agreement dan mendorong pemerintah untuk belajar dari apa yang terjadi di Filipina dan berbagai negara lain yang privatisasi-nya terbukti gagal. Kita tidak ingin pemerintah di Indonesia mengalami hal yang serupa,” kata Ian.

Menyambung apa yang disampaikan Ia Marino, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali mengatakan, bahwa privatisasi berdampak pada naiknya tarif dasar listrik. Apalagi konstitusi mengamanahkan, energi listrik yang notabene melayani hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak boleh diprivatisasi. 

“Karena itu, negara harus menjaga agar harga listrik bisa terjangkau dan memenuhi prinsip keadilan,” tegasnya.

PLN Group yang terdiri dari tiga serikat pekerja, lanjut Abrar, sangat konsen menjalankan amanah konstitusi agar sektor ketenagalistrikan tidak diprivatisasi. Dalam hal ini, perjuangan SP PLN Group mendapat dukungan dari serikat pekerja global, PSI. Di mana PSI sudah mengirimkan surat ke Jokowi agar sektor ketenagalistrikan tidak diprivatisasi.

“Karena ini adalah amanah konstitusi. Keinginan memprivatisasi datangnya dari pemerintah, dalam hal ini diciptakan regulasinya sehingga pihak swasta bisa masuk. Setiap ada undang-undang yang mebuka celah privatisasi, serikat pekerja mengajukan judicial review. Hasilnya, MK menegaskan bahwa sektor yang melayani kepentingan publik tidak bisa diprivatiasi,” kata Abrar.

Seharusnya PLN dibesarkan sebagai holding company sektor ketenagalistrikan. Sehingga bisa sejalan dengan konstitusi, di mana sektor ketenagalistrikan tetap dalam pengelolaan negara. Jika ada celah terjadinya privatisasi, maka sudah sewajarnya jika serikat pekerja mengingatkan hal itu.

Terkait dengan sikap manajemen PLN, Abrar mengaku serikat pekerja sudah duduk bersama dengan Direksi PLN. Serikat pekerja menjelaskan peran dan fungsi serikat pekerja, dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Di sisin lain, Direksi PLN yang notabene perusahaan BUMN lebih pada menjalakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

“Dalam momentun perayaan ulang tahun bersama yang juga dihadiri Direksi dan Komisaris PLN, kami berharap bisa ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan. Sehingga kita bisa bersama-sama mengawal kesinambungan perusahaan yang kita cintai,” ujar Abrar.

Ketika ditanyakan, apakah PLTS Atap merugikan PLN, Abrar memberikan perumpamaan. “Kalau mau menjadi pemburu jadilah pemburu yang handal. Jangan berburu di kebun binatang.”

Kalau mau berbisnis, jangan membenani PLN. Karena ada ketentuan di dalam undang-undang, PLN berkewajiban membeli listrik yang dihasilkan pembangkit swasta, termasuk PLTS Atap.

Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal SP PJB, Dewanto Wicaksono. “Dengan adanya undang-undang yang baru, skema tarif yang harus dibayar PLN adalah 1 : 1. Tarifnya 100%, di mana PLN membeli sesuai dengan harga jual. Dengan kata lain, harus menjual sesuai dengan harga beli. Padahal ada biaya lain yang harus ditanggung PLN.”

“Dengan skema  0,65: 1 yang selama ini berjalan saja sulit, apalagi dengan 1 : 1,” ujar Dewanto.

“Sebaiknya tidak ada aturan bahwa PLN berkewajiban untuk membeli. Dan jangan sampai itu dijalankan di daerah yang surplus listrik. Tetapi jika dijalankan yang masih kekurangan listrik, atau di daerah yang menggunakan BBM, hal itu akan lebih masuk akal,” tambahnya.

Apakah privatisasi akan mengganggu sustaiblitas dari PT PLN? Menjawab pertanyaan ini, Abrar menjawab pasti akan menganggu keberlangsungan perusahaan. Saat ini PLN sudah banyak beban. Jangan lagi dibebani dengan masuknya pihak swasta, yang orientasinya adalah mencari keuntungan semata.

Dalam hal ini, Dewanto menambahkan, privatisasi yang dilakukan di PLN atau yang ada di holding pasti akan mengganggu. Ketika privatisasi terjadi, itu artinya akan ada peran swasta yang kemudian masuk ke dalam BUMN.

Memang, pada awalnya dibatasi. Misalnya 10%. Tetapi apakah ada jaminan yang 10% tidak lebih berwenang dari yang 19. Dalam banyak kasus, yang lebih berkuasa justru yang 10, dan yang 90 akan tergerogoti. Maka keberlangsungan perusahaan akan terganggu.

“Berdasarkan survey PSI dari berbagai negara, terbukti semakin lama privatisasi yang awalnya kecil itu akan membesar dan yang besar akhirnya tidak lagi memiliki kendali. PSI sudah memberikan contoh nyata, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai dampak buruk privatisasi yang terjadi di Filipina juga terjadi di Indonesia,” tegasnya. (*)

Sebaran Berita:

https://www.gatra.com/detail/news/522842/ekonomi/privatisasi-pltppltu-bisa-bikin-target-paris-agreement-jadi-keok

https://voi.id/en/economy/85445/psi-sends-letter-to-president-jokowi-supports-pln-group-workers-union-rejects-bumn-privatization

https://ragamindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1612605442/psi-surati-jokowi-privatisasi-pln-lumpuhkan-akses-universal

https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/serikat-pekerja-surati-jokowi-ingatkan-bahaya-ipo-and-privatisasi-pln-1wXBKDiF7Y1

https://banten.antaranews.com/amp/berita/185345/penolakan-holding-pltp-mendapat-dukungan-psi

https://amp.wartaekonomi.co.id/berita361038/sp-pln-didukung-serikat-global-presiden-jokowi-langsung-dikirimi-surat-tolak-ipo

https://ekbis.sindonews.com/newsread/541548/34/tegas-serikat-pekerja-pln-tolak-holdingisasi-dan-privatisasi-usaha-pln-1631704145

https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6141d6e86b808/serikat-pekerja-global-dukung-penolakan-holdingisasi-bumn-listrik

https://koran-jakarta.com/federasi-serikat-global-dukung-sp-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi

https://m.medcom.id/ekonomi/bisnis/3NO9J2zk-serikat-pekerja-pln-group-dapat-dukungan-federasi-global

https://www.msn.com/id-id/berita/other/serikat-pekerja-pln-group-dapat-dukungan-federasi-global/ar-AAOuP2v?li=AAuZNMP

https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/432963/tolak-holding-panas-bumi-sp-pln-group-dapat-dukungan-serikat-pekerja-global

https://voi.id/ekonomi/85445/psi-kirim-surat-ke-presiden-jokowi-dukung-serikat-pekerja-pln-group-tolak-privatisasi-bumn

https://elshinta.com/news/245681/2021/09/15/federasi-serikat-global-dukung-sp-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi

https://m.tribunnews.com/bisnis/2021/09/15/surati-jokowi-serikat-pekerja-global-tolak-pembentukan-holding-dan-privatisasi-bumn-kelistrikan

https://www.beritasatu.com/ekonomi/828439/upaya-sp-pln-tolak-privatisasi-dapat-dukungan-federasi-serikat-global

https://indoposco.id/psi-ikut-tolak-penggabungan-bumn-jadi-satu-perusahaan-holding/

PSI – SP PLN Tolak Privatisasi PLN untuk Holding Company PLTP

https://www.okezone.com/tren/read/2021/09/15/620/2471911/serikat-pekerja-tolak-holdingisasi-dan-privatisasi-usaha-pln-ini-alasannya

https://www.sonora.id/read/422892095/federasi-serikat-global-mendukung-serikat-pekerja-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi

https://www.petroenergy.id/article/federasi-serikat-pekerja-global-dukung-sp-pln-batalkan-rencana-privatisasi

https://banten.hallo.id/nasional/pr-561171175/serikat-pekerja-pln-group-kirim-surat-ke-jokowi-menolak-privatisasi

https://www.neraca.co.id/article/152033/serikat-pekerja-pln-group-tolak-privatisasi-pln-dan-anak-usahanya

Solidaritas dan Soliditas Tanpa Batas: SP PLN Group Satukan Kekuatan untuk Memastikan Ketenagalistrikan Tidak Diprivatisasi

Dua puluh dua tahun bukan waktu yang lama di dalam peradaban kemanusiaan. Namun demikian, rentang waktu dua puluh dua tahun adalah jalan yang panjang dalam perjuangan Serikat Pekerja PLN Group: SP PLN, PP IP, dan SP PJB.

Untuk pertamakalinya, setelah 22 tahun bediri, Serikat Pekerja PLN Group merayakan HUT bersama yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2021. Sebagaimana diketahui, SP PLN berdiri pada tanggal 18 Agustus 1999, PP IP berdiri tanggal 27 Agustus 1999, dan SP PIB berdiri tanggal 20 September 1999.

Ketua Panitia HUT Bersama SP PLN Group Parsahatan Siregar menyampaikan, ide awal tercetusnya kegiatan ini bermula ketika Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SPN PLN diundang Wakil Dirut PLN tanggal 4 Agustus 2021, pasca SP PLN menyerahkan surat pernyataan bersama dari SP PLN, PP IP, dan SP PJB.

“Setelah adanya pertemuan itu, saya sebagai Wasekjend II SP PLN, Bendahara Umum SP PLN, dan Sekjend PP IP Andy Wijaya bertemu,” ujar Parsahatan. Dalam pertemuan itu, dia menanyakan rencana pelaksanaan HUT SP PLN.

Dari obrolan itulah kemudian muncul wacana untuk mengadakan peringatan HUT bersama SP PLN Group. “Karena bung Andy selaku Sekjend PP IP, ia diminta untuk menjembatani komunikasi dengan para Ketua Umum dan Sekjend, yang akhirnya direspon dan mendapatkan sambutan baik sehingga acara ini bisa terselenggara,” katanya.

Peringatan HUT bersama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun persepsi, pandangan, dan komunikasi yang lebih erat. Di samping, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat rasa solidaritas dan soliditas di antara serikat pekerja yang ada di PLN Group.

“Ke depan, harapannya ada wadah forum komunikasi. Sehingga dalam hal perundingan perjanjian kerja bersama dan hal-hal lain, bisa dilakukan secara bersama-sama,” tegasnya.

Solidaritas dan soliditas tanpa batas diperlukan sebuah komunikasi yang intensif antar serikat pekerja dan manajemen. Dengan komunikasi yang baik, program yang ditetapkan bisa dijalankan dengan baik. Dalam kaitan dengan itu, diperlukan hubungan yang equal dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. 

Dalam kesempatan ini, Komisaris PLN Persero Eko Sulistyo menyampaikan, bahwa tulang punggung institusi PLN adalah pekerja.

“Meskipun perayaan HUT bersama ini baru pertama diselenggarakan, tetapi serikat pekerja sangat terkait dengan pendirian PLN dan pendirian bangsa Indonesia. Di awal, sebelum nasionalisasi, serikat pekerja sudah berupaya untuk mengambil alihan ketenagalistrikan untuk diserahkan ke pangkuan ibu pertiwi,” ujar Eko.

Menurutunya, saat ini PLN ada tekanan dalam hal finansial dan upaya untuk melakukan transformasi. Namun demikian, kita wajib percaya diri dengan adanya pertumbuhan yang makin baik pasca pandemi. Di mana sektor ketenagalistrikan menjadi pilar utama untuk menjaga pertumbuhan itu.

“Kita tidak hanya bekerja di sektor ketenagalistrikan. Tetapi ada mandat sosial untuk kebangkitan pasca pandemi,” tegasnya.

Ditambahkan, terkait dengan tantangan transformasi, semua bisnis sektor kelistrikan di tingkat global juga mengalami pergeseran. Ini mengharuskan kita berbenah, salah satunya adalah ke energi terbarukan. Untuk itu, kita akan selalu menjaga proses itu agar sesuai dengan apa yang sudah menjadi komitmen pemerintah dalam Paris Agreement.

Direktur Manajemen SDM PLN Syofvi Felienty Roekman berharap, dengan bertambahnya usia SP PLN Group akan menjadi organisasi yang semakin matang. Bagaimana pun, lanjutnya, serikat pekerja adalah mitra perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan kondusif demi kemajuan PLN untuk mewujudkan agenda transformasi PLN.

“PLN sudah menjalankan program transformasi, menjadi perusahaan listrik yang terkemuka se Asia Tenggara dan pilihan nomor satu bagi pelanggan,” ujar Syafvi.

Syafvi menyampaikan bahwa PLN memiliki empat aspirasi yang menjadi arah perubahan PLN, yaitu Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused.

“Melalui Aspirasi Green, PLN terus meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan untuk menghasilkan listrik. Dengan Aspirasi Lean, PLN memastikan pengadaan listrik yang handal dan efisien. Sedangkan, dengan Innovative, PLN akan memperluas sumber pendapatan baru. Terakhir, Customer Focused akan menjadikan PLN sebagai pilihan nomor satu pelanggan dalam solusi energi dan mencapai 100 persen elektrifikasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali menegaskan bahwa serikat pekerja bukan hanya membela, melindungi, dan memperjuangkan anggota. Lebih dari itu, serikat pekerja membela kepentingan negara.

“Kita diamanatkan untuk mengelola asset strategis bangsa. Kita adalah abdi negara,” ujarnya.

“Kita merupakan kepanjangan tangan dari presiden dalam mengelola ketenagalistrikan yang ada di ibukota negara sampai di daerah terluar Indonesia, sehingga listrik bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia.”

Disampaikan Abrar, ada satu filosofi, bahwa manusia itu hidup adaptif dengan perubahan. Pertanyaannya kemudian, ketika berubah, apakah perubahan itu aman? Aman bagi orangnya, aman bagi hartanya, dan aman bagi kampungnya. Jangan sampai perubahan yang ada justru membahayakan.

“Karena kita mempunyai kepentingan nasional untuk menjaga asset strategis bangsa, sudah sewajarnya dibuka ruang untuk membangun komunikasi terhadap perubahan yang ada,” lanjutnya.

Terhadap pengelolaan SDM, karena ini merupakan perintah UU yang berlaku seluruh BUMN, harus diatur di dalam PKB. Karenanya, Abrar berharap, dalam hal pengangkatan, pemberhentian, hingga hak dan kedudukan karyawan dibicarakan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

Menyambung sambutan yang disampaikan Ketua Umum SP PLN, Sekretaris Jenderal SP PJB Dewanto Wicaksono mengatakan, bahwa 22 tahun bukan usia yang muda bagi sebuah serikat. Ini usia yang cukup matang. Karenanya, perayaan HUT bersama ini adalah momen yang sangat baik bagi karyawan dan serikat untuk merapatkan barisan, karena tantangan ke depan cukup berat.

“Serikat memiliki fungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tetapi ada isu yang lebih penting, yaitu menjaga keberlangsungan perusahaan,” kata Dewanto.

Dalam kaitan dengan itu, serikat pekerja sebagai partner manajemen mendapat amanah, tidak hanya dilindungi undang-undang, tetapi juga diatur di dalam PKB dan AD/ART. “Kami memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerja perusahaan,” lanjutnya.

Mereka yang ada di dalam serikat adalah orang-orang pilihan. Orang super. Karena selain bekerja untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga masih menyempatkan diri untuk memikirkan serikat.

Dewanto menyampaikan, selain menjaga kesejahteraan anggota, serikat juga berfikir tentang peran dan fungsi pekerja di dalam BUMN. Bagaimana pun, serikat pekerja di lingkungan PLN diberi amanah oleh para pendahulu dan rakyat. Bahwa PLN sebagai perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan. Tetapi di jugamemiliki kewajiban sebagai Public Service Obligation (PSO).

“PSO kita adalah rasio elektrifikasi, yang saat ini sudah hampir mendekati 100. Sebagai perusahaan negara, kita harus bisa menyeimbangkan antara mengejar keuntungan dan perusahaan good sevices,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PP IP Dwi Hantoro meminta agar kebersamaan ini menjadi momentum untuk kembali ke fitrah pembentukan serikat pekerja. Di mana serikat pekerja PLN Group dibentuk dari gerakan reformasi dan pembaharuan di Indonesia.

Karena itu, serikat pekerja harus mengawal agar perusahaan tetap tumbuh dan berkembang. Dengan kondisi saat ini yang penuh dengan dimanika menerpa perusahaan, maka pejerja harus lebih solid.

“Kita samakan frekwensi dan semangat. Bahwa ketika perusahaan maju, maka pekerjanya sejahtera,” kata Dwi. Sebagaimana yang disampaikan undang-undang, lanjut Dwi, kita mempunyai tugas untuk menjaga konsistensi dan kedaulatan energi, terutama di bidang ketenagalistrikan.

“Serikat pekerja terdiri dari orang-orang hebat, yang bisa menyeimbangkan tugas di perusahaan dan amana dari sisi serikat,” tegasnya.

Sambutan tidak hanya disampaikan dari dalam negeri, tetapi juga disampaikan oleh pimpinan serikat pekerja global. Sekretaris Jenderal Public Services International (PSI) Rosa Pavanelli juga memberikan sambutan dalam perayaan HUT SP PLN Group ini.

Rosa menyampaikan, PSI sebagai Federasi Serikat Pekerja Global beranggotakan 30 juta pekerja yang diwakili oleh 700 afiliasi serikat pekerja di 154 negara.

“Pekerjaan Anda sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, yang sepenuhnya tergantung pada akses terhadap pelayanan listrik yang terus-menerus dan bisa diandalkan,” kata Rosa. Disampaikan, bahwa pandemi  Covid-19 mendorong pembangunan teknologi yang berkesinambungan telah menyoroti kebutuhan untuk memastikan pelayanan energi bagi semua. Ini menjadi semakin jelas, bahwa serikat menjadi bagian penting dari perjuangan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan di seluruh dunia.

Namun, ujar Rosa, lebih dari 30 tahun ini lebih banyak pembangkit listrik telah diprivatisasi. Berubah dari pelayanan pada rakyat dan masyarakat menjadi sumber laba/keuntungan  bagi perusahaan dan lembaga keuangan.  Menurutnya, ini adalah bagian dari serangan global terhadap pelayanan publik di air, kesehatan,  pendidikan, transportasi, dan lain-lain.

Dalam hal ini, Rosa mengapresiasi perjuangan yang dilakukan serikat pekerja di PLN Group. Karena telah berhasil berjuang melawan tren privatisasi di Indonesia dengan kepemimpinan yang solid dan mobilisasi anggota yang kuat.

“Saya bangga bahwa pengalaman PSI dalam privatisasi energi di lintas negara selama bertahun-tahun telah membantu serikat Anda utuk membangun argumentasi dan membawa bukti-bukti mengenai bahaya privatisasi di sektor energi,” ujarnya.

Di Indonesia SP PLN Group memenangkan dua kasus penting di pengadilan yang akan melindungi system energi public. Namun demikian, ada saja pihak yang menggunakan trik kotor untuk melemahkan serikat pekerja Anda. “Namun Anda mampu untuk melawan dan saya sangat senang melihat Anda membangun kembali setelah serangan-serangan ini; bahwa Anda mengorganisir dan memperkuat solidaritas pekerja dan persatuan,” tegasnya.

Rosa juga menyampaikan, bahwa ia baru saja menandatangani surat untuk Presiden Indonesia Joko Widodo dan mendesak pemerintah Indonesia untuk melawan tekanan baru untuk mem-privatisasi pembangkit energi panas bumi dan uap berbahan bakar batubara. Dalam surat tersebut, Rosa menawarkan layanan PSI untuk pemerintah guna memberikan pemahaman tentang bahaya dari privatisasi energi dari negara-negara lain.

“Anda tahu bahwa Anda dapat mengandalkan PSI; bahwa kami tetap  berada di sisi Anda selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun yang akan datang untuk membangun kekuatan serikat pekerja Anda. Dan untuk membela kualitas layanan energi public untuk semua akan menjadi penting bagi PSI secara global. Untuk membagikan pengalaman anda, tekad anda, dan perlawanan ajeg anda untuk membela pekerja sektor public  hak-hak di sektor energi dan untuk membela sistem energi publik,” tegas Rosa.

Tidak hanya Rosa Pavanelli. Sekretaris Regional Public Services International (PSI) Asia Pasifik Kate Lappin juga memberikan ucapan selamat. Kate menyampaikan terima kasih karena sudah mengundang PSI untuk merayakan ulang tahun bersama SP PLN Group.

“Pandemi sudah memisahkan kita. Tetapi hal itu tidak meruntuhkan solidaritas kita,” kata Kate Lappin.

Kate mengingatkan, di tahun sebelumnya kita terus melanjutkan upaya untuk menemukan cara untuk membangun kekuatan, dari gerakan buruh tingkat global dan dari perjuangan tingkat lokal, seperti yang telah dilakukan SP PLN Group.

“PSI bangga telah menjadi bagian dari perjuangan Anda selama bertahun-tahun untuk membela pekerja dan hak rakyat untuk mendapatkan energi di Indonesia. Kami juga bangga atas semua kerja yang dilakukan untuk membawa seriakat pekerja di sektor energi untuk bersama-sama melawan tantangan baru yang terjadi di tahun lalu, ketika pemerintah Indonesia sekali lagi mengancam pekerja dan listrik milik rakyat,” ujarnya.

Kate juga memberikan pengakuan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Indah, yang telah dan akan terus “menjadi juara” bagi Anda semua dan untuk seluruh afiliasi PSI di Indonesia. “Saya tahu dia juga merasa bangga telah bekerja bersama Anda dan mendukung perjuangan Anda selama tahun-tahun lalu,” tegasnya.

“Kawan-kawan semua,” lanjut Kate Lappin, “anda memiliki sejarah yang membanggakan. Sebuah sejarah yang legendaris di kalangan keluarga PSI. Anda adalah pembela pekerja di sektor energi, untuk memastikan para pekerja mendapatkan upah dan kondisi kerja yang layak mereka terima.”

“Anda adalah pembela hak atas energi untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebuah hak asasi manusia yang membolehkan negara dan masyarakat untuk sejahtera dan tidak ada satupun yang dikecualikan. Anda adalah pembela konstitusi Indonesia dan semua hak yang ada di dalamnya untuk memastikan pelayanan public, terutama pelayanan public di bidang energi tetap merupakan sebuah hak bagi rakyat dan bukan untuk perusahaan .”

Ditegaskan Kate, tidak ada sejarah yang lebih membanggakan dibandingkan dengan sejarah atas dedikasi pekerja bagi rakyat, bagi demokrasi dan bagi aturan hukum.”

Dia juga menyinggung persoalam omnibus law. Menurutnya, pada tahun lalu, pemerintah Indonesia telah menggunakan pandemi sebagai sebuah kesempatan untuk mendorong Omnibus Law yang berbahaya sebagai hadiah bagi yang kaya dan memiliki kuasa. Undang-undang ini merampok pekerja dari hak-hak mereka dan mempromosikan privatisasi.

Dan sekarang, lanjutnya, para politisi dan perusahaan kroni-kroni mereka sedang menggunakan taktik dengan menciptakan perusahaan holding dan melakukan IPO untuk menjual Sebagian dari energi public Anda. Itu memiliki tujuan yang sama dengan privatisasi energi, dimana si kaya akan mendapatkan keuntungan dan para pekerja dan rakyat yang membayar harganya.

Pengalaman PSI di seluruh dunia membuktikan, hanya ada satu alasan untuk melakukan privatisasi energi dan hal tersebut untuk membuat si kaya makin kaya. Semua klaim lain yang dibuat oleh pemerintah dan Bank Pembangunan adalah kebohongan.

“Tidak akan ada lebih banyak energi karena kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan tidak berinvestasi pada energi baru, mereka hanya membeli apa yang telah dibangun oleh public,” ujarnya. Kemudian ditegaskan, bahwa tidak akan ada pengurangan harga. Alih-alih rakyat akan membayar lebih mahal dan pemerintah akan kehilangan kendali untuk menentukan harga, terutama untuk mereka yang membutuhkan, rakyat paling miskin dalam masyarakat.

Selain itu tidak akan ada penambahan kesempatan kerja, yang akan terjadi adalah sebaliknya. Perusahaan akan mencoba untuk memecat pekerja dan menurunkan upah, membuat tempat kerja menjadi makin berbahaya

“Sekarang mereka menggunakan perubahan iklim sebagai alasan lain untuk memprivatisasi energi. Tapi kita tahu bahwa satu-satunya cara untuk menangani krisis iklim dan membangun energi terbarukan dan bersih.”

Menurut Kate, untuk membuat transisi dari bahan bakar fossil adalah dengan adanya energi rakyat, seperti PLN untuk membangun energi yang kita butuhkan untuk masa depan. “Namun, Anda sudah tahu semua mengenai hal ini dengan sangat baik. Anda semua telah berjuang dalam perjuangan ini bertahun-tahun, dan Anda telah menang.”

“Jadi, dalam acara ulang tahun ini, ulang tahun Anda, mari kita rayakan kemenangan Anda, sejarah membanggakan Anda. Mari membangun komitmen komitmen kita untuk memperjuangkan kerja layak bagi energi public untuk semua dan untuk gerakan pekerja yang lebih kuat dan penuh kekuatan di Indonesia, di wilayah Asia Pasifik dan di dunia,” pungkasnya.

Learn from the Experience of Different Countries in Fighting Privatisation

What would happen if union leaders in Asia Pacific gathered in a room to share their knowledge on the impact of decarbonization policy on electricity sector, renewable energy, a just transition? Surely, there was an international solidarity and awareness to stop privatisation.

It was Public Services International (PSI), a global union federation of more than 700 trade unions representing 30 million workers in 154 countries, who held a workshop on PSI Energy Affiliate Workshop Fighting for Publicly Owned Renewable Energy Systems. The workshop was done online via zoom on Thursday (2/9/2021),
Opening the workshop, the Regional Secretary for Asia Pacific, Kate Lappin, express that she heard a report on the importance to shift away from fossil fuel to renewables sources. But unfortunately, there are many parties who turn it into a mask to privatisation.

“When the energy is controlled by market mechanism, in the end, they would not be able to provide affordable energy for the people,” said Kate. She criticized the adverse impact of energy privatisation.

Kate then took us to see experiences of different countries, the impacts of privatised energy. Departed from there, she asserted that PSI must do a strong campaign so that energy will stay in the public’s hands.

Private sector pushes privatisation. For example, what happen in Indonesia, the Philippines, and Vietnam. In their proposal, they would find renewable sources. But in practice, they did not entirely move away from fossil fuel.
“We have to prepare our steps. It is true that climate change in an integral part of public service. But it does not mean that we have to open public service to private sector,” she asserted.

This workshop, continued Kate, is an opportunity for us to collaborate. From here we can see some future agendas that we can work on to stop privatisation. Including to formulate a plan, what can we do post-covid 19.

There were four speakers in the workshop. They came from South Korea, India, Australia, dan Indonesia.
First speaker, Tae Sub Nam, the Head of FKPIU’s Strategic Planning Department, Federation of Korean Public Industry Trade Unions/Korean National Electrical Workers Union, said that so far there have been efforts to change the ownership of public energy in Korea. He said that this is a result of lobbies from main energy provider. From year to year the private ownership is increasing. This is one of the impacts of state electricity privatisation.

“There is a newly established company, 2019, that controls more or less 27%. This increases the privatisation ratio of private control over electricity, and increase the price of electricity as a public good,” he said.

This fact, said Tae Sub-Nam, shows that renewable energy must be in the hands of the public, not owned by the private.

In Korea, renewable energy is increasing over the years. It changed the market. The government also issued a policy that companies must reduce the carbon dioxide emissions by 2030. In addition to that, the government decided to implement the plan for renewable energy in 2025.

“There will be 11.000 jog loss if this really happen. Besides, it is estimated that there will be more energy related job that will be gone by then, he said.

Then what is the union’s respond? On national level, the government held a social dialogue with union representatives. Not only to decide what strategy is the most appropriate to address social inequality but also solution to the labor problems.

There are incompatibilities in labor market. One of them is education that could not match with the labor market demand. Therefore, the employment grow, and job loss will be equally big.

We will also encourage the policy of just transition, the policy to expand the renewables. It is believed that the grip of private sector on renewable energy will only resulted in energy crisis.

“What we do together with affiliates is to map out the just transition,” he said. He then continued that he already contacted ILO and other international organisations to push the just transition.

“This movement must be expanded to all over the world. We must share our strategies. We have to involve other elements of society, not only unions. We see the relation between climate crisis and social justice inequality. Therefore, we can expand our campaign,” he highlighted.

Meanwhile, Prema Walter, Vice President, Tamilnadu Electricity Employees and Contract Labourers Union, in India said that public controls energy service as much as 40%. The 60% is controlled by private. Main Energy generation source is geothermal, steam, and nuclear.

Prema also said that the state electricity company is in deficit. India’s electricity generation also moves very slow.
“There is a connection with monsoon. Geothermal generation during monsoon must be closed. Then, on other seasons, the generation will rely heavily on geothermal. The geothermal plants must work really hard during these seasons to produce electricity while other plants were closed down,” said Prema.

Renewable energies, through the years, are increasing. But today, most renewables are managed by private sectors. Because they receive subsidy from the government.

Some time ago, the federation of electricity union in India held a demonstration to reject privatisation. Unions also held dialogues with ministries and other stakeholders. “We will keep protesting and fighting against privatization,” she ended her sharing.

Meanwhile, Michael Wright, Assistant National Secretary of the Electrical Trades Union (ETU), shared the experience of unions in Australia in fighting against privatisation.

Electricity grid in Australia was managed by a state grid company. But then, there were pushed to do privatisation, by saying that privatised electricity will be cheaper.

Privatisation in Australia reached its peak in 2009. Since then, there has been oversupply of electricity. This profits a small group of people.

He told that in a state, in 1996, electricity was owned by the state. But then, electricity was privatised. Although the unions protested them, but the privatisation kept going.

“Previously, we had not had electricity crises. But then, there was bush fire,” he said. The fire killed 37 people, injured 400 people, and destroyed 2000 houses. This was a disaster.”

One of the reasons why this became a disaster was that we had terrible electricity assets. After the fire, the government built and paid compensation for victim families in a huge number. Including repairing the electricity grid. It shows clearly that the private companies prioritize profit over people.

Meanwhile, another part of the country, in 2015, had an elected state government who won the election and promised not to privatize the electricity. Unions held campaigns at grassroot level to fight against this policy. The campaign is called “Not For Sale Campaign.”

“It was a big campaign. We already had the government who was on our side. But it turned out having someone in the government who was on our side was not enough. Electricity is not only for the unions, but also for the people,” he said.

The government committed to not privatise the electricity. Including investment. Investment is to build new infrastructure. There is an increasing asset owned by the public, operated on renewable energy generation and owned by the public. This is a big victory for workers and communities.

“This asset will be managed well, or else we will see another disaster,” he asserted.

In relation to private electricity companies, there are several obstacles. First, in one of the private companies, we found a fact that workers were not paid enough. There are two workers who were brought from the Philippines and Thailand who were paid less that they should have been. The effort to build renewable energy, on the other side, also creates employment.

There has to be a comprehensive national workplan. However, the conservative government does not do anything. The failure to coordinate on national level does not stop the renewable energy. We have lost the opportunity to create jobs that have been the hopes for the people in energy sector.
There are also offshore energy generation. The number of workers is also big. Not only the construction phase, but also in the maintenance. Unfortunately, the federal government failed to do that.

The last speaker in the workshop was the General Secretary of Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) Andy Wijaya, from Indonesia.

Andy said that in Indonesia, fossil energy sources dominate the mix as much as 86,45%, while renewable is 13,55%. The composition of energy mix is 63,52% coal, 18,70% gas, 7,59% water, 5,63% geothermal, BBM+ BBN 4,23%, and other new renewables 0,33%.

“Per April 2021, the government controls 59,4% of generation. While the private or IPP (Independent Power Producers) controls 40.6%. This shows that private controls big share of generation,” he said.

Indonesia has 6 big islands and thousands of small islands. PLN (Perusahaan Listrik Negara or State Electricity Company) owns fossil energy as much as 56.166 MW. The private owns 6.237 MW. The comparison is 88% to 12%. On the renewables, PLN owns 7.626% and the private owns 2.864 MW. The ratio is 72%:28%.

The ratio, Andy said, shows that PLN owns more than 76%. However, the ratio will change as we are currently building 35,000 MW electricity project. Whereas now, there is oversupply of electricity as big as 36%. And there is still 72% that is not integrated into the grid.

With the addition of 35 thousand megawatt, the ratio will change. IPP will dominate. We can imagine if the private control 23 MW, the state’s plants will stop their production entirely.

IPP is protected by TOP (Take or Pay) 70% policy. PLN is obliged to buy 70% of the IPP’s capacity, regardless PLN will use it or not.

The use of fossil energy is still big. At the same time, Indonesia’s constitution mandates the state to provide affordable quality electricity. This is where TOP become a problem. PLN must buy the electricity produced by IPPs. The price will be higher, as privates also make profit from the electricity they sell to PLN.

The privatisation efforts in Indonesia have been going on for a while, since 1988. Related to that, PLN Workers Union (SP PLN) rejected IPO (Initial Public Offering), selling off shares of the company in 1998 and 2005. Unions fought against that. The IPO was cancelled.

Unions filed for judicial review of Law No. 20 of 2002 on Electricity. The unions won it. We also rejected the program of handing over government-owned power plants management to foreign. We also filed for judicial review when the Law of Electricity enable private ownership.

“Today, we filed for judicial review against Employment Creation Law, especially related to electricity cluster. We are also fighting against holding-sub holding and IPO,” said Andy.

After all speakers share their experience, there were some participants who gave comments and interventions. One of them was Youngbae Chang, Executive Director of PSI Korean Council don’t only talk about electricity, but also relate electricity with other issues.

There needs to be a specific approach to energy. Here, we need the democratic government. Therefore, we have enough time to reach our goals. Whatever we do we have to increase the ration of renewables. The government must participate in its management so that we will have just transition in our country and be role models in other countries.
Noh You Keun, External Relations of the The Korean National Electrical Workers Union (KNEWU), told that this year, the government created a carbon committee and encouraged the energy transition. Some politicians support this policy. However, companies still push for privatisation. Unions then held a social dialogue to create just transition and together with that, they did research and published a book on just transition.

Unions must do something with the privatization. Privatisation have been started 25 years ago, and it is proven to have adverse impacts. It increased subsidy. Renewables are better and cheaper.

Closing the workshop, David Boys, PSI Deputy General Secretary said that unions in energy sector is very strong and have a long history. The fight against privatisation in Thailand, India and Indonesia. It is exhausting. But so far, we won the fight.

One of determining factors in this win is affiliates reported any attempt of privatisation to PSI as early as possible. We have studies on energy privatisation. This is PSI’s capability in giving guidance to affiliates to fight against privatisation.
Unions use different ways. They also involve the public. Therefore, unions understand the danger of privatisation. There are so many studies done. The government must listen to testimonies of unions on the adverse impacts of privatisation. There is research that will be published soon on privatisation.

We need to see different strategies. We need to write them down and analyse them. For some of us, building an alliance is by seeing different perspective use.

PSI as a union for democracy that has members in energy sector, uses this analysis to prove that privatization is not in line with renewable energy.

David asserted that we must connect climate crisis with energy. Where we need a progressive policy and make it into priority.“We depend on our affiliates and energy sector to lead this struggle for our member and also the sustainability of our lives,” he ended his closing remark.

Belajar dari Pengalaman Berbagai Negara Melawan Privatisasi

Apa jadinya jika para pengurus serikat pekerja sektor energi kelistrikan di Asia Pacific berkumpul untuk berbagi pengetahuan tentang dampak kebijakan dekarbonisasi pada sektor energi, energi terbarukan, dan kebijakan transisi yang adil? Tentu saja, yang akan terjadi adalah tumbuhnya kesadaran dan solidaritas internasional untuk menghadang privatisasi.

Adalah Public Services International (PSI), sebuah serikat pekerja global yang beranggotakan lebih dari 700 serikat pekerja dan mewakili 30 juta pekerja di 154 negara, yang mengadakan workshop bertajuk PSI Energy Affiliate Workshop Fighting for Publicly Owned Renewable Energy Systems itu. Workshop diselenggarakan secara daring melalui Zoom, Kamis (2/9/2021).

Mengawali kegiatan, Regional Secretary for the Asia Pacific, Kate Lappin menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendengar laporan terkait dengan pentingnya untuk bergeser dari bahan bakar fosil menuju ke energi terbarukan. Tetapi sayang, banyak pihak yang kemudian menjadikan ini sebagai kedok untuk memprivatisasi energi.
“Ketika energi diserahkan pada mekanisme pasar, pada akhirnya mereka tidak akan mampu menyedikan energi yang terjangkau bagi rakyat,” kata Kate. Dia mengkritik dampak buruk dari privatisasi energi.

Dalam kesempatan ini, Kate mengajak kita melihat pengalaman dari berbagai negara, tentang bagaimana dampaknya ketika pengelolaan energi diprivatisasi. Berangkat dari sana, dia menegaskan bahwa PSI akan melakukan kampanye sekuat-kuatnya agar energi dimiliki publik.

Sektor swasta selalu berusaha untuk mendorong privatisasi. Sebagai contoh, ini bisa diidentifikasi terjadi di Indonesia, Filipina, Vietnam. Dalam proposalnya, mereka membuka energi terbarukan. Tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya menjauh dari bahan bakar fosil.

Kita harus menyiapkan langkah-langkah. Memang benar, perubahan iklim tidak bisa dipisahkan dari layanan publik. Tetapi bukan berarti kita harus membuka layanan publik untuk swasta,” tegasnya.

Workshop ini, lanjut Kate, adalah kesempatan untuk saling bekerja sama. Dari sini kita bisa melihat beberapa agenda ke depan yang harus dilakukan untuk mencegah privatisasi. Termasuk membuat rencana, apa saja yang harus dilakukan pasca Covid-19.

Setidaknya ada 4 narasumber dalam workshop ini. Masing-masing berasal dari Korea Selatan, India, Australia, dan Indonesia. Narasumber pertama, Tae-Sub Nam, Head of FKPIU’s Strategic Planning Department, FKPIU/KNEWU, menyampaikan, sejauh ini ada upaya untuk merubah kepemilikan energi publik di Korea Selatan. Menurutnya, ini terjadi karena adanya dorongan dari perusahaan energi utama. Dari tahun ke tahun kepemilikan sektor swasta selalu meningkat. Hal ini terjadi akibat privatisasi dari listrik negara.

“Ada perusahaan baru yang dibuat pada tahun 2019 yang menguasai kurang lebih 27%. Hal ini meningkatkan rasio privatisasi penguasaan swasta atas listrik, dan meningkatkan harga listrik sebagai kebutuhan barang publik,” katanya.
Melihat fakta ini, Tae-Sub Nam menegaskan bahwa energi terbarukan harus berada dalam kepemilikan publik. Bukan dimiliki oleh swasta.

Di Korea Selatan, energi terbarukan semakin meningat dari tahun ke tahun. Dengan sendirinya, ini mengubah pasar. Korea juga membuat kebijakan, perusahaan harus menurunkan emisi karbon dioksida sampai dengan 2030. Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang untuk menghentikan karbonisasi dan mengurangi karbondioksida. Dalam kaitan dengan ini, pemerintah memutuskan untuk menerapkan rencana untuk energi terbarukan tahun 2025.

“Akan ada 11 ribu lapangan kerja yang hilang jika ini terjadi. Selain itu, diperkirakan akan lebih banyak lagi pekerjaan yang akan hilang, yang berkaitan dengan energi,” ujarnya. Lantas bagaimana respon serikat terhadap semua ini? Di level nasional, pemerintah melakukan dialog sosial bersama dengan perwakilan serikat. Tidak hanya untuk menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan sosial dan solusi terkait dengan tenaga kerja. Ada ketidakcocokan yang terjadi di pasar kerja. Salah satunya adalah pendidikan yang tidak cocok dengan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, tumbuhnya pekerjaan dan kemungkinan hilangnya pekerjaan sama besar. Kita juga akan mendorong kebijakan transisi yang berkeadilan, kebijakan perluasan energi terbarukan. Diyakini, cengkraman sektor privat di dalam energi terbarukan justru akan mendorong krisis energi.

“Yang kami lakukan bersama afiliasi adalah pemetakan transisi berkeadilan,” ujarnya. Kemudian dia melanjutkan, bahwa pihaknya sudah menghubunngi ILO dan organisasi internasional lainnya, untuk mendorong transisi berkeadilan. “Gerakan ini harus didengar di seluruh dunia. Kita melakukan berbagai strategi, yang tidak hanya melibatkan serikat pekerja saja. Tetapi dengan lintas elemen. Kita melihat relasi krisis iklim dan ketimpangan keadilan sosial. Dalam hal ini, kita bisa mendorong kampanye yang lebih luas.” Dia menggaris bawahi.

Sementara itu, Prema Walter, Vice President, Tamilnadu Electricity Employees and Contract Labourers Union, menyampaikan, layanan publik untuk energi sebesar 40%. Sedangkan sisanya adalah swasta. Pembangkit energi yang utama adalah bertenaga panas bumi, uap, dan nuklir. Disampaikan Prema, perusahaan litrik negara dalam kondisi devisit. Pembangkitan listrik India juga bergerak lambat. “Ada hubungan dengan musim hujan. Pembangkit listrik panas bumi di musim ini biasanya harus ditutup. Kemudian di musim yang lain akan bergantung pada panas bumi, sehingga pembangkin panas bumi harus bekerja sangat keras untuk menyediakan lsitrik ketika yang lain ditutup,” ujarnya. Energi terbarukan dari tahun ke tahun terus tumbuh. Tetapi saat ini, energi terbarukan sebagian besar dikelola oleh sektor privat, karena ada subsidi bagi mereka.

Beberapa waktu yang lalu, federasi serikat pekerja listrik di India melakukan unjuk rasa untuk menolak privatisasi. Serikat pekerja sudah melakukan dialog dengan beberapa kementerian dan semua pihak terkait. “Kami terus melakukan protes dan berjuang melawan privatisasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Michael Wright, National Assistant Secretary, Electrical Trades Union of Australia, membagikan pengalaman serikat pekerja di Australia dalam melawan privatisasi. Jaringan listrik di Australia awalnya dikelola oleh jaringan perusahaan negara. Tetapi kemudian ada dorongan untuk melakukan privatisasi, dengan mengatakan bahwa hal ini bisa menurunkan harga.

Privatisasi di Australia memuncak pada tahun 2009. Sejak itu ada suplay lebih banyak listrik sehingga lebih besar dari permintaan. Ini menguntungkan sebagian kecil orang. Diceritakan, di sebuah negara bagian, tahun 1996 listrik dimiliki oleh pemerintah. Tetapi kemudian listrik di sana diprivatisasi. Meski sudah diprotes oleh serikat, tetapi mereka jalan terus. “Sebelumnya, kita tidak punya krisis listrik. Tetapi kemudian terjadi bencana kebakaran besar,” ujarnya. Kebakaran ini menyebabkan 37 orang meninggal dunia, 400-an orang luka, dan 2.000 rumah rusak. Ini menjadi bencana besar.

Hal ini terjadi, salah satunya adalah karena adanya asset listrik yang sangat buruk. Setelah kebakaran itu, pemerintah harus membangun rumah dan memberikan santunan untuk keluarga korban dalam jumlah yang sangat besar. Termasuk memperbaiki jaringan listrik. Di sini jelas terlihat, perusahaan swasts hanya mengutamakan keuntungan dibanding untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, di bagian yang lain, pada tahun 2015 memiliki pemerintah negara bagian yang menang dan berjanji tidak akan memprivatisasi jaringan listrik jika terpilih. Serikat pekerja melakukan kampanye di akar rumput untuk melawan kebijakan ini, yang disebut dengan: Kampanye Tidak untuk Dijual. “Kampanye ini cukup besar. Kita sudah punya pemerintah yang terpihak sebelumya dan itu tidak mencukupi dengan hanya memiliki perwakilan di pemerintah. Sebab listrik bukan hanya untuk serikat, tetapi juga untuk seluruh rakyat,” ujarnya.

Pemerintah berkomitment tidak memprivatisasi listrik. Termasuk investasi. Investasi ini adalah untuk membangun instrastruktur baru. Ada peningkatan asset yang dimiliki oleh publik, yang dioperasikan pada pembangkitan listrik terbarukan dan dimiliki publik. Ini kemenangan besar bagi buruh dan komunitas. “Aset ini akan dikelola dengan baik, atau kalau tidak kita akan menyaksikan bencana,” dia menegaskan. Terkait dengan perusahaan listrik swasta, ada beberapa tantangan. Pertama, di salah satu perusahaan swasta, kita menemukan fakta ada buruh yang tidak dibayar dengan baik. Bahkan ada dua pekerja yang dibawa dari Filipina dan Thailand, yang upahnya dibayar lebih kecil dari ketentuan. Upaya membangun energi terbarukan, di sisi lain juga akan menciptakan lapangan kerja.

Dalam hal ini, harus ada rencana kerja nasional yang komprehensif. Namun pemerintah yang konservatif dinilai tidak melakukan apapun. Kegagalan koordinasi di nasional tidak menghambat energi terbarukan. Kita kehilangan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja yang menjadikan harapan bagi banyak orang di sektor energi. Ada juga pembangkitan energi di tengah laut. Jumlah pekerja yang akan dipekerjakan juga sangat besar. Tidak hanya pada fase konstruksi, tetapi juga pada saat proses maintenance. Tetapi sayangnya, pemeintah federal gagal mewujudkan ini.

Narasumber terakhir dalam workshop ini adalah Sekretaris Jenderal PP IP, Andy Wijaya dari Indonesia. Andy menyampaikan, di Indonesia, sumber energi yang menggunakan fosil mencapai 86,45% sedangkan untuk energi terbarukan sebesar 13,55%. Di mana untuk bauran energi komposisinya meliputi 63,52% batubara, 18,70% gas, 7,59% air, 5,63% panas bumi, BBM+ BBN sebesar 4,23%, dan EBT lain sebesar 0,33%. “Per April 2021, pemerintah menguasai 59,4% pembangkitan. Sedangkan swasta atau IPP mencapai 40,6%. Ini memperlihatkan, swasta menguasai pembangkitan cukup besar,” ujarnya.

Sebagai gambaran pembangkit di seluruh Indonesia, ada 6 pulau besar dan ribuan pulau kecil. Dari total itu, untuk energi fosil yang dimiliki PLN adalah 56.166 MW. Sedangkan swasta adalah 6.237 MW. Perbandingannya adalah 88% banding 12%. Sedangkan untuk energi terbarukan, PLN sebesar 7.626% dan swasta sebesar 2.864 MW. Dengan perbandingan 72% : 28%. Komparasi tadi, kata Andy, menggambarkan PLN memiliki di atas 76%. Tetapi komposisi ini akan berubah, karena saat ini ada pembangunan 35.000 MW. Padahal saat ini saja sudah ada kelebihan tenaga listrik sebesar 36%. Sementara masih ada 72% yang belum masuk ke jaringan.

Sementara dengan adanya penambahan 35 ribu megawatt, maka komposisinya akan berubah. Di mana IPP (Independent Power Producers) akan mendominasi. Bisa dibayangkan apabila swasta masuk semua dengan 23 MW, maka pembangkit milik negara akan stop produksi. Hal ini, karena, IPP dilindungi dengan regulasi TOP (Take or Pay) 70%. Di mana PLN wajib membeki 70% dari kapasitas yang dimiliki swasta, dipakai atau tidak dipakai. Energi fosil masih besar. Pada saat yang sama, konstitusi di Indonesia menghendaki negara menyediakan listrik sesuai berkualitas dengan harga yang murah. Nah, di sini TOP menjadi persoalan. Karena listrik yang dihasilkan IPP wajib dibeli. Di sinilah harga akan menjadi tinggi, karena mereka pun mengambil keuntungan ketika menjual ke PLN.

Perjalanan privatisasi di Indonesia sudah terjadi lama. Sejak tahun 1998. Dalam kaitan dengan itu, SP PLN Group menentang IPO, penjualan saham perusahaan pada tahun 1998 dan 2005. Karena ada perlawanan dari serikat, akhirnya tidak jadi. Serikat juga mengajukan judicial review UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan berhasil kita menangkan. Kita juga melakukan penolakan program kebijakan pengelolaan pembangkitan yang dimiliki pemerintah ke pihak asing. Kita juga melakukan judicial review ketika UU Ketenagalistrikan memungkinkan kepemilikan swasta. “Saat ini, kita melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja, khususnya terkait dengan klaster ketenagalistrikan. Dan terbaru, kita sedang melakukan perlawanan terhadap holding-subholding dan IPO,” ujar Andy.

Usai semua narasumber memaparkan materinya, ada beberapa peserta yang memberikan komentar. Di antaranya adalah Youngbae Chang, Executive Director, PSI Korean Council (PSI-KC). Dia menyampaikan, bahwa ketidakseimbangan akan menciptakan kektidakadilan. Oleh karena itu, kita tidak hanya bicara tentang lsitrik. Tetapi juga mengaitkan dengan isu yang lain.

Perlu ada pendekatan khusus untuk energi. Di sini, kita perlu pemerintah demokratis. Di mana kita punya waktu yang cukup untuk mencapai tujuan kita. Apapun yang kita lakukan harus meningkatkan rasio energi terbarukan. Pemerintah harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya sehingga kita bisa mendorong transisi berkeadilan di banyak negara. Noh You Keun dari Korea menceritakan, tahun ini pemerintah Korea menciptakan komite kabron dan mendorong transisi energi. Beberapa politisi mendukung kebijakan ini. Tetapi berbagai perusahaan mendorong privatisasi. Kemudian serikat pekerja mendorong adanya dialog sosial untuk menciptakan transisi yang berkeadilan dan bersamaan dengan itu melakukan riset dan menerbitkan buku tentang transisiberkeadilan. Serikat pekerja tidak mungkin diam dengan adanya privatisasi. Privatisasi dilakukan dalam 25 tahun yang lalu, dan terbukti privatisasi mempunyai dampak yang tidak baik. Ia meningkatkan subsidi. Dalam hal ini, energi terbarukan itu lebih baik dan lebih murah.

Di akhir workshop, David Boys, PSI Deputy General Secretary, menyampaikan, bahwa serikat pekerja di sektor energi sangat kuat dan mempunyai sejarah yang panjang. Perlawanan terhadap privatisasi dilakukan di Tahiland, India, hingga Indonesia. Memang melelahkan. Tetapi sejauh ini kita menang. Salah satu faktor menentukan dalam kemenangan ini adalah, afiliasi memberitahu dengan cepat ke PSI. Di mana kita mempuyai riset yang membahas privatisasi energi. Ini adalah kemampuan PSI dalam memberikan semacam panduan kepada afiliasi untuk melakukan perlawanan terhadap privatisasi. Beberapa serikat menggunakan cara yang berbeda. Mereka juga melibatkan publik. Dengan demikian, serikat memahami bahaya privatisasi. Ada begitu banyak riset yang sudah dilakukan. Pemerintah perlu mendengarkan testimoni dari serikat pekerja tentang dampak buruk privatisasi. Bahkan, akan ada riset yang akan keluar sebentar lagi, terkait dengan privatisasi.

Ini untuk melihat berbagai pilihan strategi. Kita perlu menuliskannya dan menganalisis dengan baik. Bagi sebagain kita, membangun aliansi adalah dengan melihat berbagai perpektif yang digunakan. PSI sebagai organisasi trade union untuk demokrasi yang anggotanya banyak di sektor energi, menggunakan analisis ini untuk membuktikan bahwa privatisasi tidak sejalan dengan energi terbarukan. David menegaskan, kita harus menghubungkan krisis iklim dan energi. Di mana kita butuh kebijakan yang progresif, dan menjadikan isu itu sebagai prioritas. “Kita bergantung pada afiliasi dan sektor energi untuk memimpin perjuangan ini untuk anggota dan kelansungan hidup ini,” pungkasnya.

Privatization is Not a Solution

SP PLN group on August 23, 2021 invited Bro Josua Mata, the General Secretary of SENTRO through ZOOM meeting. Josua presented why the privatization in the electricity sector were failed? Andy Wijaya, the General Secretary of PP Indonesia Power as the moderator for the meeting highlighted that the promise of EPIRA (The Electric Power Industry Reform Act -EPIRA) when the privatization in the electricity implemented. The reality is, there’s no competition and the electricity price is getting expensive. The thing that happened is oligopoly, where a group of people dominating electricity and controlling it. The service is also not getting better. The fact is in Manila power outage is often happened. The electricity price even getting significantly increased since EPIRA implemented, which is 55%.

From what being presented by Josua, there are five lesson learned from the defeat in the Philippines. First, related to government attitude. Second, Philippines PLN (or NPC – National Power Corporation) viewed or narrated as an inffecient and corrupt company, so there’s no trust from the public. Third, the NPC entangled by big debt. Fourth, the congress (Philipines House of Representatives) getting bribed so they passed the EPIRA. And the last is lack of public support.

In this occasion, the General Chairperson of  SP PLN M Abrar Ali stated that currently state’s role in the electricity has been diminished. Meanwhile private role is getting bigger. Whereas should the state is no longer has control to the electricity, its people will bear the impact. The experience in Philippines proof that. Abrar confess that it’s not easy to fight for something that supposed to be under government responsibility to prosper the people. Especially now, when we see the integrity of law enforcement in Indonesia.

We used to put our trust to the constitutional court, that has ideological role by granting SP PLN for having a judicial review to challenge the privatization. But, in current condition, we’re a bit pessimistic. However, we will keep fighting to resist the privatization of the electricity.

We stand on the principle that the state is obligated to prosper its people. Therefore, the trade union coping workers in the electricity sector is part of the state in the electricity sector. Therefore we have obligation to oversee the constitution. Moreover PLN is in the same age as Indonesia, only 3 months difference. 

But the problem is that overtime, state’s role is getting diminished. This can be seen from the IPP (independent Power Producers) Contract in the private power plant or EBT (new and renewed energy) Project that keep being privatized. With the state managing it, electricity price is becoming affordable. This can happen since most of the cost bear by the government in the form of compensation and subsidy. But when later on goes to the private management, for sure there will be increase in price. Because what’s prioritize by the private sector is mere profit.  Together with other union in Gekanas, we also discuss about the role of private sectors that becoming more dominant and the decrease of PLN’s role. In the future, automatically there will be a price increase. The impact will include the electricity for the industrial sector. Should there’s increase in industrial electricity, then what will be more flexible to get cut is workers’ wage. It’s possible that if the electricity increase impacting the production cost and that can also causing a termination. These are the things we communicated with our brothers and sisters in other unions, so our fight in the internal union will be more intensive.

Brother Dewanto Wicaksono as the General Secretary of SP PJB questioning whether in Philippines the privatization happened in three electricity in three elements such as the power plant, transmission, and distribution. Then, based on what happened in there, the privatization practice implemented in those three elements should become the concern in all over states in ASEAN.  Moreover, currently the trend in the world is having an energy independence. Dewanto also asking advice from Josua to avoid privatization, what is the trick and that can be shared with the Indonesian’s friends. Answering the question, Josua firmly stated that the union should fight against privatization. In his opinion, all being promised with the privatization won’t come true. For that, it is important for us to make an analysis on what the real problem is.  

Neoliberal and free market and its supporter have ideological principles in the term of free market. For them, all problems can be dealt with free market. They believe that. From here we can identify, what is the problem for this system to not able function better, then questioning whether the solution is through privatization. Or state should be able overcome without the need to implement a privatization. Nevertheless, neoliberal will try to cut the debate by jumping into conclusion by offering deregulation. This is why it’s important for us to have a strong concept beforehand.

Josua stated that 20 years ago, NPC was not efficient, corrupt, and not reliable. But when the privatization implemented, currently the company handling electricity  is also not efficient and not reliable.

Therefore, what need to be done is that in the beginning we need to build some argumentation by drafting questions on what need to resolved. Here, we can focus to identify what need to be done to stop privatization.

Will renewable energy also getting privatized? What we believe in the energy democracy, the truth is if we let the private sector decide so they will not invest in the renewable energy sector since it’s not cheap. 

Next is Bro. PS Kuncoro from PPIP asking whether the privatization in Philippines conducted by dividing between power plant, transmission, and distribution. Then, after the people realized on the worse service of electricity, they do the class action. Responding to this question, Josua conveyed that there is bad impact when electricity being privatized. When talking about electricity industry, there will be separated company each for power plant, for transmission, and also for distribution. There’s supplier company. Even, the power plant owned by the state will be sold to the private. The transmission will be privatized. The private will come start from state asset through national company network cooperated with the company from China and then they will take over the transmission line. What is the impact to the workers? In the beginning, workers receive big salary.  Then they replaced by fresh graduate with similar wage or forced to accept lower salary, since under the law in Philippines when privatization happened all workers can be terminated.

When one company being privatized, for example the transmission network, we want to include the clause the company take over should respect the trade union and the CBA (collective bargaining agreement) but that’s difficult. This clause is not incorporate in the law, so what happened is when private sector take over, all of sudden termination happened.

Next Andy asked whether the public in Philippines didn’t support the  movement to hinder the privatization? Answering to this question, Josua stated that we were able to postpone the privatization for about 10 years. At that time the first law was created in 1993 but it passed in 2001. During those time, we were able to postpone it.  Public realized that if electricity being privatized, the price will be very expensive for all. But the problem is, as I stated previously, we will only get their support as long as they don’t need to bear the consequences or not angri with the electricity situation. The problem is that the government doesn’t care about the people since NPC is not working well. Electricity black out for days and this is the chance for them to say that should it be privatized there won’t be any black out or power outage. And the people can’t stand anymore.

That is why we need to keep working with the people and stated that the people have rights to electricity and shows that there are other solution can be taken other than privatization.

Next is The General Secretary of SP PLN Bintoro Suryo Sudibyo stated that the political climate in Philippines is very much alike with Indonesia. The modus to legalized privatization is also alike. Even using energy crisis issue, electricity to its economic price, to the free competition. on the other hand  the parliament and the executive are also almost alike. So the privatization can be implemented legally. Then what we’ve been doing is also the same as what’s being conducted by our trade union brothers and sisters in there. Starting with the judicial review to the rallies on the street, all of them being implemented. Including using media and seminar.

The question is, actually what make the privatization in Philippines can be stopped, besides what’s being conveyed? From there we can learn so then the privatization won’t be implemented in Indonesia. Does that actually the government intention or it’s purely the intention of the employer penetrating through the government, both executive and legislative? Responding to this question, Josua said that one of the biggest factor why we lost against the EPIRA is the fact that IMF, ADB and World Bank working together pushing to the Philippines to pass the law. 20 years ago, NPC had a big amount of debt. So the solution to get more loan from the IMF, World Bank and ADB is by following the recommendation IMP by privatizing electricity industry. So one biggest thing contributing to our lost is international pressure. 

On the other hand, since the people want to get better electricity, they also think that it should be privatized. This is the problem. Since the NPC itself also fail in providing sufficient electricity. However, now even IMF and the World Bank also disagree if this problems settled with privatization. The fact is that the privatization is not really solving the problems. For that, we should have a strong effort in fighting for privatization.

Since the Privatization, the Electricity Price in Philippines Has Increased 55%

The summary of Bro. Josua Mata (the General Secretary of SENTRO) in the zoom meeting with SP PLN Group on August 23, 2021

“Our friends in Indonesia should fight for the privatization. Don’t make it happened like in Philippines, because the worse will happened should the electricity being privatized.”  

In this occasion, I want to share the experience for tenth of years the fight against privatization in the electricity sector in Philippines. 

I come from the union in the electricity sector. Where my current position is as the general secretary of SENTRO in Philippines. And what we’ve been doing is part of the energy democracy.

What is energy democracy? We believe that all people need sustainable energy. This can happened if public control the energy resources. Should the electricity is in the hand of private, the transmission won’t happened.

The energy democracy emphasized that workers should have real voices related to how the energy being revived and utilized. Start from production and transmission, in this is the sale. We are also believe that energy should be acknowledge as public property and basic rights. These are the things that can be found in the document of union declaration for energy democracy.

We also believe that energy democracy can replace a liberalized energy market through democratic planning and ensuring public funding. Besides, that’s also opening a potency for a renewable energy, so then the energy is not produced merely for profit.

Then the last part is to detach people’s ignorance in handling their energy problems. In this matter, the people should have power to use or manage the electricity.

We also believe that energy democracy is imperative. Especially now, when IPCC published their most updated studies on the greater need to transform the a renewable energy and no carbon.

Probably we all have heard that IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) stated that human activity causing climate change. In relation to that, the biggest sector releasing carbon is energy sector. There’s high urgency from the energy system, currently rely on fossil fuel to shift to a more renewable energy.

In the document of TUED (Trade Unions for Energy Democracy) also explained that we need the transition as fast as possible. But there won’t be any transition, without our push for the transition. What really happened right now, the use of fossil fuel is getting higher. Though the use of the renewable energy is also increased, like the use of wind and solar. However, the total global production supply for the renewable energy is still so low. 

The biggest obstacle is that this kind of energy perceived as commodity. This is the consequences when electricity controlled by the private entity.

PSI (Public Services International) has showed over and over that energy should be under public control. For that, my friends in Indonesia should fight the privatization. Don’t let what happened in Philippines also happened here, as we are all know that only the worse happened when energy being privatized.

My reflection on what happened in Philippines, first, I have to say that in the last 20 years since the law in electricity energy industrial reform, the condition is getting worse. Then, they said that should the market operating well so there will be competition and thus it will result in efficiency. Therefore we shall have an efficient electricity, safe, and reliable, also the price will be cheap. That’s the promise from 20 years ago.

What’s happened now? Instead of competition, soon after the law passed in 2001, we shifted from monopoly into oligopoly. It means only several player able to participate and dominate the system. In several cases, there’s collusion in it. I won’t mention who they are, but in Philippines they called Tycoon. The biggest businessman in the energy sector, where they are the one pushing the privatization in the energy sector.

We can find in Philippines, where after the law opening up a privatization room being legalized, all businessmen playing in the electricity industry guaranteed to get profit since all risks will be bear by the consumers instead of themselves. That’s also the reasons, though we have gone through with electricity problem, they can get away from all problems we encounter. They still get a lot of profit.

Secondly, we can see how they create their own market. In all over the country, the private control over electricity is getting bigger. Instead of getting a big amount of energy supply, what really happened is an energy crisis.

In Philippines, there are often a take turn power outage. During the dry season, how hot it is without an AC and fan. Sometimes the power outage happened for days, even ever happened for three days. The take turn power outage happens periodically, continuously.

From this we can say that private sector is never been able providing reliable electricity. Otherwise, when the state controlling the energy industry, of course the state responsible in planning the capacity of its power plant. We assume that the state will carried out their job well.

But privatization shares the energy to the private sector. When in the hand of private sector, the state doesn’t have any power whatsoever to intervene the power plant and designing how much the capacity of its power plant to be able to fulfil the need. The private entity, even able to postpone the investment, postpone the repair of the power plant.

They can plan and design crisis. Why so? Because they prioritize business over serving the people. They have responsibility to create profit.

In the transmission lane, there’s assumption that we can’t compete by build our own transmission lane as it’ll be very expensive. So, even the transmission line is also being privatized, done by partner company from China. The impact is that now there’s security problem. They are realized that the system used is Chinese technology, including the software. Even  if we have  the IT person who can easily use the code, but they can’t speak Chinese. When now we have problem with China on the South China Sea, this is becoming an issue. I am afraid that they will have a full control on the transmission lane, and they can use it to weaken us. This clearly will jeopardize national sovereignty.

Another problem is that currently the electricity price is so expensive. The electricity price is 5,56 per KWH in 2001. Now, on July 2021 becoming 8,9071 per KWH. The increase is 55%.

Philippines becoming one, among some, country with the most expensive electricity price In the world. Sometimes we pay second highest in Asia, sometimes the fifth. But in the world we sometimes becoming among the ten countries with the most expensive electricity price.

Learning from the experience in Philippines, I pushed our friends to stop electricity privatization in Indonesia. Because, in the end all risks will be bear by us.

The Reflection in Doing the Fight

At that time, we are a progressive workers alliance. We worked with a wide range of coalition, called FDC. This is a big alliance during that time.

In the labour movement, we feel that we are not strong enough to fight. That is why we need to work together with all element. Since not only workers who will get impact, but all people.

Then we need to use all existing potential to fight. Meeting the executive, legislative, enven to the court. Including going to the street to conduct demonstration. We do whatever possible to convey our messages, that we reject privatization. In this matter, we work closely with the medias. 

In the end we failed, but we keep fighting. For 10 years we can postpone the privatization, since we use all fighting front possible to be used.

In the end we are defeated. At that time, the economy grows in many countries. So the state catch the chance. So the state bow down to one ideology stating that we need market. That is why then market dictatorship happened, bow down to the neoliberal mantra.

Other thing makes us being defeated is the fact that many people think that state enterprises in electricity sector is so unreliable. There’s corruption and inefficient.

That is true. The state enterprise is unreliable and corrupt. But the existence of the worse state enterprise can’t justify to conduct privatization. If the state enterprise is bad, then what we need is a better new management, not being privatized.

In the 90s, we tried to catch our economy lag. At that time, there was an unexpected population growth. The growth of the middle class created a bigger need for the energy. Since those people can afford to buy AC and other electricity appliances. It caused a crisis. The crisis in energy is a simple excuse to be used to bow down to the neoliberal policy, then pushing to use an instant solution, which is bow down to the market. 

Morevoer, the NPC (National Power Corporation) has a massive debt, eat away the state budget. Then it’s conveyed that the reason for privatization is to stop the massive debt. But what happened when the privatization implemented, some of those massive debt were becoming consumers burden.  Who paid the debt? Of course the taxpayer. All of us.

In 2001, when the congress passed the law that open up privatization room, we exposed that all congress members has been paid by those who plan to privatized the electricity industry. 

The information was being exposed by one of congress member who against the privatization. He’s shock when he found a big amount of money in his office, half of million pesos. Then he realized, all congress members rejecting the law was given half of million pesos. But the one who agreed on that getting bigger amount than that. We finally publicize  that and becoming a big scandal. But the privatization still happened.

The problem is that we were not able to mobilize a massive public opinion. So we can’t put a bigger pressure for this issue.

Moreover, the people can’t get the electricity they need. In the end, the people are fed up with the system. So they concluded by saying “ok, that’s it. Let’s privatized. 

After 20021, the fight shifting. One thing we’ve been doing since 2001 is defending the electricity cooperative in the country. Where, there are 120 electricity cooperatives owned by the persons paid the electricity. In many cases, we organize electricity cooperative, besides build the union. We build a transparent management. We also organize the consumers as ally to fight for the privatization.

We also push the transition to the renewable energy and build our advocacy to the just climate. Other thing we need to do is raise awareness to the people and this should be done if we want to fight privatization. This can’t be done without the involvement of all impacted civil society. While keep giving the understanding, we also should fight for affordable and reliable energy. If we fail to do this, then it’s easy for the public to be persuaded by the neoliberal.

Privatisasi Bukan Solusi

SP PLN group pada tanggal 23 Agustus 2021 mengundang Bro Josua Mata, Sekretaris Jenderal SENTRO melalui pertemuan ZOOM. Josua memaparkan kenapa privatisasi sektor kelistrikan di Filipina gagal? Andy Wijaya, Sekretaris Jenderal PP Indonesia Power, selalu moderator dalam pertemuan tersebut menggaris bawahi, bahwa janji EPIRA (The Electric Power Industry Reform Act (EPIRA)) ketika melakukan privatisasi listrik di Filipina tidak terbukti. Dalam kenyataannya, tidak ada kompetisi dan justru harga listrik menjadi mahal. Yang terjadi justru oligopoli, di mana sekelompok orang menguasai ketenagalistrikan dan mengendalikan ketenagalistrikan. Pelayanannya pun juga belum baik. Faktanya, di Manila masih sering terjadi pemadaman. Bahkan, harga listrik naik signifikan sejak EPIRA diberlakukan, yakni 55% .

Dari apa yang disampaikan Josua, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita jadikan pembelajaran dari kekalahan di Filipina. Pertama, berkaitan dengan sikap pemerintah. Kedua, PLN-nya Filipina (atau NPC – National Power Corporation) digambarkan sebagai perusahaan yang tidak efisien dan korup, sehingga tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ketiga, NPC terlilit dalam hutang yang besar. Keempat, kongres (DPR Filipina) disuap agar bisa memuluskan EPIRA. Dan yang terakhir, dukungan masyarakat yang kurang.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali menyampaikan, bahwa saat ini peran negara dalam ketenagalistrikan semakin dikecilkan. Sementara peran swasta semakin besar. Padahal jika negara tidak lagi memiliki kendali terhadap listrik, rakyatlah yang akan merasakan dampaknya. Pengalaman di Filipina membuktikan hal itu.
Abrar mengaku, bukan hal yang mudah memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya menjadi kewajiban dari negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Terlebih ketika saat ini kita melihat integritas penegakan hukum di Indonesia.
Dulu kita sangat percaya pada lembaga MK, di mana perannya begitu idiologis dengan mengabulkan judicial review yang diajukan SP PLN untuk menghadang privatisasi. Tetapi di kondisi sekarang, kita agak pesimis. Namun demikian, kita akan tetap berjuang untuk menahan privatisasi listrik.

Kita berpedoman bahwa negara berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, serikat pekerja yang menaungi pekerja di sektor ketenagalistrikan adalah bagian dari negara itu sendiri dalam bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk mengawal konstitusi. Terlebih lagi, umur PLN dengan Indonesia hampir sama. Hanya beda 3 bulan.

Tetapi yang menjadi masalah, semakin ke sini peran negara semakin dikecilkan. Hal ini terlihat dari kontrak IPP (independent Power Producers) di pembangkit swasta atau proyek-protek EBT (energi baru terbarukan) yang terus diprivatisasi. Dengan dikelola oleh negara, harga listrik menjadi terjangkau. Hal ini bisa terjadi, karena sebagain besar ditanggung pemerintah dalam bentuk kompensasi dan subsidi. Tetapi ketika nanti jatuh ke pengelolaan swasta, maka bisa dipastikan akan ada kenaikan harga. Karena, memang, yang dipikirkan swasta adalah keuntungan semata.
Bersama serikat pekerja lain di Gekanas, kita juga berdiskusi tentang peran swasta yang semakin dominan dan peran PLN makin berkurang. Ke depan, otomatis akan ada kenaikan harga listrik. Termasuk listrik untuk sektor industri juga akan terdampak. Jika ada kenaikan harga listrik industri, maka yang paling fleksibel dilakukan efisiensi adalah upah pekerja. Bisa jadi mereka upahnya tidak naik. Dan kalau misalnya kenaikan listrik memicu kenaikan biaya pokok produksi, bisa saja akan ada pengurangan atau PHK. Hal inilah yang kita komunikasikan dengan kawan-kawan serikat pekerja lain. Sehingga perjuangan kita di internal sesama serikat pekerja akan semakin intensif lagi.

Bung Dewanto Wicaksono selaku Sekretaris Jenderal SP PJB memempertanyakan, apakah di Filipina yang diprivatisasi ketiga unsur listrik seperti pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Kemudian, dari pengalaman di Filipina, praktek untuk melakukan privatisasi pada tiga proses pembangkitan itu menjadi sesuatu yang harus diwaspadai di seluruh negara di ASEAN. Apalagi saat ini trend dunia adalah melakukan kemandirian energi. Dewanto juga meminta saran Josua, untuk menghindari terjadinya privatisasi apakah ada trik yang bisa di share kepada kawan-kawan di Indonesia. Menjawab hal ini, Josua menegaskan bahwa serikat pekerja wajib melawan privatisasi. Menurutnya, janji privatisasi tidak akan terwujud sama sekali. Untuk itu, penting bagi kita untuk membuat analisis apa yang sesungguhnya menjadi persoalan.

Neoliberal dan pasar bebas berserta pendukungnya mempunyai prinsip idiologis dalam hal pasar bebar. Bagi mereka, semua persoalan bisa diselesaikan dengan pasar bebas. Mereka percaya itu. Dari sini, kita bisa mengidentifikasi, apa persoalan yang membuat sistem ini tidak berfungsi dengan baik, kemudian menanyakan apakah solusi dengan privatisasi. Atau negara justru harus bisa mengatasi persoalan ini tanpa harus melakukan privatisasi. Meski demikian, neoliberal akan berusaha untuk memotong debatnya dengan melompat pada kesimpulan dengan menawarkan deregulasi. Di sini penting bagi kita untuk membuat konsep yang kuat terlebih dahulu.

Josua mengatakan bahwa, 20 tahun lalu NPC memang tidak efisien, korup, dan tidak bisa diandalkan. Tetapi ketika dilakukan privatisasi, perusahaan yang mengendalikan listrik sekarang juga tidak efisien dan tidak bisa diandalkan.
Oleh karena itu, yang harus kita lakukan, di awal kita perlu membangun argumentasi dengan membuat pertanyaan apa yang perlu diselesaikan. Di sini kita bisa fokus untuk menginventarisir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menghentikan privatisasi.

Apakah energi terbarukan juga akan diprivatisasi? Yang kami percaya di demokrasi energi, kenyataanya kalau kita membiarkan sektor swasta memutuskan maka mereka tidak akan berinvestasi di sektor energi terbarukan. Karena energi terbarukan tidak murah.

Selanjutnya, PS Kuncoro dari PPIP mempertanyakan apakah privatisasi di Filipina dilakukan dengan membagi-bagi antara pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Kemudian, setelah masyarakat sadar terkait dengan layanan kualitas listrik yang tidak baik melakukan upaya class action. Menjawab pertanyaan itu, Josua menyampaikan bahwa ada dampak buruk ketika listrik diprivatisasi. Ketika berbicara tentang industri listrik, maka akan ada perusahaan pembangkit sendiri, perusahaan transmisi sendiri, begitu juga dengan distribusi. Ada perusahaan pemasok. Bahkan, pembangkitan yang dimiliki negara dijual ke swasta. Transmisinya diprivatisasi. Swasta datang mulai dari asset negara melalui perusahaan jaringan nasional yang bekerjasama dengan perusahaan dari China dan kemudian mereka mengambil alih jalur transmisi. Apa dampaknya bagi buruh. Awalnya, buruh mendapatkan upah yang besar. Kemudian diganti lulusan baru yang upahnya sama atau kemudian dipaksakan untuk menerima upah yang lebih rendah. Karena di bawah hukum Filipina, semua orang bisa di PHK ketika terjadi privatisasi.

Ketika satu perusahaan diprivatisasi, misal jaringan transmisi, kita mau memasukkan ketentuan perusahaan yang mengambil alih harus menghormati serikat pekerja dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) juga sulit. Tetapi hal ini tidak dimasukkan di dalam undang-undang. Yang terjadi, ketika perusahaan swasta mengambil alih, tiba-tiba terjadi PHK.

Selanjutnya, Andy mempertanyakan, apakah pada saat itu masyarakat Filipina tidak mendukung gerakan untuk menghalangi privatisasi? Menjawab hal ini, Josua menyebutkan bahwa kita bisa menunda privatisasi selama kurang lebih 10 tahun. Saat itu, undang-undang pertama dibuat pada tahun 1993. Tetapi kemudian undang-undang itu disahkan pada tahun 2001. Selama itu, kita berhasil menunda. Karena rakyat menyadari, kalau listrik diprivatisasi, maka listrik akan sangat mahal bagi bagi semua orang. Tetapi persoalannya, sebagaimana saya sebutkan, kita hanya bisa membuat mereka tetap mendukung kita selama mereka tidak harus menanggung konsekwensi atau tidak marah dengan sistuasi kelistrikan. Persoalannya, pemerintah tidak peduli dengan rakyatnya karena NPC tidak bekerja dengan baik. Listrik padam selama berhari-hari. Ini menjadi kesempatan untuk mereka mengatakan, kalau listrik diprivatisasi, maka tidak akan terjadi pemadaman. Dan rakyat pun tidak bisa bertahan.

Untuk itu, kita perlu harus bekerja terus menerus dengan rakyat dan mengatakan semua orang berhak atas listrik dan memperlihatkan ada solusi lain yang bisa diterima selain privatisasi.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal SP PLN Bintoro Suryo Sudibyo menyampaikan bahwa iklim politik di Filipina sangat mirip dengan di Indoensia. Modus untuk melegalkan privatisasi pun mirip. Bahkan dibentuk isu adanya krisis energi, listrik ke harga keekonomian, hingga persaingan bebas. Dari sisi DPR dan eksekutif pun hampir sama. Sehingga privatisasi bisa berjalan secara legal. Kemudian, apa yang kita lakukan juga sama dengan yang dilakukan kawan-kawan di Filipina. Mulai dari perjuangan judicial review sampai dengan aksi turun ke jalan semua dilakukan. Termasuk melalui media dan seminar.

Pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang membuat privatisasi di Filipina bisa tidak terbendung, selain yang tadi sudah disampaikan. Dari situ kita bisa belajar agar privatisasi tidak terjadi di Indonesia. Apakah itu memang kehendak negara, atau memang murni kehendak dari pengusaha yang masuk melalui elemen negara, baik eksekutif dan legisatif.
Menjawab hal ini, Josua menyampaikan bahwa salah satu faktor terbesar yang membuat kita kalah melawan EPIRA adalah fakta bawah IMF, ADB, dan Bank Dunia bekerjasama memberikan tekanan kepada Filipina untuk mengesahkan undang-undang ini. 20 tahun yang lalu, NPC memiliki hutang yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyembuhkan hutang itu. Maka solusi untuk mendapatkan lebih banyak pinjaman dari IMF, Bank Dunia, ADP adalah dengan mengikuti saran IMF dengan memprivatisasi industri listrik. Jadi, salah satu hal terbesar yang membuat kita kalah yaitu tekanan internasional.

Di sisi lain, karena rakyat ingin mendapatkan listrik yang lebih baik, mereka pun berpandangan harus diprivatisasi. Ini masalahnya. Karena NPC sendiri juga gagal menyediakan listrik yang memadai. Namun demikian, sekarang bahkan IMF dan Bank Dunia tidak setuju lagi jika persoalan ini diselesaikan melalui privatisasi. Faktanya, privatisasi tidak bisa betul-betul menyelesaikan persoalan. Untuk itu, harus upaya yang kuat untuk melawan privatisasi.