Rejecting Privatisation through IPO, Unions of PLN Group Held a Press Conference

Unions of electricity sector in Indonesia such as Serikat Pekerja PT PLN (Persero) or SP PLN, Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP), and Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) held a press conference via Zoom on Tuesday, July 27, 2021. The press conference was attended by the leaders of three unions. There was Muhammad Abrar Ali, the chairperson of SP PLN, Bintoro Suryo Sudibyo, the General Secretary for SP PLN. There was also Dwi Hantoro Sutomo, the chairperson of PP IP, and Andy Wijaya Serikat, General Secretary of PP IP. From SP PJB, Agus Wibawa, the Chairperson of SP PJB, and Dewanto Wicaksono, the General Secretary.

There were at least 500 participants who joined the zoom. Most of the participants are SP PLN, SP PJB, and PPIP leaders and members. The hundreds of participants attending the press conference show that this matter is a serious problem for workers of PLN Group.

In addition to that, there were many journalists from national media such as Kompas, Detik, The Jakarta Post, Sindo, Kontan, and CNN Indonesia. Support from media journalists to cover the story and attend the press conference is encouraging.

In the press conference, unions of PLN Group stated their position against Holding Program over electricity businesses owned by PT PLN (Persero) and its subsidiaries. The Plan is done by forming a Holding of power plants assets and then selling the shares through IPO (Initial Public Offering).

The press conference was opened with an explanation on the argument why the unions were against the privatization plan using the disguise of Holding/IPO. The explanation was carried out by Andy Wijaya. It was then followed by question and answer. The points and complete statement of the unions of PLN Group can be found in the published ‘press release.’

During the questions and answers session, there were many questions from journalists. Some of them came from Kompas, Kontan, and the Jakarta Post. One at a time, union leaders such as Muhammad Abrar Ali, Dwi Hantoro, and Agus Wibawa answered the questions.

The press conference is an important part of the struggle of PLN Group Unions to fight against forced privatization. If the privatization succeeded and then electricity will be in the hands of the privates, people would be harmed as they will have to pay more for electricity.

News Coverages:

https://money.kompas.com/read/2021/07/27/125046726/serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-privatisasi-dan-ipo-melalui-holding

https://industri.kontan.co.id/news/makin-panas-sp-pln-group-menolak-pge-sebagai-pimpinan-holding-bumn-geothermal

https://finance.detik.com/energi/d-5658371/serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-ipo-lewat-holding

https://www.limapagi.id/detail/RRbDU/pak-erick-thohir-dengar-ini-serikat-pekerja-tolak-rencana-ipo-pln-dan-holding

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210727124426-85-672707/pekerja-pln-tolak-anak-pertamina-pimpin-holding-geothermal

https://nasional.sindonews.com/read/492884/18/pertamina-tidak-layak-pimpin-holding-geothermal-1627279663

https://m.industry.co.id/read/89957/lima-alasan-sp-tolak-privatisasi-subholding-dan-ipo-pembangkit-pln

https://economy.okezone.com/read/2021/07/27/278/2446702/privatisasi-dan-ipo-pembangkit-pln-ditolak-ini-alasan-serikat-pekerja

https://koran-jakarta.com/sp-pln-tolak-holdingisasi-yang-dipimpin-pge

https://www.gatra.com/detail/news/518057/ekonomi/pertamina-dinilai-tak-layak-pimpin-holding-bumn-panas-bumi

https://www.wartaekonomi.co.id/read352454/tegas-dan-keras-serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-ipo-melalui-holding

https://ekonomi.bisnis.com/read/20210727/44/1422417/serikat-pekerja-pln-group-tolak-pge-jadi-induk-holding-panas-bumi

https://economy.okezone.com/read/2021/07/27/278/2446702/privatisasi-dan-ipo-pembangkit-pln-ditolak-ini-alasan-serikat-pekerja

Tolak Privatisasi Melalui Subholidng dan IPO, Serikat Pekerja PLN Group Gelar Konferensi Pers

Serikat Pekerja di sektor ketenagalistrikan seperti Serikat Pekerja PT. PLN (PERSERO) atau SP PLN, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT. Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) menyelenggarakan Konferensi Pers melalui Zoom pada hari Selasa, 27 Juli 2021. Hadir dalam konferensi pers ini para pimpinan dari ketiga serikat pekerja di atas. Dari SP PLN dihadiri Ketum Muhammad Abrar Ali, Sekjend Bintoro Suryo Sudibyo; dari PPIP hadir Ketum Dwi Hantoro Sutomo, Sekjend Andy Wijaya, dan dari SP PJB Ketum Agus Wibawa, Sekjend Dewanto Wicaksono.

Selama kegiatan berlangsung, setidaknya 500 orang peserta bergabung di dalam Zoom. Sebagian besar adalah fungsionaris SP PLN, PP IP, dan SP PJB. Adanya ratusan orang yang mengikuti kegiatan ini menandakan bahwa persoalan ini merupakan persoalan yang serius bagi para pekerja di PLN Group.

Selain itu, banyak dihadiri wartawan dari berbagai media nasional seperti Kompas, Detik, The Jakarta Post, Sindo, Kontan, dan CNN Indonesia. Besarnya dukungan dari rekan-rekan media untuk meliput kegiatan ini tentu saja sangat menggembirakan.

Dalam konferensi pers ini, serikat pekerja di PLN Group menyampaikan sikapnya untuk menolak Program Holdingisasi dan rencana Kementerian BUMN yang berniat untuk melakukan Privatisasi terhadap usaha-usaha ketenagalistrikan yang saat ini masih dimiliki oleh PT. PLN (Persero) dan anak usahanya. Caranya adalah melalui pembentukan Holding asset pembangkit dan selanjutnya dijual sebagian sahamnya melalui IPO.

Diawali dengan paparan terkait dengan latar belakang penolakan terhadap privatisasi yang berkedok hodingisasi/IPO yang disampaikan Andy Wijaya, dilanjutkan dengan tanya jawab dengan wartawan. Terkait dengan substansi atas apa yang disampaikan oleh serikat pekerja PLN Group di dalam konferensi pers, bisa dilihat di dalam “media rilis” yang sudah dipublikasikan.

Di dalam sesi tanya jawab, banyak sekali pertanyaan yang disampaikan dari berbagai media. Di antaranya dari Wartawan Kompas, Kontan, dan The Jakarta Post. Secara bergantian, pimpinan serikat pekerja seperti Muhammad Abrar Ali, Dwi Hantoro, dan Agus Wibawa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Konferensi pers ini adalah bagian penting dari perjuangan serikat pekerja di PLN group untuk menentang privatisasi yang terus dipaksakan. Karena jika program privatisasi ini berjalan, bukan tidak mungkin ketika pengelolaan ketenagalistrikan jatuh ke tangan swasta, masyarakat akan dirugikan karena harus membayar harga listrik yang lebih mahal.

Sebaran Berita

https://money.kompas.com/read/2021/07/27/125046726/serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-privatisasi-dan-ipo-melalui-holding

https://industri.kontan.co.id/news/makin-panas-sp-pln-group-menolak-pge-sebagai-pimpinan-holding-bumn-geothermal

https://finance.detik.com/energi/d-5658371/serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-ipo-lewat-holding

https://www.limapagi.id/detail/RRbDU/pak-erick-thohir-dengar-ini-serikat-pekerja-tolak-rencana-ipo-pln-dan-holding

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210727124426-85-672707/pekerja-pln-tolak-anak-pertamina-pimpin-holding-geothermal

https://nasional.sindonews.com/read/492884/18/pertamina-tidak-layak-pimpin-holding-geothermal-1627279663

https://m.industry.co.id/read/89957/lima-alasan-sp-tolak-privatisasi-subholding-dan-ipo-pembangkit-pln

https://economy.okezone.com/read/2021/07/27/278/2446702/privatisasi-dan-ipo-pembangkit-pln-ditolak-ini-alasan-serikat-pekerja

https://koran-jakarta.com/sp-pln-tolak-holdingisasi-yang-dipimpin-pge

https://www.gatra.com/detail/news/518057/ekonomi/pertamina-dinilai-tak-layak-pimpin-holding-bumn-panas-bumi

https://www.wartaekonomi.co.id/read352454/tegas-dan-keras-serikat-pekerja-pln-tolak-rencana-ipo-melalui-holding

https://ekonomi.bisnis.com/read/20210727/44/1422417/serikat-pekerja-pln-group-tolak-pge-jadi-induk-holding-panas-bumi

Perjanjian Kerja Bersama: Menguntungkan Pekerja, Berdampak Baik bagi Pengusaha

Kantor PSI/SASK Energy Project for Indonesia menerbitkan leaflet tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Leaflet ini untuk mendukung kampanye dan sosialisasi untuk pencapaian hak berunding untuk PKB bagi teman-teman yang bekerja di PT Haleyora Powerindo (HPI).

PKB seperti yang kita ketahui adalah hak pekerja dan serikat pekerjanya. Karena ini hak, maka keberadaan PKB tidak boleh diabaikan oleh kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja. Oleh karenanya permintaan untuk pelaksanaan PKB yang dilakukan oleh pekerja bersama serikat pekerja hendaknya di respon dengan baik dan dijalankan.

PKB tidak hanya menguntungkan pekerja semata, tetapi kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha. Kenapa begitu? Melalui PKB, pengusaha dan pekerja akan:

  1. Mendapatkan angkatan kerja yang berkualifikasi dan bermotivasi tinggi – produktifita kerja yang tinggi dan berkelanjutan
  2. Perusahaam akan bisa berfokus pada pengembangan produk baru dan produksi teknologi
  3. Mengurangi perselisihan antara pekerja dan pengusaha sehingga menciptakan suasana kerja yang damai
  4. Menekankan kepada serikat pekerja untuk mengurangi penggunaan mogok kerja dan lebih mengemukakan perundingan, negosiasi.

Oleh karenanya, buat PKB dan laksanakan hak tersebut dengan baik di tempat kerja kita.

Baca dan sebarkan leaflet dibawah ini.

Serikat Kuat Untuk PKB yang Berkualitas

Yogyakarta (17/6), Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) bekerja sama dengan PSI dan SASK, selama dua hari ini, 16 dan 17 Juni 2021, menyelenggarakan Workshop dan Pelatihan Perjanjian Kerja Bersama untuk Pemimpin Serikat Pekerja. Kegiatan ini dihadiri oleh 29 orang, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat SP PJB dan perwakilan-perwakilan Dewan Perwakilan Unit.

Acara yang dilakukan di Hotel Grand Inna Garuda Malioboro Yogyakarta ini, menghadirkan bung Chandra Mahlan dari Asosiasi Jurudidik Pekerja (AJP) yang juga Ketua Departemen Pendidikan FSPKEP-SPSI sebagai nara sumber tunggal workshop.

Pada hari pertama kegiatan ini diisi dengan membongkar kedudukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam hubungan industrial antara Pengusaha dengan Pekerja, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam sesi ini adalah tantangan perundingan PKB di bawah rejim UU Cipta Kerja.

Masih di hari pertama Workhsop dan Pelatihan, peserta juga membedah PKB PT PJB saat ini (2019-2021), terkait apa-apa saja yang belum ideal bagi pekerja, dan tentu saja keunggulannya sehingga perlu dipertahankan. Dalam bedah ‘Undang-undang’ di tempat kerja ini, pasal-pasal tentang jaminan kesehatan dan tugas karya menjadi perhatian peserta training.

Di pasal jaminan kesehatan umpamanya, masih ada diskriminasi pemberian jaminan kesehatan setelah pensiun antara pekerja lama dengan pekerja yang baru. Pekerja lama mendapatkan jaminan kesehatan setelah pensiun, sedangkan pekerja yang direkrut setelah tahun 2011 tidak dicover kesehatannya jika kelak pensiun.

Bagaimana memenangkan kepentingan pekerja untuk bisa diakomodir menjadi pasal-pasal di dalam PKB, menjadi fokus pembahasan di hari kedua. Karena setelah UU Cipta Kerja yang durjana diberlakukan, dengan mengabaikan protes yang sangat keras dari Serikat Pekerja dan kelompok masyarakat lainnya, PKB menjadi peluang bagi buruh atau pekerja mendapat perlindungan dan jaminan sosial yang lebih baik di tempat kerja.

Menaikkan nilai tawar Serikat Pekerja, memperbaiki skill bernegosiasi, dan memperkuat basis argumentasi, menjadi tajuk serius. Densitas keanggotaan yang tinggi dan terorganisir secara baik, menjadikan nilai tawar pekerja semakin tinggi, yang berarti Pengusaha tidak akan bertindak sewenang-wenang. Memperbaiki skill bernegosiasi dan berkomunikasi akan memperlancar proses memenangkan kepentingan pekerja di dalam PKB.

Di hari terakhir dari kegiatan selama dua hari ini diisi dengan simulasi perundingan PKB. Simulasi ini menjadi hal yang penting, sebab berhadap-hadapan dengan pengusaha di dalam perundingan bukan perkara mudah, terutama urusan mental, di banyak kejadian juru runding perwakilan dari Serikat Pekerja sering kali rendah diri di hadapan Pengusaha. Hal ini tentu saja akan merugikan kepentingan pekerja. Di sinilah pentingnya simulasi itu.

Waktu pelatihan yang hanya dua hari tentu saja masih kurang, untuk memberikan bekal yang cukup bagi para peserta pelatihan yang mayoritas pekerja muda di SP PJB. Seperti permintaan beberapa peserta di akhir sesi kegiatan Workhsop ini, mereka menghendaki dilakukan Workshop atau pelatihan-pelatihan lanjutan, agar mereka mempunyai kapasitas yang baik ketika perundingan PKB tahun 2022 nanti.

Training untuk organisers: Hukum perburuhan dan penyelesaian perselisihan

PSI/SASK Energy Project for Indonesia bekerjasama dengan Pusat Kajian Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (PAKKAR) mengadakan training selama 3 hari, 7-9 Juni 2021 di Hotel Maxone Kramat, Jakarta. Sebagai fasilitator dan pemateri adalah bung Ari Lazuardi, S.H., dan bung Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H dari PAKKAR.

Hari pertama telah dipaparkan materi mengenai Pemahaman Hukum dan Hukum Perburuhan di Indonesia. Materi ini membahas dan mendiskusikan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya yang mengubah sebagian besar norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta kaitannya dengan aturan di dalam PKB maupun PP di perusahaan tempat para peserta bekerja. Hal ini akan sangat berguna bagi peserta guna merumuskan hal-hal apa saja yang harus dipertahankan, ditingkatkan, diadakan, dan ditiadakan dalam PKB/ PP yang akan datang guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.


Hari kedua, fasilitator dan pemateri memaparkan materi mengenai Peran SP/SB Dalam Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Materi ini membahas dan mendiskusikan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimulai dari tahapan penyampaian keluh kesah sampai dengan Pengadilan dan memetakan peran strategis SP/SB dalam melakukan upaya-upaya pembelaan. Pada hari kedua penyampaian materi dikombinasikan dengan kerja kelompok serta presentasi kelompok kerja yang mendiskusikan dan membuat surat kuasa serta menyusun langkan-langkah pembelaan.


Hari ketiga, yang merupakan hari terakhir pelatihan, pemateri menyampaikan tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimulai dari gugatan sampai dengan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan. Dalam sesi akhir dan penutup, fasilitator bersama para peserta pelatihan melakukan praktek peradilan semu dengan merujuk pada praktek persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Agenda kegiatan:

Tenaga Alih Daya PLN Unit Sragen Rapatkan Barisan.

Hari ini, Minggu (6/6), SPLAS-SERBUK Unit Kerja Rayon PLN Sragen melakukan konsolidasi anggota. Penguatan basis yang di kemas dalam bentuk Halalbihal dihadiri oleh seluruh anggota Serikat dan keluarganya.

Kontrak multi years II dan Perdir PLN 0219, masih menjadi topik konsolidasi. Seperti pesan Ketua Umum SPLAS bung Budi Santoso, dalam acara workhsop kemarin, anggota harus memahami betul tantangan di tempat kerja dalam waktu-waktu ke depan. “Jangan sampai, informasi dan rencana aksi mandek di pengurus. Akibatnya anggota mudah sekali dipecah belah karena minimnya informasi.” Tegasnya. Menyambut pesan itu, hari ini menjadi permulaaan konsolidasi demi konsolidasi di basis-basis SPLAS

Dalam sesi diskusi anggota, Tri Joko Susilo Sekretaris SPLAS-SERBUK mensosialisasikan point-point penting dari hasil Workshop kemarin. Dan juga memberi penekanan-penekanan, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dilakukan dalam menyambut kontrak baru.

Terkait Perdir 0219, Mas Tri, biasa dia panggil, menekankan pasal-pasal mana dari peraturan direksi PLN itu yang merugikan dan berpotensi merugikan anggota, seperti, ancaman PHK dengan dalih efisiensi, pengurangan upah imbas dari berubahnya komponen upah pokok, dan meningkatnya beban kerja setelah pengurangan tenaga kerja dan bertambahnya jumlah pelanggan PLN.

Mengajak konsolidasi Tenaga Alih Daya lain di lingkungan PLN, seperti petugas Yantek, Gardu Induk, dan yang lain, menjadi rencana konsolidasi anggota Rayon PLN Sragen kali ini. Sebab, Pencatat Meter PLN hanya sebagian saja dari TAD di PLN, yang sudah dan akan terkena imbas dari Perdir 0219 ini. Jika semua kekuatan TAD meluas dan solid, tentu kemenangan tidak lagi serupa mitos.

Perdir PLN 0219 Merugikan Tenaga Alih Daya PLN

SPLAS SERBUK hari ini Sabtu (5/6) di Wonogiri, melakukan Workshop terkait pemberlakuan Peraturan Direksi PLN No. 0219 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT PLN No. 500, Tentang Perubahan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahan Lain di Lingkungan PT PLN. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 perwakilan Unit Kerja SPLAS.

Dalam sesi pertama kegiatan, pembahasan membedah terkait dampak Perdir yang sudah menimpa Tenaga Alih Daya PLN dan potensi persoalan ke depannya. Dalam pembahasan ini muncul persoalan THR TAD yang jumlahnya tidak sesuai dengan aturan. Selain persoalan THR, selain masalah yang sudah terjadi dalam pembahasan yang difasilitasi Prokarios Mahi dari Kanal Muda Institute muncul potensi-masalah masalah akibat daripada Perdir, seperti, Berkurangnya upah akibat berubahnya skema pengupahan, ancaman PHK, dan beban kerja yang semakin berat.

Utang PLN yang mencapai 600 T lebih juga tidak luput menjadi sorotan peserta. Mega Proyek 35.000 MW menjadi sorotan khusus, karena proyek mercusuar ini lah yang menjadi lubang besar utang-utang PLN kepada kreditur. Yang pada akhirnya menjadi sebab munculnya Perdir 0219.

Pada sesi kedua setelah Break Ishoma, dilakukan pendalaman terkait rangkuman problem-problem yang sudah terjadi maupun potensi yang akan terjadi, untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi ke depan. Langkah-langkah mana yang akan dilakukan dahulu, dan tindakan-tindakan seperti apa yang akan dikerjakan kemudian.

Rencana aksi menjadi pembahasan terakhir dalam kegiatan workhsop hari ini. SPLAS SERBUK sudah mengambil kesimpulan konsisten, bahwa Peraturan Direksi PLN yang ditandatangani oleh seorang PLT ini akan berdampak buruk bagi TAD alih daya. Padahal problem utang dan kemerosotan di PLN bukan disebabkan oleh kinerja TAD, mengapa mereka yang harus menanggung akibatnya?

Oleh karena itu, sebagai langkah pertama, SPLAS sebagai Serikat Pekerja yang beranggotakan Tenaga Alih Daya PLN, meminta direksi PLN untuk mencabut Perdir 0219. Semoga permintaan ini menjadi perhatian serius Direksi PLN saat ini. Jika tidak, SPLAS SERBUK juga sudah menyusun langkah-langkah untuk menggalang persatuan baik dengan pekerja maupun Serikat Pekerja di lingkungan PLN untuk bersama-sama meminta Perdir 0219 dicabut.

THR Dipotong, SPEE FSPMI Gelar Konsolidasi Nasional Buruh OS PLN

Buruh outsourcing PLN geram ketika mengetahui pembayaran THR tahun 2021 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menyikapi hal itu, sedikitnya 30 orang pengurus unit kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) yang berasal dari berbagai perusahaan OS PLN di Jabodetabek, Serang, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Cirebon berkumpul di Kantor DPP FSPMI, Senin (31/5).

Mereka melakukan pertemuan dan konsolidasi dengan Pimpinan Pusat SPEE dan Dewan Pimpinan Pusat FSPMI untuk membahas pemotongan THR tahun 2021. Tidak hanya buruh OS PLN yang ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pertemuan ini juga diikuti puluhan perwakilan OS PLN dari berbagai provinsi lain melalui Zoom.

Perlu diketahui, saat ini keanggotaan buruh OS PLN di FSPMI ada di 22 provinsi dan 64 kabupaten/kota, dengan lebih dari 100 perusahaan.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Setiap ada hak buruh yang dikurangi atau tidak diberikan, FSPMI sebagai serikat pekerja wajib berdiri di garda depan untuk memastikan agar hak-hak tersebut bisa kembalikan didapatkan,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat SPEE FSPMI, Abdul Bais dalam pertemuan tersebut.

Di tempat yang sama, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat SPEE FSPMI Slamet Riyadi menegaskan, bahwa pembayaran THR yang lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada kaitannya dengan pandemi Covid-19. Terlebih lagi, penurunan nilai THR ini didasarkan pada Peraturan Direksi (Perdir) PLN No. 0219 yang dibuat oleh PLN sebagi rujukan para vendor dalam perhitungan upah. Di mana Perdir tersebut diterbitkan tahun 2019, sebelum Pandemi.

“Perdir tersebut menghilangkan 2 komponen tunjangan tetap, yaitu tunjangan kompetensi dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap. Padahal pemberian kedua tunjangan ini tidak dipengaruhi oleh kehadiran, sehingga secara hukum harus diperhitungkan sebagai tunjangan tetap,” kata Slamet.

Dijadikannya tunjangan kompetensi dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap, menyebabkan pembayaran THR berkurang. Karena di tahun-tahun sebelumnya, keduanya adalah tunjangan tetap yang diperhitungkan sebagai pembayaran THR. Intinya, tegas Slamet, pembayaran THR OS PLN di seluruh Indonesia tahun ini berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tidak hanya THR yang dirugikan. Bisa dipastikan, ini juga akan berpengaruh terhadap perhitungan upah lembur dan pesangon. Bahkan berpengaruh juga terhadap dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), karena iuran ke BPJS Ketenagakerjaan hanya dibayarkan sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan tetap (tidak termasuk tunjangan tidak tetap).

“Jadi ini bukan hanya persoalan THR. Ini adalah pertarungan tentang masa depan dan kesejahteraan buruh OS PLN,” tegasnya.

Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz yang hadir dalam konsolidasi nasional ini menegaskan, bahwa pihaknya akan mendukung penuh perjuangan buruh OS PLN untuk mendapatkan hak-haknya.

“Perjuangan OS PLN bukan hanya perjuangan kawan-kawan. Tetapi juga perjuangan seluruh keluarga besar FSPMI, dan lebih besar lagi menjadi perjuangan KSPI dan gerakan buruh di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pembayaran THR 2021 dengan komposisi upah yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menciderai rasa keadilan. Bagaimana pun, OS PLN adalah bagian yang tidak terpisahkan dari BUMN PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Apalagi selama ini, buruh OS PLN lah yang bekerja keras di lapangan untuk memastikan agar aliran listrik ke masyarakat tetap terjaga.

“Ibaratnya, urusan pekerjaan disuruh di depan, tetapi giliran kesejahteraan belakangan.”

Sebelumnya, anggota DPRI RI Obon Tabroni meminta agar PT PLN, sebagai perusahaan milik negara, memberi contoh baik dalam memberikan kesejahteraan kaum buruh.

Pasca konsolidasi nasional ini, buruh OS PLN akan melanjutkan dengan melakukan konsolidasi di tiap-tiap kabupaten/kota. Tujuannya adalah, agar buruh-buruh OS PLN semakin sadar apa yang sesungguhnya terjadi. “Dalam kesempatan ini, kami mengajak buruh OS PLN yang belum berserikat untuk bergabung dengan SPEE FSPMI. Karena kita tahu, hanya serikat pekerja yang bisa menjadi alat perjuangan bagi buruh untuk mendapatkan pembelaan dan perlidungan,” kata Slamet.

Selanjutnya, buruh juga akan melaporkan permasalahan THR ini ke Pengawas Ketenagakerjaan. Dan jika sampai akhir bulan Juni belum hak-hak buruh OS PLN belum juga dibayarkan, FSPMI akan melakukan aksi besar-besaran di Kantor Pusat PT PLN di Jakarta dan kantor-kantor cabang PT PLN di seluruh Indonesia

Kegagalan energi listrik

Di seluruh dunia, dari Nigeria sampai Filipina sampai Uni Eropa, privatisasi energi sudah mengecewakan banyak orang dan merusak bumi. Pemerintah negara-negara di dunia sudah menjual habis utilitas publik, mengubah energi menjadi komoditas untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan bukan untuk kepentingan publik.

Privatisasi energi dipaksakan kepada negara-negara berkembang sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dan untuk pembangunan infrastruktur dari institusi keuangan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Investors swasta meraup keuntungan, tetapi tidak banyak yang dilakukannya kecuali memperkaya sekelompok kecil orang dengan mengorbankan banyak orang. Privatisasi energi telah memperlebar jurang ketimpangan dan menunda transisi penting menuju energi terbarukan.

Investors swasta meraup keuntungan, tetapi tidak banyak yang dilakukannya kecuali memperkaya sekelompok kecil orang dengan mengorbankan banyak orang

Privatisasi energi listrik

Di bawah kepemilikan publik, suatu jaringan energi listrik bekerja sebagai satu sistem yang memanfaatkan integrasi antara pembangkit, transmisi, distribusi, dan pasokan bagi pengguna listrik. Privatisasi memecah-mecah berbagai fungsi ini. Pembangkit dijual, distribusi dibuat menjadi waralaba, dan pasar besar untuk perdagangan energi dibuat. Bagian-bagian yang dapat mendatangkan keuntungan dari jaringan ini diserahkan kepada investor swasta, sementara bagian-bagian yang tidak menguntungkan tetap berada di tangan publik

Ideologi pasar besar menyebutnya sebagai “deregulasi”, tetapi kenyataannya tidak mungkin mengelola jaringan listrik yang telah terprivatisasi tanpa ekspansi birokrasi yang masif, termasuk pasukan staf pemasaran yang menghabiskan jutaan dollar untuk belanja iklan guna menyakinkan konsumen untuk membeli elektron “mereka”. Aspek-aspek ini – unbundling, penciptaan keuntungan yang baru diperkenalkan, dan menciptakan beragam regulasi yang rumit untuk mengelola pasar—membuat jaringan listrik yang telah terprivatisasi menjadi secara inheren tidak efisien, lebih tidak stabil dan lebih mahal

Di mana privatisasi listrik sudah berlangsung, biasanya dibarengi dengan janji bahwa investasi swasta akan membuat harga lebih murah, meningkatkan pasokan dan layanan. Tetapi berbagai kebijakan privatisasi justru berujung pada tagihan listrik yang lebih tinggi, pemutusan jaringan listrik sebagai hukuman akibat tidak membayar tagihan, kerentanan energi yang meningkat dan gagal meluaskan jaringan listrik ke komunitas-komunitas yang belum teraliri listrik. Bagi pekerja di sektor ini, privatisasi menyebabkan pekerjaan yang lebih berbahaya dan prekariat karena outsourcing, pemutusan hubungan kerja, dan pemotongan upah besar-besaran yang dialihkan ke keuntungan korporat.

Alih-alih kompetisi yang mendorong “pilihan konsumen’, privatisasi justru menghasilkan dominasi korporasi besar atas pasar.

Ketika energi tidak lagi secara demokratis akuntabel, maka ia akan membuka celah baru untuk korupsi.

Ketika energi tidak lagi secara demokratis akuntabel, maka ia akan membuka celah baru untuk korupsi, dan ketika pasar ini betul-betul gagal, pemerintah dan publik harus menanggungnya, karena sistem energi ini merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat modern.

Komitmen untuk dekarbonisasi dan memperkenalkan pembangkit energi terbarukan menciptakan gelombang baru privatisasi energi. Para pembuat kebijakan sektor energi sudah berhasil membuat para pembuat undang-undang percaya bahwa hanya perusahaan energi swasta saja yang mampu mengelola teknologi produksi energi terbarukan. Ini berarti bahwa banyak utilitas listrik publik yang mumpuni, dan terintegrasi secara vertikal dilarang membangun pembangkit listrik tenaga matahari dan angin yang baru. Pilihan kebijakan yang keliru yang demikian diperkuat oleh beragam perjanjian perdagangan yang memaksa negara-negara untuk memperlakukan korporasi swasta dengan cara yang sama dengan utilitas publik dalam negeri mereka.


Perusahaan-perusahaan swasta belum cukup berinvestasi dalam hal memperluas infrastruktur yang ada. Sektor swasta tidak akan menghasilkan transisi energi bersih yang sangat kita butuhkan untuk mencegah terjadinya pemanasan global.

Hanya melalui kepemilikan publik maka kemajuan pesat dalam investasi pembangkit dan penyimpanan energi terbarukan skala besar bisa terjadi, menyediakan energi yang rendah karbon, terjangkau dan aman. Investasi di energi terbarukan publik penting untuk memenuhi tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persatuan Bangsa Bangsa untuk akses terhadap energi modern yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.

Privatisasi di seluruh dunia

Harga listrik di Eropa dan Inggris terus naik sejak energi listrik dideregulasi pada tahun 1990an, dan kerentanan energi tumbuh dua kali lipat selama 10 tahun terakhir karena kepemilikannya menjadi terkonsentrasi di tangan segelintir perusahaan multinasional yang mendominasi pasar energi Eropa. Di Inggris, salah satu negara pioner dalam hal privatisasi energi listrik, 60% pekerjaan di sektor energi hilang dari awal 1990an sampai 2001. Sekarang, hanya ada enam perusahaan energi besar yang mendominasi pasar energi di Inggris, mencetak rekor keuntungan empat kali lipat dari margin yang dianggap sebagai patokan yang masuk akal oleh otoritas yang mengatur. Sementara itu, harga energi naik delapan kali lipat lebih cepat dari rata-rata upah.

Europe at night via Wikimedia Commons

Filipina

Wire chaos at Intramuros - Andrew Moore via Wikimedia Commons

Tiga konglomerat yang dikendalikan oleh oligarki kuat mengendalikan hampir 60% pembangkit listrik di Filipina.

Privatisasi pada tahun 2001 berarti bahwa pembangkit, transmisi dan distribusi dipisah-pisah (unbundled). Perusahaan Listrik Nasional (NPC) yang dimiliki oleh pemerintah dipecah-pecah dan asetnya dijual kepada investor swasta. Privatisasi sedianya untuk menjamin harga untuk dipandu oleh pasar, menuju efisiensi yang lebih besar dan menggeser beban biaya dari negara kepada sektor swasta. Namun, harga justru meroket and sekarang ini, Filipina adalah negara dengan harga energi termahal di Asia, setelah Jepang. Tiga konglomerat yang dikendalikan oleh oligarki kuat mengendalikan hampir 60% pembangkit listrik di Filipina. Pembangkit listrik tetap bergantung pada batu bara, minyak dan gas.

Nigeria

Kebijakan privatisasi sudah gagal dalam menjamin pasokan listrik yang handal di Nigeria. Nigeria adalah negara dengan ekonomi terbesar di Afrika dan salah satu penghasil minyak dan gas terbesar di dunia, namun ia terus menerus mengalami kelangkaan pasokan energi, dengan hampir setengah dari populasinya tidak memiliki akses terhadap jaringan listrik. Orang Nigeria membayar harga listrik yang sangat tinggi terlepas dari angka penggunaan per-orangnya salah satu yang paling rendah di dunia. Bagi mereka yang memiliki akses terhadap jaringan listrik, pasokan energinya tersedia rata-rata hanya 3,6 sampai 6,3 jam per-hari. Nigeria memprivatisasi listriknya pada bulan November tahun 2013, dan 20.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Power Holding Company of Nigeria (PHC), perusahaan listrik yang dimiliki oleh negara, dipecah-pecah dan dibagi-bagi menjadi 18 perusahaan. Namun, model bisnis perusahaan distribusi swasta ini sudah betul-betul gagal.

Emeka Okechukwu – Wikimedia Commons

Nigeria adalah salah satu negara di Afrika pengekspor minyak dan gas terbesar di dunia, namun hampir setengah dari populasinya tidak memiliki akses terhadap jaringan listrik.

Mereka gagal untuk menarik investasi dan menanggung hutang yang sangat besar. Ini berakhir pada kekurangan pasokan energi yang bersifat artifisial, di mana perusahaan tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membeli energi dari perusahaan pembangkit. Dalam usaha untuk mengatasi persoalan ini, tarif listrik naik dua kali lipat pada bulan September 2020, tetapi tindakan yang teramat tidak disukai di tengah krisis COVID-19 ini menyebabkan pemogokan dan kerusuhan menentang kebijakan penghematan dan korupsi.

Mengambil Alih: membalik privatisasi melalui demokrasi energi, kepemilikan dan penguasaan publik

Di seluruh dunia, orang mulai menuntut re-nasionalisasi energi sebagai respon terhadap krisis iklim dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kegagalan uji coba privatisasi listrik menghasilkan pemerintah sejumlah negara-negara di dunia untuk me-renasionalisasi perusahaan-perusahaan energi mereka sekaligus komunitas yang merebut kembali kendali atas listrik di tingkat munisipal atau daerah. Pada tahun 2019 ada 374 kasus remunisipalisasi energi – 4 dari 5 terjadi di Jerman – dikarenakan buruknya kinerja perusahaan energi swasta dan karena komunitas menuntut energi terbarukan.

Pada tahun 2019 ada 374 kasus remunisipalisasi energi – 4 dari 5 terjadi di Jerman.

Pemerintah sebaiknya berinvestasi secara langsung pada listrik yang rendah karbon, dapat diakses, dan terjangkau bagi semua orang. Pemerintah dapat dengan efektif mengelola upgrade sistem dan berbagai tantangan yang dimiliki oleh energi terbarukan, sekaligus bagi pekerja dan membangun kepemilikan pekerja dan komunitas. Pemerintah seharusnya mempertahankan utilitas yang dimiliki negara yang terintegrasi secara vertikal dan tidak boleh melakukan unbundling dan privatisasi energi lebih lanjut.

Kepemilikan yang demokratis atas layanan publik harus dibela dan diperluas.

Sumber: Public Services International (PSI)

Mengapa Serikat Pekerja Menentang Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan?

Oleh: Andy Wijaya(Sekretaris Jenderal, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP)).

Salah satu tuntutan yang disuarakan dalam May Day kemarin adalah, Serikat Pekerja Ketenagalistrikan menolak adanya privatisasi kelistrikan. Pertanyaannya kemudian, apa sih yang dimaksud dengan privatisasi ketenagalistrikan?

Tenaga listrik telah 2 (dua) kali dikelompokkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Konsekuensi bahwa listrik dinyatakan sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka tenaga listrik harus dikuasai oleh negara.

Nah, privatisasi ketenagalistrikan berdampak pada hilangnya penguasaan negara terhadap tenaga listrik. Jika hal ini terjadi, maka telah terjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi.

Untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi, wajar jika kemudian Serikat Pekerja Ketenagalistrikan mengangkat isu ini di dalam May Day.

Dalam hal ini, kita bisa berkaca dari kasus privatisasi di Philipina, yang mulainya bersamaan dengan di Indonesia.

Di Philipina terbit The Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) yang memperbolehkan pihak swasta membeli/menguasai sektor ketenagalistrikan di semua sektor (pembangkitan, transmisi, distribusi dan retail) pada tahun 2002.

Sementara itu, di Indonesia, terbit UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang juga mengharuskan sektor ketenagalistrikan (pembangkitan, transmisi, distribusi dan retail) dikelola oleh badan yang terpisah. Jangan lupa, di UU No. 20 tahun 2002 juga memperbolehkan pihak swasta membeli/menguasai sektor ketenagalistrikan di semua sector.

Tetapi implementasi di 2 (dua) negara tersebut berbeda. Di Indonesia, UU No. 20 tahun 2002 dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di Philipina, EPIRA terus berjalan.

Ketika EPIRA berjalan di Philipina, pihak swasta pertama-rama membeli pembangkitan terlebih dahulu. Terutama sektor energi baru Terbarukan, yaitu PLTA. Kemudian baru jenis-jenis pembangkitan yang lain..

Hingga akhirnya, semua pembangkitan dikuasai oleh swasta. Di mana  pada saat itu pihak swasta juga menjadi pejabat di pemerintahan, atau meminjam bahasa Rizal Ramli adalah PePeng (Pejabat Pengusaha). Sehingga perpindahan asset-aset negara di pembangkitan yang dikuasai dan dioperasikan oleh Napocor (National Power Coorporation) atau PLN-nya Philipina ke dalam tangan swasta berjalan dengan mulus.

Di tahun 2021 ini, saya menilai Langkah-langkah swasta menguasai sektor ketenagalistrikan masih terus agresif. Setelah UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan di batalkan, maka di keluarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

UU No. 30 Tahun 2009 juga bertitik berat pada 2 (dua) hal, yaitu unbundling dan privatisasi/swastanisasi. Untungnya pada tahun 2015, judicial review terhadap UU No 30 Tahun 2009 dikabulkan sebagian/bersyarat, khususnya pasal unbundling dan pasal privatisasi/swastanisasi.

Tetapi pihak-pihak tertentu terus berusaha menghalalkan unbundling dan privatisasi/swastanisasi dengan cara memasukkan pasal unbundling dan pasal privatisasi/swastanisasi yang telah dibatalkan sebagian oleh MK di tahun 2015 ke dalam omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya di sub-klaster ketenagalistrikan.

Terlepas dari penjelasan di atas, saya kok menilai pihak swasta tidak hanya berusaha masuk dengan cara lewat undang-undang saja. Tetapi, pihak-pihak tertentu ingin menguasai sektor ketenagalistrikan terutama sisi Energi Baru Terbarukan (EBT) nya.

Beberapa waktu yang lalu, kita sama-sama tau  bahwa pemerintah akan membuat holdingisasi panas bumi yang terdiri dari Pertamina geothermal, PLN dan Geodipa. Artinya, ke depan asset-aset panas bumi yang tadinya berada di bawah kepemilikan Pertamina, PLN, dan Geodipa bisa saja dilepas dan diberikan pada satu badan yang terpisah dari Pertamina, PLN, dan Geodipa.

Apalagi beberapa waktu lalu kita juga sama-sama mendengar, bahwa anak usaha Pertamina yaitu Pertamina Geothermal akan di IPO kan atau sebagian saham kepemilikan akan di jual ke swasta. Dengan demikian, apabila saham Pertamina Geothermal sebagian dimiliki swasta, maka ketika Pertamina digabungan dengan PLN dan Geodipa, perusahaan gabungan tersebut akan dimasuki juga oleh pihak swasta.

Apabila swasta sudah masuk ke suatu saham perusahaan negara, maka tinggal akan menunggu waktu saja saham pemerintah berkurang dan saham swasta meningkat dengan cara penyertaan modal.

Saya yakin, penguasaan sektor ketenagalistrikan dalam sisi EBT tidak akan berhenti di panas bumi saja. Bila panas bumi sudah mulai dipecah, maka ke depan, akan dibuat holdingisasi PLTA.

Sehingga, EBT akan dikuasai asing, dan yang energi fosil akan habis sendiri karena umur ke ekonomiannya sudah terpenuhi..

Bila panas bumi sudah mulai di pecah, maka ke depan, akan dibuat holdingisasi PLTA. Sehingga, yang EBT akan dikuasai asing, dan yang energi fosil akan habis sendiri karena umur ke ekonomiannya sudah terpenuhi..

Ke depan, sektor ketenagalistrikan terutama pembangkitan akan total dikuasai oleh swasta.

Kalau listrik sudah diprivatisasi, siapa yang akan dirugikan? Tentu saja negara dan rakyat. Negara akan tergantung pada swasta dalam pemenuhan layanan hajat hidup orang banyak (bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945) dan rakyat akan dirugikan dengan tarif listrik yang sangat mahal. Maka, ayo bersama serikat dukung perlawanan melawan privatisasi sektor ketenagalistrikan.