Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan dan Air Memulai Proyek untuk Memajukan Hak-Hak Pekerja

PSI/SASK menyelenggarakan pertemuan perencanaan dan workshop start-up dengan Serikat peserta proyek di Indonesia, pada tanggal 3 – 4 Agustus 2022 yang dihadiri serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan dan air Jakarta. Serikat pekerja sektor ketenagalistrikan yang hadir adalah Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SP EE), Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) dan Serikat Pekerja PDAM Jakarta (SP PDAM Jakarta).

Dalam pertemuan tersebut, SASK Regional Coordinator, Farizan Fajari menjelaskan proyek kerjasama antara PSI dan SASK ini bertujuan untuk memajukan hak-hak serikat pekerja. SASK merupakan singkatan dari Trade Union Solidarity Centre of Finland (SASK). Ini adalah serikat pekerja pekerja solidaritas yang ada di Finlandia.

“SASK berdiri tahun 1986. Salah satu isu yang kemudian melahirkan SASK adalah perjuangan apartheid di Afrika. Adapun partners SASK adalah serikat pekerja di negara berkembang: Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Asia Tenggara,” kata Farizan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, strategi SASK adalah meningkatkan decent work dan living wage. SASK juga menambahkan fokus perjuangan, seperti gender equality, just transition, dan digitalisasi. Dalam hal ini, PSI dan serikat pekerja sektor publik di Indonesia merupakan salah satu contoh, bagaimana serikat pekerja ikut berperan dalam memajukan isu just transition.

Farizan juga mengungkapkan keinginannya untuk menyambungkan kawan-kawan di Indonesia dengan serikat pekerja di Finlandia. Di sana serikat pekerja sudah maju. Dengan adanya pertemuan antara serikat pekerja di Finlandia dan Indonesia, diharapkan pekerja di Indonesia bisa belajar dari gerakan serikat pekerja di Finlandia.

Pohon Masalah

Dalam pertemuan ini, Indah Budiarti, PSI SEA Communications & Project Coordinator menjelaskan beberapa persoalan perburuhan yang terjadi, baik di Indonesia maupun di Filipina.

“Ada 4 pohon masalah yang ditemukan. Pertama, kapasitas internal serikat pekerja yang lemah. Kedua, lingkungan kerja yang buruk. Ketiga, keanggotaan serikat pekerja yang rendah. Dan keempat, kesadaran tentang kesetaraan dan perbedaan gender,” kata Indah.

Menurutnya, ada beberapa sebab mengapa kapasitas internal serikat pekerja lemah. Di antaranya adalah kapasitias pengurus serikat pekerja yang tidak kuat. Pemimpinnya kurang pengalaman atau kurang mendapatkan pelatihan. Sehingga serikat pekerja terfokus di pimpinan pusat. Sementara itu, di tingkat cabang dan tempat kerja tidak kuat. Akibatnya, proses kaderisasi tidak berjalan dengan baik.

“Berikutnya adalah tentang keterampilan membuat PKB yang masih rendah. Di beberapa perusahaan, PKB memang sudah ada. Tetapi kualitasnya tidak baik. Hal ini terjadi karena kemampuan untuk menegosiasikan PKB masih kurang memadai,” kata Indah Budiarti.

Terkait dengan lingkungan kerja yang buruk, ini bisa kita lihat dengan lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan lahirnya regulasi yang baru ini, penggunaan buruh outsourcing dan kontrak semakin merajalela.

Di Filipina, ada kebijakan anti terror. Di mana kebijakan ini menggangu aktivitas individu serikat pekerja. Karena aktivis buruh yang dianggap menganggu keamanan, bisa ditahan tanpa ada surat penahanan.

Berikutnya adalah muncul precarious work. Seperti buruh kontrak, outsourcing, harian. Ada banyak buruh yang tidak memiliki jaminan sosial. Mudah di PHK, kontrak kerja yang bebas. Hal ini membuat keamanan pekerjaan terganggu.

Permasalahan ketiga adalah keanggotaan serikat pekerja yang rendah. Banyak serikat pekerja tidak mampu meningkatkan jumlah anggota. Faktor internal, bisa jadi karena kurangnya organizer serikat. Sedangkan faktor eksternal, adanya union busting yang mempersulit serikat pekerja dalam mengorganizing. Pemberangusan serikat pekerja mempersulit langkah dan gerakan serikat. Kondisi ini juga disumbang dari rendahnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja.

Ian Mariano, Sub-regional Secretary PSI Asia Tenggara juga hadir dalam pertemuan hari ke dua, dia menjelaskan persoalan kritis yang terjadi di Filipina, dengan maraknya tindakan pemerintah melakukan red tagging.

“Di masyarakat, khususnya di Filipina, masih ada yang menganggap mereka yang aktif di serikat ditandai (red tagging). Baik sebagai komunis atau teroris. Itu yang membuat banyak pekerja tidak tertarik dengan serikat,” katanya.

Masih banyak serikat belum mencapai keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan. Persoalan ini muncul karena ada banyak hambatan. Mulai dari persoalan kesempatan yang diberikan kepada perempuan. Termasuk peran ganda pekerja perempuan juga mempersulit mereka dalam berinteraksi atau aktif di dalam kegiatan serikat.

Setelah mencermati pohon masalah yang dijabarkan di atas, berikutnya Indah Budiarti selaku PSI Communications and Project Coordinator menjelaskan, bahwa projek ini akan berlangsung dari tahun 2022 sampai 2025.

Adapun hasil yang diharapkan, sampai dengan tahun 2025, serikat layanan publik menjadi serikat yang kuat dan mampu berhasil melindungi dan memajukan hak-hak serikat pekerja di Indonesia dan Filipina.

“Kemudian, dampak yang diharapkan, pada tahun 2030, serikat pekerja layanan publik di Indonesia dan Filipina bisa menjalankan hak politik, ekonomi, dan sosial sepenuhnya,” ujarnya.

Setidaknya ada 4 hal yang diharapkan:

Pertama, pengetahuan dan sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas serikat pekerja untuk bertindak, terlibat, dan mengambil tindakan atas persoalan hak-hak serikat pekerja.

Kedua, sampai dengan 2025, legislatif, eksekutif, dan influencer kunci mendukung dan menyetujui tindakan yang diajukan yang mendorong dan memajukan hak-hak serikat pekerja.

Ketiga, pada tahun 2025, keanggotaan serikat sektor layanan publik akan meningkat dan terkonsolidasi secara signifikan.

Sedangkan hasil keempat, pada tahun 2025, pemimpin perempuan yang berdaya mampu mengampil peran utama dalam memajukan hak-hak serikat pekerja dan mendorong tempat kerja yang bebas dari kekerasan.

Samsol, bersama kita kuat!

Confirming the Existence of Workers and Peoples’ Defenders: PPIP held a Worker Training

Knowledge is the fuel to advance union. It is only when unions have sufficient knowledge about their respective organization, the unions will be strong and militant. Knowledge begets awareness. With awareness, members will participate in unions’ activities voluntarily. We know that participation is the key to create change to betterment. This statement was expressed by Dwi Hantoro, the chairperson of PP Indonesia Power on National level in a planning meeting for education for union structure and members in 2022.

A way to raise awareness and increase members’ participation is by union education. Education must be understood as more than just knowledge transfer, but also attempts to bring togetherness and raise the sense of belongingness of unions

With that in mind, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) for the last few months, have been organizing education meetings and basic trainings in several units just like had planned. PPIP has tens of members who work in PT Indonesia Power. Of course, unions’ ups and downs do not only depends on just a few people. They are determined by all the activists and members in them. Unions must be collectively working.

One thing to highlight is that as unions in electricity/energy PPIP has a strategic role and position. PPIP does not only ensure its’ members’ welfare but also bears the resposibility of ensuring the electricity in Indonesia to benefit each and every Indonesian people.

Therefore, through this education, PPIP will try to make its members understand what union is. Including labor issues and electricity/energy issues. With the knowledge they gained, it is hoped htat ter will be more collective work in the union.

If the structure/activists and members are no longer care about the existence of unions, unions will die eventually. When this happen, union will turn into a merely signboard that unable to defend, protect, and fight for members and their families’ interest. This is something that none of us want to happen. Therefore, PPIP uses this education meeting and training as a way to strengthen its members’ awareness on union rights and their rights.

That is exactly what was written on the early part of this article. That raising awareness witll make members and union strucutres/activities to participate in the strugggle of unions voluntarily—without coercion. They finally aware that only by joining the union workers will be dignified.

Another important thing is that the understanding about labor issues and electricity issues in this education meeting and training.

The training included labor issues because, indeed, all participants are workers. As workers, whether they want to or not they must have understanding aobut labor issues. Regulations related to their position as workers.

By understanding labor issues, workers will be more aware about their existence. That the are not just workers but they are entitled to embedded rights such as right of a decent wage, right of not to be terminated without reason, right to get social security, right to have a leave, right to negotiate CBA, and more importantly, right to organize.

The training included electricity issues in order to strengthen PPIP’s position together with other unions in electricity sector in advocating for energy sovereignty. As we know, PPIP is always on the forefront to reject electricity privatization. This is to fight for electricity, as an important business that related to peoples’ lives, to be in the hands of the state. Under public ownership, peoples will get the most benefit from reliable and affordable electricity.

Learning from the Philippines, after the electricity is privatized, people must pay more expensive electricity. The price soared. Besides, when liberalization happen, there will not be any energy sovereignty. We don’t want that to happen.

In short, through education and training, PPIP is strengthening its existence as workers’ rights defenders as well the Indonesian peoples’ defenders, especially in electricity.

Finally, we hope that this program will go beyond training and education. We hope that there will be follow ups to implement the knowledge gained from the training and education. Only then, the victory gained.

————————-

Teguhkan Eksistensi Sebagai Pembela Pekerja dan Rakyat: PPIP Gelar Pelatihan Serikat

Pengetahuan adalah bahan bakar untuk memajukan serikat pekerja. Hanya ketika anggota serikat memiliki pengetahuan yang cukup tentang organisasinya, serikat akan menjadi kuat dan militan. Pengetahuan menumbuhkan kesadaran. Dengan tumbuhnya kesadaran, anggota akan berpartisipasi di dalam kegiatan serikat pekerja tanpa ada keterpaksaan. Kita tahu, partisipasi adalah kunci untuk terjadinya perubahan yang lebih baik lagi. Pernyataan ini disampaikan oleh Dwi Hantoro, Ketua PP Indonesia Power Tingkat Pusat ketika merencanakan pendidikan bagi pengurus dan anggota di tahun 2022 ini.

Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi anggota adalah melalui pendidikan serikat pekerja. Di sini, pendidikan harus dimaknai lebih dari sekedar transfer pengetahuan. Tetapi juga sebagai ikhtiar untuk merekatkan kebersamaan dan menumbuhkan rasa cinta pada serikat pekerja.

Sadar akan hal itu, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) dalam beberapa bulan terakhir ini melakukan pendidikan dan pelatihan dasar serikat pekerja di beberapa unit seperti yang mereka telah persiapkan. PPIP memiliki anggota puluhan orang yang bekerja di PT Indonesia Power. Tentulah maju mundurnya serikat pekerja tidak ditentukan oleh satu dua orang. Tetapi ditentukan oleh seluruh pengurus dan anggota yang tergabung di dalamnya. Serikat bekerja secara kolektif.

Satu hal yang harus digaris bahwai, sebagai serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan, PPIP adalah serikat pekerja yang memiliki peran dan kedudukan strategis. Ia tidak hanya bekerja untuk memastikan kesejahteraan anggoa. Tetapi juga memiliki tanggungjawab moral untuk memastikan agar ketenagalistrikan di Indonesia bermanfaat untuk seluruh rakyat.

Itulah sebabnya, melalui Pendidikan ini, PPIP hendak memberikan pemahaman kepada anggotanya terkait dengan serikat pekerja. Termasuk di dalamnya memberikan pembekalan mengenai isu ketenagakerjaan dan ketenagalistrikan. Dengan pengetahuan seperti ini, diharapkan kerja kolektif di dalam serikat pekerja semakin terlihat.

Ketika pengurus dan anggota sudah tidak lagi peduli dengan keberadaan serikat pekerja, niscaya serikat akan sekarat. Jika itu terjadi, serikat akan berubah menjadi sekedar papan nama yang tidak sanggup membela, melindungi, dan memperjuangkan hal serta kepentingan anggota dan keluarganya. Tidak ingin hal itu terjadi, PPIP menjadikan pendidikan dan pelatihan ini sebagai sarana untuk menguatkan kesadaran hak pekerja dan serikat pekerja.

Persis itulah yang kami sampaikan di awal artikel ini. Bahwa dengan tumbuhnya kesadaran, pengurus dan anggota akan ikut berpartisipasi dalam perjuangan serikat pekerja tanpa ada rasa keterpaksaan. Mereka sadar bahwa hanya dengan berserikat pekerja akan bermartabat.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemahaman mengenai isu ketenagakerjaan dan ketenagalistrikan yang juga disampaikan dalam pendidikan dan pelatihan ini.

Isu ketenagakerjaan disampaikan, karena, memang, seluruh peserta dalam pendidikan ini adalah para pekerja. Sebagai pekerja, mau tidak mau mereka harus memiliki pemahaman mengenai isu ketenagakerjaan. Aturan-aturan apa yang menyangkut posisinya sebagai pekerja.

Dengan memahami isu ketenagakerjaan, pekerja akan menjadi lebih peduli dengan keberadaannya. Bahwa ia bukan hanya sekedar orang yang bekerja. Tetapi juga ada sejumlah hak yang melekat di dalam dirinya, seperti hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk tidak di PHK tanpa sebab, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk beristirahat/cuti, hak untuk membuat PKB, dan yang tak kalah penting adalah hak untuk berserikat.

Isu ketenagalistrikan disampaikan, untuk semakin mengukuhkan posisi PPIP bersama serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan yang lain dalam mengawal kedaulatan energi. Sebagaimana kita tahu, selama ini PPIP selalu berdiri di garda depan untuk menolak privatisasi listrik. Ini dilakukan untuk memperjuangkan agar ketenagalistrikan, sebagai usaha penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap dikuasai negara. Dengan dikuasai negara, maka rakyat akan mendapatkan listrik yang handal dan harga terjangkau.

Belajar dari pengalaman Filipina, ketika listrik di swastanisasi, rakyat harus membayar mahal. Harga listrik melambung tinggi. Di samping itu, ketika liberalisasi terjadi, tidak ada lagi kedaulatan energi. Kita tidak mau hal ini terjadi.

Pendek kata, melalui pendidikan dan pelatihan ini, PPIP meneguhkan eksistensinya sebagai pembela pekerja sekaligus pembela rakyat Indonesia, khususnya di bidang ketenagalistrikan.

Pada akhirnya, kita berharap program ini tidak berhenti sebatas pada pelatihan dan pendidikan. Tetapi ada tindak lanjut yang dilakukan, untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan di dalam kelas. Dengan demikian, kemenangan bisa segera kita dapatkan.

SERBUK PLTU Sumsel I Strike, A Struggle to Defend Workers’ Rights

Muara Enim – Tuesday (26/7), the strike at PLTU (Coal-Steam Power Plant) Sumatera Selatan (Sumsel) I today is officially started. Workers members of SERBUK PLTU Sumsel I stopped working after several negotiations between SERBUK Sumsel I with the Management of SGLPI, as the owner of PLTU Sumsel I, failed.

SERBUK PLTU Sumsel I demands the SGPLI management and its subcontractors to comply with applicable labour norms. The company pays its workers under the legal minimum wage, unilaterally terminate its workers, does not provide workers with annual leave, and no sufficient health facilitiies for the workers. The company also did not respond well for the demand of health facility.

SERBUK PLTU Sumsel I had held numerous negotiations, bipartite as well as tripartite negotiations. Even last negotiation, on Monday, involved many parties i.e. SERBUK PLTU Sumsel I, SGLPI management, local Labor office, the Police and also local government officials. And it was a deadlock! Therefore, there is no option left, to fight for the appropriated rights, the workers then decided to hold a strike, which is legal and guaranteed by law.

The strike is planned to last until August 1. As stated by the Chairperson of Regional Committee of SERBUK Sumsel, the workers decided to hold a strike as a result of management ignoring the workers’ demands. “If only the management complied with the law and regulation, we would not have to hold a strike,” said Tajudin expressing his disappointment due to the company’s unwillingness to fulfill workers’ demands.

The representative of SERBUK Executive Committee, Muhammad Husain Maulana, who was amongst the striking mass kept pumping up the spirit of the striking mass. “Comrades, we are on the right path. It is an obligation for us to fight for our rights. It is not just a tradition (sunnah). Once again, this is an obligation,” asserted Husain and the mass greeted it by shouting “long live the workers” repeatedly.

Representing the mass’ aspiration, SERBUK Sumsel I representative, Tajudin, said that there is still an open space for the management to do negotiation in order to avoid more loss on the company side. “We open the space for negotiation, so that this matter will not be dragged on. However, we are not going to negotiate our basic rights,” he asserted.

Mogok Kerja SERBUK PLTU Sumsel I, Sebuah Perjuangan Merebut Hak-Hak Pekerja.

Muara Enim – Selasa (26/7), Mogok kerja di PLTU Sumatera Selatan (Sumsel) I hari ini resmi dimulai. Para pekerja yang tergabung dalam SERBUK PLTU Sumsel I menghentikan aktivitas bekerja setelah beberapa kali perundingan antara SERBUK Sumsel I dengan Manajemen SGLPI, sebagai pemilik PLTU Sumsel 1, gagal mencapai titik temu.

Permintaan SERBUK PLTU Sumsel I agar pihak manajemen SGLPI dan Sub contractornya mematuhi norma-norma ketenagakerjaan terus saja diabaikan. Upah pekerja masih banyak yang di bawah UMK, PHK sepihak terus berlangsung, tak ada cuti tahunan yang diberikan kepada para pekerja, dan tuntutan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadahi tidak direspon dengan baik.

Berulangkali perundingan secara baik-baik telah ditempuh SERBUK PLTU Sumsel I, dari bipartit sampai dengan tripartit. Bahkan, Senin kemarin, perundingan melibatkan banyak pihak, ada selain SERBUK PLTU Sumsel I, Manajemen SGLPI, dan Disnaker, hadir pula aparat keamanan dan aparat pemerintah setempat. Deadlock! Oleh karena itu, tidak ada pilihan, demi hak-hak yang telah lama dirampas para pekerja memutuskan melakukan mogok kerja, yang itu sah menurut aturan perundang-undangan.

Mogok kerja ini rencana akan dilakukan sampai dengan tanggal 1 Agustus mendatang, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komite Wilayah SERBUK Sumsel, mogok kerja terpaksa ditempuh karena Manajemen terus saja abai dengan tuntutan para pekerja. “Andai saja perusahaan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, mestinya mogok kerja hari ini tidak perlu terjadi.” Kata Bung Tajudin, menyayangkan sikap perusahaan yang tidak memenuhi tuntutan para pekerja.

Perwakilan Komite Eksekutif SERBUK, Muhammad Husain Maulana, yang hadir di tengah-tengah massa SERBUK Sumsel I terus memompa semangat para pekerja yang sedang mogok. “Kawan-kawan, kita di jalur kebenaran. Memperjuangkan apa yang mestinya menjadi hak kita adalah sebuah kewajiban, bukan sunah lagi hukumnya. Sekali lagi, ini adalah kewajiban.” Tegas Husain dan disambut teriakan ‘hidup buruh’ berkali-kali dari massa aksi mogok kerja.

Mewakili aspirasi massa, SERBUK Sumsel I, Tajudin mengatakan, masih membuka ruang perundingan dengan manajemen SGLPI, tentu saja hal itu untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. “Kami masih membuka ruang negosiasi agar persoalan tidak berlarut-larut. Tentu saja bukan hak-hal normatif kami yang dinegosiasikan.” Terangnya.

Union Questions the Regional Representative Council of Indonesia’s (DPD RI) motive on initiating the amendment to Law no. 21 of 2000 on Trade Union/Workers Union

The General Secretary of Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), Andy Wijaya, questions the Regional Representative Council of Indonesia’s (hereafter, DPD RI) motive on initiating the amendment to Law no. 21 of 2000 on Trade Union/Workers Union. The DPD RI’s tasks as stated by the 1945 Constitution is to propose to the People’s Representative Council of Indonesia (hereafter, DPR RI) a bill related to regional autonomy, relation between national and regional government, formation, expansion, and unification of areas, natural resources management and other economic sources, and in relation to fiscal balance between central and regional governments. Andy Wijaya told this when he spoke in a Public Hearing with Commission III of DPD RI in relation to inventory on initiative bill drafting on amendment of Law No.21 of 2000, on Monday (20/6).

Further, Andy said, unions currently tend to focus on the Employment Creation Law that already amended some of the clauses in the Labor Law. The Constitutional Court found at least three constitutional violation and stated that the Employment Creation Law must be cancelled. In other words, the revision of Law No. 21 of 2000 is not an urgency.

Meanwhile, if the Law No. 21 of 2000 is to be revised, the unions thinks that it must be based on:

First, the number of trade union/workers union membership that tend to stagnate since the Reformation 1998 but on the other hand, the number of union, federation, and confederation increased.

“An information from satudata.kemnaker said that up to 2020 there are 3,256,025 unionized workers in 10,746 unions/16 Federations/6 Confederation. This number is not much different from the Reformation era and relatively very small compared to the number of formal workers in 2021 that is more than 50 million workers as showed by BPS’ data,” said Andy.

“Even in some cases, there are overlapped unions in terms of membership and sectors. Even there are some unions who have similar or exactly same logos and emblems or even same registration number,” he proceeded.

Andy also thought that in order to strengthen the function of unions, there needs to be acknowledgment that unions are legal entitites who can act on the name of the organizations legally as other legal entities.

Second, there are efforts to stop or prevent the formation or establishment of unions in a company. Unions are considered to be obstruction to the harmony between workers and the company.

Third, lack of support from the government to the development of unions function.

Another important point is that the rights to union must be initiated since the very first day of a worker works. Besides, the right to union must be aligned with the permit regime of company establishment. A company permit mus also include informing workers to union and facilitate union formation in addition to BPJS subscription for the workers. A company must also include human rights enforcement, such as freedom of association.

“There also needs to be a regulation on quality and exclusive CBA that will benefit the members of the union,” added Andy Wijaya.

Currently, CBA in a particular company is also applicable to non-union members. This can be seen as one of the reasons why union membership is decreasing as being members of unions are not a “privilege”. We should hold on to a contract principle, i.e. the agreement only applies on the parties who agrees. There have been several regulations on this matter i.e. Law No. 13 of 2003 on Labor and Minister of Labor Regulation No. 28 of 2014. However, the amendment of Law No. 21 of 2000 could assert that a function of union is to form a CBA that is only applicable to its members.

Unions also have interests in supporting company’s productivity and growth to create common welfare.

“Another thing is that we found many employers who refuse to help unions with union dues by using COS mechanism. Therefore, unions must collect dues mannually to each and every member. This should not have happened if companies/employers are obliged to facilitate the collection,” he added.

Meanwhile, in responding the proposal of amendment of some clauses of Law No. 21 of 2000, Andy highlighted article 4 that seems to be using conlict paradigm in the relation between unions and employers. Therefore, there needs to be the employers’ perspective added, not just the legal norms related to the function and objectives of union.

“The existing norms on implementation of union function should also be supported by sanction so that the law is enforced and more meaningful,” Andy asserted.

In relation to regulaiton on federation and confederation, Andy thought that there must be clear sector differentiation between one federation with the other. There are even unions whose membership is multi and cross business sectors.

“Therefore, we think that union federation needs to be returned to the sector where they function and their membership are. This will also impact the representation in the tripartite institution and other similar institutions. In terms of confederation, we think that there should only be a few, maybe 2 or 3. Confederation is the the top of hierarchy of unions,” he added.

We propose for a protection. The chapter is now on protection, development, and monitoring. There should be protection on implementation union function that are not carried out by their partners, i.e. the company.

There should be a regulation on labor offices so that those office would be more competent and capable in taking action needed to protect unions. For example, regulation on how labor office must respond to a complaint on alleged union function violation so that it would not be a conflict. And then labor office would take a decisive action and impose a sanction.

“In short, what we want to say is that the law must also regulate labor office so that they would be more competent and capable,” added Andy.

Another problem to be discussed further is related to intimidation and obstruction to union activities and how they can be measured. For example, the company is not willing to negotiated the CBA, refuse to cut workers’ wage for union dues using Check off system, and not willing to give dispensation for workers to participate in union activities.

According Andy, those real cases should be regulated in the article 28 that is added in the law and that has correlation to article 43 of Law No. 21 of 2000. In addition, the mechanism of implementation of article 43 must be clarified and emphasized. As well as the relation between labor office and the police.

“Even the Law could just order local police offices to create a special for labor issue so that any complaint or reports from workers on any criminal violation can be responded better,” Andy added.

Herewith position paper that presented by bro Andy Wijaya during the workshop, please click here (bahasa Indonesia)

PP IP Pertanyakan Motif DPD RI Inisiasi Revisi UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Andy Wijaya mempertanyakan motif DPD RI berinisatif terhadap isu perubahan UU SP/SB? Apalagi tugas DPD seperti yang tertera pada UUD 1945 adalah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Andy Wijaya saat diundang sebagai Narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III DPD RI terkait dengan inventarisasi berkenaan dengan penyusunan RUU Inisiatif tentang Perubahan UU No 21 Tahun 2000, Senin (20/6).

Terlebih lagi, kata Andy, saat ini serikat pekerja lebih condong untuk mengawal agar UU Cipta Kerja yang mengubah sebagian UU Ketenagakerjaan. Di mana ditemukan adanya setidaknya 3 (tiga) pelanggaran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi agar dibatalkan. Dengan kata lain, revisi UU No 21 Tahun 2000 bukankah sesuatu yang mendesak untuk dilakukan.

Sementara itu, jika UU No 21 Tahun 2000 hendak direvisi, PP IP yang berafiliasi dengan Public Service International (PSI), dan beraliansi dengan Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS), dan Global Union Federation (GUF) Indonesia, berpandangan harus didasari setidaknya hal-hal berikut:

Pertama, jumlah keanggotaan SP/SB yang cenderung tidak bertambah sejak reformasi 1998 namun jumlah SP/Federasi/Konfederasi yang semakin besar.

“Informasi dari satudata.kemenaker yang kami dapatkan, hingga tahun 2020 terdapat 3.256.025 pekerja yang tergabung berorganisasi SP yang masuk kedalam 10.746 SP/16 Federasi/6 Konfederasi. Jumlah ini cenderung tidak banyak berbeda sejak era reformasi dan jauh dari jumlah pekerja formil yang ada menurut Data BPS tahun 2021 yang mencapai lebih dari 50 juta pekerja,” kata Andy.

“Bahkan dalam beberapa hal, keberadaan SP selain ditemukan tumpang tindih sektoral keanggotaan satu dengan lainnya. beberapa SP/SB diduga terdapat logo dan lambang yang sama atau mungkin nomor bukti pencatatan yang sama,” lanjutnya.

Andy juga berpandangan, penguatan fungsi SP/SB juga perlu didukung dengan menyatakan dengan tetas SP/SB adalah badan hukum yang diakui dan dapat bertindak atas nama organisasi dalam berbagai hal yang menurut hukum juga dapat dilakukan oelh badan hukum pada umumnya.

Hal kedua yang harus diperhatikan adalah adanya anti pembentukan SP/SB di suatu perusahaan. Karena SP/SB dianggap akan menggangu harmonisasi antara pekerja dengan pengusaha.

Ketiga, kurangnya dorongan dari pemerintah terhadap perkembangan fungsi SP/SB.

Hal lain yang perlu diperhatikan, hak berserikat perlu diinisasi sejak awal pekerja bekerja. Selain itu, hak berserikat perlu diselaraskan dengan rezim perizinan pembentukan perusahaan. Bukan hanya kewajiban kepesertaan BPJS, kewajiban untuk memfasilitasi pembentukan SP atau menginfokan pekerja untuk ber SP atau tidak juga sejak awal secara regulatif masuk kedalam sistem perizinan perusahaan yang juga memasukan isu penegakan HAM seperti kebebasan berserikat.

“Perlu juga diatur, bahwa pembentukan PKB yang berkualitas dan ekslusif hanya bermanfaat bagi anggota serikat pekerja,” kata Andy Wijaya.

Hal ini, karena, PKB yang saat ini juga berlaku bagi non anggota SP disatu perusahaan tak dapat dibantah menajdi salah satu pemicu kian berkurangnya keanggotaan SP karena Ber SP menjadi “tidak istimewa’ Oleh Karena itu, sebagaimana asas perjanjian pada umumnya, haruslah hanya mengikat pada pihak yang membuatnya. Memang secara regulatif, ketentuan ini selama ini ada diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No 28 tahaun 2014, namun perubahan UU SP/SB dapat menegaskan salah satu fungsi SP/SB adalah membentuk PKB yang hanya berlaku bagi anggotanya.

Serikat Pekerja jyuga berkepentingan untuk mendukung upaya produktivitas kerja dan mampu meningkatakan pertumbuhan perusahaan guna mewujudkan peningkatan kesejahtaran bersama

“Hal lain yakni temuan banyak pemberi kerja yang enggan membantu iuran SP dengan menggunkana mechanism COS, sehingga SP harus satu persatu secara manual meminta iuran anggota. Hal ini seharusnya tidak terjadi manakala perusahaan diwajibkan untuk memfasilitasinya,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi usulan perubahan dalam beberapa pasal dalam UU SP/SB, Andy menyoroti perubahan pasal 4 yang mengesankan terjadinya paradigma konflik dalam relasi SP dengan pemberi kerja. Oleh karena itu, perlu kiranya dilihat dari perspektif pemberi kerja itu sendiri juga, bukan sekedar dari norma-norma hukum terkait fungsi dan tujuan SP.

“Norma-norma yang ada dalam pelaksanaan fungsi-fungsi SP hendaknya didukung dengan norma sanksi agar hukum lebih bermakna untuk dijalankan,” tegas Andy.

Sehubungan dengan pengaturan mengenai federasi dan konfederasi, Andy berpandangan harus ada perbedaan sektor yang jelas antara satu federasi dan federasi lainya. Bahkan terdapat SP yang keanggotaannya multi dan lintas sektor bisnis.

“Oleh karena itu, hemat kami federasi SP perlu dikembalikan terhadap sektor apa dia berfungsi dan melekat keanggotannya yang juga akan berdampak pada representasi pada lembaga kerjasama tripartite dan kelembagaan sejenisnya. Sedangkan keberadaan konfederasi menurut kami tidak perlu terlalu banyak, cukup 2 atau 3 maksimal konfederasi itu ada dan menjadi ujung dari hierarkisme perjenjangan serikat tertinggi dengan fungsi dan kerja-kerja nasional,” ujarnya.

Kami mengusulkan perlu dipastikan ada unsur perlindungan. Karena itu bab tersebut menjadi perlindungan, pembinaan, dan pengawasan. Unsur perlindungan yang ditambahkan mengenai perlindungan terhadap imolementasi fungsi-fungsi SP yang tidak mampu/mau dijalankan oleh mitranya yakni perusahaan.

Koreksi terhadap kerja dan tugas instansi ketenagakerjaan juga perlu diatur agar instansi ketenagakerjaan dapat lebih cakap dan cekatan bertindak terhadap berbagai penerapan perlindungan SP. Misalkan pengaturan bagaimana instansi ketenagakerjaan merespon pengaduan terhadpa dugaan pelanggaran fungsi SP yang tidak harus berujung pada perselisihan, melainkan cukup penindakan tegas dari pengawas ketenagakerjaan dengan sanksi yang ada.

“Hematnya, yang ingin kami katakan, atur juga agar instansi ketanagakerjaan gerak cepat dan cermat dalam bekerja,” tegas Andy.

Hal lain yang perlu dijawab adalah terkait dengan bagaimana bentuk tindakan intimidasi atau penghalangan kegiatan SP itu dapat mudah diukur. Misalkan yang perlu dicontohkan, perusahaan yang tidak mau merundingkan PKB, tidak mau memotong iuran anggota melalui Check Off System (COS), tidak memberikan dispensasi kegiatan SP yang dilakukan dengan wajar.

Menurut Andy, kasus-kasus nyata tersebutlah yang seharusnya diatur dalam norma tambahan pasal 28 yang berkorelasi dengan pasal 43 UU SP/SB. Selain itu, pelaksanaan Pasal 43 perlu dipertegas dan diperjelas mekanisme pelaksanaan pasal tersebut. bagaimana hubungan pengawas ketenagakerjaan dan instansi kepolisian.

“Bahkan UU dapat juga memerintahkan di setiap kantor kepolisian daerah khusus membuat direktorat khusus mengenai isu ketenagakerjaan ini sehingga laporan pekerja terhadap dugaan tindak pidana tersebut lebih terarah,” tegasnya.

Dalam pertemuan ini, Andy membawa kertas posisi sebagai naskah pandangan PP IP terkait Inisiasi DPD RI terkait Revisi UU No 21/2000 tentangf SP/SB. Bisa diunduh dibawah ini:

Apakah Energy Transition Mechanism dan Green Climate Fund Pintu Masuk Privatisasi Sektor Kelistrikan?

Selasa, 26 April 2022, Public Services International (PSI) bersama dengan serikat pekerja di sektor kelistrikan mengadakan diskusi secara online dengan dua tema sekaligus, yaitu Energy Transition Mechanism (ETM) dan Green Climate Fund: Indonesian Geothermal. Dua narasumber utama dalam diskusi ini adalah Tom Reddington, Sekretaris Sub-regional PSI wilayah Oseania , dan Andy Wijaya, Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP). Kegiatan melalu Zoom meeting ini dimoderatori oleh Budi Setianto, dari Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP. PLN Persero.)

Seperti yang kita ketahui bersama, 3 November 2021, bertepatan dengan diselenggarakannya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) di Glasgow, Inggris, pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, menandatangi kerja sama antara Indonesia dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), terkait dengan studi kelayakan dan rancangan penerapan Energy Transition Mechanism (ETM). Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang dijadikan pilot project untuk proyek ini.

PSI yang merupakan Federasi Serikat Pekerja Global di sektor publik, memiliki komitmen yang tinggi agar sektor-sektor publik tetap dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, bersama dengan afiliasinya di Indonesia penting untuk mengetahui secara detail bagaimana sebenarnya konsep ETM dan Green Climate Fund: Indonesian Geotermal. Seperti yang dipaparkan Tom yang juga menjabat sebagai koordinator Asia Pasific PSI untuk Just Transition itu, seringkali proyek-proyek yang didanai oleh lembaga keuangan internasional, disertai oleh agenda Noeliberalisme. Dan transisi menuju energi baru terbarukan hanya menjadi kedok belaka. “Jangan sampai kita, Serikat Pekerja, kecolongan dengan agenda privatisasi di dalam ETM ini.” Tom mengingatkan.

Dalam pemaparan pemaparan Andy Wijaya, sepertinya kekhawatiran Tom menemukan konteksnya. Bahwa ETM adalah semacam tukar guling antara pembangkit-pembangkit PLN yang berbahan bakar fosil dengan investasi pembangunan pembangkit berbahan bakar EBT. Bung Andy juga menegaskan, Apakah kemudian pembangkit-pembangkit setelah diambil alih oleh ADB akan dimatikan? Sayangnya sekali tidak, pembangkit-pembangkit tersebut ternyata akan tetap beroperasi dengan dalih sebagai cadangan. “Di situ lah problematikanya. Pembangkit-pembangkit berbahan bakar fosil itu akan tetap memproduksi listrik, jika sebelumnya PLTU-PLTU tersebut dimiliki oleh negara, setelah ETM berjalan, pembangkit-pembangkit tersebut dikuasi oleh swasta. Dampaknya adalah kenaikan tarif dasar listrik, yang akan membebani masyarakat.” tegas Andy.

Terkait dengan Green Climate Fund: Indonesian Geotermal, Andy juga mengingatkan, berdasarkan kajian para ahli eksplorasi geotermal bukan tanpa dampak negatif. Setidaknya ada tiga dampak negatif dari eksplorasi panas bumi ini, yaitu fracking, gempabumi minor, dan pencemaran air. Artinya, masih perlu kajian yang komprehensif untuk memanfaatkan sumber energi ini.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih dua jam ini juga menegaskan, bahwa PSI dan serikat pekerja sektor kelistrikan tidak anti EBT, justru sebaliknya, mereka mendorong transisi menuju green energy. Dan senantiasa mendukung komitmen pemerintah Indonesia demi mencapai target penurunan emisi maupun Net Zero Emission (netralitas karbon) yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2060 atau lebih awal. PSI dan serikat pekerja di sektor kelistrikan hanya tidak menginginkan transisi menuju energi hijau ini hanya menjadi kedok belaka, yang tujuan sebenarnya adalah melakukan privatisasi energi listrik di Indonesia. Jika itu yang terjadi, PSI dan serikat pekerja di sektor kelistrikan akan berada di barisan terdepan untuk melakukan perlawanan demi melindungi kepentingan publik.

May Day: Momentum Penguatan Hak Pekerja dan Penguasaan Listrik Oleh Negara

Oleh Andy Wijaya, Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP)

Menjelang May Day atau Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2022, perasaan Buruh di seluruh dunia bergetar dan bersuka cita. Hari Buruh pada dasarnya adalah hari peringatan atas tragedi kemanusiaan terhadap perjuangan buruh yang memperjuangkan 8 jam kerja. Saat itu, buruh bekerja 19 bahkan 20 jam sehari.

Saat itu tanggal 1 Mei tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 Mei.

Pada tanggal 4 Mei 1886. Para Demonstran melakukan pawai besar-besaran, Polisi Amerika kemudian menembaki para demonstran, sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap kemudian dihukum mati. Peristiwa itu dikenang sebagai tragedi Haymarket dan kemudian diperingati sebagai hari buruh.

Dengan demikian jelas, apa yang didapatkan buruh hari ini hasil dari perjuangan. Bukan hasil belas kasihan, atau bahkan atas hasil pemberian pengusaha. Satu hal yang pasti. Esensi dari peringatan Hari Buruh adalah perjuangan hak-hak pekerja sebagai hak asasi pekerja.

Selain memperjuangkan hak normatif pekerja, kami di sektor ketenagalistrikan ingin memberikan satu perspektif perjuangan pekerja. Apa itu? Yaitu perjuangan kaum pekerja untuk memastikan usaha-usaha yang penting negara untuk di kelola negara.

Salah satunya adalah para buruh di sektor ketenagalistrikan.

Sebelum Indonesia merdeka, pembangkit listrik hanya dimiliki oleh pejabat/pengusaha Hindia Belanda, yang berfungsi untuk pengelolaan pabrik-pabrik tebu dan juga kantor-kantor pemerintahan Belanda. Tetapi para pekerjanya adalah para pekerja dari Indonesia.

Selepas penguasaan Belanda berpindah ke penguasaan Jepang, maka otomatis pengelolaan pembangkit listrik berpindah kepemilikan.

Lalu, dengan mundurnya Jepang dan di proklamasikannya kemerdekaan Negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka para pekerja ketenagalistrikan menguasai asset-aset ketenagalistrikan untuk diserahkan kepada Negara Indonesia untuk sebesarnya digunakan untuk kemakmuran Negara Indonesia.

Setelah masuknya sekutu kembali ke Indonesia setelah proklamasi, para pekerja Indonesia yang sudah menyerahkan asset-aset ketenagalistrikan tersebut, ramai-ramai meninggalkan asset-aset ketenagalistrikan karena tidak sudi bekerja dan pengelolaan asset-aset ketenagalistrikan berpindah lagi kepada penguasaan sekutu.

Selanjutnya, setelah sekutu meninggalkan Indonesia dan Indonesia bisa berdaulat, para pekerja ketenagalistrikan pada saat ini mengoperasikan kembali asetp-aset ketenagalistrikan untuk negara Indonesia.

Itulah semangat para buruh ketenagalistrikan pada saat itu. Buruh Ketenagalistrikan berjuang untuk memastikan pengelolaan ketenagalistrikan tetap ada pada negara

Perlu diketahui, kewajiban pengelolaan negara tersebut di cantum pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), yang telah dipertegas oleh putusan MK No. 001-02-022 Tahun 2002 dan Putusan MK No. 111 Tahun 2015

Tetapi saat ini, ancaman pengambilalihan asset-aset ketenagalistrikan datang kembali, bukan oleh moncong-moncong senjata ataupun bukan oleh para penjajah.

Ancaman pengambilan alihkan asset-asset ketenagalistrikan datang dengan alasan efisiensi, ketidakmampuan dan uang. Sekarang, apakah semangat para pekerja ketenagalistrikan saat ini masih sama dengan semangat para buruh ketenagalistrikan dahulu kala?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita berkaca pada diri sendiri. Apa tujuan kita bekerja. Hanya sekedar mempertahankan dan memperjuangkan hak normatif? Atau kita juga bertekad untuk menjaga amanah dari para pekerja buruh ketenagalistrikan jaman dahulu, yaitu memastikan pengelolaan ketenagalistrikan tetap di tangan Negara?

Jawabannya adalah, untuk kedua-duanya.

Situasi Terkini Ketenagakerjaan di Indonesia: Semakin Buruk

Kondisi perburuhan di Indonesia saat ini membuat buruh resah. Utamanya pasca kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan ini sangat terasa imbasnya, karena secara umum kenaikan upah di Indonesia hanya 1,09%. Kenaikan upah tidak bisa menutup inflansi. Indikasi umumnya adalah, banyak buruh terjerat pinjol. Untuk kebutuhan pokok, mereka harus meminjam.

Demikian disampaikan  Hepi Nur Widiatmoko (Serbuk) dalam diskusi dan update tentang situasi terkini ketenagakerjaan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu sesi dari rangkaian PCM Meeting 2022: Review dan Planning Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia yang diselenggarakan di Bogor tanggal 18-19 April 2022.

“Buruh sudah melakukan aksi untuk memprotes kenaikan harga. Termasuk merespon situasi yang dihadapi ketika harga-harga terus naik, misalnya PHK. Harus diakui, PHK masih sering terjadi. Beberapa contoh, di basis Serbuk, ada 3 basis yang di PHK. Situasinya menjadi sangat sulit untuk di advokasi, karena pengusaha punya pegangan, yaitu PP 35/2021. Dengan PP 35, dia bisa memberi pesangon hanya 0,5 kali ketentuan,” katanya.

Situasi tersebut membuat gerakan buruh menjadi sangat dilematis. Banyak perusahaan memanfaatkan situasi pandemi untuk melakukan PHK. Ini dipermudah dengan lahirnya omnibus law. Undang-undang itu dimanfaatkan untuk mengubah status buruh menjadi karyawan kontrak atau outsourcing. Hubungan kerjanya menjadi sangat fleksibel.

Menurut Hepy, berkaitan dengan sikap politik pekerja, dalam konteks terlibat atau mempengaruhi pembuatan peraturan perundang-undangan. Teman-teman merasa perlu untuk terlibat di dalam politik atau membangun kembali Partai Buruh. Ini adalah upaya agar gerakan buruh terlibat dalam pembuatan kebijakan. Meski tantangannya juga tidak mudah.

Hal senada juga disampaikan oleh Slamet Riyadi, Sekretaris Umum SPEE-FSPMI. Menurutnya, selama ini, perjuangan buruh fokus pada kepastian upah, pekerjaan, dan jaminan sosial. Tetapi sayangnya, semakin ke sini, kondisi upah, pekerjaan, dan jaminan sosial tidak menjadi lebih baik.

“Perjuangan upah mencapai titik tertinggi di tahun 2012-2013. Di mana pada saat itu kenaikan upah minimum bisa mencapai 30%. Bahkan, Presiden SBY mengatakan selamat tinggal upah murah di Indonesia. Itu disampaikan dalam G20. Di sana disampaikan, upah murah bukan lagi menjadi iming-iming untuk menarik investor untuk masuk ke Indonesia,” kata Slamet.

“Setelah pergantian rezim, lahir PP 78/2015. Kalau tadinya pemerintah mengatakan selamat tinggal upah murah, sekarang menjadi selamat datang upah murah. Kondisi ini menyadarkan kita, kebijakan upah murah tergantung pada siapa yang memimpin. Partai mana yang menang. Kalau kebijakan negara tergantung siapa yang memimpin, setiap ada perubahan pemimpin, kebijakan negara juga akan berubah. Sehingga situasi perburuhan tidak akan stabil,” lanjutnya.

Setelah PP 78/2015, lahir UU 11/2020. Dengan regulasi ini, semua kesejahteraan buruh turun. Tidak ada lagi kepastian kerja. Kontrak kerja dan outsourcing semakin fleksibel. Upah semakin turun. Dengan adanya rumusan upah sudah ditentukan, bahkan upah minimum sektoral tidak ada lagi. Praktis, sejak lahirnya UU 11/2020, praktis upah murah sudah nyata. Banyak daerah yang tidak mengalami kenaikan. Padahal kebutuhan pokok kenaikannya cukup drastis.

Apa yang disampaikan Slamet dibenarkan oleh Rita Olivia Tambunan, Consultant dari FNV Mondiaal, yang secara spesifik menguliti isi omnibus law. Menurutnya, omnibus law sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2019. Saat itu yang dibicarakan adalah terkait dengan revisi ketenagakerjaan. Beberapa hal yang disoroti adalah terkait dengan produktivitas, menurunnya angka investasi langsung, kemudian desentralisasi.

Di tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, setidaknya ada 4 alasan mengapa omnibus law akhirnya dibuat. Mengatasi obesitas regulasi, jumlah pengangguran mencapai 7 juta orang, tingkat kompetisi bisnis yang rendah, dan mendorong transformasi terhadap kurang lebih 64.2 juta unit UMKM informal menjadi formal.

“Jika kita perhatikan, tujuan dari dibentuknya omnibus law sangat baik. Kita setuju jika persoalan-persoalan di atas diselesaikan. Tetapi masalahnya, omnibus law justru tidak menjawab hal tersebut,” kata Rita.

Menurut Rita, dalam kaitan dengan itu, setidaknya ada 3 dampak yang ditimbulkan oleh omnibus law. Pertama, adanya dikotomi yang keras untuk mendapat kerja dan hak dalam pekerjaan. Ini masalah yang besar. Dalam HAM, hak untuk mendapat kerja dan hak dalam pekerjaan tidak bisa dibenturin. Tetapi dalam omnibus law justru dibentukan. Akhirnya orang bersaing satu dengan yang lain.

Kedua, omnibus law menciptakan formalisasi UMKM dengan status buruh. Dalam hal ini, pengakuan status UMKM tidak berbanding lurus dengan pengakuan hak atas buruh yang bekerja di sektor UMKM. Kemudian, kemudahan pembentukan UMKM dan sejumlah fasilitas yang diberikan (one-stop-service, Pph, dll), adanya pengecualian hak perburuhan bagi buruh UMKM, dan coverage penerima manfaat jaminan sosial nasional, seperti BPJS TK, BPJS Keseharan, dan JKP.

Ketiga, kerentanan hak kebebasan berserikat dan berunding secara kolektik. Ini memang tidak disebut langsung. Tetapi yang muncul pertama, lokalisasi buruh di tingat perusahaan. Kalau mendirikan serikat buruh, juga harus didirikan di tingkat perusahaan, di mana kita bekerja. Dampak tidak langsungnya adalah, omnibus law sedikit demi sedikit mendegradasi serikat buruh untuk berunding.

“Namun demikian, ada sejumlah kesempatan yang bisa kita optimalkan agar nasib buruh tidak semakin terpuruk,” Rita memberikan harapan.

Misalnya, yang harus dilakukan dengan serial reformasi transformative, dengan merevitalisasi kekuatan SB perlu menjadi prioritas, yakni pengorganisasian. Kemudian. perluasan ruang negosiasi menggunakan sejumlah diskursus baru, seperti multi-Stakeholder Partnership, B&HR.

“Selain itu, terlibat aktif mengubah paradigma legal-formal eksistensi serikat buruh dan perluasan konsolidasi baik melalui lintas-sektor mau pun konsolidasi pakta sosial dengan menemukan sejumlah usulan- usulan populer. Misalnya, isu perempuan dalam state feminism, Flexicurity, hingga just transition,” pungkasnya.

Pertemuan ini sesi ini ditutup dengan membawa beberapa rekomendasi kegiatan dan aksi guna menguatkan posisi serikat di sektor ketenagalistrikan terkait isu-isu yang muncul. Termasuk tindak lanjut serikat terkait RUU Revisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk kepentingan UU Cipta Kerja No 11/2020 dan rencana revisi UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Keberadaan Perusahaan Listrik Swasta Sebabkan Harga Listrik Mahal

Keberadaan IPP (perusahaan listrik swasta) justru membuat harga listrik semakin mahal. Sebagai perbandingan, biaya produksi PLN untuk PLTU adalah sebesar Rp 653 per kWh. Sedangkan biaya produksi IPP sebesar Rp 1.015 kWh. Data ini mengkonfirmasi, bahwa keberadaan pihak swasta justru merusak harga listrik. Membuat tarif semakin mahal, karena oritenstasi IPP adalah mencari keuntungan.

Kesimpulannya, kalau masyarakat ingin mendapatkan harga listrik yang murah, solusinya hanya satu. Ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara. Tidak ada lagi IPP yang justru menggerogoti keuangan PLN, akibat PLN berkewajiban membeli setidaknya 70% dari listrik yang mereka hasilkan. Demikian diungkap dalam PCM Meeting 2022: Review dan Planning Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia yang diselenggarakan di Bogor, 18-19 April 2022.

Dalam kegiatan yang diikuti 5 serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan, SP PLN Persero, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), SP PJB, SPEE-FSPMI, dan SERBUK Indonesia; bertujuan untuk melakukan review dan update situasi terkini di sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Termasuk langkah dan strategi aksi serikat pekerja dalam menghadapi isu-isu terkini sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan, serta memperkuat posisi dan jaringan serikat pekerja.

Ketika mengupdate situasi umum dan diskusi ketenagalistrikan di Indonesia, Ketua Umum SP PLN M. Muhammad Abrar Ali, Ketua Umum SP PLN Persero mengatakan, privatisasi PLN memang tidak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah privatisasi di sektor ketenagalistrikan.

“Apa yang diinginkan di UU 20/2002, akhirnya bisa terealisasi dalam format lain dalam UU 30/2009. Dan meskipun hal itu sudah diuji dalam Mahkamah Konstitusi, tetapi dihidupkan kembali di dalam UU Cipta Kerja,” tegasnya. Di sini terlihat, ada keinginan yang kuat untuk menghilangkan penguasaan negara agar listrik bisa diambil alih oleh pihak swasta. Hal ini sekaligus membuktikan, jika ketenagalistrikan sangat strategis dan sangat menjanjikan.

Dalam hal ini, MK sudah menyatakan bahwa penguasaan oleh negara meliputi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Termasuk di dalamnya adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga negara. Jika hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka itu sama artinya listrik tidak dikuasai oleh negara.

Ketua Umum SP PJB Agus Wibawa menyampaikan, bergerak di sektor pembangkitan, seharusnya PJB memiliki bisnis yang gemuk. Tetapi tidak mendapatkan yang selayaknya. Bahkan yang terjadi, PJB disuruh menjalankan bisnis di luar pembangkitan, sedangkan mereka yang bukan dari pembangkitan, justru ramai-ramai masuk ke pembangkitan.

Akhirnya ada anggapan di beberapa pekerja, sebaiknya pindah ke IPP saja. Karena di sana kita akan digaji minimal 2 kali lipat. Itu juga yang kemudian menjadikan salah satu penyebab sulitnya mencari kader di dalam serikat pekerja. Mereka sudah berada di zona nyaman dan ada tawaran yang lebih nyaman,” kata Agus.

Dia berharap, serikat pekerja di PLN Group bisa menjadikan ini untuk mendorong terwujudnya ketahanan energi yang dikendalikan penuh oleh PLN. Karena saat ini lebih banyak IPP, sehingga kontrolnya menjadi tidak mudah.

Sekretaris Jenderal PP IP Andi Wijaya menegaskan, bicara tentang listrik, sejatinya berbicara tentang ketahanan energi dan kedaulatan. Kasus Nias, misalnya, mengkonfirmasi bagaimana negara tidak ada harganya di hadapan IPP ketika negara tidak menguasai listrik. Hal ini juga bisa kita lihat seperti yang terjadi dalam HET dalam minyak goreng. Sia-sia saja pengaturan HET, kalau barangnya tidak ada.

“Kemudian, bagaimana pentingnya listrik dalam strategi pertahanan negara? Melihat perang Rusia Vs Ukraina, yang disasar pertama adalah pembangkit listrik. Ketika tidak ada listrik, maka perekonomian akan lumpuh,” kanda Andy.

Sementara itu, Slamet Riyadi dari Sekretaris Umum SPEE-FSPMI dan Hepy Nur Widiamoko dari SERBUK Indonesia menyoroti Tenaga Ahli Daya (TAD) yang bekerja di sektor ketenagalistrikan.

Disampaikan, saat ini kesejahteraan mereka semakin berkurang. Upah mereka bukan hanya tidak naik. Dengan adanya Perdir 09, struktur upah mereka pun berubah. Belum lagi akibat berlakukan PP 36, yang menyebabkan secara riil tidak ada kenaikan upah.

Sementara itu, kebijakan PLN, sampai sekarang zero recruitment, termasuk untuk TAD. Banyak pekerja yang pensiun tidak bisa diganti baru. Dampaknya, pekerjaan bertambah banyak, karena pekerja harus mengerjakan pekerjaan buruh yang sudah pensiun. Belum lagi, jika ada pekerja yang kritis, senjata paling ampuh dari vendor agar TAD mengundurkan diri adalah mutasi ke daerah yang jauh.

“Dalam kondisi seperti ini, jangankan memikirkan soal privatisasi, memikirkan masalahnya sendiri saja sudah berat. Karena itu dibutuhkan kerja keras dari kita semua untuk memberikan pemahaman kepada TAD, bahwa permasalahan privatisasi adalah permasalahan mereka juga,” tegasnya.