Serikat pekerja sektor ketenagalistrikan menyelenggarakan Project Coordinating Management (PCM) Mid-term Meeting di Bali pada tanggal 14 – 15 Oktober 2021. Dalam kegiatan yang diikuti para pimpinan Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN), Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP), Serikat Pekerja PT Pembangkit Jawa Bali (SP PJB), Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE FSPMI), dan Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) ini bertujuan untuk meninjau dan menilai pelaksanaan proyek jangka menengah.

Di samping itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk mengevaluasi dan mendiskusikan lebih lanjut tentang posisi serikat pekerja di masa depan energi, energi terbarukan, dan transisi yang adil. Hal yang lain adalah membahas draf makalah ADB tentang Kebijakan Energi “Mendukung Transisi Rendah Karbon di Asia dan Pasifik” dan keterlibatan serikat pekerja di masa depan dengan ADB. Termasuk membahas forum proyek tentang anti-privatisasi, dan membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan gerakan serikat pekerja di bidang kelistrikan dan jaringannya.

Berbicara di sesi tentang tinjauan dan penilaian forum proyek tentang masa depan energi, energi terbarukan dan transisi yang adil: posisi dan strategi serikat pekerja, Diana Gultom dari DebtWatch Indonesia merekomendasikan agar dibuat roadmap.

“Di sini kita tuangkan apa saja pengetahuan dan pengalaman serikat pekerja. Sehingga kita bisa melihat lebih jelas tentang apa yang sudah, sedang, dan akan kita kerjakan,” katanya.

Selanjutnya, kata Diana, kita perlu membuat wacana tandingan. Ini adalah sarana untuk komunikasi dengan pengambil kebijakan, membangun posisi tawar dengan pemerintah, dan membuat produk politik yang lebih baik (sparing partner). Kita perlu membuat ini secara tertulis. Seringkali kita memiliki banyak gagasan, ide-ide yang menarik, tetapi tidak pernah dirumuskan dalam sebuah kertas posisi.

“Hal lain yang harus kita lakukan adalah mendorong fungsi PKUK PLN dengan mengembalikan kedaulatan PKLN untuk mengambil keputusan. Tidak kalah penting yang juga harus kita lakukan adalah membuat pemetaan potensi energi terbarukan per wilayah,” tegasnya.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal PP IP Andy Wijaya dalam sesi masa depan energi dan energi baru terbarukan : posisi serikat pekerja dan tantangannya mengingatkan, bahwa tujuan negara Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam kaitan dengan itu, ada beberapa instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya dalah terkait dengan Pasal 33 ayat 2 dan 3.  “Bahwa erekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

“Dalam konteks itulah, ketegalistrikan harus tetap berada dalam penguasaan negara. Karena listrik merupakan cabang produksi yang penting,” tegas Andy.

Selanjutnya, berkenaan dengan serikat pekerja dan keterlibatan ADB, Andy menyampaikan bahwa PSI tergabung dalam gerakan advokasi NGO tenaga kerja terkait dengan kebijakan ADB. Salah satunya, mengkritisi adanya kebutuhan saveguard untuk sisi pekerja pada proyek yang dibiayai oleh ADB. Semacam core labour standard. Agar ADB memiliki persyaratan wajib bagi perlindungan pekerja yang bekerja di proyek ADB.

“Dalam kaitan dengan itu, kita mencoba memberikan masukan yang berbeda bagaimana kalau diberikan ke publik murni. Sehingga bisa berada di tangan negara. Karena kalau diberikan ke swasta, tipikal dari privat adalah untuk mengejar keuntungan,” ujarnya.

PCM Mid-term Meeting juga meninjau kembali kampanye SP PLN group terkait penolakan holding/sub-holding dan IPO. Disampaikan, SP PLN Group sudah melakukan penolakan terhadap program holding subholding mulai 27 Juli 2021. Kemudian mengirimkan surat penolakan kepada Presiden untuk mengingatkan adanya potensi pelanggaran konstitusi pada tanggal 2 Agustus.

Kemudian pada tanggal 3 Agustus, melakukan audiensi dengan fraksi PKS, Komisi VII, dan VI perwakilannya. Untuk audiensi dengan DPR, SP PLN group sudah melakukan komunikasi dengan dua fraksi, PKS dan Demokrat yang sampai saat ini belum ada timbal baliknya.

Tanggal 16 Agustus, kita melakukan konferensi pers bersama FSPBB dan membuat surat bersama kepada presdein. Kemudian, 16 September mengadakan konferensi pers terkait dengan adanya dukungan internasional terhadap penolakan holding subholding dari PSI terhadap presiden.

“Kita sempat menggandeng FPPB, dan kita juga pernah mengadakan konferensi pers dengan Gekanas. Kita juga menyuarakan tidak hanya kehilangan pekerjaan. Tetapi yang kita angkat adalah dampaknya kepada masyarakat, dan bagaimana pelanggaran konstitusi yang terjadi,” kata Andy.

Di sesi terakhir, masing-masing pimpinan serikat pekerja memberikan masukan untuk menguatkan sinergi gerakan serikat pekerja ketenagalistrikan. Dalam diskusi yang dipandu Budi Setianto  dari SP PLN ini banyak masukan yang disampaikan.

Happy Nur Widiatmoko dari Serbuk menyampaikan, dibutuhkan satu kekuatan untuk melawan dan menghadang neoliberalisme atau prvatisasi. Dari beberapa pendiskusian, selama ini yang sepertinya belum kita garap secara serius adalah bagaimana kita menguatkan diri kita. Kalau kita bertempur, pasti kita akan menghitung apapun. Menghitung kekuatan kita, dan juga kekuatan lawan.

“Katakan pekerja PLN Group 60 ribu. Di TAD bisa dua kalinya. Tetapi semuanya belum terkonsolidasi. Ini secara aliansi bisa merugikaan kepentingan kita, juga merugikaan kepentingan rakyat,” ujar Happy.

Ketua Umum PP IP Dwi Hantoro menyampaikan, dibutuhkan banyak jejaring di luar sana. Sehinga kita berangkat dari pijakan yang lebih kuat, sehingga ke depan kitab bisa lebih percaya diri. Dalam kaitan dengan itu, sudah dilakukan road show baik offline maupun online agar memiliki pemahaman yang sama.

“Apa yang dilakukan kawan-kawan bukan tidak ada hasilnya. Kita memang belum bisa menghambat total. Tetapi paling tidak sudah menjadi kerikil buat mereka,” kata Dwi.

Sementara itu, Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali menegaskan, bahwa kita perlu meyamakan persepsi dulu. Kalau kita sepakat mahzab konstitusi, kita harus tetap berada di situ. Itu perjuangan kita. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penghidupan yang layak dan untuk hidup orang banyak.

Kalau boleh kita mengulang lagi, tegasnya, arus globalisasi adalah sesuatu yang tidak mungkin kita tolak. Air bah itu akan datang dan kita harus siap. Dalam hal ini, kita harus mengkaji dampak dari perubahan itu seperti apa.

Sekretaris Umum Slamet Riyadi menyampaikan, sektor kelistrikan adalah sektor yang penting di Indonesia. Semua pekerja yang ada di sektor ketenagalistrikan, memegang peran yang sangat penting. Bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat.

“Karena peran ini sangat penting, kita yang bekerja di sektor ketenagalistrikan ini pun juga menjadi penentu. Ketahanan negara akan ambruk jika listrik tidak menyala. Mobil listrik pun sedang dikembangkan. Masalahnya, justru dari sektor kelistrikan ini yang semakin hari semakin dilemahkan. Kita sebagai pekerja, kalau dibilang musuhnya siapa, yaitu modal dari negara dan privat,” ujarnya.

Ketua Umum SP PJB Agus Wibawa mengingatkan, yang utama adalah kontitusi, tetapi kemudian, perlu didukung di bawahnya. Finansialnya harus diperhatikan dan teknisnya seperti apa. Finansial dan teknis dipertajam kajiannya. Holdingisasi kenapa hanya dicoba Pertamina, PJB. Kita tunjukkan itu ada cutting cost

Di akhir pertemuan, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan. Salah satunya adalah pentingnya untuk buku sejarah gerakan pekerja PLN Group, agar generasi yang ada saat ini bisa meneladani spirit dari perjuangan pekerja di PLN di masa lalu yang selalu berada di garis depan perjuangan.