Apakah Energy Transition Mechanism dan Green Climate Fund Pintu Masuk Privatisasi Sektor Kelistrikan?

Selasa, 26 April 2022, Public Services International (PSI) bersama dengan serikat pekerja di sektor kelistrikan mengadakan diskusi secara online dengan dua tema sekaligus, yaitu Energy Transition Mechanism (ETM) dan Green Climate Fund: Indonesian Geothermal. Dua narasumber utama dalam diskusi ini adalah Tom Reddington, Sekretaris Sub-regional PSI wilayah Oseania , dan Andy Wijaya, Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP). Kegiatan melalu Zoom meeting ini dimoderatori oleh Budi Setianto, dari Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP. PLN Persero.)

Seperti yang kita ketahui bersama, 3 November 2021, bertepatan dengan diselenggarakannya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) di Glasgow, Inggris, pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, menandatangi kerja sama antara Indonesia dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), terkait dengan studi kelayakan dan rancangan penerapan Energy Transition Mechanism (ETM). Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang dijadikan pilot project untuk proyek ini.

PSI yang merupakan Federasi Serikat Pekerja Global di sektor publik, memiliki komitmen yang tinggi agar sektor-sektor publik tetap dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, bersama dengan afiliasinya di Indonesia penting untuk mengetahui secara detail bagaimana sebenarnya konsep ETM dan Green Climate Fund: Indonesian Geotermal. Seperti yang dipaparkan Tom yang juga menjabat sebagai koordinator Asia Pasific PSI untuk Just Transition itu, seringkali proyek-proyek yang didanai oleh lembaga keuangan internasional, disertai oleh agenda Noeliberalisme. Dan transisi menuju energi baru terbarukan hanya menjadi kedok belaka. “Jangan sampai kita, Serikat Pekerja, kecolongan dengan agenda privatisasi di dalam ETM ini.” Tom mengingatkan.

Dalam pemaparan pemaparan Andy Wijaya, sepertinya kekhawatiran Tom menemukan konteksnya. Bahwa ETM adalah semacam tukar guling antara pembangkit-pembangkit PLN yang berbahan bakar fosil dengan investasi pembangunan pembangkit berbahan bakar EBT. Bung Andy juga menegaskan, Apakah kemudian pembangkit-pembangkit setelah diambil alih oleh ADB akan dimatikan? Sayangnya sekali tidak, pembangkit-pembangkit tersebut ternyata akan tetap beroperasi dengan dalih sebagai cadangan. “Di situ lah problematikanya. Pembangkit-pembangkit berbahan bakar fosil itu akan tetap memproduksi listrik, jika sebelumnya PLTU-PLTU tersebut dimiliki oleh negara, setelah ETM berjalan, pembangkit-pembangkit tersebut dikuasi oleh swasta. Dampaknya adalah kenaikan tarif dasar listrik, yang akan membebani masyarakat.” tegas Andy.

Terkait dengan Green Climate Fund: Indonesian Geotermal, Andy juga mengingatkan, berdasarkan kajian para ahli eksplorasi geotermal bukan tanpa dampak negatif. Setidaknya ada tiga dampak negatif dari eksplorasi panas bumi ini, yaitu fracking, gempabumi minor, dan pencemaran air. Artinya, masih perlu kajian yang komprehensif untuk memanfaatkan sumber energi ini.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih dua jam ini juga menegaskan, bahwa PSI dan serikat pekerja sektor kelistrikan tidak anti EBT, justru sebaliknya, mereka mendorong transisi menuju green energy. Dan senantiasa mendukung komitmen pemerintah Indonesia demi mencapai target penurunan emisi maupun Net Zero Emission (netralitas karbon) yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2060 atau lebih awal. PSI dan serikat pekerja di sektor kelistrikan hanya tidak menginginkan transisi menuju energi hijau ini hanya menjadi kedok belaka, yang tujuan sebenarnya adalah melakukan privatisasi energi listrik di Indonesia. Jika itu yang terjadi, PSI dan serikat pekerja di sektor kelistrikan akan berada di barisan terdepan untuk melakukan perlawanan demi melindungi kepentingan publik.

May Day: Momentum Penguatan Hak Pekerja dan Penguasaan Listrik Oleh Negara

Oleh Andy Wijaya, Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP)

Menjelang May Day atau Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2022, perasaan Buruh di seluruh dunia bergetar dan bersuka cita. Hari Buruh pada dasarnya adalah hari peringatan atas tragedi kemanusiaan terhadap perjuangan buruh yang memperjuangkan 8 jam kerja. Saat itu, buruh bekerja 19 bahkan 20 jam sehari.

Saat itu tanggal 1 Mei tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari. Aksi ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 Mei.

Pada tanggal 4 Mei 1886. Para Demonstran melakukan pawai besar-besaran, Polisi Amerika kemudian menembaki para demonstran, sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap kemudian dihukum mati. Peristiwa itu dikenang sebagai tragedi Haymarket dan kemudian diperingati sebagai hari buruh.

Dengan demikian jelas, apa yang didapatkan buruh hari ini hasil dari perjuangan. Bukan hasil belas kasihan, atau bahkan atas hasil pemberian pengusaha. Satu hal yang pasti. Esensi dari peringatan Hari Buruh adalah perjuangan hak-hak pekerja sebagai hak asasi pekerja.

Selain memperjuangkan hak normatif pekerja, kami di sektor ketenagalistrikan ingin memberikan satu perspektif perjuangan pekerja. Apa itu? Yaitu perjuangan kaum pekerja untuk memastikan usaha-usaha yang penting negara untuk di kelola negara.

Salah satunya adalah para buruh di sektor ketenagalistrikan.

Sebelum Indonesia merdeka, pembangkit listrik hanya dimiliki oleh pejabat/pengusaha Hindia Belanda, yang berfungsi untuk pengelolaan pabrik-pabrik tebu dan juga kantor-kantor pemerintahan Belanda. Tetapi para pekerjanya adalah para pekerja dari Indonesia.

Selepas penguasaan Belanda berpindah ke penguasaan Jepang, maka otomatis pengelolaan pembangkit listrik berpindah kepemilikan.

Lalu, dengan mundurnya Jepang dan di proklamasikannya kemerdekaan Negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka para pekerja ketenagalistrikan menguasai asset-aset ketenagalistrikan untuk diserahkan kepada Negara Indonesia untuk sebesarnya digunakan untuk kemakmuran Negara Indonesia.

Setelah masuknya sekutu kembali ke Indonesia setelah proklamasi, para pekerja Indonesia yang sudah menyerahkan asset-aset ketenagalistrikan tersebut, ramai-ramai meninggalkan asset-aset ketenagalistrikan karena tidak sudi bekerja dan pengelolaan asset-aset ketenagalistrikan berpindah lagi kepada penguasaan sekutu.

Selanjutnya, setelah sekutu meninggalkan Indonesia dan Indonesia bisa berdaulat, para pekerja ketenagalistrikan pada saat ini mengoperasikan kembali asetp-aset ketenagalistrikan untuk negara Indonesia.

Itulah semangat para buruh ketenagalistrikan pada saat itu. Buruh Ketenagalistrikan berjuang untuk memastikan pengelolaan ketenagalistrikan tetap ada pada negara

Perlu diketahui, kewajiban pengelolaan negara tersebut di cantum pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), yang telah dipertegas oleh putusan MK No. 001-02-022 Tahun 2002 dan Putusan MK No. 111 Tahun 2015

Tetapi saat ini, ancaman pengambilalihan asset-aset ketenagalistrikan datang kembali, bukan oleh moncong-moncong senjata ataupun bukan oleh para penjajah.

Ancaman pengambilan alihkan asset-asset ketenagalistrikan datang dengan alasan efisiensi, ketidakmampuan dan uang. Sekarang, apakah semangat para pekerja ketenagalistrikan saat ini masih sama dengan semangat para buruh ketenagalistrikan dahulu kala?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita berkaca pada diri sendiri. Apa tujuan kita bekerja. Hanya sekedar mempertahankan dan memperjuangkan hak normatif? Atau kita juga bertekad untuk menjaga amanah dari para pekerja buruh ketenagalistrikan jaman dahulu, yaitu memastikan pengelolaan ketenagalistrikan tetap di tangan Negara?

Jawabannya adalah, untuk kedua-duanya.

Situasi Terkini Ketenagakerjaan di Indonesia: Semakin Buruk

Kondisi perburuhan di Indonesia saat ini membuat buruh resah. Utamanya pasca kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan ini sangat terasa imbasnya, karena secara umum kenaikan upah di Indonesia hanya 1,09%. Kenaikan upah tidak bisa menutup inflansi. Indikasi umumnya adalah, banyak buruh terjerat pinjol. Untuk kebutuhan pokok, mereka harus meminjam.

Demikian disampaikan  Hepi Nur Widiatmoko (Serbuk) dalam diskusi dan update tentang situasi terkini ketenagakerjaan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu sesi dari rangkaian PCM Meeting 2022: Review dan Planning Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia yang diselenggarakan di Bogor tanggal 18-19 April 2022.

“Buruh sudah melakukan aksi untuk memprotes kenaikan harga. Termasuk merespon situasi yang dihadapi ketika harga-harga terus naik, misalnya PHK. Harus diakui, PHK masih sering terjadi. Beberapa contoh, di basis Serbuk, ada 3 basis yang di PHK. Situasinya menjadi sangat sulit untuk di advokasi, karena pengusaha punya pegangan, yaitu PP 35/2021. Dengan PP 35, dia bisa memberi pesangon hanya 0,5 kali ketentuan,” katanya.

Situasi tersebut membuat gerakan buruh menjadi sangat dilematis. Banyak perusahaan memanfaatkan situasi pandemi untuk melakukan PHK. Ini dipermudah dengan lahirnya omnibus law. Undang-undang itu dimanfaatkan untuk mengubah status buruh menjadi karyawan kontrak atau outsourcing. Hubungan kerjanya menjadi sangat fleksibel.

Menurut Hepy, berkaitan dengan sikap politik pekerja, dalam konteks terlibat atau mempengaruhi pembuatan peraturan perundang-undangan. Teman-teman merasa perlu untuk terlibat di dalam politik atau membangun kembali Partai Buruh. Ini adalah upaya agar gerakan buruh terlibat dalam pembuatan kebijakan. Meski tantangannya juga tidak mudah.

Hal senada juga disampaikan oleh Slamet Riyadi, Sekretaris Umum SPEE-FSPMI. Menurutnya, selama ini, perjuangan buruh fokus pada kepastian upah, pekerjaan, dan jaminan sosial. Tetapi sayangnya, semakin ke sini, kondisi upah, pekerjaan, dan jaminan sosial tidak menjadi lebih baik.

“Perjuangan upah mencapai titik tertinggi di tahun 2012-2013. Di mana pada saat itu kenaikan upah minimum bisa mencapai 30%. Bahkan, Presiden SBY mengatakan selamat tinggal upah murah di Indonesia. Itu disampaikan dalam G20. Di sana disampaikan, upah murah bukan lagi menjadi iming-iming untuk menarik investor untuk masuk ke Indonesia,” kata Slamet.

“Setelah pergantian rezim, lahir PP 78/2015. Kalau tadinya pemerintah mengatakan selamat tinggal upah murah, sekarang menjadi selamat datang upah murah. Kondisi ini menyadarkan kita, kebijakan upah murah tergantung pada siapa yang memimpin. Partai mana yang menang. Kalau kebijakan negara tergantung siapa yang memimpin, setiap ada perubahan pemimpin, kebijakan negara juga akan berubah. Sehingga situasi perburuhan tidak akan stabil,” lanjutnya.

Setelah PP 78/2015, lahir UU 11/2020. Dengan regulasi ini, semua kesejahteraan buruh turun. Tidak ada lagi kepastian kerja. Kontrak kerja dan outsourcing semakin fleksibel. Upah semakin turun. Dengan adanya rumusan upah sudah ditentukan, bahkan upah minimum sektoral tidak ada lagi. Praktis, sejak lahirnya UU 11/2020, praktis upah murah sudah nyata. Banyak daerah yang tidak mengalami kenaikan. Padahal kebutuhan pokok kenaikannya cukup drastis.

Apa yang disampaikan Slamet dibenarkan oleh Rita Olivia Tambunan, Consultant dari FNV Mondiaal, yang secara spesifik menguliti isi omnibus law. Menurutnya, omnibus law sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2019. Saat itu yang dibicarakan adalah terkait dengan revisi ketenagakerjaan. Beberapa hal yang disoroti adalah terkait dengan produktivitas, menurunnya angka investasi langsung, kemudian desentralisasi.

Di tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, setidaknya ada 4 alasan mengapa omnibus law akhirnya dibuat. Mengatasi obesitas regulasi, jumlah pengangguran mencapai 7 juta orang, tingkat kompetisi bisnis yang rendah, dan mendorong transformasi terhadap kurang lebih 64.2 juta unit UMKM informal menjadi formal.

“Jika kita perhatikan, tujuan dari dibentuknya omnibus law sangat baik. Kita setuju jika persoalan-persoalan di atas diselesaikan. Tetapi masalahnya, omnibus law justru tidak menjawab hal tersebut,” kata Rita.

Menurut Rita, dalam kaitan dengan itu, setidaknya ada 3 dampak yang ditimbulkan oleh omnibus law. Pertama, adanya dikotomi yang keras untuk mendapat kerja dan hak dalam pekerjaan. Ini masalah yang besar. Dalam HAM, hak untuk mendapat kerja dan hak dalam pekerjaan tidak bisa dibenturin. Tetapi dalam omnibus law justru dibentukan. Akhirnya orang bersaing satu dengan yang lain.

Kedua, omnibus law menciptakan formalisasi UMKM dengan status buruh. Dalam hal ini, pengakuan status UMKM tidak berbanding lurus dengan pengakuan hak atas buruh yang bekerja di sektor UMKM. Kemudian, kemudahan pembentukan UMKM dan sejumlah fasilitas yang diberikan (one-stop-service, Pph, dll), adanya pengecualian hak perburuhan bagi buruh UMKM, dan coverage penerima manfaat jaminan sosial nasional, seperti BPJS TK, BPJS Keseharan, dan JKP.

Ketiga, kerentanan hak kebebasan berserikat dan berunding secara kolektik. Ini memang tidak disebut langsung. Tetapi yang muncul pertama, lokalisasi buruh di tingat perusahaan. Kalau mendirikan serikat buruh, juga harus didirikan di tingkat perusahaan, di mana kita bekerja. Dampak tidak langsungnya adalah, omnibus law sedikit demi sedikit mendegradasi serikat buruh untuk berunding.

“Namun demikian, ada sejumlah kesempatan yang bisa kita optimalkan agar nasib buruh tidak semakin terpuruk,” Rita memberikan harapan.

Misalnya, yang harus dilakukan dengan serial reformasi transformative, dengan merevitalisasi kekuatan SB perlu menjadi prioritas, yakni pengorganisasian. Kemudian. perluasan ruang negosiasi menggunakan sejumlah diskursus baru, seperti multi-Stakeholder Partnership, B&HR.

“Selain itu, terlibat aktif mengubah paradigma legal-formal eksistensi serikat buruh dan perluasan konsolidasi baik melalui lintas-sektor mau pun konsolidasi pakta sosial dengan menemukan sejumlah usulan- usulan populer. Misalnya, isu perempuan dalam state feminism, Flexicurity, hingga just transition,” pungkasnya.

Pertemuan ini sesi ini ditutup dengan membawa beberapa rekomendasi kegiatan dan aksi guna menguatkan posisi serikat di sektor ketenagalistrikan terkait isu-isu yang muncul. Termasuk tindak lanjut serikat terkait RUU Revisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk kepentingan UU Cipta Kerja No 11/2020 dan rencana revisi UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Keberadaan Perusahaan Listrik Swasta Sebabkan Harga Listrik Mahal

Keberadaan IPP (perusahaan listrik swasta) justru membuat harga listrik semakin mahal. Sebagai perbandingan, biaya produksi PLN untuk PLTU adalah sebesar Rp 653 per kWh. Sedangkan biaya produksi IPP sebesar Rp 1.015 kWh. Data ini mengkonfirmasi, bahwa keberadaan pihak swasta justru merusak harga listrik. Membuat tarif semakin mahal, karena oritenstasi IPP adalah mencari keuntungan.

Kesimpulannya, kalau masyarakat ingin mendapatkan harga listrik yang murah, solusinya hanya satu. Ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara. Tidak ada lagi IPP yang justru menggerogoti keuangan PLN, akibat PLN berkewajiban membeli setidaknya 70% dari listrik yang mereka hasilkan. Demikian diungkap dalam PCM Meeting 2022: Review dan Planning Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia yang diselenggarakan di Bogor, 18-19 April 2022.

Dalam kegiatan yang diikuti 5 serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan, SP PLN Persero, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), SP PJB, SPEE-FSPMI, dan SERBUK Indonesia; bertujuan untuk melakukan review dan update situasi terkini di sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Termasuk langkah dan strategi aksi serikat pekerja dalam menghadapi isu-isu terkini sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan, serta memperkuat posisi dan jaringan serikat pekerja.

Ketika mengupdate situasi umum dan diskusi ketenagalistrikan di Indonesia, Ketua Umum SP PLN M. Muhammad Abrar Ali, Ketua Umum SP PLN Persero mengatakan, privatisasi PLN memang tidak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah privatisasi di sektor ketenagalistrikan.

“Apa yang diinginkan di UU 20/2002, akhirnya bisa terealisasi dalam format lain dalam UU 30/2009. Dan meskipun hal itu sudah diuji dalam Mahkamah Konstitusi, tetapi dihidupkan kembali di dalam UU Cipta Kerja,” tegasnya. Di sini terlihat, ada keinginan yang kuat untuk menghilangkan penguasaan negara agar listrik bisa diambil alih oleh pihak swasta. Hal ini sekaligus membuktikan, jika ketenagalistrikan sangat strategis dan sangat menjanjikan.

Dalam hal ini, MK sudah menyatakan bahwa penguasaan oleh negara meliputi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Termasuk di dalamnya adalah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga negara. Jika hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka itu sama artinya listrik tidak dikuasai oleh negara.

Ketua Umum SP PJB Agus Wibawa menyampaikan, bergerak di sektor pembangkitan, seharusnya PJB memiliki bisnis yang gemuk. Tetapi tidak mendapatkan yang selayaknya. Bahkan yang terjadi, PJB disuruh menjalankan bisnis di luar pembangkitan, sedangkan mereka yang bukan dari pembangkitan, justru ramai-ramai masuk ke pembangkitan.

Akhirnya ada anggapan di beberapa pekerja, sebaiknya pindah ke IPP saja. Karena di sana kita akan digaji minimal 2 kali lipat. Itu juga yang kemudian menjadikan salah satu penyebab sulitnya mencari kader di dalam serikat pekerja. Mereka sudah berada di zona nyaman dan ada tawaran yang lebih nyaman,” kata Agus.

Dia berharap, serikat pekerja di PLN Group bisa menjadikan ini untuk mendorong terwujudnya ketahanan energi yang dikendalikan penuh oleh PLN. Karena saat ini lebih banyak IPP, sehingga kontrolnya menjadi tidak mudah.

Sekretaris Jenderal PP IP Andi Wijaya menegaskan, bicara tentang listrik, sejatinya berbicara tentang ketahanan energi dan kedaulatan. Kasus Nias, misalnya, mengkonfirmasi bagaimana negara tidak ada harganya di hadapan IPP ketika negara tidak menguasai listrik. Hal ini juga bisa kita lihat seperti yang terjadi dalam HET dalam minyak goreng. Sia-sia saja pengaturan HET, kalau barangnya tidak ada.

“Kemudian, bagaimana pentingnya listrik dalam strategi pertahanan negara? Melihat perang Rusia Vs Ukraina, yang disasar pertama adalah pembangkit listrik. Ketika tidak ada listrik, maka perekonomian akan lumpuh,” kanda Andy.

Sementara itu, Slamet Riyadi dari Sekretaris Umum SPEE-FSPMI dan Hepy Nur Widiamoko dari SERBUK Indonesia menyoroti Tenaga Ahli Daya (TAD) yang bekerja di sektor ketenagalistrikan.

Disampaikan, saat ini kesejahteraan mereka semakin berkurang. Upah mereka bukan hanya tidak naik. Dengan adanya Perdir 09, struktur upah mereka pun berubah. Belum lagi akibat berlakukan PP 36, yang menyebabkan secara riil tidak ada kenaikan upah.

Sementara itu, kebijakan PLN, sampai sekarang zero recruitment, termasuk untuk TAD. Banyak pekerja yang pensiun tidak bisa diganti baru. Dampaknya, pekerjaan bertambah banyak, karena pekerja harus mengerjakan pekerjaan buruh yang sudah pensiun. Belum lagi, jika ada pekerja yang kritis, senjata paling ampuh dari vendor agar TAD mengundurkan diri adalah mutasi ke daerah yang jauh.

“Dalam kondisi seperti ini, jangankan memikirkan soal privatisasi, memikirkan masalahnya sendiri saja sudah berat. Karena itu dibutuhkan kerja keras dari kita semua untuk memberikan pemahaman kepada TAD, bahwa permasalahan privatisasi adalah permasalahan mereka juga,” tegasnya.

Evaluasi Proyek: Sinergi Serikat, Menguatkan Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan

Bertempat di Dago, Bandung, Jawa Barat, selama tiga hari (8-10 Desember 2021) para pemimpin lima (5) serikat pekerja yang tergabung dalam PSI/SASK Energy Project di melakukan pertemuan review dan evaluasi terkait kegiatan proyek tahun 2021.

Review dan evaluasi ini adalah untuk melihat sejauh mana dukungan PSI melalui proyek relevan terhadap kebutuhan dan prioritas program dan strategi serikat. SPEE melaporkan bahwa keikutsertaan serikat mereka dalam proyek ini telah mempercepat peningkatan keanggotaan sebesar 100%, sedangkan bagi Serbuk kenaikan mencapai 140%.

Keterlibatan serikat dalam proyek ini juga membantu dalam membuat posisi tawar serikat meningkat. Khususnya bagi SPEE dan Serbuk, kekuatan ini didapat karena dukungan dan kebersamaan mereka bersama SP PLN Group. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa proyek ini berdampak signifkan dalam jangka panjangan. Proyek memberikan pengalaman dalam bekerjasama, pendidikan, dan berbagai pengetahuan. Semua itu adalah modal untuk kerja-kerja yang berkelanjutan. Proyek juga berhasil membangun atau memperkuat lingkungan kerja, kebijakan, dan sikap anggota. Banyak persoalan hubungan kerja yang bisa terselesaikan berkat kerjasama dengan serikat pekerja di PLN Group. Misal, jika ada masalah di sebuah vendor, maka pekerja alih daya bisa meminta SP PLN untuk membantu menyelesaikan. Begitu pun dalam pengorganisasian, SPEE dan Serbuk juga biasa meminta SP PLN untuk menyakinkan agar pekerja alih daya bergabung di dalam serikat pekerja. Hal yang sama dengan pekerja di SP PLN Group, yang menjadikan kebersamaan ini memperkuat posisi tawar mereka di mata manajemen.

Proyek juga meningkatkan sumberdaya yang ada di dalam serikat. Mulai dari keuangan hingga penciptaan pemimpin baru. Bagaimana pun, dengan adanya penambahan anggota, ada peningkatan pemasukan melalui iuran dan potensial ada peningkatkan.

Tetapi juga tidak dipungkiri ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh serikat terkait masih rendahnya partisipasi anggota dan juga rendahnya keinginan mereka untuk bergabung dengan serikat pekerja. Oleh karenanya ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh serikat untuk tindak lanjut dalam menghadapi tantangan tersebut.

Hari ke-3, kegiatan review dan evaluasi diakhiri dengan perencanaan aktifitas dan aksi ke depan (tahun 2022):

  1. Omnibus Law, UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja: Serikat akan terus mengupayakan Tindakan lanjutan untuk tetap membatalkan UU Cipta Kerja secara permanen dan akan melakukan langkah hukum yang diperlukan bila ada pihak-pihak yang tetap melaksanakan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya sebelum diperbaiki;
  2. Advokasi dan Kampanye: kampanye anti-privatization, kebijakan energi publik, energi terbarukan dan transisi yang adil. Termasuk isu atas RUU BUMN dan percepatan holding/sub-holding
  3. Pengembangan kapasitas: Melanjutkan pengorganisasian dan penguatan kegiatan strategi serikat untuk menguatkan partisipasi anggota. Termasuk disini adalah aselerasi percepatan perekrutan para teman-teman TAD ke dalam serikat pekerja.

Pertemuan diakhiri dengan tekad bersama untuk menyatukan kekuatan untuk membangun solidaritas dan solidaitas serikat sektor ketenagalistrikan untuk lebih kuat kedepannya.

SP PLN Group Tanggapi Putusan MK dan Pergantian Dirut

Serikat Pekerja PLN Group yang terdiri dari Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)  bersama 661 pemohon lainnya tergabung dalam perkara No 4/PUU-XIX/2021 mengajukan uji formil dam materiil.

Disampaikan Sekretaris Jenderal PPIP Andy Wijaya dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring, Senin (6/12), dalam uji materiil pihaknya menguji perubahan UU Ketenagalistrikan, perubahan UU Ketenagakerjaan, perubahan UU SJSN, dan perubahan UU BPJS

“Dalam Putusan MK yang dibacakan tanggal 25 November, perkaraa kami dinyatakan tidak dapat diterima karena kehilangan objek. Artinya UU Cipta Kerja sudah dianggap tidak ada lagi karena telah dinyatakan inkonstitusional,” ujar Andy.

Terkait dengan sub-klaster ketenagalistrikan dalam UU Cipta Kera, yang diuji SP PLN Group adalah terkait dengan hilangnya peran dalam penyusunan RUKN, unbundling dalam penyediaan listrik untuk kepentingan umum, swastanisasi dalam penyediaan listrik untuk kepentingan umum, sewa jaringan tenaga lisik, dan penjualan tenaga listrik kepentingan sendiri untuk kepentingan umum.

Menanggapi putusan MK, Ketua Umum SP PLN M Andi Abrar Ali menyampaikan bahwa SP PLN Group bersikap sebagai berikut;

  1. Mengapresiasi dan Menghormati putusan MK yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja Inkonstitusional walaupun bersyarat.
  2. Kecewa kepada Pemerintah yang tetap mengatakan bahwa UU Cipta Kerja dan aturan turunannya tetap berlaku selama 2 Tahun.
  3. Meminta semua pihak memahami dan melaksanakan seluruh amar putusan MK pada putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  4. Bersandar pada amar putusan No. 7 putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mendesak Pemerintah dan Lembaga Yudisial untuk tidak menerapkan keberlakuan Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja yang strategis dan berdampak luas.
  5. Khususnya untuk klaster ketenagakerjaan dan subklaster ketenagalistrikan, dimana permohonan SP PLN Group di nyatakan telah kehilangan objek, maka dengan ini menegaskan bahwa UU cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan subklaster ketenagalistrikan tidak berlaku dan ditunda pengiplementasiannya selama 2 tahun.
  6. SP PLN Group akan terus mengupayakan Tindakan lanjutan untuk tetap membatalkan UU Cipta Kerja secara permanen dan akan melakukan langkah hukum yang diperlukan bila ada pihak-pihak yang tetap melaksanakan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya sebelum diperbaiki.

Dalam kesempatan ini, Serikat Pekerja PLN buka suara terkait penunjukan Direktur Utama PT PLN (Persero).

Muhammad Abrar Ali mengapresiasi pengangkatan Darmawan Prasodjo menjadi Dirut PLN. Menurut Abrar, sosok Darmawan lebih bisa berkomunikasi dengan para pekerja.

“Kalau kita melihat sosok Pak Darmawan Prasodjo, beliau lebih membuka diri untuk komunikasi,” ujar Abrar.

SP PLN juga meyakini Darmawan mampu dalam memimpin PLN menyelesaikan PR ke depan terutama dalam hal beralih menggunakan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dan membenahi regulasi terutama ketenagalistrikan yang dianggap tidak sesuai aturan; dengan melibatkan serikat pekerja.

“Artinya, dengan Pak Dirut (PLN) baru kita bisa lebih bersinergi lagi menghadapi tantangan kita ke depan, di tengah semrawutnya peraturan perundangan yang ada. Sehingga ini ada keterlibatan dari stakeholder untuk membawa masalah ketenagalistrikan ini betul-betul diamanahkan dalam konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum, keterjangkauan arus listrik di masyarakat,” ucapnya.

The Statement of the SP PLN Group toward the Constitutional Court Ruling on Job Creation Law

On today (06/12/2021) join press conference via zoom, PLN Group Trade Union (SP PLN Group) that consist of The Trade Union of State Electricity Enterprises (SP PLN), the Indonesia Power Employee Association (PPIP), and The Trade Union of Java-Bali Power Plant (SP PJB) express the disappointment on the government behavior to keep implementing the Law number 11 year 2020 on Job Creation along with its implementing regulations.

As we all know that on November 25, 2021, the Constitutional Court has ruled the judicial review appeal for the Law Number 11 year 2020 on Job Creation filed by trade unions, including SP PLN Group.

Responding to the ruling, SP PLN Group stated its position as follow:

  1. Appreciating and respecting the Constitutional Court ruling stating that the making of Job Creation Law is un-constitutional although conditionally.
  2. Disappointed by the Government as they keep stating that the Job Creation Law and its implementing regulation still into effect for two years.
  3. Requesting all parties to understand and implement all point of the Constitutional Court Ruling for the decision number 91/PUU-XVIII/2020 related to Law Number 11 Year 2020 on Job Creation.
  4. Referring to the ruling point Number 7 of the decision Number 91/PUU-XVIII/2020 urge the Government and Judicial Institutions to not implement the government decree as the implementing regulation for the Job Creation Law which are strategic and invasive or having a broad impact.
  5. Especially for the manpower cluster and sub-cluster electricity, where the appeal of SP PLN Group considered as lost its object, so by this affirmed that the Job Creation Law, especially manpower cluster and sub-cluster electricity is not into effect and postpone its implementation for two years.
  6. SP PLN Group will keep trying to do follow up action to revoke the Job Creation law permanently and will take any necessary legal action, should there any parties keep implementing the Job Creation Law and its implementing regulation before being amended.

Prepared by:

  1. Muhammad Abrar Ali, the General Chairperson of DPP SP PLN Persero (HP: 0811-6562-973)
  2. Dwi Hantoro, the General Chairperson of PP IP (HP: 0812-8643-9018)
  3. Agus Wibawa, the General Chairperson of SP PJB (HP: 0896 8750 0690)

Energy Unions Rally that Job Creations Law need to be called off

The action from thousands of workers this time was a historical action. Not only it coincide with the verdict reading of the judicial review of the Job Creation Law, but also the attendance of workers as members of   SP PLN Group that consist of  Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), and Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB).

Allied in the National Prosperity Movement (Gerakan Kesejahteraan Nasional -GEKANAS), SP PLN Group is in the forefront in voicing the rejection for electricity privatization that will give a bad impact to workers and the people. This is also emphasizing that not only the manpower cluster is problematic but also other cluster, sub-cluster electricity is one among many that is also problematic. 

Electricity is public needs. Basic needs for the people should be controlled by the state and being used for the greater goods. That is why when the job creation law  opened up a chance for privatization, the union should fight to reject it.

These are the statement of SP PLN Chairperson M Abrar Ali when he did the oration in the action on Thursday (25/11).

“Today we take off our white and blue collar. We are the same. Because trade union task is not only protecting workers and members interest. But more than that, protecting the interest of the state and nation,” stated Abrar.

It is a state task to protect Indonesian people and its land. Making the people intelligent and advancing general public prosperity. That is why we gather today. From Aceh to Papua praying for us who are attending today’s rally. Praying for the Constitutional judges so Law Number 11 year 2020 being revoked,” he stated firmly.

During the rally, workers spreading banners with the following messages: “Because of Job Creation Law, Electricity being Privatized”. “Reject State Electricity Privatization Regardless of the Reasons. Don’t Make People’s Life Miserable”. “Stop Privatization of State Electricity. Privatization of State Electricity is Against State Constitution UUD 1945. Harming the Country and Make People Poorer”.

Meanwhile, there are some important issues within in the verdict of the Constitutional Court number 91/PUU-XVIII/2020. Firstly, stated that the creation of Job Creation Law is in against the state constitution UUD 1945 and doesn’t have a legal binding conditionally as long not interpreted as “not being repaired within the two years period since the verdict were read”.

Secondly, stated that the Job Creation Law still be in force up till an amendment on the making process within the time frame provided by the verdict.

Thirdly, ordered to the law maker to amend it for no longer than two years since the verdict being read and should there no amendment during that period, the law will be permanently un-constitutional.

Fourthly, stated that should the law maker not completed the amendment process of the law, the law or the provisions or the content regulated by the revoked law  or amended by the Job Creation Law considered to be reinforced.

Fifthly, stated for put off all strategic actions/policy with a greater impact, also it is not allowed to issue new implementing regulation related to Job Creation Law.

Reacting to the ruling, the General Secretary of PPIP Andy Wijaya having an analogy, the Constitutional Court stated “the Job Creation Law is like a dangerous car, that is why it should be destroyed if within two years not being repaired”.

These are the things used by the government to legitimizing (their action) by saying, we agree that should the car hasn’t been repaired within two years then it will be destroyed. But while under repairing, the car still run and can be functioned.

The logic is that if something is dangerous, before it’s repaired, it shouldn’t be utilized. That is why the next step is to file a citizen lawsuit to the government if within two years the Job Creation Law and its implementing regulation still being enacted.

“We will sue the Minister who implement or enforce the implementing regulation and the job creation law within two years with the accusation of the act against the law. If necessary we will also drag the President as he let the minister to execute the Job Creation Law and its implementing regulation,” he stated firmly.

Gekanas Presidium Indra Munaswar stated that to avoid bigger impact on the enforcement of the law Number 11/2020 within the two years period, the Court is also stated that the enforcement of the law with a strategic nature and have a greater impact to be call off first, including the ban of issuing new implementing regulation and also it’s not allowed for the state apparatus to take a strategic policy that has a greater impact by using Law Number 11/2020 as the legal standing that formally has been ruled as conditionally un-constitutional.

Quoted from Indra, the phrase “it’s not allowed to make new implementing regulation” having two meanings.

Firstly: the phrase can be interpreted, since the law proofed to be un-constitutional (conditionally), so there shouldn’t be any new implementing regulation created based on the mandate from the Job Creation Law. By that then the implementing regulation that just issued based on the mandate from the Job Creation Law automatically nullified.

Secondly: the phrase can be interpreted that since the time when the Constitutional Court ruling being announced or stated (by the judges) then it is not allowed to issue or create new implementing regulation. While the one that already exist are still valid.  

To understand the Constitutional Court ruling stating to postpone all strategic measures/policy and has a wide impact also it’s not allowed to issue new implementing regulation related to Job Creation Law, we should see the considerations taken by the court as stated in point 3.20.5 page 414 stated as follows: To avoid bigger impact for the enforcement of Law number 11/2020, for the period of two years the court stated that the enforcement of Law Number 11/2020 related to the strategic things and having a wider impact to be called off first, including that it’s not allowed to create new implementing regulation also it’s not allowed for the state administrator to take a strategic policy that will impacted greatly by using the norm or provision under the law number 11/2020 that formally has been ruled as conditionally un-constitutional

With this, it’s clear that the court doesn’t want the enforcement of Law Number 11/2020 for the next two years that will cause a greater impact. So, to avoid the problem, the court firmly stated that the enforcement of the law related to the strategic and causing a wider impact things should be call off first.

The question is: What does the court meaning when they ruled on the strategic and wider impact things? For workers, the meaning behind the strategic and wider impact things is all regulations related to wages, contract workers, outsourcing, severance, termination, foreign workers, and all regulations related to workday and leave. Including the provisions in the sub-cluster electricity that enabled electricity to be privatized.

That is why, based on the constitutional court legal considerations as stated in point number 3.20.5 and the verdict point 7th, workers demand that all employment regulations such as Government Regulation (PP) Number 34 year 2021 on The use of Foreign Workers, PP No. 35 Year 2021 on the Definite Period of Employment Relation (contract workers), Outsourcing, Work Hour and Break Time, and Employment Termination, PP No 36 Year 2021 on Wages, PP No 37 Year 2021 on The Enforcement of Job Lost Security, and PP No 25 Year 2021 on the Enforcement of Energy, and Mineral Resources should be called off on their implementation.

Not only the employment cluster and the sub-cluster electricity as mentioned above, other clusters are also need to be called off.

Pasca Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, Sub-Klaster Ketenagalistrikan Harus Ditangguhkan

Aksi ribuan buruh kali ini merupakan aksi yang bersejarah. Bukan saja karena bertepatan dengan pembacaan putusan judicial review UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi juga kehadiran buruh SP PLN Group yang terdiri dari Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN), Persatuan Pegawari Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB).

Tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS), SP PLN Group terdepan dalam menyuarakan penolakan privatisasi listrik yang akan memberikan dampak buruk bagi buruh dan rakyat. Ini sekaligus menegaskan, tidak hanya klaster ketenagakerjaan saja yang bermasalah. Tetapi juga, salah satunya, sub klaster ketenagalistrikan.

Listrik adalah kebutuhan publik. Hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ketika UU Cipta Kerja membuka ruang adanya privatisasi, serikat pekerja harus berjuang melakukan penolakan.

Inilah yang disampaikan Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali saat melakukan orasi dalam aksi pada hari Kamis (25/11) tersebut.

“Hari ini kita tanggalkan kerah putih dan kerah biru. Kita smua sama. Karena tugas serikat pekerja atau serikat buruh bukan hanya melindungi kepentingan pekerja dan anggotanya. Tetapi lebih daripada itu, yaitu untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara,” kata Abrar.

Adalah tugas negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehiduan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Maka hari ini kita berkumpul. Dari Aceh sampai Papua mendoakan kita yang hadir hari ini. Mendoakan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi, agar UU 11/2020 dibatalkan,” tegasnya.

Dalam aksinya, massa buruh membentukan spanduk yang bertuliskan antara lain: “Akibat UU Cipta Kerja, Listrik Diswastakan”. “Tolak Privatisasi Listrik Negara Apapun Alasannya. Jangan Bikin Tambang Sengsara Rakyat”. “Stop Privatisasi Listrik Negara. Swastanisasi Listrik Negara Bertentangan Dengan UUD 1945. Merugikan Negara dan Menambah Miskin Rakyat.”

Sementara itu, ada beberapa hal penting yang termuat dalam amar putusan MK bernomor 91/PUU-XVIII/2020. Pertama, menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Kedua, menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Ketiga, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Keempat, menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Kelima, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Menyikapi putusan itu, Sekretaris Jenderal PP IP Andy Wijaya menganalogikan, bahwa MK mengatakan “UU Ciker seperti mobil yang membahayakan, untuk itu mobil ini akan dihancurkan bila dalam 2 tahun tidak diperbaiki.”

Hal inilah yang dijadikan legitimasi oleh Pemerintah yang mengatakan, kami sepakat kalo dalam 2 tahun mobil ini tidak diperbaiki maka akan dihancurkan. Tetapi selama diperbaiki, mobil ini masih berjalan dan bisa difungsikan.

Logikanya, kalau membahayakan, sebelum diperbaiki tidak boleh di gunakan. Untuk itu, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah membuat citizen law suit kepada pemerintah bila dalam 2 tahun ini tetap melaksanakan UU Ciker dan turunannya.

“Kita tuntut perbuatan melawan hukum kepada Menteri yang menjalankan PP dan UU Ciker dalam 2 tahun kedepan, kalau perlu kita seret juga presiden nya, yang membiarkan menterinya mengekselusi UU Ciker dan PP nya,” tegasnya.

Presidium Gekanas Indra Munaswar menyampaikan, untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

Menurut Indra, Frasa “tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru” mengandung 2 (dua) makna atau arti.

Pertama; Frasa tersebut dapat dimaknai, karena UU ini terbukti telah inskonstitusional (bersyarat), maka tidak boleh ada peraturan pelaksana baru yang dibuat berdasarkan perintah dari UU Cipta Kerja. Dengan demikian peraturan pelaksanaan yang baru terbentuk atas perintah UU Cipta Kerja otomatis tidak berlaku.

Kedua ; Frasa tersebut dapat dimaknai bahwa terhitung sejak putusan MK tersebut diucapkan maka tidak boleh ada pembentukan peraturan pelaksanaan yang baru. Sedangkan yang terlanjur sudah ada, tetap saja berlaku.

Untuk memahami putusan MK yang menyatakan agar menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, harus dilihat pertimbangan MK yang dinyatakan pada butir 3.20.5, halaman 414 yang berbunyi berikut: Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa MK tidak menginginkan berlakunya UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun ke depan akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Sehingga untuk menghindari munculnya masalah tersebut MK dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu.

Pertanyaannya: Apa yang dimaksud oleh MK dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas? Bagi buruh, dimaksud dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas adalah segala pengaturan yang terkait dengan soal pengupahan, soal pekerja kontrak (PKWT), soal outsourching, soal pesangon, soal PHK, soal tenaga kerja asing, dan pengaturan mengenai hari kerja dan cuti. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan di dalam sub klaster ketenagalistrikan yang memungkinkan listrik bisa diprivatisasi.

Oleh sebab itu, dengan mendasari pada pertimbangan hukum MK sebagaimana dinyatakan pada angka 3.20.5 dan amar putusan yang dinyatakan pada butir ke-7, buruh meminta agar seluruh pengaturan ketenagakerjaan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021. Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP No 36 Tahun 2021 Pengupahan, PP No 37 Tahun 2021. Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; dan PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral harus ditunda atau ditangguhkan pelaksanaannya.

Tidak hanya klaster ketenagakerjaan dan sub-kaster ketenagalistrikan sebagaimana tersebut di atas, kluster yang lain pun juga harus ditangguhkan.

“UU Cipta Kerja Membawa Indonesia ke Arah Kehancuran”

“Undang-Undang Cipta Kerja akan membawa Indonesia ke arah kehancuran,” demikian disampaikan ekonom senior Faisal Basri dalam Sarasehan Nasional SP/SB Jilid II yang diselenggarakan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) dengan tema Indonesia Kini dan Nanti, Mendesak Pembatalan UU Cipta Kerja dan Pembatalan Privatisasi Listrik Demi Kepentingan Rakyat di Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Disampaikan Faisal Basri, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat bahu membahu antara Pemerintah dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Saat ini, beleid yang dikenal sebagai omnibus law itu sudah memiliki anak cucu yang hanya menguntungkan segelintir orang.

“Awalnya pekerja dijadikan kambing hitam, dengan mengatakan pesangon mahal sehingga harus dikurangi. Sementara di lingkungan, banyak demonstrasi terkait dengan sawit dan batubara yang mempermasalahkan adanya kerusakan lingkungan. Karena itulah, solusi yang mereka tawarkan adalah dengan  membuat omnibus law yang sesungguhgnya hanya untuk melindungi kepentingan pebisnis,” ujar Faisal.

Mereka berdalih, omnibus law dibuat agar ada peningkatan investasi. Padahal, di era Jokowi investasi naik terus. Bahkan investasi yang masuk ke Indonesia nomor 16 di seluruh dunia. Tertinggi di ASEAN. “Jadi tidak benar kalau dikatakan kita kalah dengan Vietnam,” tegasnya..

“Masalahnya adalah, investasi yang banyak tersebut hasilnya sedikit. Itu terjadi bukan karena buruh. Tetapi akibat korupsi. Bikin jalan tol dikorupsi, bikin kereta cepat dikorupsi. Bukan masalahnya yang diselesaikan, korupsi, inevisiensi, perencanaan yang salah, dan ugal-ugalan; tetapi justru KPK dilemahkan.”

Menurut Faisal, kalau awalnya nggak benar, turunannya juga nggak benar. Sehingga peraturan turunan dari UU Cipta Kerja juga banyak merugikan. Di balik UU Cipta Kerja ada kepentingan oligarkhi. Di sini, antara pengusaha dan penguasa sudah tidak ada bedanya. Sehingga seringkali muncul konflik kepentingan.

Sebagai penanggap, Fandrian Hadistianto yang juga sebagai Sekretaris Panitia menyampaikan, bahwa saat ini dampak buruk UU Cipta Kerja sudah dirasakan oleh kaum buruh. Salah satunya adalah hubungan kerja yang semakin fleksibel dan mudahnya pengusaha dalam melakukan PHK.

“Saat ini, pengusaha bisa melakukan PHK tanpa pemberitahuan kepada buruh. Bahkan hanya dengan mengatakan perusahaan sedang melakukan efisiensi, tanpa ada kesalahan dari buruhnya,” tegasnya.

Sebagai narasumber kedua, Anthony Budiawan menyampaikan bahwa permasalahan ini berawal ketika Presiden tidak lagi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada DPR. Sehingga ketika apa yang dijanjikan tidak benar, tidak ada evaluasi dan pertanggungjawaban.

Maka yang dilakukan ketika sudah dilantik, saat itu tahun 2016, adalah menerbitkan tax amnesty. Janjinya saat membuat kebijakan tax amnesty, rasio penerimaan pajak meningkat menjadi 14,6% di akhir 2019. Karena tax amnesty akan memperluas tagihan kepada pembayar pajak yang baru. Selain itu, juga disebutkan akan meningkatkan ekonomi.

“Tapi ternyata, di tahun 2016-2017 pertumbuhan penerimaan pajak hanya 3,2%, yang terendah. Padahal sebelumnya tanpa tax amnesty pernah mencapai 20%. Bahkan rasio penerimaan pajak tetap turun, hingga akhir 2019 hanya 9,8%. Padahal janjinya 14,6%,” ujar Antoni.

Tetapi meskipun kebijakannya salah, tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada lembaga yang mengevaluasi. Begitu pun dengan UU Cipta Kerja, yang katanya akan meningkatkan investasi. Padahal, sama seperti tex amnesty, janji ketika membuat omnibus law pun juga tidak akan terpenuhi.

“Kalau gagal, tidak menepati janji atau salah dalam mengambil kebijakan, harusnya tahu diri dan turun,” tegasnya.

Bicara mengenai holdingisasi, Antoni mengatakan, bahwa holding untuk sesama BUMN yang spesifik tidak ada masalah. Misalnya sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang tambang, dijadikan satu holding. Dengan demikian, tujuan dari holdingisasi untuk mencapai efisiensi bisa diwujudkan.

Jika perusahaan holdingisasi justru diserahkan ke publik, atau diserahkan ke BUMN lain yang tidak sejenis, akhirnya yang terjadi justru tidak akan efisiensi.

Di sektor kelistrikan, misalnya, holding dikatakan bisa menciptakan kedaulatan energi yang membawa manfaat bagi masyarakat dan negara. Padahal kedaulatan energi tidak tergantung pada holding, tetapi kebijakan keseluruhan.

“Kalau holding PLN, kemudian IPP nya dipangkas dan dijadikan milik swasta, lalu dimana kedaulatannya?” Tanya Antoni. Kemudian dia menjelaskan, di PLN ada Geothermal. Di  Pertamina ada PGE. Mereka sama-sama menyediakan pembangkit listrik. Sekarang pemerintah mau mengatur, supaya pembangkit listrik untuk geothermal disatukan. Pertanyaannya, kemana disatukannya? Apakah disatukan lalu dijual (privatisasi) atau diserahkan ke PLN agar lebih efisien?

Kalau tujuannya efisiensi, harusnya ke PLN. Karena masih satu garis penyedia listrik. Karena akhirnya 100% konsolidasi di PLN Kalau diserahkan ke BUMN lain atau dikelola swasta, maka PLN harus membeli.

“Kalau diserahkan ke PLN, akan terjadi harga komersial cost plus. Hanya untuk operasional, tidak perlu ambil untung. Dengan demikian maka tidak akan bisa diprivatisasi, karena tidak akan yang tertarik untuk berinvestasi karena tidak menghasilkan keuntungan.”

“Sebaliknya, kalau di bawah Pertamina atau berdiri sendiri. Maka seluruh produksi harus dibeli oleh PLN. Terserap atau tidak terserap harus ditanggung PLN. Kalau ini dijadikan privatisasi, harus memberikan insentif kepada investor. Dampaknya, harga penjualan listrik di PLN akan naik,” urai Antoni.

Ketika semua pembangkit menjadi swasta di luar PLN, maka PLN akan menanggung beban. Maka beban itu akan ditanggung konsumen. Kalau tidak, maka pemerintah harus memberikan subsidi yang akan memberatkan BUMN.

Menanggapi Antoni, Sekretaris Jenderal PP IP Andi Wijaya setuju jika pembentukan holding di Indonesia dilakukan sesuai dengan industri spesifik. Ini akan menciptakan efisiensi, sehingga sesama BUMN tidak saling sikut.

Dari 161 BUMN yang ada, rencana akan dipangkas menjadi 41 BUMN. Dalam hal ini dibuat dalam 12 klaster. Sudah ada holding tambang, holding pupuk, holding Pelindo, Pertamina sudah menjadi holding minyak dan gas.


“Tetapi yang mengecewakan, ketika menyangkut ketenagalistrikan, yang efisiensinya terkait harga listrik harusnya PLN. Tetapi jika diluar PLN atau diserahkan ke BUMN lain, sama halnya perlakuan kepada swasta murni yang tujuan utamanya mencari untung,” ujar Andy.

Jika di bawah PLN, ada ada biaya konsolidasi. Sehingga ketika ada kerugian di transmisi, bisa ditambal di pembangkitan. Tetapi kalau holdingnya tidak spesifik, justru akan menambah biaya.

“Saya sepakat, ketika kebijakan holdingisasi ini ada keuntungan pihak lain dan merugikan keuangan negara, itu adalah pelanggaran,” kata Andy.

Kalau bisnis listrik diambil alih oleh pihak lain, kemudian negara tidak bisa mensubsidi, maka biayanya akan dibebankan ke masyarakat. Saat ini saja PLN mendapatkan subsidi dari negara sebesar 53 trilyun dan konpensasi 17 trilyun. Kalau sekitar 70 trilyun tidak ditanggung negara, maka akan ada kenaikan listrik.

“Ketenagalistrikan bukan lagi persolan negara, tetapi juga soal mayarakat. Karena yang akan merasakan dampaknya adalah maasyarakat. Meminjam kalimat pak Faisal Basri, harus ada moralitas di setiap aktivitas ekonomi,” tegasnya.